Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT TIMAH selaku produsen timah Indonesia mengahadapi beberapa masalah yang menyebabkan perusanaan ini mengalami masa krisis:Pertama harga timah yang jatuh dari $12300 per ton menjadi menjadi $5300 per ton sedangkan biaya produksi PT TIMAH berada pada tingkat $10000 per ton.Kedua jumlah produksi timah dunia telah melebihi kebutuhan, terutama setelah muncul-nya Brazilia dengan potensi produksi yang besar dan harga jual yang murah.Ketiga, terdapatnya stock timah di beberapa negara antara lain Amerika yang se-waktu-waktu mengeluarkan cadangannya dan mengakibatkan turunnya harga timah di pasar.Keempat pemakaian timah dalam industri cenderung terus menurun dengan makin banyak ditemukannya material substitusi.Selanjutnya masalah intern PT TIMAH merupakan masalah yang paling mendesak yaitu: produktivitas dan efisiensi yang rendah, dikarenakan peralatan dan sarana yang sudah tua, menyusutnya sumber daya alam dan organisasi yang komplek dengan jumlah pegawai yang berlebihan.Dihadapkan pada masalah2 tersebut diatas, PT Timah berusaha keras untuk mengatasi masa krisisnya, dengan menyusun strategi baru. meningkatkan efisiensi dengan menekan biaya produksi seningga daya saing perusanaan dapat ditingkatkan pada harga pokok $4500 per ton pada tahun 1995.Maka restrukturisasi dilaksanakan melalui reorganisasi, rekonstruksi, relokasi dan penglepasan asset2 yang membebam perusanaan termasuk juga harus mendutkan jumlah karyawan dari 24000 orang menjadi 12000 secara bertahap.Sejumlah tambang yang rugi harus segera distop dan yang masih baik, pengelolaannya diserahkan kepada koperasi atau tambang karya, sehingga PT Timah tidak dibebani biaya operasi dalam sektor penambangan daratyang selama ini berbiaya tinggi dan merugi.Dengan demildan terjadi pengurangan jumlah karyawan dan sekaligus perampingan organisasi dimana PT Timah hanya menangani langsung sektor penambangan lout. Maka dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit diharapkan selain dapat menurunkan biaya operasi dan meningkatkan efisiensi juga memumgkinkan pembinaan sumberdaya manusia yang lebih baik dalam hal kualitas dan sekaligus penghasilannya .Berlainan dengan penambangan darat yang sederhana dan dan teknolog'mya telah dikuasai fihak luar I swasta , penambanganlaut menggunakan teknologi madya yang perlu didukung dengan profesionalisme teknik penambangan dan sistem logistiknya .Sementara itu kekayaan sumberdaya atom di Belitung dan Singkep dengan harga timah yang rendah menjadi tidak feasibel sehingga operasi penambangan laut perlu di konsentrasi-kan di lokasi-lokasi yang lebih kaya yaitu di Bangka dan Karimun Kundur. Tulisan ini mencoba meninjau dan menganalisa strategi perusanaan untuk menilai kemungkinan keber-hasilan PT Timah dalam melaksanakan strategi serta Iangkah2 kebijakannya."

"Artikel ini membahas tentang bagaimana peran dan kinerja dari PT Kimia Farma pada tahun 1971 hingga 1981. Tahun 1971 adalah awal mula Kimia Farma bertransformasi dari bentuk Perusahaan Negara Farmasi (PNF) menjadi perseroan. Di waktu yang bersamaan, Indonesia mengalami krisis obat yang diakibatkan oleh kurangnya devisa untuk untuk impor obat. Antisipasinya adalah dengan membuka kesempatan bagi para importir di bidang farmasi agar persediaan obat dalam negeri bertambah. Berkat antisipasi tersebut, jumlah obat memang bertambah namun harganya melonjak. Banyaknya obat di pasaran terlebih dengan harganya yang tinggi ini tidak mampu meraih seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Indonesia menunjuk PT Kimia Farma sebagai salah satu perusahaan yang bertugas sebagai distributor obat-obatan dengan harga yang lebih rendah dan mendorong PT Kimia Farma untuk dapat membuat obat dalam negeri. Dalam penulisan artikel ini, penulis menyoroti sejauh mana kinerja PT Kimia Farma. Hasil dari penelitian ini adalah PT Kimia Farma mampu melakukan kinerja yang efektif dalam upaya penyediaan obat esensial, dengan bekerjasama dengan mitra-mitra, sumber daya manusia serta teknologi. PT Kimia Farma juga dapat mendistribusikan obat esensial ke seluruh Indonesia tanpa melalui hambatan. Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah dan menggunakan berbagai sumber dalam bentuk arsip seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, koran sezaman seperti Kompas, Warta Berita dan lainnya, serta majalah sezaman seperti Majalah Kesehatan dan Bulletin Kesehatan.

---

This article discusses the role and performance of PT Kimia Farma from 1971 to 1981, which in 1971 was the beginning of Kimia Farma's transformation from the form of the State Pharmaceutical Company (PNF) to a company. At the same time, the Indonesian government was pursuing public health and welfare through various policies. One of the crucial areas was medicines procurement. In the early days of the New Order (Orde Baru), Indonesia experienced a medicine crisis caused by a lack of foreign exchange to import medicines. The anticipation was to open up opportunities for importers in the pharmaceutical sector to increase the supply of domestic medicines. Thanks to this anticipation, the number of medicines did increase but their prices soared. The number of medicines on the market, especially with their high prices, was not able to reach all levels of society. For this reason, the Indonesian government appointed PT Kimia Farma as one of the companies that served as a distributor of medicines with lower prices. In this article, the author highlights the extent to which the performance of PT Kimia Farma. The result of this research is that PT Kimia Farma is able to carry out effective performance in the effort to provide essential medicines, by collaborating with partners, human resources and technology. PT Kimia Farma can also distribute essential drugs throughout Indonesia without going through obstacles. The writing of this article uses the historical method and uses various sources in the form of archives such as government laws and regulations, contemporary newspapers such as Kompas, Warta Berita and others, as well as contemporary magazines such as Majalah Kesehatan and Bulletin Kesehatan"

"ABSTRAKTantangan bagi Garuda Indonesia di dalam menghadapi persaingan bisnis di dalamindustri airline baik di pasar domestik maupun internasional pada tahun-tahun mendatangakan semakin berat. Hal tersebut dipengaruhi oleh cepatnya perubahan dan perkembanganyang terjadi pada industri airline dewasa ini, terutama disebabkan karena industri airline dihadapkan pada issue-issue penting seperti deregulasi, liberalisasi, privatisasi, multirateralagreement dan strategi aliansi yang telah mendorong munculnya mega carrier yangberskala global. Bagi Garuda Indonesia, prospek usaha pada dunia bisnis penerbangan yangdihadapai saat ini dan di masa yang akan datang, mempunyai potensi yang besar untukberkembang. Pasar yang ada di berbagai kawasan masih dapat ditumbuh kembangkan lebihlanjut, diperkirakan pasar Garuda Indonesia tumbuh sebesar +/- 5.7% pertahun. Hal tersebutsejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat baik di dalam negeri maupun di kawasanAsia Pasifik. Namun demikian, tanpa persiapan yang matang serta penetapan strategikorporasi yang terpadu secara menyeluruh, maka Garuda Indonesia bisa tenggelam justruditengah maraknya industri penerbangan dalam masa recovery setelah masa perang telukdewasa ini. Meskipun kemungkinannya masih akan ada proteksi pemerintah yang dilakukanuntuk melindungi airline domestik termasuk Garuda Indonesia, akan tetapi di masa yangakan datang tampaknya hal tersebut akan segera dilepaskan, mengingat adanya desakan?open sky? baik melalui multilateral agrrement seperti GATT maupun bilateral agreementyang semakin kuat, serta pertimbangan ekonomi bahwa sumbangan dunia bisnispenerbangan kurang lebih hanya sebesar 7% dan perekonomian secara keseluruhan. Sebagaicontoh pembebasan proteksi tersebut adalah dengan dikeluarkannya PP-20 baru-baru ini,yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi swasta asing (PMA) untuk mendirikanperusahaan airline di Indonesia, serta adanya kerjasama antara Pemerinlah Indonesia denganPemerintah Singapura di bidang pariwisata, yang telah membuka jalur penerbangan langsungdi beberapa kota di Indonesia dengan Singapura, baik oleh Singapore Airline maupun carrierdi Indonesia dan pemberian fifth freedom kepada Singapore Airline untuk penerbangan keAustralia. Oleh karena itu jalan satu-satunya bagi Garuda Indonesia adalah mempersiapkan dirimelalaui penetapan strategi secara menyeluruh dan terpadu termasuk penetapan strategi dibidang keuangan seperti ?Cost Leadership? misalnya. Salah satu cara untuk unggul di bidangcost leadership adalah dengan menekan alternatif investasi yang tepat dan berbiaya rendah.Untuk itu dipenlukan satu strategi keuangan yang menyeluruh dan terkait dengan strategikorporasi, disamping diperlukan juga cara perhitungan keuangan yang matang untuk setiapinvestasi yang akan di lakukan dengan menggunakan model analisis dan proyeksi keuanganatas dasar ?Fleet Plan? yang telah disepakati. Kendala utama yang di hadapi adalah justrudalam pembuatan ?Fleet Plan? ¡tu sendiri yang masih banyak terpenganik path faktor-faktoreksternal. Namun dernikian, path akhirnya kembali kepada komitmen top manajemenGaruda yang alcan memutuskan bagaimanakah bentuk ?Fleet Plan? yang tepat. Model analisis dan proyeksi keuangan yang di terapkan dalam karya akhir (thesis) inimenggunakan analisis makro, yang di namakan ?Macro Spreadsheet MethodologyDiagram?. Model dimaksud merupakan penjabaran danipada model umum analisis padaairline yang kompleks dan komprehensif kedalam bentuk diagram spreadsheet denganmenggunakan bantuan software komputer Lotus for Window 4.01. Tehnik-tehnik yangdigunakan di dalam analisis tersebut, juga menggunakan tehnik ?capital budgeting? danmetode easiblliçy study? yang sesuai dengan kriteria umum seperti ?Net Present Value?,?Rate of Return? dan sebagainya khususnya yang cocok untuk airline. Dari hasil perhitungan dengan model analisis dan proyeksi keuangan GarudaIndonesia atas ?Fleet PIan? tahun 1994 - 2004, yang meliputi investasi pembeian 2 (dua)pesawat 1.3747-400 dan 7 (tujuh) pesawat B737-400, 3er14 pcnycwaaan pcsawat (leasing)yang dilakukan cperti pesawat Airbus300-600 dan MD-il, diperoleh hasil proyeksikeuangan yang menyeluruh, baik berupa proyekai anis kas, proyeksi rugi laba, proyeksineraca dan proyeksi rasio keuangan. Di dalam proyeksi keuangan tersebut bila di ukur datievaluasi proyck dengan mcnggunakan Net Present Value, diperoich angka yang positifsebesar USS 2472,749.OOE sehingga dapat dikatakan bahwa ?Fleet Plan? Garuda Indonesiatahun 1994 - 2004 cukup byak dan feasible Akan tetapi bila diukur dengan menggunakan analisis tasio, posisi keuangan GarudaIndonesia pada tahun-tahun awal sarnpai dengan tahun 1999 dalam tingkat yang kurangmenguntungkan, hal tersebut disebabkan karena beban bunga dan depresiasi yang cukuptinggi. Tingginya beban bunga dan depresiasi tersebut disebabkan karena tingginya biayainvestasi untuk pembeian sembilan buah pesawat baru yang mencapal USS 650 jutaMeskipun demikian, Dan segi financial exposure peneiimaan Garuda Indonesia yang multicurrency cukup membantu memperkuat posisi keuangan perusahaan, terutama didalamrangka memenuhi kewajiban keungan kepada pihak-pihak lender di luar negeri. Keuntungan lain dengan penerapan model analisis dan proyeksi keuangan ini adalah,dapat diketahui pula mengenai proyeksi statistik produksi dan operasi Garuda Indonesia,yang dapat di gunakan sebagal pedoman dalam penyusunan budgetlanggaran tahunan selamaperiode proyeksi tersebut. Disamping itu dengan penerapan model analisis dan proyeksikeuangan seperti ini, akan dapat di adakan simulasi terlebih dahulu sebingga diperoich alasanyang kual untuk memilih ?Fleet Plan? dengan kondisi yang paling baik dengan komposisi fleetyang menguntungkan."

"ABSTRAKSaat ini PT Garuda Indonesia menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik dipasar domestik maupun regional/internasional. Dari segi manajemen transportasi udara,Garuda memiliki beberapa alternatif alat yang strategis (strategic tools). Alternatif tadidapat digunakan untuk membangun strategi bersaing yang dapat memberikan hasil pangsapasar yang baik. Di antara alternatif alat strategis tersebut, yang paling dekat denganbisnis ini (core business) Garuda adalah struktur rute dan armada pesawat terbang. Suatu perusahaan penerbangan hams selalu menyesuaikan kapasitas angkutnyadengan perkembangan yang teijadi di pasar. Penlngkatan kapasitas angkut itu sendiridapat dilakukan melalui cita cara, yaitu frekuensi penerbangan, baik pada rute yang sudahada, atau dengan pembukaan rute barn untuk inemperhias wilayah pelayanannya. Agaroperasi penerbangan pada suatu jaringan rute dapat mendatangkan keuntungan, makaperusahaan penerbangan perk memilili jenis pesawat yang paling sesuai untukmenerbangi rute yang mempunyth karakteristik tertentu. Sampai tahun 1997, Garuda melakukan kerjasama dengan Merpati untukmenerbangkan penumpang Garuda ke tujuan-tuluan domestik yang tidak dilayani Garuda.Namun dewasa ini proses pemisahan operasi Merpati dan Ganada telah mencapai tahapakhir. Hal ini menjadikan Garuda perlu mengembangkan jaringan rute domestiknya sendiriuntuk mendukung rute regional Asia dan Internasionalnya. Selain itu, Garuda juga perlumengambil alih kendali atas kualitas dan daya tarik produknya di pasar domestlk. Untukitu, Garuda harus menerbangi kembali domestiknya yang pada tahun 1988pernah diserahkan ke Merpati. Sebagai bahan pembahasan, studi ini memilih empat pasar penumpang sekunder,yaitu pasangan kota dengan tingkat permintaan di bawah 100.000 tempat duduk pertahun. Keempat pasar tersebut adalah pasangan kota Jakarta-Palu dan Jakarta-Kendaridltambah dengan pasangan kota Ujungpandang-Palu dan Ujungpandang Kendari. Strukturrute yang dibangun menghubungkan Jakarta dengan Palu dan Kendari denganUjungpandang sebagai kota persinggahan. Untuk segmen rute Ujungpandang-Palu dan ujungpandang-Kendari, dari segikapasitas dan waktu tempuh, jenis pesawat regional ternyata efektif untuk melayanituntutan pasar. Dari segi kapasitas, penggunaan pesawat regional dapat menjamin ringkatload factor paling tidak 58.5%. Dari segi waktu tempuh, penerbangan dengan pesawatregional, walaupun bermesin turboprop namun dapat menghasilkan waktu tempuh yangkompetitif. Atas dasar hasil analisis tersebut, maka armada Garuda sebaiknya dilengkapidengan sejumlah pesawat regional berkapasitas di bawah 100 seats untuk keperluanpenetrasi ke pasar sekunder."

"Skripsi ini menganalisis penerapan sistem pengendalian manajemen dengan menggunakan levers of control pada PT Jasa Raharja (Persero) yang dikaitkan dengan siklus hidup perusahaan pada saat ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini berkesimpulan bahwa PT Jasa Raharja (Persero) telah memiliki sistem pengendalian manajemen yang lengkap, yaitu internal control, diagnostic control systems, business conduct boundaries, belief systems, strategic conduct boundaries, dan interactive control systems, sesuai dengan posisi perusahaan pada siklus hidup perusahaan saat ini.

---

This research analyse the implementation of management control systems using levers of control at PT Jasa Raharja (Persero) in relation with current organization life cycle. This research is descriptive-qualitative that uses primary and secondary data. The conclution of this research is that PT Jasa Raharja (Persero) already have adequate management control systems, such as internal control, diagnostic control systems, business conduct boundaries, belief systems, strategic conduct boundaries, and interactive control systems, with company position of the current business life cycle."

"Pada tahun akhir tahun 2019, Kementerian BUMN melaporkan kemungkinan kecurangan yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya kepada Kejaksaan Agung. Pada tahun itu juga terjadi gagal bayar karena nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya ingin menarik uangnya yang menjadi haknya. Penyebab dari gagal bayar ini merupakan permasalahan yang berlarut-larut dari tahun 2006 hingga 2018 dan juga terdapat kasus korupsi yang membuat PT Asuransi Jiwasraya tidak dapat membayar nasabahnya. Pada akhirnya, dari Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Asuransi Jiwasraya ditemukan jawaban untuk menyelesaikan tanggung jawab dari PT Asuransi Jiwasraya dengan melakukan restrukturisasi polis. Dalam restrukturisasi polis yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya memiliki permasalahan hukum di dalamnya seperti adanya penurunan nilai polis, perpindahan aset saat kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya tidak baik, dan perjanjian. Kemudian, penelitian ini juga menelaah dari sisi perlindungan hukum dari nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses restrukturisasi polis sebagai pertanggungjawaban kepada nasabah yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya dan perlindungan hukum yang bisa diberikan bagi nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan perilaku verbal yang bersifat yuridis-normatif, dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder dan juga melalui wawancara. Dari penelitian ini memberikan jawaban bahwa pemindahan aset dari PT Asuransi Jiwasraya ke PT Asuransi IFG Life bertentangan dengan ketentuan dari POJK No. 71 Tahun 2016. Kemudian, juga terdapat beberapa perlindungan hukum bagi nasabah agar nasabah baik yang menerima maupun menolak restrukturisasi polis bisa tidak mengalami kejadian serupa di masa yang akan datang.

---

At the end of 2019, the Ministry of State-Owned Enterprises reported the possibility of fraud by PT Asuransi Jiwasraya to the Attorney General's Office. That year also, there was a default because customers from PT Asuransi Jiwasraya wanted to withdraw the money that was their right. The cause of this default was a protracted problem from 2006 to 2018 and a corruption case that made PT Asuransi Jiwasraya unable to pay its customers. In the end, from the Financial Restructuring Plan (RPK), PT Asuransi Jiwasraya found the answer to complete the responsibilities of PT Asuransi Jiwasraya by restructuring the policy. In the policy restructuring carried out by PT Asuransi Jiwasraya, there are legal issues, such as a decrease in the policy's value, transfer of assets when PT Asuransi Jiwasraya's financial condition is not good, and agreements. Then, this study also examines the legal protection of PT Asuransi Jiwasraya customers. Therefore, this study aims to analyze the process of policy restructuring as a liability to customers carried out by PT Asuransi Jiwasraya and the legal protection for customers of PT Asuransi Jiwasraya. The research method used is a literature study and juridical-normative verbal behaviour by examining library materials or secondary data and interviews. From this research, the answer is that the transfer of assets from PT Asuransi Jiwasraya to PT Asuransi IFG Life is contrary to POJK No. 71 of 2016. Then, there are also several legal protections for customers so that customers who accept or reject policy restructuring can not experience similar incidents in the future."

"Skripsi ini membahas tentang kesesuaian pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada 3 BUMN (PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT. Pertamina (Persero) menurut Peraturan Menteri BUMN No.5 tahun 2007 yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai perbedaan CSR dengan PKBL dilihat dari pelaksanaannya dan realisasi program-program PKBL yang telah dilaksanakan 3 BUMN tersebut diatas.

---

This thesis concerning The Partnership and Community Development (PKBL) at 3 State Own Enterprises (PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., and PT. Pertamina (Persero) according to the Regulation of the Ministry of SOEs No. 5 of 2007, which governs the Partnership and Community Development program. In this thesis also discuss about different views of the PKBL to CSR implementation and realization of PKBL programs that have implemented the above three SOEs."

"Akumulasi Iuran Pensiun yaitu kumpulan iuran program pensiun milik Pegawai Negeri Sipil yang saat ini dikelola oleh PT TASPEN (Persero). Dana Akumulasi Iuran Pensiun tersebut pada awalnya dikelola oleh Kementerian Keuangan sebelum akhirnya diserahkan kepada PT TASPEN (Persero) yaitu suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk mengelola program jaminan dan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara. Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun ini juga diatur secara ketat oleh Menteri Keuangan baik itu penggunaannya, penempatannya, dan mekanisme divestasinya melalui peraturan Menteri Keuangan. Jumlah Akumulasi Iuran Pensiun mengalami penurunan akibat kepemilikan 18 stand/kios pada Jembatan Merah Plaza Surabaya yang dilakukan oleh PT TASPEN (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa posisi Akumulasi Iuran Pensiun dalam keuangan publik, batasan-batasan penerapan Business Judgment Rule, dan pengenaan kerugian negara terhadap Direksi PT TASPEN (Persero) akibat adanya kerugian Akumulasi Iuran Pensiun tersebut. Masalah difokuskan kepada penerapan prinsip Business Judgment Rule atas kerugian Akumulasi Iuran Pensiun akibat kepemilikan stand/kios pada salah satu mall di Surabaya yaitu Jembatan Merah Plaza dan pengenaan kerugian keuangan negara terhadap kerugian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dimana menggunakan metode interpretatif untuk menganalisa kasus pengambilan keputusan Direksi PT TASPEN (Persero) yang hasilnya kemudian dikembangkan menjadi analisis deskriptif. Berdasarkan teori Business Judgment Rules, Keuangan Negara, dan Kerugian Negara, maka disimpulkan bahwa kerugian Akumulasi Iuran Pensiun atas kepemilikan stand/kios Jembatan Merah Plaza bukan merupakan kerugian negara dan Direksi PT TASPEN (Persero) tidak dapat dipersalahkan atas kerugian tersebut karena telah memenuhi kriteria Business Judgment Rule. Penelitian ini menyarankan untuk segera dilakukan cut loss dengan melakukan penjualan terhadap stand/kios tersebut dengan terus mendorong Menteri Keuangan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai dasar untuk melakukan cut loss.

---

Accumulated Pension Contributions is the contributions of pension program belongs to civil servants which collected and currently managed by PT TASPEN (Persero Accumulated Pension Contributions Fund was initially managed by the Ministry of Finance before finally being handed over to PT TASPEN (Persero) one of State-Owned Enterprise established to manage the social insurance program for civil servants. The management of Accumulated Pension Contributions is strictly regulated by the Minister of Finance regarding its use, placement, and divestment mechanism through Minister of Finance regulations. The accumulated amount of pension contributions has decreased due to the ownership of 18 stands/kiosks at the Jembatan Merah Plaza Surabaya carried out by PT TASPEN (Persero). This research aims to examine and analyze Accumulated Pension Contribution's position in public finances, the limitations of implementing the Business Judgment Rule, and the imposition of state financial losses on the Directors of PT TASPEN (Persero) due to Accumulated Pension Contribution's losses. The problem focuses on the application of the Business Judgment Rule principle to the losses of accumulated pension contributions due to ownership of Jembatan Merah Plaza stand/kiosk and the imposition of state financial losses on these losses. This research is doctrinal legal research which uses interpretive methods to analyze cases of decision making by the Directors of PT TASPEN (Persero) whose results are then developed into descriptive analysis. Based on the theory of Business Judgment Rules, State Finances, and State Losses, it is concluded that the loss in Accumulated Pension Contributions from the ownership of the Jembatan Merah Plaza stand/kiosk is not a state financial loss and the Directors of PT TASPEN (Persero) cannot be blamed for this loss because they have met the criteria of Business Judgment Rules. This research suggests cutting loss immediately by selling the stand/kiosk while continuing to encourage the Minister of Finance to issue implementing regulations for Law Number 4 of 2004 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector as a basis for cutting loss."

"Kajian ini bermula dari penunjukkan langsung PT NETWAY UTAMA oleh PT PLN DISJAYA dalam proyek Outsourcing Rollout CIS-RISI. Penunjukkan PT NETWAY UTAMA tersebut dilakukan tanpa melalui proses tender. Oleh KPPU penunjukkan PT NETWAY UTAMA tersebut dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar`ketentuan pasal 19 d Undangundang Nomor 5 Tahun 1999. Pokok masalah yang dihadapi adalah Apakah penerapan ketentuan pasal 19 d Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2006 sudah tepat dan Apakah Direksi PLN mempunyai kewenangan untuk melakukan penunjukkan langsung ditinjau dari Undang-undang Persaingan Usaha.Pokok Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan ketentuan pasal 19 d Undang-undang Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2006 sudah tepat karena PT PLN terbukti telah memberikan suatu perlakuan istimewa kepada PT NETWAY UTAMA yang menyebabkan terjadinya praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain dan bahwa Direksi PLN mempunyai kewenangan dalam melakukan penunjukkan langsung dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan PLN ditinjau dari Undang-undang Persaingan Usaha karena persyaratan mekanisme penunjukkan langsung yang diatur dalam SK Direksi PLN Nomor 038.K/920/DIR/1998 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Persaingan Usaha."

"PT.Garuda Indonesia adalah perusahaan penerbangan nasional dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Departemen Perhubungan yang saat ini memberikan jasa pelayanan penerbangan ke beberapa kota di dalam negeri maupun penerbangan internasional. Dengan semakin gencarnya dorongan globalisasi khususnya di Indonesia, maka pemerintah sudah mengantisipasi dampak makro yang berhubungan dengan pertumbuhan perekonomian di dalam negeri sehingga timbul kebijakan penghapusan monopoli bagi Garuda Indonesia serta kebijakan Open Sky Policy yang membuka kesempatan bagi perusahaan asing urituk ekspansi memasuki wlayah Indonesia dan merubah struktur industri ke dalam pasar yang bersaing. Dalam bidang jasa perhubungan udara, dampak yang paling nyata adalah semakin kuatnya kompetisi persaingan dengan perusahaan-perusahaan penerbangan swasta baik yang berasal dan dalam negeri maupurt yang berasal dan luar negeri dalam melayani jalur-jalur penerbangan domestik maupun internasional. Kondisi ini merupakan pemicu bagi Garuda Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan dalam mempertahankan bahkan meningkatkan pasarnya, serta agar mampu bersaing dengan para kompetitor. Strategi bisnis dan strategi pemasaran yang dibentuk merupakan hash analisa Iingkungan eksternal untuk mencari peluang dan menghadapi ancaman serta analisa lingkungan internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaa relatif terhadap pesaing utamaflya, yang ditujukan kepada strateg fokus dan strategi bauran pemasaran (marketing mix) jasa angkutan udara. Disamping berusaha meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, sebaiknya Garuda Indonesia juga meningkatkan kemampuan manajemennya dengan tujuan agar strategi pemasaran yang dibentuk dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Beberapa kiat agar strategi tersebut berjalan dapat dicapai melalul : pemanfaatan sumber daya yang tepat untuk setiap jaririgan rute sehingga menghasilkan kontribusi yang maksimum yang berorientasi kepada pelanggan, peningkatan daya tank produk dan jasa untuk dapat meningkatkan pangsa pasar, konsistensi di dalam menjaga kualitas produk dan pelayanan, peningkatan efisiensi pada penyampalan produk dan jasa dengan fleet plan yang ramping, melakukan perubahan paradigma sumber daya manusia di segala bidang dan di segala lapisan agar tercipta manajemen yang efektif dan etisien, perwakilan setempat proaktif untuk mempertahankan dan menggali peluang bisnis di wilayahnya, dan sedikit investasi berupa advertising dan promosi untuk mempertahankan I meningkatkan pangsa pasar, serta pemantauan untuk mendapat umpan balik agar dapat clievaluasi dan digunakan untuk studi lanjutan."