Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Recently, the atmosphere of business and corporation in all over the world especially in Indonesia has hern reminded with good corporate governance. Since ike storm of corporate mega scandal that led to the downturn of U.S. economy, regulators in many pans of the world have been busy with efforts of finding strong and agile regulation for externally pushed good corporate governance implementation. One of the most important instruments of good corporate governance is audit committee. Many aspects of the regulation are intended to create a good audit committee which functions are as well as the power given by the regulation. With the relationship of audit committee and good corporate governance, this article is intended to give a new perspective of the relationship between those two components and the information disclosures. The presentation will be much like an analysis of regulation instruments that issued by regulatory bodies in Indonesia which are obliged to administrate the financial industry especially that are concerned about audit committee and good corporate governance. This article is expected to give particular important new knowledge about the terms, function and relationship between audit committee, good corporate governance and information disclosures. Thus, we can give our contribution to the process of building good governance in all aspects of our nation."

"Sejak krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda negara kita sampai hari ini, para pakar hukum, ekonomi, politik dan lainnya mencari-cari apa penyebab dari krisis tersebut dan mengapa Indonesia sangat sulit bangkit dari keterpurukannya dibandingkan dengan negara-negara asia lainnya, yang sudah cepat kembali bangkit seperti sedia kala. Setelah ditelaah, dianalisa, diseminarkan, dan sebagainya akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu penyebab krisis negara kita dan sulitnya bangkit dan keterpurukan tersebut, karena baik pemerintah Republik Indonesia dengan birokrasinya maupun perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN di Indonesia tidak menjalankan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya telah mulai dilaksanakan oleh puluhan negara sejak tahun 1992 melalui prakarsa-prakarsa nasional masing-masing negara. Bahkan, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, Brazil, Korea Selatan, Malaysia, Thailand dan India telah menyusun laporan nasional dan mulai melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang disusun oleh para ahli, pada level pemerintahan dan level perusahaan.Di Indonesia, usaha-usaha untuk memperbaiki corporate governace juga telah dimulai, baik karena tekanan dari IMF yang mensyaratkan kelanjutan bantuan keuangan berdasarkan perbaikan dibidang corporate governance, maupun melalui inisiatif sendiri dengan membentuk Komite NasionaI mengenai kebijakan Corporate Governance yang hasilnya mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance yang dapat digunakan oleh perusahaan¬-perusahaan di Indonesia, dan forum-forum serta asosiasi-asosiasi bisnis dan profesi yang terus berkembang pesat sampaisaat ini. Kelemahan implementasi Good Corporate Governance adalah disebabkan lemahnya kesadaran dan pengetahuan untuk meningkatkan good corporate governance dikalangan Direksi, Dewan Komisaris dan Exekutif senior lainnya.Peneliti melihat bahwa fungsi dari Dewan Komisaris dan Komite Auditlah yang seharusnya berperan banyak dalam mengimplementasikan good corporate governance pads perusahaan-perusahaan di Indonesia. Peneliti dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dengan data sekunder serta bahan primer, sekunder maupun tattier untuk menyusun tesis Fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas Direksi dalam mengelola organisasi perusahaan dalam prakteknya sangat lemah di Indonesia, sehingga dengan adanya Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris maka diharapkan akan memperkuat fungsi pengawasan di dalam organisasi perusahaan, berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance."

"Skipsi ini memberikan analisis hukum atas keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Publik. Kerangka hukum penegakan GCG di Indonesia telah diadopsi pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan Peraturan-peraturan Bapepam-LK. Komisaris Independen dibentuk berdasarkan UUPT, sedangkan Komite Audit dibentuk berdasarkan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK. Namun, dasar hukum pembentukan Komisaris Independen dan Komite Audit tersebut masih perlu ditegaskan lagi dalam peraturan perundang-undangan agar tugas dan tanggung jawabnya lebih jelas khususnya bagi Perusahaan Publik. Hasil penelitian menyarankan direvisinya UUPM dan Peraturan Bapepam-LK agar lebih tegas mengatur keberadaan, tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen dan Komite Audit di Perusahaan Publik.

---

This research provides legal analysis on the existence, duties and responsibilities of the Independent Commissioner and the Audit Committee within the framework of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the Public Company. GCG enforcement legal framework in Indonesia has been adopted in Act 40 of 2007 on Limited Liability (Company Law), Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law) and regulations Bapepam-LK. Independent Commissioner established under the Company Law, while the Audit Committee was established by the Company Law and Bapepam-LK. However, the legal basis for the establishment of an Independent Commissioner and the Audit Committee still must be stressed again in legislation for their duties and responsibilities more clearly, especially for public companies. The results suggest revising Capital Market Law and Bapepam-LK to be more strictly regulated the presence, tasks and responsibilities of the Independent Commissioners and Audit Committee on the Public Company."

"Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan good corporate governance dan pengungkapan sukarela dapat mempengaruhi tingkat asimetri informasi perusahaan serta bagaimana kepemilikan keluarga mempengaruhi asosiasi tersebut. Good corporate governance dinilai berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship, sedangkan untuk pengungkapan sukarela menggunakan score berdasarkan dengan checklist pengungkapan yang digunakan oleh Chau dan Gray (2010). Pengujian hipotesis dengan model regresi linear berganda yang menggunakan sampel sebanyak 233 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa good corporate governance dan pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap tingkat asimetri informasi. Namun good corporate governance mempengaruhi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Kepemilikan keluarga terbukti tidak terpengaruh terhadap hubungan antara good corporate governance dengan asimetri informasi, good corporate governance dengan pengungkapan sukarela serta pengungkapan sukarela dengan asimetri informasi.This study aims to determine good corporate governance and voluntary disclosure can effect information asymmetry level also how family ownership effects the association. Good corporate governance is measure based on an index issued by Indonesian Institute for Corporate Directorship, while voluntary disclosure using a score based on the disclosure checklist that used by Chau and Gray (2010). Hypothesis testing is came out using multiple linear regresion model with sample of 233 companies listed on Bursa Efek Indonesia during 2008.

The results of the this study show that good corporate governance and voluntary disclosure do not affect the level of information asymmetry. But good corporate governance has positive and significant influence on voluntary disclosure level. Family ownership is proven not affected the association between good corporate governance and information asymmetry level, good corporate governance and voluntary disclosure, and also voluntary disclosure and information asymmetry level."

"Tesis ini membahas tentang analisis Good Corporate Governance, khususnya perihal informasi dan transparansi yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Seiring dengan meningkatnya penyampaian informasi serta transparansi, maka suatu institusi telah melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acuan utama PT. PLN (Persero) dalam menjamin pengungkapan informasi serta transparansi yaitu melalui Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012, sehingga seluruh jajarannya akan dijamin dalam keterbukaan informasi maupun transparansinya, dan sedikit kekurangan yang dilakukan yaitu terletak pada kebijakan pengelolaan website dan penyebaran informasi Job Posting.

---

This thesis discusses the analysis of Good Corporate Governance, especially regarding information and transparency carried out by Pt. PLN (Persero). Along with the increasing delivery of information and transparency, an institution has implemented Good Corporate Governance well. The results of this study indicate that the main reference Pt. PLN (Persero) in ensuring the disclosure of information and transparency, namely through the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 501.K/DIR/2012, so that all staff will be guaranteed information disclosure and transparency, and a slight deficiency that is carried out lies in the website management policy and dissemination of Job Posting information."

"Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ("GCG") telah menghadirkan "Komite Audit" sebagai salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum perseroan terbatas di Indonesia. Kehadiran Komite Audit diyakini sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kelemahan sistemik yang terjadi dalam suatu perseroan terbatas. Dalam konteks GCG, kehadiran Komite Audit dianggap sebagai "obat mujarab" untuk mengatasi lernahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang harusnya dijalankan oleh organ perseroan yang bernama "Dewan Komisaris".Secara historis pemberlakuan prinsip-prinsip GCG dalam perseroan terbatas Indonesia di sebabkan oleh arus perkembangan globalisasi ckonomi sekarang ini yang mengharuskan Pemerintah kita untuk senantiasa mengikuti kehcndak masyarakat ekonomi dunia, tentang perlunya diratifikasi berbagai konvensikonvensi internasional secara umum. Partisipasi Indonesia dalam tata pergaulan internasional dalam memberlakukan GCG sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, dan sebagai salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan deinokratise rechtstaat yang senantiasa berkesinambungan selalu berkembang sesuai tingkat kecerdasan bangsa.Di samping itu GCG diyakini dapat memberikan peningkatan nilai tambah bagi perusahaan. Manfaat Iainnya adaiah berkurangnya peluang Direksi dan para karyawan di lingkungan persero untuk melakukan tindakan korupsi. Hilangnya peluang untuk bertindak korupsi dapat membawa kemungkinan terwujudnya peningkatan kesejahteraan para Direksi dan karyawan, yang dapat membawa pengaruh positif berupa peningkatan semangat dan tuinbuhnya "sense of belonging" sesuai dengan standar pengharapan. Dengan perkataan lain, penerapan dan penegakan GCG pada akhimya dapat meningkatkan daya saing perseroan baik di dalam maupun di luar negeri.Di Indonesia, lemahnya GCG ini nampak dari minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor, serta kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan inelalui mekanisme persaingan yang _/air. Terkait dengan rendahnya GCG inilah kami mencoba melakukan penelitian mengenai penegakkan GCG melalui pembentukan komite audit. Kehadiran komite audit diyakini sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kelemahan sistemik yang terjadi dalam suatu perseroan terbatas. Pengaturan tentang komite audit ini nampak pada Badan Usaha Milik Negara yang diwajibkan untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: Kep-1171M-MBUI 2002 tentang "Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (SUMN).3 Oleh karena itu, pembentukan komite audit sebagai "staff ahli" dari komisaris yang dianggap sebagai obat mujarab dalam hal penegakan GCG, untuk mengatasi lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang harusnya dijalankan oleh organ perseroan yang bernama Dewan Komisaris."

"Komite audit menjadi sangat penting bagi proses audit (Braiotta. 2004; 6). Komite audit dibentuk untuk tujuan membantu komisaris agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan pihak manajemen, internal auditor perusahaan dan juga pihak eksternal auditor. Sebuah forum diskusi yang diselenggarakan Indonesian Society of Independent Commissioner (ISICOM), 2001, menyebutkan bahwa peran komisaris perusahaan di Indonesia, sering tidak efekif. Dengan demikian komisaris membutuhkan bantuan komite audit yang merupakan tenaga ahli untuk melakukan pengawasan.Pengawasan dan proses audit merupakan bagian penting dalam penegakan good corporate governance (GCG). GCG merupakan sistem yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban serta pembagian tugas para pihak yang berkepentingan (share holder dan stakeholder). Banyak penelitian membuktikan bahwa penerapan GCG bisa meningkatkan value of the firm (Todd Mitton, 2000. Mc Kinsey & Co, 2002). Namun demikian tidak semua perusahaan akan mendapat manfaat yang sama dan optimal dari penerapan GCG. Salah satu faktor penentunya adalah efektifitas dari organ-organ GCG tersebut yakni dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan komite lainnya yangdibentuk perusahaan. Dengan dasar pertimbangan pentingnya efektifitas dari organ-organ GCG khususnya komite audit, penelitian ini mencoba menganalisis dan menguraikan faktorfaktor yang mempengaruhi efektifitas komite audit sekaligus melakukanpengukurannya. Studi kasus diambil pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang keuangan non Bank. PNM juga pernah mendapat Anugerah Review 2005 dalam kategori Implementasi GCG terbaik. Analisis efektifitas komite audit PNM dilakukan dengan menggunakan 13 variabel pengukuran yakni 1) Terkait isu risiko perusahaan 2) Penilaian terhadap proses-proses yang berhubungan dengan risiko perusahaan dan control environment 3) Pengawasan laporan keuangan 4) Evaluasi proses audit internal dan indipenden. 5) Piagam komite audit 6) Indipendensi komite audit 7) Keanggotaan komite audit 8) Keahlian danpelatihan anggota komite audit 9) Laporan komite audit 10) Rapat-rapat komite audit 11) Reviews dan briefings 12) Kompensasi dan benefit bagi anggota komite audit 13) Self assessment. Variabel pengukuran ini di tetapkan berdasarkan kajian pustaka terutama yang bersumber dari KPMG dan juga Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN. Penilaian terhadap 13 variabel tersebut diberikan oleh 6 orang responden yakni 2 orang anggota komite audit, kepala urusan sekretariat perusahaan, kepala urusan satuan pengawasan internal, kepala urusan perencanaan dan pejabat urusan manajemen risiko.Setiap variabel penelitian terdiri dari satu pertanyaan dan beberapa pernyataan untuk memandu responden dalam memberikan penilaian. Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan seluruh responden dalam rangka mengetahui lebih jauh faktor-faktoryang mempengaruhi efektifitas komite audit PNM. Data hasil penelitian diolah dengan statistik deskriptif yang menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pengukuran menggunakan skala rating dari 1 ? 5 yang diterjemahkan berupa 1 = PP (perlu perbaikan mendasar), 2 = K (kurang), 3 = C (cukup), 4 = B (baik), 5 = SB(sangat baik). Penilaian dari responden dalam bentuk angka 1 ? 5 juga dibobot berdasarkan 3 kategori yakni 1) Isu Risiko 7,7% 2)Pelaksanaan Tanggungjawab komite audit 23,1% dan 3)Struktur komite audit 69,2%.Dari hasil perhitungan terhadap efektifitas komite audit PNM didapat nilai (score) 440 dari maksimal 600. Hasil ini berada pada skala C (Cukup) s/d B (baik) dengan kecendrungan B (Baik). Penelitian juga menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian PNM dalam rangka meningkatkan efektifitas komite auditnya antara lain terkait isu risiko dan self assessment. Namun demikian, penelitian ini masihterdapat kelemahan yakni penentuan bobot penilaian merupakan judgment peneliti, bukan berdasarkan penelitian khusus untuk mengetahui bobot penilaian dari masing masing kategori (isu risiko, pelaksanaan tanggung jawab dan struktur komite audit). Penulis berharap ada penelitian lanjutan yang bisa menunjang penelitian ini terkait dengan bobot penilaian tersebut, semoga."