Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesadaran akan pengaruh yang merusak terhadap manusia dan kualitas hidup dari polusi lingkungan dalam beberapa dekade terakhir telah meningkat secara tajam. Kesadaran ini diikuti penurunan kualitas dari lingkungan dunia- akhirat. laut, dan udara- selama dua abad terakhir ini. Ketika kegiatan manusia selalu memberikan perhatian terhadap alam, dampak negatif dari kegiatan ini meningkat selama periode tersebut. "

"Undang-undang Jabatan Notaris mengatur kewajiban Notaris untuk memelihara dan menyimpan Protokol Notaris dengan baik karena Protokol Notaris merupakan arsip Negara. Pada kenyataannya, Protokol Notaris bisa rusak atau hilang dan menimbulkan masalah pada waktu penyerahannya dari notaris yang sudah selesai masa jabatannya kepada notaris pemegang protokol. Akibatnya, banyak protokol notaris yang belum atau tidak diserahkan ataupun sudah diserahkan dan ada masalah setelah diserahkan. Majelis Pengawas Notaris dituntut peranannya yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis. Akibat hukum dari protokol notaris yang belum diserahkan berdampak pada masyarakat. Segala penyelesaian masalah untuk hal ini baru dilayani dengan cara diberikan surat keterangan dari Majelis Pengawas Daerah bahwa minuta-minuta akta yang dimaksud ada dalam protokol dimaksud atau tidak. Kurangnya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat karena belum diatur di dalam peraturan perundangundangan yang ada. Notaris harus disiplin dan tertib administrasi agar dapat dihindari penolakan untuk diserahkan protokol oleh pemegang protokol. Majelis Pengawas Notaris dapat membuat kebijakan mengenai penunjukkan notaris calon penerima protokolnya pada waktu perpanjangan masa jabatan notaris. Pembatasan masa simpan protokol notaris oleh notaris tidak selama yang sudah diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris yaitu 25 (dua puluh lima) tahun. Majelis Pengawas Notaris menyiapkan tempat sesegera mungkin mengingat pentingnya penyimpanan dan pemeliharaan protokol.

---

Notaris Laws of Notary administers a Notarys obligation in keeping and maintaining their Notary Protocols as it constitutes as a state archives. There has been more than few cases where a Notarial Protocol are damaged or lost in the hand-over process to the new Protocol Keeper from the retiring notary. As a result, problems may arise when the notarial protocols are handed over from the first notary to the next notary. When notarial protocols are not properly submitted, it will impact the society most. As for the deficiency of legal support has led to the lack of legal assurance in our society/Indonesia). That is why Notaries must be administratively orderly and disciplined. Here the Notary Inspection Council, as the body that oversees and advises notaries, are supposed to ensure whether the notary-archiving process are within their proper protocols. The Notary Inspection Council should retain their right to appoint a Notary Candidate to inherit the protocol at the end of the current protocol holders term. The Notarial protocol record retention policy is less than what is governed in Notaries Practice Rules, namely 25 years. The role of the Notary Inspection Council is to as early as possible assign storage spaceconsidering the importance of storing and preserving notarial protocols. This is a Descriptive Analytical research paper. This research uses Normative Jurisprudence Method."

"[Cyber notary telah diakomodasi ke dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, namun ketentuan tersebut belum jelas. Padahal sejumlah notaris tampak kebingungan menerapkan aturan protokol notaris sebagai arsip negara arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara dari gigitan tikus dan banjir, yang juga memerlukan tempat yang luas, sehingga alternatifnya menyimpan protokol notaris secara elektronik. Permasalahan penelitian ini adalahbagaimana implikasi keberadaan Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2014 terkait ketentuan cyber notary dan bagaimana penyelenggaraannya, serta bagaimana aspek kemungkinan penyimpanan protokol notaris secara elektronik,khususnya dalam menjaga keautentikan akta sesuai dengan kaidah perspektif kearsipan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dan hasil wawancara guna menunjang penulisan. Penulis menyimpulkan bahwa perlu didelegasikan Peraturan Menteri tentang cyber notary, karena berdasarkan kaidah perspektif kearsipan dimungkinkan penyimpanan protokol notaris secara elektronik, tentunya dengan tetap mengikutipedoman kearsipan. Hasil penelitian menyarankan seyogianya segera dibuat Peraturan Menteri tersebut berikut prosedur teknis pelaksanaannya secara detail, dan hendaknya KUMHAM membuatkan bentuk protokol elektronik yang digunakan oleh notaris pada umunya (electronic seal, electronic journal, dsb); melalui kerja sama dengan pihak terkait, dalam hal ini KOMINFO, KEMDAGRI dan Lembaga Sandi Negara sehingga penyelenggaraan penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat terwujud dan dapat disimpan di Public Repository Document.;Cyber notary has been accommodated into the elucidation of Article 15 paragraph 3 of Statute Number 2 of 2014, but the provision is not clear. Whereas some notary looked confused apply protocol rules notary as state archives to be stored and maintained from rat bites and flooding, which also requires a large place, so alternatives to save the protocol notary electronically. The researchproblem is how implications where elucidation of Article 15 paragraph 3 of Statute Number 2 of 2014 related to the provision of cyber notary and how its implementation, as well as how the protocol aspects of storage possibilities notary electronically, in particular in maintaining the authenticity of certificates in accordance with the rules of the archival perspective. This study uses the method of literature by collecting secondary data and interviews to support the writing.The authors conclude that it is necessary delegated regulation concerning cyber notary, because according to the rules of perspective made possible archival storage of electronic notary protocol, of course, to keep archival guidelines. Results of the study suggest should be made immediately following the Ministerial Decree technical implementation procedures in detail, and the Law and HumanRights should make the form of electronic protocols used by notaries in general (electronic seals, electronic journal, etc.); through cooperation with relevant parties, in this case Ministry of Communication and Informatics, Ministry of Internal Affairs and State Code Institution so that the implementation of the electronic notary protocol storage can be realized and can be stored in the Public Repository Document, Cyber notary has been accommodated into the elucidation of Article 15paragraph 3 of Statute Number 2 of 2014, but the provision is not clear. Whereassome notary looked confused apply protocol rules notary as state archives to bestored and maintained from rat bites and flooding, which also requires a largeplace, so alternatives to save the protocol notary electronically. The researchproblem is how implications where elucidation of Article 15 paragraph 3 ofStatute Number 2 of 2014 related to the provision of cyber notary and how itsimplementation, as well as how the protocol aspects of storage possibilities notaryelectronically, in particular in maintaining the authenticity of certificates inaccordance with the rules of the archival perspective. This study uses the methodof literature by collecting secondary data and interviews to support the writing.The authors conclude that it is necessary delegated regulation concerning cybernotary, because according to the rules of perspective made possible archivalstorage of electronic notary protocol, of course, to keep archival guidelines.Results of the study suggest should be made immediately following the MinisterialDecree technical implementation procedures in detail, and the Law and HumanRights should make the form of electronic protocols used by notaries in general(electronic seals, electronic journal, etc.); through cooperation with relevantparties, in this case Ministry of Communication and Informatics, Ministry ofInternal Affairs and State Code Institution so that the implementation of theelectronic notary protocol storage can be realized and can be stored in the PublicRepository Document]"

"Industri otomotif merupakan kelompok industri yang merefleksikan kinerja industri suatu negara. Tidaklah mengherankan jika pemerintahan suatu negara akan mengeluarkan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan arah strategi industri otomotif tersebut. Terlebih lagi industri otomotif memberikan sumbangan devisa sangat besar bagi negara produsennya. Tesis ini dikembangkan terutama untuk melihat kejelasan arah strategi industri otomotif di Indonesia. Berbagai kebijakan otomotif yang telah dikeluarkan selama ini terlihat tidak konsisten dan tidak koheren. Sejak awal, pemerintah menggunakan pendekatan strata industrialisasi subsitusi impor terhadap industri otomotif sehingga industri ini sarat proteksi. Pemerintah cenderung memberikan perlindungan kepada pelaku industri otomotif sehingga industri ini menjadi industri bayi (infant industry) yang manja. Terkesan pula pelaku industri sebagai kelompok penekan (pressure group), memiliki peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi arah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam industri otomotif. Kekuatan tesis ini terletak pada pendekatan studi analysis kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan, yang meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Untuk mempertajam analisis tesis ini memfokuskan diri pada proses pemantauan atau dampak suatu implementasi kebijakan otomotif khususnya terhadap industri dan pasar otomotif selama rentang waktu 1990 sampai 1998. Alasannya, dalam kurun waktu ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan penting di sektor otomotif yang arahnya berbeda dari kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya, dan berdampak sangat luas terhadap arah strategi industrialisasi dan pasar otomotif di Indonesia. Berdasarkan pada pendekatan tersebut, beberapa pertanyaan mendasar digunakan sebaga acuan untuk menjawab : bagaimana implikasi kebijakan pemerintah pada industri kendaraan bermotor roda empat terhadap perkembangan industri otomotif dan pasar otomotif. Dalam studi kebijakan ini ditemukan kebijakan otomotif selama kurun waktu 1990 sampai 1998 memberikan pengaruh terhadap industri otomotif berupa : pertama, tinggi rendahnya pencapaian nilai kandungan lokal tidak terlepas dari besar-kecilnya permintaan pasar terhadap produk otomotif tersebut, Pengorbanan dari sisi investasi dan teknologi dapat ditopang jika produk tersebut memenuhi skala ekonomis. Dengan tingginya permintaan pasar maka produsen akan berupaya mengikuti program kandungan lokal untuk memperoleh insentif dari pemerintah. Terbukti prosentase nilai kandungan lokal tertinggi terdapat pada kendaraan niaga sebagai kendaraan yang memiliki angka penjualan tertinggi. Kedua, untuk mencapai prosentase nilai kandungan lokal tertinggi, maka produsen akan berupaya memenuhi komponen penyumbang nilai kandungan lokal terbesar. Terbukti, motor penggerak dan chassis body - sebagai komponen dengan nilai prosentase terbesar, adalah komponen yang paling banyak diraih oleh produsen untuk memperoleh program insentif. Hasil ini juga menunjukkan besarnya minat investor untuk memperoleh insentif dari pemerintah yang berarti adanya pengurangan pajak dan bea masuk terhadap produk otomotif yang dihasilkan. Ketiga, program insentif kandungan lokal ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap sikap ATPM untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan efisiensi apabila: semua kenaikan ongkos produksi dapat dibebankan kepada konsumen dan profitability masih dapat terjamin; (2) economic of scale tidak dapat terpenuhi,; (3) pesaing domestik lain masih belum menawarkan harga yang kompetitif dan harga produk pesaing luar masih jauh lebih tinggi serta dihambat oleh PPn-BM tinggi. Terhadap pasar otomotif, penelitan ini membuktikan terdapatnya hubungan yang sangat erat antara produksi yang ditawarkan (supply) dengan daya serap pasar (demand secara keseluruhan, pasar otomotif Indonesia mengalami over demand atau daya serap pasar (permintaan) lebih besar dari pada produksi (penawaran), kecuali 1992 dan 1995, menunjukkan tingginya daya serap masyarakat Indonesia terhadap produk otomotif. Bahkan, ketika terjadi krisis moneter sekalipun. Sayangnya, tingginya daya serap pasar tidak didukung tingginya nilai ekspor. Total rasio ekspor masih sangat kecil terhadap total penjualan nasional. Kenyataan ini membuktikan lemahnya posisi Indonesia, baik terhadap prinsipal asing maupun lemahnya daya saing produk otomotif buatan Indonesia di pasar otomotif dunia. Tesis ini sekaligus memperlihatkan adanya dominasi yang sangat kuat tiga kelompok usaha terhadap penjualan produk otomotif selama satu dasawarsa. Dominasi ketiga kelompok usaha ini berpotensi besar ke arah pembentukan pasar oligopoli (kartel) dalam bisnis otomotif Indonesia. Akhirnya, peneliti berharap hasil penelitian terhadap implikasi kebijakan industri otomotif selama rentang waktu 1990 sampai 1998 ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan sehingga arah kebijakan industri yang dibuat akan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat."

"Penerimaan pemerintah berperan sangat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional mengingat kebutuhan pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, total pengeluaran Pemerintah pada tahun fiskal 1985/1986 yang baru mencapai Rp. 22,8 trilyun telah melonjak menjadi Ro. 354,6 trilyun pada tahun fiskal 2001 atau mengalami pertumbuhan rata-rata 19,5 % per tahun. Kebutuhan anggaran tersebut semakin membengkak pada tahun-tahun terakhir akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari merosotnya nilai mata uang rupiah, likuidasi dan restrukturisasi perbankan, bencana alam banjir dan kekeringan, serta konflik sosial dan politik, yang kemudian berujung pada krisis multidimensional.Pada masa krisis ekonomi, alokasi pengeluaran pemerintah semakin meningkat tajam guna mengakoniodasi berbagai program untuk mengatasi dampak krisis, seperti kebijakan subsidi, perlindungan terhadap masyarakat miskin, dan pemberian stimulus fiskal bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Upaya pemulihan dan perlindungan terhadap masyakat tersebut akhirnya belum dapat dilakukan secara maksimal berkaitan dengan keterbatasan yang dihadapi pada sisi penerimaan negara.Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan dalam negeri yang berupa hasil minyak bumi dan gas, pajak dan non pajak terutama digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang, subsidi. daerah otonom, bunga dan cicilan utang. Sedangkan untuk pengeluaran pembangunan dibiayai oleh surplus penerimaan dalam negeri yang dikenal sebagai tabungan pemerintah dan penerimaan dari pinjaman luar negeri. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah jumlah pinjaman luar negeri Pemerintah telah mencapai US$ 70 milliar, sedangkan pinjaman pihak swasta mencapai US$ 80 milliar pada tahun 1999. Sementara itu cicilan bunga dan utang luar negeri pemerintah untuk tahun anggaran 1999/2000 telah mencapai Rp. 44,4 trilyun atau sekitar 31,2°k dari penerimaan dalam negeri yang berjumlah Rp. 142,2 trilyun. Untuk itu maka penerimaan dalam negeri."