Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan perkembangan industri pariwisata di Indonesia, dirasakan perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan luar maupun dalam negeri yang kemudian akan menentukan keberhasi Tan pariwisata secara keseluruhan, untuk itu PERUM ANGKASA PURA I(PAP I) perlu memperhatikan penerapan manajemen modern dalam bidang pengelolaan bandar udara dan pelayanannya, tidak hanya itu PAP I juga perlu memperhatikan perbaikan maupun pengembangan bandar udara yang sudah ada.Sebagai pokok permasalahan adalah perluasan atau pengembangan dalam rangka antisipasi permintaan jasa pelayanan beberapa bandara yang dikelola oleh PAP I, PAP I mengadakan investasi dan memerlukan dana yang cukup besar, dan dana pengembalian tersebut baru akan diperoleh kembali setelah jangka waktu tertentu. dengan tuntutan peningkatan kinerja keuangan PAP I, melalui investasi pengembangan bandar udara.Pengembangan fasilitas dan kapasitas merupakan suatu fungsi operasi dari manajemen produksi, dengan ditunjang oleh fungsi operasi dari manajemen keuangan berupa investasi modal, yang merupakan fungsi yang penting bagi perusahaan dalam rangka meme-nuhi kebutuhan akan permintaan. Dalam proses mencapai tujuan tertentu perusahaan mempunyai hambatan-hambatan, hambatan yang ada pada PAP I tidak berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan, bahkan ada yang menjadi faktor pendorong perusahaan terutama untuk bagian keuangan.Dengan berbagai faktor yang mempengaruhi PAP I dalam opera-sinya antara lain perkembangan permintaan jasa ftelayanan bandar udara di Indonesia, pengelolaan sumber dan penggunaan dana dalam pengembangan bandar udara oleh pihak pengelola, pembiayaan inves-tasi dan jangka waktu pemulihannya, peningkatan kinerja keuangan pada PAP I, sesuai dengan SK MenKeu No. 740/KMK.00/1989 mengenai penyehatan BUMN.Usaha dari pada PAP I dalam meningkatkan kinerja keuangan-nya, dengan membuat beberapa penyelesaian terutama dalam masalah keuangannya, seperti melakukan KSO, atau merger dengan beberapa perusahaan swasta, mengadakan pembentukan yayasan dana pensiun, mengadakan pelelangan atas barang-barang persediaan yang tidak dipergunakan lagi, mengadakan efisiensi biaya operasi dari selu-ruh kegiatan operasi perusahaan, meningkatkan penerimaan terutama untuk jasa non-aeronautika.Tetapi tolok ukur kinerja keuangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan RI., tidak dapat menjamin sepenuhnya akan keber-hasilan dari manajemen pengelolaan suatu BUMN dalam mengadakan penyehatan, sehingga harus ditinjau kembali pos perpos mengenai laporan keuangannya, terutama pos yang mengenai penyertaan lang-sung dari departemen teknis, karena pos ini akan berakibat sebagai aktiva dan equity bagi perusahaan."

"ABSTRAKSetelah adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 di Den Haag, hasil yang dicapai ternyata merugikan bangsa Indonesia, seperti hutang Belanda menjadi tanggung jawab Indonesia serta masalah pengembalian Irian Barat yang diingkari. Perundingan dilakukan baik melalui PBB maupun jalur diplomasi tetapi hasilnya juga tetap gagal. Untuk menekan sikap pemerintah Belanda yang demikian, dalam bidang ekonomi pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Salah satu nasionalisasi perusahaan Belanda adalah dinasionalisasikannya KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschaopij) oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Garuda Indonesia Airways. Semua saham milik KLM dinasionalisasi termasuk Pelabuhan Udara Kemayoran. dalam bentuk Perusahaan Negara. Pelabuhan udara Kemayoran adalah cikal bakal dari Perusahaan Negara Angkasa Pura. Selama masa Demokrasi Liberal, pelabuhan udara Kemayoran penguasaannya dipegang oleh Syah Bandar Udara, Kementrian Perhubungan. Kemudian ketika masa Demokrasi Terpimpin, pelabuhan udara Kemayoran penguasaannya dipegang oleh Menteri Perhubungan Udara Direktorat Penerbangan Sipil dalam bentuk didirikannya Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran pada tanggal 15 November 1952. Setelah perusahaan ini didirikan, banyak perkembangan yang dialaminya karena keberadaan perusahaan ini ada pada dua periode, yaitu masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Pada masa Orde Lama ini pembentukan Perusahaan Negara Angkasa Pura dilaksanakan atas dasar PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No.19 Tahun 1960, yang menyebutkan bahwa Perusahaan Negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modal seluruhnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. Jadi adapun inti sebenarnya didirikannya Perusahaan Negara pada masa orde lama adalah dari hasil nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda berdasarkan UU Nasionalisasi No.86 Tahun 1958. Tujuan daripada didirikannya perusahaan ini adalah untuk kehidupan perekonomian Indonesia. yang dengan nasionalisasi dapat diharapkan akan menjadi sumber pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk pembangunan. Kemudian pada masa Orde Baru bentuk dari Perusahaan-perusahaan Negara disempurnakan dengan dikeluarkannya PERPU No.1 Tahun 1969, hal ini didasarkan karena banyak terdapat perusahaan-perusahaan Negara yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya disamping iklim pemerataan yang tidak membenarkan berlangsungnya secara tidak efisien dan bahwa Perusahaan Negara yang merupakan unit ekonomi yang tidak terpisahkan dari sistim ekonomim Indonesia, sehingga memerlukan tindakan penertiban terhadap Perusahaan Negara selain bahwa kebijaksanaan pemerintah menjurus kearah usaha De'etatisme, dibidang ekonomi dalam setiap kegiatan dengan memberi kesempatan yang sebesar-besarnya kepada usaha swasta disamping Perusahaan Negara, dengan kehidupan kompetisi yang bebas. Setelah dikeluarkannya Perpu No.1 Tahun 1959 tersebut maka proses pengalihan bentuk Perusahaan-perusahaan Negara kedalam 3 bentuk bentuk usaha yakni; Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Jawatan (PERJAN), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) berjalan dengan melalui inventarisasi Perusahaan Negara yang berada di masing-masing Departemen dan diteliti kedalam bentuk yang sesuai dengan bentuk baru menurut fungsi dan peranannya serta keadaan yang nyata dari Perusahaan Negara itu. Berdasarkan ketentuan dari Perpu No.l Tabun 1959 ini, Perusahaan Negara Angkasa Pura yang didirikan tahun 1962 dengan bentuk Perusahaan Negara selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No.37 Tanggal 21 Oktober 1974 menetapkan perubahan bentuk usaha menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Adapun alasannya adalah untuk mengimbangi peningkatan lalu lintas udara yang semakin pesat dan perluasan bandar udara sangat mendesak di Jakarta dan di daerah-daerah serta untuk meningkatkan pelayanan bagi penyelenggaraan angkutan udara yang mempunyai fungsi vital sebagai prasarana pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional, maka diperlukan adanya prasarana bandar udara yang mampu memberikan pelayanan yang lebih memadai."

"ABSTRAKBudaya perusahaan merupakan konsep yang akhir-akhir ini ternsdibicarakan, baik kalangan umum maupun dikalangan bisnis pada khususnya.Budaya perusahaan juga banyak dibiearakan dikalangan BUMN, kalanganilmiawlin, mimprin masyarakat.Tesis budaya perusahaan dan kineija pelayanan jasa di bandar udara inimenganalisis dengan menggunakan model penelitian kombinasi kuantitatif dankoalitatif. Banyak dipengarubi teori - teori yang dikembangkan oleh HESKETT &KOTTER, (Shared value dan Group Behavioral norms) untuk menentukan subvariabel Pemetaan/mapping menggunakan konsepsi DEAL & KENNEDY.Eksplorasi variabel budaya perusahaan terdiri dari sub variabel tata nilai dan subvariabel norma perilaku kelompok Sedangkan pelayanan jasa terdiri dan lcinerjaoperasi produksi dan kinerja keuangan. Analisis kuantitatif mendeskripti:fkanbudaya perusahaan kedalam bentuk sub varia bel yang merupakan manisfestasi darinilai-nilai budaya yang dimilild oleh PT. (PERSERO) Angkasa Pura I.Pemetaan terhadap tata nilai yang meliputi : misi perusahaan, falsafah perusahaan. model kepemimpinan, ritns dan ritual. Norma perilaku kelompok meliputi : Logo perusahaan, seragam, rapat eksternal, rapat internal dan lobby yang dilakukan manager. Sedangkan Pelayanan jasa terdiri dari : kinerja operasi produksi dan kinerja keuangan. Kinerja operasi produksi meliputi implementasi separasi dan implementasi international/ national local procedure. Kinerja keuangan meliputi kondisi dan labalrugi bandar udara. Kemudian dianalisis lebih dalam melalui analisis kualitatif deskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa : Bandar Udara Ngurah Rai-Bali,budaya perusahaannya kuat, ldnelja operasi produksinya baik dan ldneljakeuanganuya untung. Bandar Udara Sepinggan, Budaya perusahaannya sedang,ldnelja operasi produ.ksinya adalah sedang, ldnelja keuangannya merugi. BandarUdara Adisumarmo-Surakarta, budaya perusahaannya sedang, kinerja operasiproduksinya sedang, dan ldnerja keuangannya merugi. Hasil studi perbandinganmenunjukan kecenderungan yang sejajar antara budaya perusahaan dengankinerja pelayanan jasa."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari network Komunikasi terhadap karir. Bertitik tolak dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang menunjukkan bahwa network komunikasi mempengaruhi turn over pegawai, mempengaruhi penyesuaian diri serta mampu menjadi mediasi bagi perkembangan karir pegawai, karena peranannya dalam mengakses sumber informasi penting di Perusahaan.Dalam penelitian ini network komunikasi diukur dengan 3 variabel, yaitu 1. Peranan frekwensi atau tingkat keseringan pegawai terlibat dalam jaringan komunikasi, 2. Content of the message atau isi pembicaraan dalam jaringan komunikasi serta 3. Flow of the message yaitu manfaat menggunakan saluran anus informasi dalam komuniikasi. Hipotesa yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:1. Ada pengaruh dari network komunikasi terhadap karir pegawai.2. Terdapat pengaruh dari peranan tingkat keseringan terlibat dalam jaringan komunikasi terhadap karir pegawai3. Terdapat pengaruh dari isi pesan dalam jaringan terhadap karir pegawai4. Terdapat pengaruh dari pemanfaatan arus komunikasi baik formal maupun informal dalam jaringan terhadap karir pegawai.Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala Likert sehingga karakter data yang diperoleh adalah data kategorik. Studi dilakukan di PT (persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta, dengan subjek penelitian berjumlah 135 orang dengan metode penyebaran kuesioner dan Indepth interview terhadap 56 pegawai yang sebagian besar menjadi responden dalam penelitian. Metode yang dilakukan untuk menganalisa data adalah metode Multiple Regression atau regresi berganda, yaitu suatu metoda analisa statistik yang dapat menguji pengaruh antara 3 variabel bebas yang telah disebutkan di atas terhadap karir pegawai. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah ketiga variabel secara bersama-sama mempengaruhi karir, sehingga hipotesa yang mengatakan ada pengaruh network komunikasi terhadap karir diterima. Variabel yang memiliki pengaruh signifikan adalah variabel isi pesan dalam jaringan komunikasi. Dari temuan tersebut membuktikan bahwa bila pegawai terlibat dalam jaringan komunikasi dari variabel isi pesan, akan berpengaruh terhadap karir dua variabel lainnya yakni Anggapan pegawai tentang pentingnya tingkat keseringan terlibat dalam jaringan komunikasi serta pentingnya menggunakan saluran formal maupun informal atau arus komunikasi tidak berpengaruh secara signifikan. Dengan temuan tersebut berarti hipotesa yang mengatakan terdapat pengaruh perilaku pegawai yang menganggap semakin sering terlibat dalam jaringan komunikasi akan mempengaruhi karir ditolak. Demikian pula dengan hipotesa yang mengatakan terdapat pengaruh peranan menggunakan saluran komunikasi baik formal maupun informal dalam jaringan ditolak atau tidak terbukti.Sementara itu tingkat kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent yang terbesar adalah variabel isi pesan dalam jaringan komunikasi, yang kedua adalah manfaat menggunakan saluran komunikasi baik formal maupun informal dan ketiga adalah peranan frekuensi komunikasi. Hubungan yang bersifat terbalik dari variabel isi pesan dalam jaringan menunjukkan, bila seorang pegawai semakin tinggi terlibat dalam jaringan ditinjau dari isi pesan komunikasi, maka karirnya akan semakin tidak naik. Dari wawancara mendalam atau indepth interview, diperoleh konfirmasi bahwa kemandegan karir pegawai disebabkan oleh kurang adanya sistem karir yang jelas, para atasan kurang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan berkaitan dengan karir. Tingginya network komunikasi karena berkaitan dengan prosedur penyelesaian tugas. Berdasarkan temuan di atas, penulis mengajakan saran berupa saran untuk Kalangan akademik yaitu agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan karir dengan menyertakan tentang pemberian feedback yang dicatat melalui metode participant observation maupun interview, berkaitan dengan perilaku atasan dalam menyampaikan feedback kepada bawahan. Saran bagi kalangan praktisi berkaitan dengan penyempurnaan kebijakan perusahaan yang mengatur pengembangan karir pegawai."

"ABSTRAKAngkutan udara mempunyai kelebihan dibandingkan denganjenis angkutan lainnya dilihat dan kecepatan, ketepatan dankenyamanan yang diberikan oleh angkutan ini. Angkutan udaramerupakan suatu sistem dimana antara perusahaan penerbangandengan pengelola bandar udara mempunyai keterkaitan yang tidakbisa dipisahkan. Perkembangan perusahaan penerbangan harusdiikuti oleh pengelola bandar udara demikian sebaliknya. Untuk mengusahakan Bandar Udara Internasional Soekarno?Hatta, Pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)yang diberi nama Perum Angkasa Pura II. Saat ini Perum Angkasa Pura II diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengelola dan megusahakan Bandar Udara Soekarno?Hattadan Bandar Udara lainnya di Indonesia. Sebagai BUMN yang mengusahakan dan menguasai Bandar Udara, perusahaan ini adalah padatModal dan padat Teknologi. Padat Modal berarti perusahaanmemerlukan investasi yang besar menyangkut penyediaan tanah,pembangunan phisik landasan dan sarana penunjang lainnya.Padat Teknologi berarti perusahaan memerlukan peralatan teknologi canggih untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kelancaran penerbangan. Dengan investasi pembangunan Bandar Udara Soekarno?Hattayang sangat besar, perum Angkasa Pura II pada awal beroperasinya tahun 1985 sampai tahun 1988 selalu mengalami kerugiankarena biaya operasi lebih besar dan pendapatan. Biaya operasiyang paling besar terletak pada biaya penyusutan (depresiasi)dan biaya pemeliharaan. Dari hasil analisa eksternal dan internal perusahaan,strategi dasar perusahaan yang sesuai dengari Perum Angkasa PuraII adalah Concentric Diversification. Dengan strategi ini,perusahaan dapat mengembangkan usaha ke usaha lain yang terkaitdengan teknologi dan pasar yang dimilik perusahaan. Sejalan dengan strategi dasar perusahaan, strategi investasi yang sesuai dengan Perum Angkasa Pura TI adalah strategiinvestasi secara selektif (Selective investment stategy).Namun dalam pelaksanaannya terlihat bahwa strategi investasìyang dilakukan perusahaan sangat dipengaruhi guna memenuhikelancaran dan keselamatan penerbangan sebagai misi utamaperusahaan. Akibat strategi investasi seperti ini, Perum Angkasa Pura II tidak bisa mengharapkan return secara langsungdan investasi yang telah dilaksanakan. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomoe :740/KI1K.00/1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan ProduktivitasBUMN bahwa untuk menentukan tingkat kesehatan suatu perusahaanadalah dilihat dari Kinerja keuangan perusahaan tersebut.Dengan berpedoman pada analisa tingkat kesehatan perusahaansesuai dengan surat keputusan tersebut, Perum Angkasa Pura IIUntuk periode 1986/1987/1988 dan 1987/1988/1989 berada padaposisi tidak sehat dan untuk periode 1988/1989/1990 serta1989/1990/1991 tingkat kesehatan perusahaan adalah sehat.Rendahnya tingkat kesehatan perusahaan adalah karena rentabilitas perusahaan yang sangat kecil, walaupun tingkat likuiditasdan solvabilitas perusahaan mempunyai nilai maksimum. Rentabilitas dipengaruhi kornponen laba bersih (net income) dan totalaktiva tetap perusahaan. Dari analisa yang dilakukan, rendahnya Rentabilitas perusahaan adalah akibat total aktiva tetap perusahaan yang terlalu besar dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari strategi investasi yang diterapkan oleh pemerintah dan Perum Angkasa Pura II sendiri. Untuk mengatasi hal ini, penulis memberikan saran yang kiranya dapat menolong perusahaan. Saran yang diberikan menyangkut pengembangan pendapatan Non Aeronautika dan pemamfaatan dari penggunaan (utilisasi) dari aktiva tetap perusahaan."

"ABSTRAKDi dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode exploratif dengan cara mengungkapkan gambaran kenyataan yang ada dan upaya pemecahan masalahnya dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang dikumpulkan di lapangan.Dalam penelitian ini dikaji lima faktor yang dipandang menentukan efektivitas pengawasan yakni koordinasi, kewenangan, pertanggung jawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran dalam semua tingkat kebijakan menurut kaidah Hierarchy Bromley (1989). Selain itu diteliti juga pelaksanaan pengawasan kasus Provinsi Dati I Jawa Barat dikaitkan dengan lima faktor tersebut dan tersedianya sumber daya, anggaran dan kondisi aparatur. Nampak bahwa masih ditemukan ketidakjelasan institutional arrangements (peraturan perundang-undangan) yang mempertegas masalah koordinasi, kewenangan, pertanggungjawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran. Ketidakjelasan mengakibatkan tidak efektivitasnya pelaksanaan pengawasan di Propinsi Dati I Jawa Barat. Masalah-masalah yang juga ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat diartikan tumpang tindih jadwal dan over control, yang diperkirakan menimbulkan pemborosan dan bahkan merugikan obyek yang diperiksa. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan berbagai langkah perbaikan di berbagai tingkat kebijaksanaan yaitu : 1. Policy Level, merupakan tujuan negara yang akan dicapai. 2. Organization Level, merupakan implementasi dari aspirasi yang diwujudkan dengan pembentukan organisasi, aturan aturan serta hukum yang menetapkan bagaimana organisasi ini beroperasi. 3. Operational Level, adalah unit yang beroperasi dalam masyarakat dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana ditetapkan secara kelembagaan di Policy Level dan di organization Level. "