Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian adalah sepakat dari satu atau lebih pihak untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian haruslah memenuhi kata sepakat dari para pihak, para pihak tersebut telah cukup dewasa untuk membuat perjanjian, adanya tujuan yang jelas dari perjanjian dan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undangundang, kepatutan maupun kesusilaan.Hal terpenting dari pelaksanaan perjanjian adalah masalah wanprestasi, force majeure dan penyelesaian sengketa. Perjanjian Kerjasama Sponsorship yang diadakan B11 dengan PB Pelti, perlu mendapatkan pengkajian. Yaitu dalam hal apakah perjanjian tersebut telah sempurna dan sah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apakah suatu perbuatan melawan hukum karena wanprestasi dapat dijatuhkan pada pihak yang tidak melaksanakan perjanjian, dan apakah keadaan darurat yang dialami salah satu pihak dapat menyebabkan perjanjian menjadi diakhiri, serta kajian terhadap cara penyelesaian sengketa yang dilakukan Bli. Pertanyaan tersebut dikaji dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.Analisis dilakukan dengan metode kualitatif. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara B11 dengan PB Pelti dalam Penyelenggaraan Turnamen Tennis telah sah namun belum sempuma. Wanprestasi adalah perbuatan melawan hukum. Keadaan darurat tidak dapat serta merta mengakhiri perjanjian namun juga dapat mengakhiri perjanjian. Jadi sifatnya relatif. Prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BII adalah musyawarah untuk mufakat serta jika jalan musyawarah untuk mufakat gagal maka penyelesaian sengketanya menggunakan Pengadilan Negeri."

"HADZAMI, Syarifah, 0588001732, Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah Dan Tanah Dengan Fasilitas Kredit Bank Tabungan Negara, Skripsi, Mei, 1882.Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting dewasa ini adalah penyediaan dan pembangunan perumahan bagi rakyat. Untuk memenuhi bidang ini maka dibentuklah Perum Perumnas . Perumahan yang dibangun dalam hal pemasarannya didahului dengan perjanjian jual beli baik secara tunai ataupun kredit. Dewasa ini, masyarakat sudah tak asing lagi dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diselenggarakan oleh berbagai bank pemerintah ataupun swasta, salah satunya adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Perjanjian jual beli rumah dan tanah dengan fasilitas KPR BTN melahirkan hak dan kewajiban pada para pihak, yang dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi. Perum Perumnas, BTN juga pembeli tentunya akan berusaha untuk dapat mengatasi masalah ini, dengan suatu penyelesaian yang terbaik bagi mereka dengan bersandarkan pada isi perjanjian jual beli dan kredit yang telah disepakati bersama. Hal ini penting, demi menunjang keberhasilan program pemerintah dibidang perumahan dan pemukiman."

"Tesis ini membahas kedudukan, akibat hukum dan perlindungan hukum dari Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Multiguna antara pihak Bank X dengan suatu perusahaan yang karyawannya mendapatkan fasilitas kredit ini. Penelitian ini juga menguraikan mengenai keuntungan dan kerugian perjanjian kerjasama tersebut dan masalah kredit macet yang terjadi serta penyelesaiannya dalam kaitan dengan pemberian kredit multiguna.Hasil penelitian menemukan bahwa perlu pengkajian ulang terhadap perjanjian kerjasama pemberian kredit multiguna tentang pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemenuhan/pelaksanaan kewajiban perusahaan yang diatur dalam perjanjian kerjasama jika perusahaan pailit dan pertanggungjawaban perusahaan jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.

---

The focus of this study is the status, legal impact and legal protection of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit between Bank ?X? and a corporate whose employees receives this credit facility. The research also analyze the advantage and disadvantage of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit in relation to the Non Performing Loan and its settlement.The result of the research finds the needs to review the terms of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit towards the corporate?s responsibilities in case they declare bankrupt and if any mass severance of employee relations occur."

"Wanprestasi antara debitur dengan kreditur merupakan hal yang sering terjadi, baik disebabkan oleh debitur maupun kreditur yang disebabkan oleh berbagai sebab. Seperti debitur dalam perkara ini disebabkan tidak dapat mengembalikan kredit sesuai waktu yang ditentukan dan telah di tegur dengan berbagai cara. Akibatnya perjanjian kredit perbankan menjadi macet dan diajukan ke Pengadilan dengan alasan wanprestasi, yang disertai tuntutan ganti rugi maupun denda terhadap tunggakan angsuran hutang yang belum terbayar Wanprestasi dapat terjadi walaupun perjanjian tersebut telah melalui bermacam tahapan dan telah dilakukan analisa oleh kreditur terhadap kelayakan debitur, baik dari segi ke per cayaan, kelayakan usaha. Namun kenyataannya sering apa yang telah disepakati tidak ditepati yang akhirnya mengakibatkan wanprestasi, yang dalam hal tulisan ini dilakukan oleh Debitur. Pokok permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu (l) Apakah yang menjadi azas-azas dan dasar hukum perjanjian kredit perbankan (2) Apakah perjanjian kredit perbankan diatur dalam KUH Perdata (3) Apakah yang menjadi dasar hukum dan akibat hukumnya terhadap seseorang dikatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati (4) Apakah dasar dan pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara wanprestasi telah sesuai dengan bukti dan fakta yang ada, sesuai dengan tuntutan perdata yang diajukan kreditur. Tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dengan adanya wanprestasi antara debitur bank dengan kreditur yang ada dalam pokok permasalahan dengan mengambil dari berbagai buku yang berkaitan dengan perjanjian, kredit perbankan, dan bahan hukum lain serta mempelajari kasus wanprestasi yang terjadi antara kreditur, debitur dan kantor Pengacara yang menangani perkara tersebut untuk mengetahui aturan hukum yang dipergunakan dalam kasus wanprestasi."

"ABSTRAKTulisan ini membahas penggunaan tanah sebagaijaminan dalam Perjanjian Kerja Sama Penerimaan PembayaranTagihan Rekening Listrik antara Area Pelayanan (APL) PLNDistribusi Jaya Dan Tangerang dengan Mitra Kerja NonBank. Kerja sama tersebut dilakukan oleh PLN sebagaisalah satu cara PLN meningkatkan pelayanannya kepadaPelanggan, dengan cara memberikan kemudahan Pelanggandalam membayar listrik di loket pembayaran (paymentpoint) yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempattinggal Pelanggan. Untuk itu Mitra Kerja dipercayamenerima uang hasil pelunasan tagihan rekening listrikyang diterimanya dari Pelanggan PLN, dan wajibmenyerahkan seluruh uang hasil pelunasan kepada PLN.Mitra Kerja menyerahkan tanah Hak Milik kepunyaanseseorang sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerja Samatersebut. Dikemudian hari si Pemilik Tanah merupakanPelaku Kurang Setor terhadap uang hasil pelunasan tagihanrekening listrik, seperti pada kasus kurang setor uangrekening yang terjadi di beberapa APL PLN DistribusiJakarta Raya Dan Tangerang, yang mengakibatkan kerugianbagi PLN. Kerugian tersebut menjadi utang Mitra Kerja(badan hukum) tersebut. Penggunaan tanah sebagai jaminandalam Perjanjian Kerja Sama Penerimaan Pembayaran TagihanRekening Listrik, menarik untuk dibahas karena tidakadanya pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah tersebut."

"Electronic Commerce atau disingkat E-Commerce, adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers, dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan komputer (computer network) yaitu Internet. Electronic Commerce berkembang begitu pesat dimana perkembangan tersebut hampir meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. Perkembangan Electronic Commrce yang begitu pesat tersebut ternyata juga menimbulkan perrnasalahan, dimana salah satu permasalahan tersebut menyangkut aspek hukum. Sebagaimana lazimnya dalam suatu perdagangan konvensional, dalam transaksi Electronic Commerce (e-Commerce) pun tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya masalah-masalah hukum, khususnya dalam hukum perikatan, seperti wanprestasi atau inkar janji yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat didalamnya. Bagaimankah penyelesaian masalah-masalah tersebut, apakah wanprestasi dalam transaksi Electronic Commerce tersebut dapat diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dala KUHPerdata Buku ke-III, dan bagaimanakah konsekuensi terhadap wanprestasi tersebut ditinjau dari aspek hukum perjanjian."