Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Struktur perekonomian Propinsi Jawa Barat telah mengalami perubahan dari sektor pertanian beralih ke sektor industri. Daiam kurun waktu 10 tahun (1989-1999) telah terjadi pergeseran dimana kontribusi sektor pertanian dalam PDRB terus mengalami penurunan dari 20,35 persen menjadi 13,55 persen sedangkan sektor industri mengalami kenaikan dari 21,02 persen menjadi 35,77 persen. Penurunan peranan sektor pertanian dalam menyumbang PDRB tidak seimbang dengan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian masih merupakan penyerap tenaga kerja terbesar atau mampu memberikan pendapatan bagi sejumlah besar njmah tangga di Propinsi Jawa Barat. Keadaan ini mengakibatkan tingkat kesejahteraan pekerja di sektor pertanian lebih rendah jika dibandingkan dengan pekerja di sektor lainnya. Proses transformasi struktural di Propinsi Jawa Barat yang ditandai semakin turunnya peran sektor pertanian dan semakin besarnya peran sektor lain terutama sektor industri perlu diantisipasi agar kesejahteraan penduduk terutama yang berada di sektor pertanian dapat terus ditingkatkan.Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah di sektor pertanian ternadap kinerja sektor pertanian. Karena walaupun peranan sektor pertanian telah menurun tetapi sektor ini masih tetap memegang peranan penting dalam perekonomian di Propinsi Jawa Barat. Dampak pengeluaran pemerintah ini akan mdihat pengaruh yang ditimbulkannya terhadap pembentukan output, kesempatan kerja, pendapatan, nilai tambah dari suatu sektor, khususnya sektor pertanian. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis keterkaitan sektor pertanian dengan sektor perekonomian lainnya.Model yang digunakan menggunakan model Input-Output dengan memanfaatkan Tabel Input-Output Jawa Barat tahun 1999. Berdasarkan tabei transaksi Input-Output tahun 1999 perekonomian Propinsi Jawa Barat memperlihatkan bahwa sektor industri mempunyai peranan paling besar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sektor industri merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan output, nilai tambah, ekspor dan impor. Sedangkan peranan sektor pertanian yang terbesar dalam penyerepan tenaga kerja yaitu sekitar 32,2 persen dari jumlah total tenaga kerja di Jawa Barat. Besamya jumlah tenaga kerja dan rendahnya tingkat pendidikan para tenaga kerja di sektor pertanian mengakibatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian jauh lebih rendah bila dibandingkan produktivitas sektor-sektor lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat pendapatan tenaga kerja, dimana upah rata-rata yang diperoleh tenaga kerja di sektor pertanian merupakan upah terendah yaitu sebesar Rp 920.000 pertahun.Nilai multiplier output dan pendapatan yang dihasilkan berdasarkan analisis menunjukkan bahwa sektor industri mempunyai nilai multiplier terbesar. Multiplier output tipe I dihasilkan oleh industri barang jadi dan logam dengan nilai 2,092 yang berarti peningkatan permintaan akhir satu-satuan akan meningkatkan output seluruh perekonomian sebesar 2,092 satuan. Multiplier pendapatan terbesar diperoleh sektor industri kertas, barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan dengan nilai 2,639. Sedangkan multiplier tenaga kerja terbesar dihasilkan oleh sektor jasa-jasa.Di sektor pertanian, nilai multiplier output total sebesar 1,555 yang berarti apabila terjadi kenaikan permintaan akhir sebesar satu juta maka akan meningkatkan output seluruh perekonomian sebesar 1,555 juta. Multiplier tenaga kerja sektor ini sebesar 0,188 menunjukkan jika terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar satu juta di sektor pertanian akan menyerap 188.000 tenaga kerja baru dalam perekonomian dengan 90,03 persen kenaikan penggunaan tenaga kerja pada sektor pertanian itu sendiri. Multiplier pendapatan sektor pertanian sebesar 0,227 mempunyai arti apabila terjadi kenaikan output sektor pertanian sebesar satu jute rupiah maka akan menaikkan tingkat pendapatan di seluruh sektor perekonomian sebesar Rp 227.000.«Sektor pertanian memiliki nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang rendah, dimana nilai keterkaitan dan sisi output relatif lebih besar dibandingkan sisi input. Hal tersebut berarti sektor pertanian tidak dapat dijadikan sebagai pendukung bagi pengembangan sektor lainnya maupun dijadikan sebagai sektor utama. Reran tersebut lebih tepat diberikan pada sektor industri karena sektor industri memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang besar sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai basis pengembangan perekonomian.Berdasarkan alokasi dana pengeluaran pemerintah, dampak langsung yang dihasilkan sektor pertanian pada pembentukan total output, pendapatan, tenaga kerja dan nilai tarn bah secara absdut lebih besar dibandingkan sektor industri, pertambangan dan sektor perdagangan. Hal ini disebabkan alokasi dana pengeluaran pemerintah yang diberikan pada sektor pertanian jauh lebih besar dari ketiga sektor lainnya. Namun apabila dilihat secara proporsi terhadap nilai total, sektor pertanian menempati peringkat ketiga dari empat sektor yang diteliti. Pengeluaran pemerintah yang diberikan pada sektor pertanian temyata kurang mendukung kinerja di sektor pertanian. Karena dari analisis menghasilkan efek pengganda pendapatan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah tenaga kerjanya. Selain itu, pembentukan output yang dihasilkan juga lebih rendah dibandingkan tiga sektor lain yang dianalisis.Banyaknya tenaga kerja yang bergantung di sektor pertanian merupakan salah satu alasan perlunya memperbaiki kinerja sektor pertanian di Jawa Barat Sehingga pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lainnya, misalnya ke sektor industri merupakan tindakan yang harus segera dilaksanakan agar tingkat pendapatan yang diperoleh akan lebih besar dan akan berdampak pada meningkatnya tingkat kesejahteraan mereka. Sektor industri yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sektor utama (leading sector1) yang dapat menampung para pekerja dari sektor pertanian adalah sektor industri yang berbasis pertanian (agroindustri), khususnya agroindustri dari jenis aneka industri dan industri kecil."

"ABSTRAKTesis ini mengangkat permasalahan mengenai menganalisis implikasi Agreement on Agriculture AoA terhadap kebijakan ketahanan pangan Indonesia khususnya dalam kebijakan impor kedelai Dalam bidang pertanian kerjasama multilateral diwujudkan oleh WTO dalam bentuk perjanjian pertanian Agreement on Agriculture AoA salah satu komoditas pangan strategis yang diatur dalam Agreement on Agriculture AoA adalah kedelai Jenis penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dalam arti meneliti kaidah kaidah atau norma dorma dimana penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumentasi dengan menggunakan sumber sumber data data sekunder seperti peraturan perundang udangan yurisprudensi bahan hukum primer literatur atau kepustakaan bahan hukum sekunder Hasil pembahasannya diketahui bahwa adanya tiga komitmen dalam AoA yakni perluasan akses pasar pengurangan subsidi domestik dan pengurangan subsidi ekspor dan pengaturan khusus dan berbeda bagi negara berkembang Agreement on Agriculture tampak seperti akan menghapus penyimpangan distorsi perdagangan produk pertanian dan negara negara berkembang diuntungkan dengan adanya akses pasar tetapi ketika perundingan pengurangan subsidi Amerika Serikat dan Uni Eropa mengadakan perundingan terpisah yang menghasilkan Blue Box yaitu subsidi berupa pembayaran langsung ke petani tetapi berkaitan dengan rencana membatasi produksi Inilah salah satu ketimpangan yang terjadi dalam Agreement on Agriculture

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the implications raised concerns about the Agreement on Agriculture AoA of the food security policy of Indonesia especially in soybean import policy In agriculture multilateral cooperation embodied by the WTO agricultural agreements Agreement on Agriculture AoA one of the strategic food commodities provided for in Agreement on Agriculture AoA is soy Type of the research with normative juridical approach the study of law in the sense of examining the rules or norms normative research dorma which is a documentary study using sources of secondary data such as crustaceans laws jurisprudence primary legal materials literature or literature secondary legal materials Discussion of the results is known that the three commitments in the AoA the market access domestic support reduction and the reduction of exportt subsidies and special and differential arrangements for developing countries Agreement on Agriculture looks like will remove irregularities distortion agricultural trade and developing countries benefit from the market access negotiations but when subsidies reduction the United States and the European Union entered into separate negotiations that produced the Blue Box subsidies in the form of direct payments to farmers but related to plans to limit production This is one of inequality in the Agreement on Agriculture Keywords AoA Indonesian Food Security Policy Policy Soybean Imports"

"Menggunakan panel data dari 33 provinsi di Indonesia selama 10 tahun, antara tahun 2006 s.d 2015, penelitian ini mengkaji dampak tidak langsung dari anggaran belanja pemerintah di bidang pertanian, total anggaran belanja pemerintah per PDRB, dan anggaran belanja pemerintah di sektor publik terhadap deforestasi. Penelitian ini menganalisis hubungan antara anggaran belanja pemerintah dan deforestasi dengan menggunakan system generalized method of moment estimation (GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak tidak langsung dari peningkatan belanja pemerintah, yaitu adanya peningkatan konversi lahan dari hutan untuk pertanian. Peningkatan anggaran belanja pemerintah di bidang pertanian dan total anggaran belanja pemerintah per PDRB berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap deforestasi. Sedangkan anggaran belanja pemerintah untuk publik sektor tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap deforestasi.

---

Using balanced panel data from 33 provinces in Indonesia and covering a ten-year period between 2006 and 2015, this study examines the indirect effects of government spending on agriculture, total government spending over GRDP, and public spending on land use conversion. Applying the system generalized method of moment estimation (GMM) technique, this research investigates relationship between government spending and forest land clearing. The result shows that there is an indirect impact from increasing government spending: there is an increase in the total amount of land use conversion from forest to agriculture in Indonesia. This study points out that an increase in government spending on agriculture and total government spending over GRDP have a significant positive impact on deforestation. Meanwhile, public spending has no significant effect on forest clearance."

"Pertanian pangan merupakan prioritas utama Pemerintah Orde Baru dalam pembangunan. Pada masa Orde Baru, dibuat banyak program untuk meningkatkan hasil produksi pangan, terutama beras. Pengaturan mengenai beras dibuat khusus dan diatur dalam badan-badan penting negara. Peraturan mengenai peningkatan produksi beras dilaksanakan dalam program intensifikasi pertanian yang menjadi bagian dari Bimbingan Massal (BIMAS) dan Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Intensifikasi tidak hanya dilaksanakan di Jawa, namun juga di daerah lainnya, termasuk Nusa Tenggara Timur. Di masa jaya pembangunan pertanian Indonesia, Gubernur Ben Mboi di Nusa Tenggara Timur membuat operasi pencukupan pangan yang dinamakan Operasi Nusa Makmur. Operasi ini mengatur masalah pangan, dengan fokus utama untuk meningkatkan produksi beras di Nusa Tenggara Timur. Skripsi ini mencoba membahas mengenai bagaimana kebijakan perberasan pada masa Orde Baru dijalankan di Nusa Tenggara Timur.

---

Food agriculture is the main priority of New Order government on achieving the goal of development. In New Order era, a lot of plan to increase food production was made, especially to increase rice production. Rice is specially treated and managed in important departments of the state. One of rice management plans is agriculture intensification, which also a part of Bimbingan Massal (BIMAS) and Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Intensification is not only conducted in Java, but also in other areas, including East Nusa Tenggara. On the glory days of Indonesia agriculture development, Governor Ben Mboi in East Nusa Tenggara made a plan to overcome food shortage named Operasi Nusa Makmur. This plan was made for food magament, with increasing rice production as the main focus. This thesis is about how the rice policy in New Order Era implemented in East Nusa Tenggara."

"This research was aimed to comprehend structural and pattern change of agricultural commodity growth and identify potential superior commodity in Brebes regency. It was done purposively using secondary data of Brebes's rate of agricultural commodity product and Central Java's agricultural production rate in period 1993-2002. As supporting data, was used Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita based on 1993 constant price. Analytical techniques used Loqation Quotient, Shift Share, Growth ratio model, Overlay and Klassen Typology.Result of this study indicated that commodity produced for own need and sellable to other regions were potato, red onion, chili, banana, clove, vanilla, tea, cotton, duck, buffalo, local chicken, and bandeng fish. Overall, there was change of rate of agricultural commodity production during observation period in Brebes regency positively compared to change of agricultural commodity rate in Central Java. Commodity with positive performance were rice, corn, cassava, potato, red onion, chili, mango, star fruit, kapok, clove, coconut, tea, cashew, cotton, cow, goat, shrimp, bandeng, blanak and terinasi.Commodities having dominant growth, either in Brebes regency or in Central Java province were potato, red onion, mango, kapok, clove, shrimp, bandeng and terinasi, while commodity that advanced and grow fast were potato, red onion, duck, and bandeng. Results of overlay analysis indicated that commodities that surplus and grow dominantly, competitively were potato, red onion, chili, clove, tea and bandeng. Based on analyses of the five techniques, commodities that were superior commodity priority were red onion, bandeng and potato."

"Tesis ini membahas Common Agricultural Policy (CAP) dan penerapannya pada sektor pertanian Rumania. Rumania merupakan negara produsen pertanian kedua terbesar di Eropa Tengah dan Timur dan membuat sektor pertanian menjadi komponen penting dalam ekonomi domestik Rumania, terutama di wilayah pedesaan. Integrasi Rumania dalam Uni Eropa (UE) memberikan kesempatan untuk dapat bergabung ke dalam pasar bersama UE dan bantuan finansial pada sektor pertanian melalui CAP, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor pertanian negara tersebut. Pada satu sisi melalui perspektif Rumania, adanya dikotomi struktur pertanian yang didominasi pertanian subsistence dan skala kecil, sebagai hasil kebijakan pada masa transisi, serta rendahnya kinerja dan daya saing merupakan beberapa tantangan yang dihadapi sektor pertanian Rumania. Di sisi lain melalui perspektif CAP, penerapan kebijakan masih menekankan pada subsidi langsung Pilar I dan adanya kesenjangan distribusi anggaran antara Pilar I dengan Pilar II yang menekankan pada pembangunan pedesaan. Rumania, dan sebagian besar negara anggota baru UE, mengharapkan lebih banyak distribusi anggaran untuk pembangunan pedesaan Pilar II. Pada interaksi level UE tersebut, hal ini tentu membawa dikotomi antara negara anggota terkait reformasi terhadap CAP.

---

The focus of this thesis is common agricultural policy (CAP) and its implementation to Romanian agriculture. Romania stands as the second largest country for agricultural producers in Central and Eastern Europe which makes agricultural sector to be an important element of Romanian domestic economy, particularly in its rural area. Romanian integration into European Union (EU) brings opportunities to enter EU?s common market and financial support to agricultural sector through CAP that is expected to give benefit for the country. In one side from Romanian perspective, the dichotomies existed and dominated by subsistence farming, as a result from transition period, and the lack of performance and competitiveness are some challenges facing Romanian agriculture. In other side from CAP perspective, implementation of policy remain focusing on direct payments of Pillar I and the gap on distribution of budget between Pillar I and Pillar II with focus on rural development. Romania, and most of EU?s new members, look for more budget on rural development of Pillar II. In EU level, this has led to disparities between EU member countries for their interactions in relation with CAP reform."