Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research analyzes crypto assets and its relation with the aspect of gharar within islamic law. This research is made using doctrinal research method. Crypto assets represent a significant advancement in financial transactions, characterized by its digital or virtual nature and the use of cryptography for security. The volatility inherent in crypto assets, along with their anonymous transactions and speculative nature, raises significant gharar concerns. Gharar refers to uncertainty, ambiguity, or risk in commercial transactions, which can lead to injustice or undue advantage. This thesis is going to analyze crypto assets and its relation to gharar in islamic law in order to uncover the reason to why some of the Islamic scholars permit or forbid the usage of Crypto assets. This in turn simplifies crypto asset trading in Indonesia which gives it more certainty.

---

Penelitian ini akan menganalisis aset kripto dan kaitannya dengan aspek gharar dalam hukum Islam. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Aset kripto mewakili kemajuan signifikan dalam transaksi keuangan, ditandai dengan sifat digital atau virtualnya dan penggunaan kriptografi untuk keamanan. Volatilitas yang melekat pada aset kripto, beserta transaksi yang anonim dan sifat spekulatifnya, menimbulkan kekhawatiran gharar yang signifikan. Gharar mengacu pada ketidakpastian, ambiguitas, atau risiko dalam transaksi komersial, yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau keuntungan yang tidak semestinya. Tesis ini akan menganalisis aset kripto dan kaitannya dengan gharar dalam hukum Islam untuk mengungkap alasan sebagian ulama membolehkan atau melarang penggunaan aset kripto. Hal ini pada gilirannya menyederhanakan perdagangan aset kripto di Indonesia sehingga memberikan kepastian lebih."

"Penerapan syariat Islam di Aceh, bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Aceh. Syariat Islam sudah lama melekat di masyarakat Aceh bahkan sebelum Belanda menjajah Indonesia, sehingga syariat Islam merupakan identitas bagi masyarakat Aceh. Hal inilah yang menyebabkan syariat Islam diterapkan secara legal-formal dalam bentuk “otonomi khusus”. Otonomi khusus diatur dalam UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelum diaturnya UU No.18 Tahun 2001, terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai pemberlakuan syariat Islam secara legal-formal yaitu UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Penyelenggaraan syariat Islam di NAD, dituangkan dalam bentuk Qanun atau PERDA yang merupakan peraturan pelaksana dari dua peraturan di atas. Salah satu bidang yang dijelaskan lebih lanjut dalam Qanun sehubungan penerapan syariat Islam di NAD adalah bidang Jinayah (hukum pidana), diantaranya mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan minum minuman keras, perjudian dan berdua-duaan/mesum. Hukuman yang diterapkan bagi pelaku kejahatan tersebut adalah “hukuman cambuk”. Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang dikenal dalam hukum Islam dan tidak dikenal dalam hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penerapannya di NAD merupakan bentuk dari lex Specialis derogat lex Generalis dari KUHP. Dikarenakan berbeda dalam penerapan bentuk hukuman untuk kejahatan yang sama seperti kejahatan perjudian, maka berbeda pula dalam menegakkan hukum acaranya. Dalam hukum pidana nasional untuk kejahatan perjudian menggunakan hukum acara pidana yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981, sedangkan kejahatan perjudian dalam penerapan syariat Islam menggunakan aturan hukum acara khusus yang diatur dalam PERGUB No.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Hukuman Cambuk. Hal inilah yang menjadi alasan penulisan, bagaimana kedudukan hukuman cambuk di dalam hukum pidana nasional serta peran KUHAP sebagai aturan umum hukum acara sehubungan penerapan hukuman cambuk sebagai bagian penerapan syariat Islam di NAD dan mengetahui hukuman cambuk di dalam hukum pidana Islam serta tata caranya."

"In essense Syariah isuranse (takaful0 is a financial institution which manages risk and funds according to Syariah principles....."