Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTentang Ketidakadilan di Amerika Serikat Pada Tahun 1960-an Yang Tercermin Dalam The Autobiography of Malcolm X, Program Studi Kajian Wilayah Amerika. Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 143 halaman. Sikap keras Malcolm X yang dianggap sebagai satu ancaman bagi lawan-lawannya terbentuk oleh ketidakadilan orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam yang dirasakan diamati dan dialami oleh Malcolm X.Sistim kategorisasi masyarakat Amerika telah meresapdi kalangan masyarakat kulit putih dan menjadi sumber sikap rasial orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam. Bagi orang-orang kulit putih dikotomi masyarakat bukanlah merupakan isu ketidakadilan melainkansebagai hal yang wajar-wajar saja karena sudah membudaya di masyarakat Amerika. Kondisi ini mempengaruhi hubungan antara dua suku bangsa yang berbeda budaya warna kulit dan agama. Teori asimilasi "cultural pluralism" melahirkan "cultural pluralism" sesuai persepsi Malcolm Xbahwasanya dengan gagasannya "separate -but equal" ia ingin membawa orang-orang kulit hitam pada satu kcndisi kehidupan yang memungkinkan mereka hidup mandiri tanpa tergantung pada orang-orang kulit putih dan berada pada tingkat hidup sejajar dengan orang-orang kulit putih.Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif rnelalui studi kepustakaan dengan meneliti dan menganalisis konsep dan pemikiran dari gejala-gejala balk dalam bentuk tindakan sikap ataupun peristiwa dalam kehidupan sosial masyarakat di Amerika semasa hidup Malcolm X.Ketidakadilan orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam yang dialami sendiri oleh Malcolm X benar-benar terakumulasi dan terpatri dalam pikiran Malcolm X dan terungkap dalam sikap tindakan dan ucapan sehari-hari Malcolm X yang secara berani menentang orang-orang kulit putih."

"Kamala Harris merupakan wanita kulit hitam pertama yang menempati posisi tertinggi kedua di pemerintahan Amerika Serikat. Terpilih sebagai Wakil Presiden menjadikan Harris sebagai bentuk dari harapan perempuan dan kulit berwarna di Amerika, meskipun masih terdapat beberapa kasus ketidakadilan berdasarkan ras dan gender. Maka dari itu, Kamala Harris sepanjang karirnya selalu menyoroti isu-isu keadilan sosial dalam pidato-pidato yang disampaikannya. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan strategi Kamala Harris yang berbeda dari para pendahulunya dalam mengangkat isu keadilan sosial berdasarkan latar belakang identitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik analisis data yang mengevaluasi kerangka pemikiran dan konteks teori dengan hasil penelitian terhadap isu-isu keadilan sosial yang terdapat dalam kelima pidato Kamala Harris. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa ada beberapa gagasan ide pokok Kamala Harris yang dipengaruhi dan berkembang dari warisan Gerakan Hak-hak Sipil.

---

Kamala Harris made history as the first woman of color to hold the second highest position in the Unites States of America. Elected as vice president, making Harris as a form of hope for women and people of color in America, although there are still several cases of injustice based on race and gender. Therefore, Kamala Harris always addresses issues of social justice in her speeches. This study aims to reveal Kamala Harris strategy that is different from her former in raising social justice issues based on her identity background. This study uses qualitative research methods, with data analysis techniques that evaluate the framework and theoretical context with the results of research on social justice issues contained in Kamala Harris' five speeches. The results obtained show that there are several main ideas of Kamala Harris which are influenced and developed from the legacies of the Civil Rights Movement."

"Skripsi ini membahas permasalahan hak terhadap minoritas kultur dalam padangan filsafat politik mengenai keadilan, melalui penjabaran dan analisis terhadap pemikiran Will Kymlicka, terkhusus pada buku Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Right. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan interpretatif-analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengesampingan permasalahan kultural pada liberalisme-prosedural membuat permasalahan good life masuk dalam masalah privat, dibedakan dari masalah publik tentang justice, sehingga keadilan bagi minoritas kultur tidak dapat tersentuh oleh sistem. Di samping minoritas kultur yang membutuhkan struktur politik berperspektif multikultural, hak khusus terhadap minoritas kultur justru sejalan dengan teori liberal tentang keadilan. Dengan demikian teori liberal melalui pemberian hak khusus pada minoritas kultural memberikan harapan terhadap penyelesaian permasalahan kultural.

---

The focus of this study is to explain the problem of minority culture through political philosophy perspective concerning to the right discourse, by reporting the research that author did to Will Kymlicka, especially in Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Right. This is an analytic-descriptive research. The results of this study indicate that the inconsideration of the cultural issues by procedural-liberalism brings the good life issues as a private matter. Therefore, the justice for minority culture cannot be touched by the system, because it is excluded from public matter. It implies that minority cultures need multicultural perspective as its political structure, specifically about the minority right. The right for minority culture is precisely in line with the liberal theory of justice. Thus, the liberal theory should count special right for minority culture."

"Migrasi merupakan komponen penting dalam pertumbuhan pasar tenaga kerja, dan migran baru merupakan kontributor utama terhadap pertumbuhan lapangan kerja di pasar tenaga kerja Australia. Kebijakan Australian Labour Party (ALP) dalam perubahan Migration Act tahun 2023 berfokus pada pembatalan visa dan perlindungan hukum bagi buruh migran. Masalah utama yang dihadapi adalah eksploitasi dan kerentanan buruh migran akibat sistem visa yang tidak adil. Menggunakan teori demokrasi deliberatif oleh Joshua cohen, analisis dilakukan terhadap peran ALP dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan buruh migran. Metode yang digunakan melibatkan analisis dokumen kebijakan dan studi kasus, termasuk kasus pencabutan visa dan eksploitasi buruh migran. Temuan memperlihatkan bahwa ALP menunjukkan komitmen Demokrasi deliberatif menurut Cohen yang bersifat inklusif dan publik, dimana tidak ada yang dikecualikan termasuk pihak yang dapat terkena dampak keputusan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta. ALP menunjukkan komitmen ini melalui kebijakan mereka dalam Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. Penelitian ini menunjukan bahwa partai politik melalui kebijakannya menjadi gambaran suara masyarakat mayoritas karena fungsinya sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan resmi. Kebijakan ALP berhasil mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia melalui perubahan legislatif yang meningkatkan kepatuhan pengusaha dan perlindungan hukum bagi buruh migran.

---

Migration is an important component of labor market growth, and new migrants are a major contributor to employment growth in the Australian labor market. The Australian Labor Party (ALP) policy in changing the Migration Act in 2023 focuses on visa cancellation and legal protection for migrant workers. The main problem faced is the exploitation and vulnerability of migrant workers due to an unfair visa system. Using the theory of deliberative democracy by Joshua Cohen, analysis was carried out on the role of the ALP in formulating policies that are responsive to the needs of migrant workers. The methods used involve analysis of policy documents and case studies, including cases of visa revocation and exploitation of migrant workers. The findings show that the ALP shows a commitment to deliberative democracy according to Cohen which is inclusive and public, where no one is excluded, including parties who can be affected by decisions, have equal opportunities to participate. The ALP shows this commitment through their policy in the Migration Amendment (Strengthening Employer Compliance) Bill 2023. This research shows that political parties through their policies become the voice of the majority community because of their function as intermediaries connecting social forces and ideologies with official government institutions. ALP policies successfully reflect a commitment to social justice and human rights through legislative changes that increase employer compliance and legal protection for migrant workers."

"Gambaran perkembangan retorative justice didunia dan juga di Indonesia menjadikan bahwa restorative justice merupakan suatu konsep yang "terbuka". Konsep ini masih terus dikembangkan dalam upaya mencari mekanisme penanganan perkara pidana yang menjamin tercapainya tujuan dari bekerjanya hukum pidana, bekerjanya system peradilan pidana termasuk didalamnya kualifikasi tindak pidana dan model penanganannya. Konsep yang secara internal berkembang dalam berbagai masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Konsep ini akan terus berkembang seiring pengalaman, dan hal ini membantu menjelaskan mengapa konsep restorative justice menjadi sangat diperdebatkan."

"The paper is an attempt to present cash waqf as a model of giving in islam with Philantropic of social justice prespective. On this prespective, cash waqf placed in the context of empowerment among the economically marginalized. Cash waqh will be integrated into mocrofinancing program to efectively alivate absolute poverty. Waqf fud collected through cash waqf will be alocted as loan for microenterprises and the benefit will be alocted as qardhul hasan for the poorest. Baituk Mal Wa Tanwil is an ideal institution to operate the microfinancing programe based on waqf fund"

"This paper is intended to explored the revitalization of local custom or traditional institutions due to restorative justice concept and its implementation. Depicting several examples from other nations, the writer then describes potential problems within local custom or tradition in Indonesia whilst implementing restorative justice."