Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Some of objectives of infrastructure development are pushing economic growth and decreasing unemployment. Economic crises that started in 199 brought the bad condition in Indonesian infrastructure, this condition arise because government doesn 't have enough fund to increase quality and quantity t the infrastructure. This paper tries to offer new source of fund for Indonesia infrastructure development through Islamic bonds. This is a prospective way I absorb fund, because this type of bonds is very demanding, especially from gulf countries"

"Tulisan ini mengidentifikasi kendala Indanesia dalam mengatasi masalahpembangunan infrastruktur dan menunjukkan munculnya kepedulian baru dari komunitas internasional terhadap pembangunan intostuktur diIndonesia seperti diperlihatkan oleh forum G-20. KepeduLian G-20 berasaldari keyakinan bahwa hambatan utama terhadap pertumbuhan ekonomi global adalah kurangnnya pembangunan infrastruktur di beberapa neqaraanqqotanya. Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan forum G-20 untuk mengatasi masalah pembangunan infraruktunya. Penelitien inimenarik dua kesimpulan. Pertama, kapasitas neqara yeng rendah dalammobilisasi pendepatan dan hambatan non-ekonomi menjadi hambatan utama baqi Indonesia untuk mengatdsi masalah pembangunaninfrastruktur. Kedua, hanya Cina, Rusia, Korea Selatan dan Jepanqdapat diharapkan membantu Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah DalamPembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum KeuanganPublik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam halmendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapatmemberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturanperundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik.Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan InfrastrukturDi Indonesia harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),pemerintah harus memperhatikan Risiko Fiskal dalam pemberian jaminantersebut. Oleh karena itu, pemberian Jaminan Pemerintah Dalam PembiayaanPembangunan Infrastruktur Di Indonesia harus dilakukan dengan secara tepat,efisien dan akuntabel.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the provision of Government Guarantees inInfrastructure Development Financing in Indonesia According to the PublicFinance Law . Giving this assurance given by the Government in terms of pushingthe wheels of economic growth in Indonesia . In order to provide governmentguarantees , the government must be based on legislation applicable is the law ofpublic finances . Provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be through the mechanism of thestate budget APBN . In the mechanism of the state budget (APBN) , thegovernment must pay attention to the Fiscal Risk in the provision of suchguarantee . Therefore , the provision of Government Guarantees in InfrastructureDevelopment Financing in Indonesia should be done with the proper , efficientand accountable."

"Pembangunan infrastruktur membutuhkan jumlah dana yang besar. Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memberikan mandate untuk mencari mekanisme pembiayaan inovatif untuk memenuhi gap funding pada pembangunan infrastruktur sehingga tidak semua pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu mekanisme pembiayaan innovative yang dapat dipilih adalah Land Value Capture. Mekanisme ini dilakukan dengan memonetisasi tanah yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai tanah dan properti dari investasi infrastruktur, dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan publik lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mencari urgensi pembentukan Land Value Capture melalui Tax Increment Financing. Penelitian ini juga mencari Peluang penerapan Land Value Capture dalam konteks hukum di Indonesia dengan melihat best practice di Amerika Serikat untuk menemukan pembelajaran sehingga dapat dijadikan acuan untuk menetapkan Land Value Capture di Indonesia. 

---

Infrastructure development requires a large amount of money. The 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) mandates exploring innovative financing mechanisms to meet funding gaps for infrastructure development so that not all funding is borne by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). An innovative financing option that can be chosen is Land Value Capture. This mechanism is carried out by monetizing land developed by the government to increase land and property values from infrastructure investment, and the proceeds are used for other public financing. This study uses normative Research to look for the urgency of forming Land Value Capture through Tax Increment Financing. This Research also looks for Opportunities for Land Value Capture application in the legal context in Indonesia by looking at best practices in the United States to find lessons learned so that they can be used as a reference for establishing Land Value Capture in Indonesia."

"Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan. Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public works (jalan, bendungan dan saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang.Pembangunan infrastruktur memiliki karakteristik monopoli alamiah, dimana skala ekonomis yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur tersebut sedemikian besar sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mengalokasikan sumber Jaya dalam pengelolaannya, baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan pihak swasta.Intervensi pemerintah untuk pengadaan infrastruktur diperlukan baik itu melalui pengadaan langsung maupun melalui peraturan harga dan perundangan. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Karena itu, sebagai konsekuensinya jika terjadi kegagalan infrastruktur akan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat.Penyediaan infrastruktur merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan bersama dengan pengaruh dari kebijakan publik. Pada kenyataannya kebijakan publik memegang peranan yang sangat besar karena ketiadaan atau ketidaksempurnaan mekanisme harga dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya penerapan harga yang dilakukan pemerintah untuk jasa pelayanan infrastruktur selain memperhatikan aspek ekonomi juga harus memperhatikan aspek sosial.Keberadaan infrastruktur secara umum dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan hubungan tersebut dalam berbagai model ekonomi, baik hubungan secara langsung, tidak langsung maupun hubungan timbal balik (kausalitas). Penelitian ini membahas signifikansi pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan menggunakan analisis ekonometrik data panel. Variabel infrastruktur yang digunakan pada penelitian ini adalah infrastruktur ekonomi yakni jalan, listrik, telepon dan air minum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diwakili oleh pendapatan perkapita penduduk."

"Berkembangnya wacana privatisasi akhir-akhir ini merupakan suatu akibat dari kondisi buruknya pelayanan, inefisiensi, ketidakmampuan pengeloaan aset negara dan tidak mampu bersaing serta semakin berkurangnya kontribusi kepada stakeholder. Situasi ini menjadi perhatian utama terhadap pokok permasalahan peneliti. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik privatisasi BUMN dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan daerah-daerah serta permasalahan-permasalahan apa yang mendorong serta menghambat privatisasi BUMN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Privatisasi memberi dampak pada kinerja perusahaan. Perusahaan yang sehat memungkinkan perseroan merekrut SDM yang berkualitas. SDM yang baik akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat/customer. Selain itu program-program tanggungjawab sosial perusahaan/CSR dapat dilakukan dengan baik yang juga berakibat pada masyarakat luas, sehingga dapat memberikan dampak yang luas bagi peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan . Kinerja BUMN yang tidak sehat, defisit anggaran pemerintah dan tuntutan globalisasi menjadi pendorong utama reformasi. Sedangkan pada tahap implementasinya kendala yang terjadi seperti kapasitas pasar modal, keterbatasan pengalaman serta belum adanya kesamaan persepsi dalam hal regulasi menjadi hambatan yang berarti pencapaian tujuan reformasi ini. Peran pemerintah selaku regulator dan fasilitator serta parlemen sebagai controller yang didukung pemberdayaan masyarakat menjadi dominan bagi keberhasilan program privatisasi BUMN. Dalam penelitian ini akan dilakukan investigasi pola-pola pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui berbagai skema kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk kemudian disusun model yang mampu memadukan pola yang ada dan sesuai dengan kondisi karakteristik Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian adalah deskriptif analisis. teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi (kasus) banding. Analisis data yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa prinsip mendasar dalam komersialisasi infrastruktur transportasi harus didasarkan pada empat landasan. Keempat landasan tersebut adalah: (i) mengarahkan tanggung jawab; (ii) menciptakan kepemilikan yang jelas; (iii) menjamin keamanan dan; kestabilan pembiayaan infrastruktur; (iv) serta mengenalkan praktek bisnis yang kokoh. Penggunaan pendekatan pasar dalam penyediaan infrastruktur. Salah satu aspek penting dalam penyertaan swasta dalam peningkatan pelayanan, penyediaan, peningkatan kualitas/kapasitas, maupun pemeliharaan infrastruktur transportasi adalah kondisi dimana terdapat pendekatan pasar. Pendekatan pasar tersebut selian berpatokan pada efektivitas, efisiensi juga peningkatan pelyanan. Dengan kata lain, bahwa terdapat mekanisme ekonomi pasar yang dapat dipelajari oleh swasta baik pelaksana maupun financier, sehingga perencanaan dan apraisal dapat dilakukan. Privatisasi yang telah dilaksanakan selama ini pada kenyataannya mengalami banyak hambatan, antara lain : (i) terbatasnya jumlah investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di BUMN Indonesia. (ii) tidak jelas dan tidak konsistennya peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal, kurang transparannya pemerintah dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan privatisasi, (iii) serta kurangnya sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan BUMN yang akan diprivatisasi.

---

The emergence of privatization issues recently was a result of poor public services, inefficiency, low capacity of managing state assets and low competitiveness, and less contribution to the stakeholders. This condition had drawn the attention of the researcher towards the core issues. The core issues in this study were to what extent the privatization practice of State-Owned Enterprises in infrastructure development and Local-Owned Enterprises in the framework of Public-Private Partnership and what obstacles that impeded and hindered the involvement and participation of private sectors in funding the infrastructure development in Indonesia. Privatization provided an impact towards the company finance. Healthy finance allowed the public limited company to recruit qualified human resources. Qualified human resources would provide better services to the public. In addition, company social responsibility programs could also be well implemented which impacted to a wide public so that it could give wide impacts towards the prosperity improvement and environmental preservation. Poor performance of State-Owned Enterprises, government budget deficit, and demands of globalization had become the main driver to reform. Whereas in the implementation stage, the occurrence of such problems as capital market capacity, limited experience and diverse perceptions in terms of regulations had hindered the attainment of the reform goals. Government roles as regulator and facilitator and parliament roles as controller supported by public empowerment had become a dominant force for the success to privatization program of State-Owned Enterprises. In this study it would investigate the patterns of infrastructure development in Indonesia through various cooperation schemes between government and private sectors which would, later, design a model that integrated available format in accordance with Indonesian characteristics. The methodology of the research was qualitative method with descriptive analysis. The technique of data collection was through literature review and case study. Data analysis conducted was qualitative analysis. Based on the results of the analysis it was found that basic principles in commercialization of transportation infrastructure had to be based on four pillars. They are: (i) responsibility oriented; (ii) creation of clear ownership; (iii) security assurance and; stabilized infrastructure costs; (iv) and introducing strong business practices. The market approach was used in the provision of infrastructure. One of the important aspects of the private sector involvement in improving services, quality/capacity, as well as maintenance of transportation infrastructure was a condition where market approach present. Such approach not only focused on effectiveness and efficiency, but it also focused on service improvement. In other words, there was a market economy mechanism that could be learnt by the private sectors both by the implementers and financier, so that planning and appraisal could be conducted. Privatization that had been conducted all this time had, in fact, encountered many obstacles, amongst others: (i) limited number of investors that had an interest to invest their capital to the State-Owned Companies in Indonesia. (ii) unclear and inconsistent regulations related with investment, un-transparent government when making policies related with privatization, (iii) and lack of dissemination to the concerned parties whose company would be privatized."

"Proyek infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat. Namun, model untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model dampak ekonomi dan sosial yang akan digunakan untuk mempelajari dampak proyek infrastruktur. Penelitian ini berfokus pada beberapa studi kasus proyek infrastruktur yang dijamin oleh Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) baik skema PPP (Public-Private-Partnership) maupun skema non-PPP pada sektor telekomuniasi, air, dan pariwisata. Sektor-sektor ini diyakini mewakili pembangunan infrastruktur utama yang mencakup perspektif lokal, nasional, dan internasional. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan atribut: Analisis Ekonomi Sektoral, Analisis Potensi Ekonomi, Akuntansi Pertumbuhan, Analisis Tabel Input-Output, dan Peramalan Statistik. Sedangkan untuk menganalisis dampak sosial pembangunan infrastruktur, digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan In-depth Interview melalui teknik pengisian kuesioner dan metode Social Impact Assessment (SIA). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan hukum. Hasilnya menunjukkan berbagai dampak ekonomi dari pengembangan investasi proyek, baik dari segi potensi maupun realisasinya. Sedangkan dari segi dampak sosial, terdapat berbagai respon masyarakat terhadap realisasi pembangunan proyek"