Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSIPtnglitlan ini berlangswg dl kawasan pertambakan udang Kecamatan Stippa Kabupattn Pinrang selama Mei - Juli 2001. Tujuannya adalah untuk mengetahuipermasalahan dan potensi produksi budidaya udang w/«efcj/Tiger Prawn (Penaeus monodon), serta untuk membantu pemerintah daerah setempat merencanakan pembangunan masyarakat desa melalui pengembangan pertambakan udang sebagai alternatif kegiatan perekonomian yang handal, stabil dan sinambimg bagi masyarakat desapantai.Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dalam bentuk kitantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data primer menggunakan metoda simple random sampling melalui wawancara terhadap petani tambak udang selaku responden sebanyak 82 orang (n = 82). Analisis data primer mengunakan metoda SWOT, dan Multiple Regression and CorrelationHasil analisis SWOT memtnjukkan bahwa stakeholder utama untuk meningkatkan PDRB tambak udang adalah Dinas Eksphrasi Laut dan Perikanan Kabupaten Pinrang, Rencana strategisnya berupa Peningkatan Nilai Produksi (total revenue) tambak udang rakyat melalui Pembentukan Sentra Perekonomian desa pantai. Untuk itu, perlu diupayakan peningkatan dan kesinambungan produksi maupnn hargajual udang tambak.Analisis multiple regression menghasilkan model pendugaan kapasitas produksi tambak udang rakyat (dependent variable) yang dipengaruhi oleh 6 (enam) variabel bebas (explanatory variables) yang dapat dikendalikan. Variabel-variabel tersebut terdiri dari tinggi pematang, tinggi air tambak, jumlah tebar benur, pemakaian urea & TSP, konsumsi pakan, dan tinggi ganti air. Analisis multiple correlation memperlihatkan nilai R2 - 0,693 yang berarti 69,3% variasi Y dapat dijelaskan oleh model, sehingga model dianggap cukup untuk membuatpendugaan/peramalan (forecasting). OS423Gwa meningkatkan PDRB tambak udang, disarankan menjadikan kawasan pertambakan udang sebagai sentra perekonomian desa pantai dengan mengupayakan agar tambak udang rakyat menghasilkan output yang sinambimg dan menguntungkan. Program-program yang perlu dilakukan untuk itu adalah (I) penyusunan, uji coba, validasi dan sosialisasi model peningkatan nilai volume produksi tambak udang, (2) peningkatan kemampuan SDM (PPL dan petani tambak), (3) perencanaan dan pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas ekonomi, (4) pembentukan perseroan terbatas usaha/bisnis milik bersama, dan (5) peningkatan modal kerj a petani tambak melalui fasilitas perbankan."

"Latar Belakang: Pemerataan pembangunan merupakan salah satu topik cukup hangat dibicarakan dalam memasuki rencana pembangunan lima tahun ke depan (Repelita VI), baik pemerataan antara kelompok masyarakat maupun pemerataan antar wllayah. Salah satu bentuk pemerataan yang cukup mendapat perhatian di Indonesia adalah pemerataan antar wilayah terutama antara Kawasaki Barat Indonesia OCR, dengan Kawasaki Timur Indonesia PI yang merupakan dua wilayah utama di Indonesia. Kurang adanya pemerataan antar daerah di Indonesia terutama antara KRI dan KTI dapat ditunjukkan dari hasil analisis (tampion) performance ekonomi dengan mengidentifikasikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita regionalnya. Hasil analisis tersebut mound Maildl (1997), pada tahun 1994- hampir sebagian besar propinsi-propinsi di KTI, antara lain : Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Irian Jaya, Maluku, dan Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan regional rendah. Propinsi-propinsi yang termasuk dalam kategori ini adalah propinsi-propinsi yang secara ekonomis sangat tertinggal, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya atau dengan kata lain propinsi yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Kondisi pada tahun 1994 ini telah mengalami perubahan dibandingkan pada tahun 1991, dimana propinsi-propinsi yang termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan rendah masih termasuk propinsi yang berada pada kawasan barat Indonesia, antara lain : Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Lampung, dan Jambi. Hai ini menunjukkan adanya perubahan performance yang semakin memperburuk kesenjangan antara KTI dan KRI selama kurun waktu 1991 sampai dengan 1994. "

"Penelitian ini dimotivasi oleh kondisi Kabupaten Bogor yang mempunyai lokasi sangat strategis, yakni relatif dekat dengan ibukota negara dengan akses ke daerah lain yang relatif mudah dan lancar. Hal tersebut dapat menjadi peluang tetapi juga dapat merupakan ancaman apabila Kabupaten Bogor tidak dapat mengelola sumber daya alam dan manusianya dengan baik. Peluang yang diperoleh adalah apabila sumberdaya yang ada dapat dikelola dan dipasarkan dengan baik, baik dalam wilayah internal Kabupaten Bogor sendiri maupun dalam wilayah Jabotabek, Jawa Barat dan Nasional, Tetapi ancamannya adalah apabila produksi dan kualitas yang dihasilkan sektoral rendah, maka daerah lain yang berdekatan akan segera menggantikan posisi Kabupaten Bogor sebagai penghasil produk sektoral tersebut. Dan tentu saja Kabupaten Bogor hanya akan bertindak sebagai pengguna produk sektoral daerah lain saja.Penelitian ini mencoba menganalisis kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor. Selajutnya penelitian ini akan mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang dapat dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor. Sektor strategis yang akan dikembangkan adalah sektor yang memenuhi keunggulan ekonomi dan institusional baik di wilayah internal Kabupaten Bogor sendiri, maupun dalam lingkup Jabotabek, Propinsi Jawa Barat dan Nasional. Metode yang digunakan adalah analisis pertumbuhan sektor, analisis peranan sektor dalam PDRB, analisis Tabel Input-Output, analisis LQ, Shift Share dan Multiplier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor strategis yang mempunyai performance lebih dominan dibandingkan sektor sejenis dalam lingkup Nasional dan lingkup Propinsi Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan dan sub sektor restoran. Sektor strategis dalam lingkup Jabotabek adalah sub sektor peternakan, sektor industri pengolahan dan sub sektor restoran.Sedangkan untuk internal Kabupaten Bogor, sektor yang mempunyai peranan terbesar adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.Sektor yang dapat dikembangkan baik internal Kabupaten Bogor maupun dalam iingkup Jabotabek, Jawa Barat dan Nasional adalah sektor Industri 1 pengolahan dan sub sektor Restoran. Dalam hal ini industri pengolahan yang dimaksud adalah industri pengolahan yang mampu mengolah produksi sektor pertanian dan potensi lokal lainnya.Sedangkan perkembangan sub sektor restoran sangat berkaitan erat dengan potensi pariwisata Kabupaten Bogor yang juga perlu lebih dikembangkan lagi.Diversifikasi potensi sektor ekonomi dirasakan semakin penting berkaitan dengan otonomi daerah, dimana daerah harus ditopang oleh seluruh potensi yang ada dalam wilayah tersebut. Untuk itu Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam mengkoordinasikan setiap arahan kebijakan sehingga sektor-sektor strategis tersebut dapat lebih dikembangkan."

"Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan analisa Model Input-Output Antar Daerah. Interaksi antar sektor dan antar wilayah koridor merupakan konsep yang mendasari bagaimana meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang diakibatkan adanya permintaan akhir sektor tertentu dan di wilayah tertentu. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya output dan pendapatan masyarakat serta distribusinya. Sepuluh besar sektor pembangunan yang menjadi sektor kunci pembangunan terbanyak adalah Koridor Ekonomi (KE) II yakni 5 sektor kunci, kemudian KE-V sebanyak 2 sektor kunci, KE-I, KE-III dan KE-VI masing-masing 1 sektor kunci, sedangkan di KE-IV tidak ada sektor kunci yang terkait. Sektor kunci akan sangat mempengaruhi peningkatan output dan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pengaruh tersebut ditentukan oleh angka pengganda output atau pendapatan. Dampak investasi infrastruktur di dalam MP3EI eksisting, belum menunjukkan dampak yang optimum dibandingkan skenario yang dibuat. Pilihan skenario terbaik sesuai komposisi investasi sesuai simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut: a). Jika pertimbangannya hanya total output, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-1, Skenario-3, dan Skenario-2; b). Jika pertimbangannya hanya total pendapatan, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-2, Skenario-3 atau Skenario-1; c). Jika pertimbangannya hanya pemerataan output antar daerah, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2; dan d). Jika pertimbangannya hanya pemerataan pendapatan antar wilayah, maka skenario terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2. Pembangunan perekonomian nasional di luar KE-I dan KE-II sampai saat ini belum dapat diandalkan dalam percepatan dan pemerataan perekonomian, namun memerlukan infrastuktur yang merata dan keberpihakan ke Kawasan Indonsesia Timur, mengingat hasil simulasi Skenario-4 menunjukkan hal yang lebih baik daripada program MP3EI (eksisting).

---

This research analyzes the impact of the infrastructure development in the MP3EI to the Indonesia?s economy by using an analysis model of Inter Regional Input-Output (IRIO). Interactions between sectors and between regions of the economic is the underlying concept of how to improve the economy of a region resulting from the existence of a certain sector of the final demand in a particular area. Improved economy characterized by increasing output and income of the community as well as its distribution. Ten major key sectors of the Indonesia development are as follows: Economic Corridor (EC)-II has 5 key sectors, then followed by EC-V with 2 key sectors, while EC- I, EC-III and EC-IV has only 1 key sector, whereas in the EC-VI has no key sector. Key sector would greatly influence an increase in output and income of the community. The influence of how great is determined by the multiplier number. The real impact of infrastructure investments (or existing) as mentioned in MP3EI, do not show the optimum impact compared to the scenarios created.

Best screenplay selection according to the composition of investments appropriate simulation made are as follows: a). If the reasoning is solely the total output, the best investment scenario is Scenario-1, Scenario, and Scenario-2; b). If the reasoning is just the total income, then the best investment scenario is Scenario-2, Scenario-3 or Scenario-1; c). If the reasoning is just equitable output between regions, it is the best investment scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2; and d). If the reasoning is just a revenue equalization between regions, the best scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2. Economic development outside of EC-I and EC-II to date has not been reliable in the acceleration and equitable distribution of national economy, but require a uniform infrastructure and alignments to Indonsesia Eastern Region, considering the results of the simulation Scenario-4 showed a better thing than a program MP3EI (existing)."

"Sehubungan dengan semakin besarnya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai kewenangan penuh yang wajib dilaksanakan oleh daerah, maka sudah seharusnya pemerintah Kota Jambi mampu menggaii potensi sumber daya yang dimiliki secara efisien . Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Jambi maka hal tersebut masih sulit untuk dicapal. Untuk itu perlu dilakukan studi guna merumuskan suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota iambi agar dapat mempercepat pembangunan perekonomian, dimana perumusan kebijakan ekonomi tersebut dimulai dengan menetapkan sektor-sektor prioritas untuk dikembangkan.Berdasarkan basil penelitian terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Jambi, kontribusi sektoral daerah, basis ekonomi sektor-sektor PDRB serta multiplier efek masing-masing sektor, akhirnya diketahui bahwa kebijakan pengembangan sektor-sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kota Jambi terhadap Propinsi Jambi maupun terhadap perekonomian Nasional diarahkan pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran subsektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi yaitu pada subsektor Pengangkutan."

"Rumusan kawasan industri dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri adalah sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Ditinjau dari segi penataan ruang, resiko lingkungan, kepastian tempat usaha, penyediaan prasarana dan sarana penunjang, prosedur dan waktu penyelesaian perijinan, keamanan, dan lain sebagainya, mendirikan industri di kawasan industri lebih menguntungkan daripada berlokasi industri di luar kawasan industri. Segala kemudahan yang disiapkan di kawasan industri diharapkan dapat mempermudah pembangunan dan pengendalian industri, pihak industri dapat memperkecil ongkos investasi maupun operasinya, serta dengan terkelompoknya industri di satu kawasan diharapkan dapat mempermudah upaya pengelolaannya dan pengendalian dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas industri yang berlangsung.Mengingat tujuan kebijakan pengembangan kawasan industri adalah untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri di kawasan industri dalam rangka mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, sementara pada perkembangannya terjadi penurunan tingkat pemanfaatan lahan di kawasan industri dan terjadi peningkatan pemanfaatan lahan di luar kawasan industri, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut mencerminkan tidak berhasilnya implementasi kebijakan, yang ditunjukkan dengan adanya gap antara harapan dan kenyataan kebijakan pengembangan kawasan industri.Hasil analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target groups, perubahan yang diinginkan dari kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi menunjukkan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari isi kebijakannya maupun pada implementasi kebijakannya. Mengingat kebijakan pengembangan kawasan industri ditujukan untuk menjadikan kawasan industri sebagai alat untuk penciptaan iklim usaha yang baik, pengaturan tata ruang, jaminan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, serta sebagai investasi fasilitas umum (bukan profit making/real estate), maka perlu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai instansi yang terkait, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri, pemberian kemudahan dan fasilitas khusus dalam pengembangan kawasan industri, dan sosialisasi mengenai arti penting investasi bagi pertumbuhan ekonomi negara untuk mendapat dukungan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri.

---

Industrial area formulation as stated in Presidential Decree Number 41 Year of 1996 regarding industrial area is a center of industrial activities equipped with infrastructure and facility that are developed and organized by the industrial area's company that has been obtained the business license of industrial area From the point of view of space arrangement facet, environment risk, business place certainty, provision of supporting infrastructure and facility, procedure and license of accomplishment time, security, and so on, establishing industry in industrial area is more advantageous than outside industrial area. All eases prepared in industrial area expected to ease the industrial development and controlling, industry party can reduce investment and operational fee, industrial grouping in a area is expected to ease the efforts of organization and controlling pollution impact that is caused by going on industrial activity.Considering the aim of industrial area development policy is to ease industrial activity in industrial area in order to support industrial activity to locate in an industrial area, meanwhile during development progress there is a decline in the extent of area utilization and conversely, and increase in area utilization outside industrial area, just like what happens at Bekasi Regency, West Java Province. That reflects unsuccessful policy implementation, as shown by the gap between expectation and reality in policy of industrial area development.The analysis outcome on five factors that influence policy implementation of industrial area development, is kinds of benefit accepted by the group target, desired changes from the policy, resources, condition of social, politic and economy, and communication show obstacles that come either from the policy content of policy implementation. Considering the policy of industrial area development aims to make industrial area as a medium for creation of good business climate, space arrangement, living environment guarantee, area expansion, and as investment facility for public (not for profit making/real estate), then clear and detailed regulations regarding related institutions is needed, its duties and responsibilities in developing industrial area, giving ease and special facility in developing industrial area and socialization regarding the essence of investment for the growth of country economy in order to get support from the society in maintaining security and orderliness in industrial area."

"ABSTRAK Latar Belakang Salah satu sektor pembangunan yang menarik perhatian di negara kita dewasa ini adalah pembangunan di bidang pariwisata. Pariwisata diharapkan dapat memacu dan memobilisasi pertumbuhan ekonomi masyarakat, devisa negara, membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah wisata itu sendiri. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 dinyatakan bahwa pembangunan pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa negara meningkat melalui pembangunan pariwisata di tanah air. Berbagai alasan pentingnya pembangunan pariwisata didasarkan beberapa pemikiran sebagai berikut: Pertama, mengingat potensi minyak bumi yang kian merosot di pasar dunia terutama diawali pada dekade 1980-an sehingga tidak lagi menggembirakan masa kini, disamping potensi minyak bumi makin berkurang berkat ekploitasi secara besar-besaran dalam mengejar pembangunan khususnya pada awal Orde Baru. "

"Sejalan pemberlakuan otonomi daerah, kewenangan daerah menjadi bertambah besar dan lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan wilayah. Salah satu tujuan desentralisasi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan"