Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan privatisasi/restrukturisasi PT PLN (Persero), pengaruh atau dampaknya terhadap percepatan pembangunan di daerah, khususnya kota Cilegon. Dalam penelitian ini dibahas mengenai program kebijakan privatisasi/ restrukturisasi PT.PLN (Persero) yang berpengaruh pada iklim investasi di daerah khususnya di bidang kelistrikan.Pembahasan mengenai program privatisasi/restrukturisasi PT. PLN tersebut diulas pula latar belakang munculnya kebijakan tersebut dimana Pemerintah, akibat pemenuhan kebutuhan sektor lainnya yang semakin mendesak, tidak mampu lagi memberi subsidi kepada sektor ketenagalistrikan.Sesuai dengan Kebijakan program restrukturisasi yang dirumuskan oleh Departemen Pertambangan Republik Indonesia, privatisasi PT. PLN memiliki empat tujuan pokok yakni:a. Kelayakan keuangan,b. Peningkatan daya saing,c. Partisipasi aktif pihak swasta, dand. Transparansi.Untuk dapat melakukan perbandingan, dalam tesis ini juga dikemukakan beberapa studi kasus privatisasi pada utilitas publik termasuk sektor ketenagalistrikan di negara Inggris, Amerika, dan negara-negara lainnya. Kecenderungan pelaksanaan program privatisasi berdasarkan data yang ada adalah terjadinya gejolak internal yang mengakibatkan menurunnya kinerja layanan.Penelitian dalam tesis ini dilakukan secara normatif dan empirik dengan analisis secara kualitatif dengan menggunakan anafisis SWOT berdasarkan kolektif data lapangan baik secara langsung maupun kepustakaan. Sebagai nara sumber dalam penelitian ini antara lain para pejabat di Iingkungan PT. PLN (Persero), PT. Krakatau Daya Listrik, dan Pemda kota Cilegon karena dipandang sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam pelayanan bidang kelistrikan di kota Cilegon.Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi listrik di kota Cilegon ternyata menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, keberhasilan realisasi investasi tersebut juga bergantung pada bagaimana pihak Pemda mengantisipasi secara proaktif melalui berbagai kebijakannya untuk menarik investor."

"Paradigma pembangunan dewasa ini telah berubah dari paradigma yang hanya berorientasi kepada pertumbuhan kearah pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pembangunan berpusat pada rakyat tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan melainkan lebih cenderung kepada subyek pembangunan. Sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan berpusat pada rakyat yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Sarasehan Perencanaan Pembangunan secara berjenjang dari Sarenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota sebagai wadah penjaringan aspirasi warga masyarakat dalam pembangunan diwilayah/ daerah yang bertujuan untuk rnensinergiskan dan menetapkan kebijakan / program pembangunan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerah. Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan lmplementasi Kebijakan Sarenbang sesuai yang diharapkan baik oleh masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku pembangunan lainnya, dengan menggunakan pendekatan Impelementasi Kebijakan baik Input, Proses ataupun Output Kebgakan Sarenbang, yang mengacu pada teori William Dunn yang tujuannya untuk perbaikan implementasi kebijakan Sarenbang itu sendiri kedepan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu : Kepala Bappeda dan Kasie Evaluasi dan Pelaporan, Kepala BPMPS dan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi, Camat dan 4 Lurah, FK - LPM, Rt dan RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna yang berjumlah 36 informan. Lokasi penelitian mengambil wilayah Kecamatan Bogor Barat dengan 4 kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Gunung Batu, Situgede, Bubulak, , dan Kecamatan Bogor Barat dan Kota Bogor khususnya yang berkenaan denga jalannya Sarenbang masing-masing tahapan baik tahap sarenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kata, yang diikuti oleh delegasi dari kelurahan dan kecamatan Bogor Barat. Penelitian Sanenbang ini mengacu kepada teori Kebijakan dari William Dunn. Dari temuan dilapangan menunjukkan terdapatnya kekuarangpasan ataupun penyimpangan pelaksanaan Sarenbang pada tingkat yang berbeda /tidak sesuai apa yang telah ada dalam mekanisme Sarenbang itu sendiri, dilihat dari indikator Input,Proses dan Output kebijakan sarenbang, yang terlihat di wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Pentingnya manfaat pelaksanaan dari kebijakan Sarenbang ini dalam peningkatan mutu perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif yang mampu memberikan ruang publik bagi masyarakat seluas-luasnya dalam memberikan masukan-masukan yang berarti terhadap perencanaan pembangunan di wilayahnya sekaligus sebagai proses pembelajaran demokrasi baik bagi masyarakat, stakeholder maupun pemerintah daerah. Maka sangat disayangkan apabila sarenbang ini hanya sebagai media/ konsultasi saja antara masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan baik dalam mekanisme dan prosedur pelaksanaan khussusnya mengenai Input, Proses dan Output Kebijakan Sarenbang. Maka untuk itulah perlunya diadakan perbaikan implementasi kebijakan Sarenbang khususnya dalam input, proses dan output kebijakan Sarenbang dari beberapa melcanisme yang sudah ada dengan tujuan untuk perbaikan pelaksanaan Sarenbang di kemudian hari atau ke depan."

"Tujuan dari studi adalah: pertama, mengetahui dan menganalisis taktor-faktor apa yang mendorong optimasi pertumbuhan ekonomi daerah; kedua, mengetahui dan menganalisis besarnya alokasi pengeluaran pemerintah pusat untuk daerah dan pengeluaran daerah yang mengoptimalkan pertumbuhan ekonominya; ketiga, mengetahui dan menganalisis tingkat desentralisasi yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah.Studi ini didasarkan pada studi Tao Zang dan Heng-fu Zou dari Bank Dunia, dengan kasus China. Masalah pokok yang hendak dikaji adalah apakah desentralisasi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan seberapa besar pengeluaran pemerintah pusat ke daerah dan pengeluaran pemerintah daerah yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta berapa tingkat desentralisasi yang optimal.Studi terhadap Indonesia dilakukan dengan mengambil periode 1986-1996 dan mencakup 27 propinsi di Indonesia. Studi ini akan 1). mengestimasi faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan 2). mengestimasi besarnya pengeluaran pemerintah pusat ke daerah dan pengeluaran pemerintah daerah yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 3) mengestimasi tingkat desentralisasi yang optimal.Beberapa faktor yang diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia mencakup 3 faktor besar, yaitu Sumber Daya, Keterbukaan daerah dan Kebijakan. Faktor sumber daya mencakup sumber daya alam, keuangan daerah dan sumber daya manusia, Sedangkan faktor kebijakan terdiri dari Upah dan Desentralisasi. Estimasi dilakukan dengan menggunakan teknik panel data.Dalam menyelesaikan model optimasi pertumbuhan, akan digunakan model optimasi pertumbuhan ekonomi neoklasik. Untuk itu perlu diestimasi terlebih dahulu besarnya stok modal swasta dengan menggunakan Perpetual Inventory Method (PIM). Spesifikasi fungsi produksi diestimasi dengan teknik panel data.Hasil estimasi terhadap faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan bahwa faktor sumber daya alam, sumber daya keuangan, keterbukaan suatu daerah, upah dan desentralisasi fiskal mendorong perturnbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Faktor sumber daya manusia tidak signifikan secara statistik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Faktor Desentralisasi secara umum mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi akan semakin sensitif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya untuk daerah di Iuar Pulau Jawa dan Sumatera, daerah dengan tingkat pendapatan rendah, daerah dengan tingkat pendapatan dan penduduk rendah, serta daerah dengan kesenjangan pendapatan rendah.Nilai konsumsi optimal (c*), stok modal swasta optimal (k*), Pengeluaran pemerintah pusat ke daerah optimal (s*) dan pengeluaran pemerintah daerah optimal (p*) membentuk pola yang sama. Pada periode 1986-1996, ternyata besarnya stok modal swasta, pengeluaran pemerintah pusat ke daerah dan pengeluaran pemerintah daerah masih dibawah tingkat optimalnya pada saat kondisi "steady state", terlebih pada saat kondisi "Golden Rule" tercapai. Tingkat desentralisasi optimal untuk mencapai pertumbuhan yang mengoptimalkan konsumsi masyarakatnya ternyata lebih tinggi dibandingkan tingkat desentralisasi aktualnya. Ini menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi yang terjadi pada periode yang diamati belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mencapai kondisi yang mengoptimalkan konsumsi masyarakatnya. Implikasinya, bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam menarik investor ke daerah sehingga terjadi peningkatan permintaan (konsumsi) masyarakat dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang lebih besar untuk pertumbuhan.Dari studi ini setidaknya masih bisa dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan dua hal. Pertama, proksi yang dipakai untuk mengukur sumber daya manusia, mungkin bisa mempergunakan rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kedua, berkenaan dengan fungsi produksi, meskipun dalam studi ini akhirnya menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas yang lebih sesuai dibandingkan fungsi produksi CES, mungkin perlu dilakukan pengujian khusus atas kedua fungsi tersebut dalam kaitannya dengan masalah pertumbuhan ekonomi."