Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bahwa pelepasan dana masyarakat kepada pihak-pihak yang memerlukan diberikan dalam bentuk kredit. BerdasarKan riset yang kami lakukan di Bank Mandiri aldalah berpedoman pada U.U. No.10 tahun 1998 antara lain bahwa bank dalam melakukan usahanya berdasarkan penilaian secara objektif berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu disaat meminjamkan kredit pada debitur bank haruslah melakukan analisa yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit, apabila fasilitas kredit yang diberikan telah melampaui jangka waktu yang diperjanjikan atau debitur membuat suatu kelalaian atas peraturan yang telah ditetapkan maka oleh bank akan dimasukkan kedalam kolektilibilitas dari tingkat lancar menjadi yang lebih rendah yaitu: (2) dalam perhatian khusus (3) kurang lancar (4) diragukan (5) macet.Adapun perubahan kolektibilitas dimaksud sesuai dengan lamanya tunggakan bunga atas kewajiban debitur yang telah jatuh tempo. Terhadap kredit bermasalah tersebut selanjutnya bank melakukan penilaian dan menganalisa untuk diketahui bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik namun kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya baik yang telah jatuh tempo dan , atau berupa angsuran pokok/ bunga, maka atas persetujuan management bank, dilakukan restrukturisasi kredit. Atas Restrukturisasi tersebut akan berdampak adanya perubahan pada perjanjian pokok, maka dalam hal ini legal risk perlu menjadi perhatian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya wansprestasi dikemudian hari oleh debitur. Adapun aspek hukumnya adalah dengan melakukan suatu pengikatan berupa perjanjian yang dibuat dalam suatu akta pengakuan hutang di hadapan notaris."

"Kredit macet dalam jumlah yang besar tidak hanya sebagai perwujudan dari kemacetan usaha debitur, akan tetapi juga membawa pengaruh buruk bagi kinerja suatu bank. Hal ini disebabkan karena kemampuan bank untuk mengumpulkan pendapatan bunga yang berasal dari pemberian kredit semakin berkurang. Dengan berkurangnya kemampuan bank untuk mengumpulkan bunga kredit, berarti pendapatan bank juga berkurang. Sementara di lain pihak, kewajiban bank membayar bunga deposan akan terus meningkat dari hari kehari. Jika keadaan ini terjadi terus menerus maka bank akan mengalami kerugian yang dapat memperburuk kondisi kesehatan usahanya. Apabila kondisi kesehatan usaha bank itu sudah sedemikian buruknya dan dianggap dapat membahayakan dunia perbankan, Bank Indonesia akan mencabut izin usaha bank dan melikuidasi Bank tersebut. Likuidasi bank diawali dengan dengan pencabutan izin usaha bank dimana sejak tanggal pencabutan izin usaha bank, secara otomatis bank wajib menutup kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan dan statusnya menjadi Bank Dalam Likuidasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pengurus bank wajib segera menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan sekurang-kurangnya pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi. Tim Likuidasi inilah yang kemudian mengambil alih tanggung jawab pengelolaan bank dari pengurus bank dalam rangka pelaksanaan likuidasi bank. Dengan demikian maka sejak tanggal terbentuknya Tim Likuidasi pada Bank Dalam Likuidasi, segala urusan yang berkenaan dengan penyelesaian kewajiban bank kepada pihak ketiga merupakan tugas dan tanggung jawab Tim Likuidasi. Selain itu Tim Likuidasi juga diberikan hak serta wewenang untuk menagih piutang Bank kepada debitur-debiturnya, termasuk pula dalam hal menyelesaikan masalah kredit macet pada Bank Dalam Likuidasi itu. Namun demikian tugas yang harus dilaksanakan oleh Tim Likuidasi tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, terutama di dalam menyelesaikan masalah kredit macet pada Bank Dalam Likuidasi karena terdapat cukup banyak masalah yang harus dihadapi oleh Tim Likuidasi itu."

"Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai jenis usaha bank, salah satunya adalah pemberian kredit. Pada pelaksanaannya, kredit dapat tumbuh menjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Bank selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya kredit bermasalah, yang dilakukan melalui penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit.Penelitian ini membahas mengenai kriteria kredit bermasalah yang dapat direstrukturisasi serta mekanismenya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI 14/15/PBI/2012). Selain itu, dalam PBI tersebut juga diatur mengenai kewajiban bagi bank umum untuk memilikiperaturan internal mengenai restrukturisasi kredit.Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis menganalisis apakah penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X berdasarkan peraturan internal Bank X telah sesuai dengan ketentuan PBI 14/15/PBI/2012. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X sudah sejalan dengan yang digariskan dalamPBI 14/15/PBI/2012.

---

Bank serves as financial intermediary between those who have surplus of funds and those who are lack of funds through various bank’s business activities. One of the bank’s business activities is to provide loan. In practice, that loan can become non-performing loan, caused by various reasons. Banks always make efforts to minimize the number of non-performing loans by doing loan restructuring.

This thesis explains about criteria of the non-performing loans that can be restructured, and the mechanism of loan restructuring based on Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 (PBI 14/15/PBI/2012) concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. PBI 14/15/PBI/2012 also regulates that banks are required to have internal regulation concerning loan restructuring.

Based on that provision, the author analyzes whether the implementation of loan restructuring in Bank X based on its internal regulation has complied with the provisions in PBI 14/15/PBI/2012. Along with this thesis, the author concludes that the implementation of loan restructuring in Bank X has complied with PBI 14/15/PBI/2012."

"ABSTRAKPenyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian perpustakaan dan lapangan.Tujuan dari pertanggungan adalah pengalihan resiko. Dalam rangka/konteks perjanjian kredit antara bank dengan nasabah, adakalanya bank pemberi kredit tersebut membuka perjanjian pertanggungan dengan lembaga pertanggungan kredit guna mencegah hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak tertentu dalam waktu perjanjian kredit berlangsung ataupun sesudah berakhirnya perjanjian kredit tersebut, tapi pihak penerima kredit tidak dapat mengembalikan kreditnya.Bantuan dalam bentuk pertanggungan kredit adalah dimaksudkan menjamin penggantian kerugian bagi bank sebagai akibat tidak dapatnya dibayar kembali kredit tersebut oleh nasabah bank yang bersangkutan.Perjanjian kredit antara bank dengan nasabah dan perjanjian pertanggungan antara bank dengan pihak lembaga pertanggungan (perusahaan asuransi) sangat penting, karena menyangkut suatu kepastian hukum baik dari segi perjanjiannya maupun segi jaminannya."

"Dalam rangka menunjang pembangunan maka salah satu faktor terpenting adalah mengenai masalah pembiayaan dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Agar pelaksanaan pesbangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan biaya yang memadai. Biaya pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain melalui kredit bank. Kredit modal Kerja dalam rangka Keppres 29/1984 ini merupakan salahsatu pemberian kredit yang ditujukan untuk membantu pengusaha golongan ekonomi lemah, yang mengkhususkan pada pemborong atau rekanan yang memperoleh kontrak borongan pekerjaan dari pemerintah yang sumber dana pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negaradan bank-bank pemerintah. Dari pengertian tersebut, maka adanya surat perintah kerja atau kontrak kerja merupakan dasar penilaian dari pemberian kredit."

"Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi. Hal tersebut dilakukan menginat bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya lembaga perbankan syariah memiliki berbagai risiko. Ketika suatu pembiayaan mengalami permasalahan, maka dilakukanlah upaya-upaya penyelamatan pembiayaan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Bank Syariah dalam kegiatan penyertaan modal sementara. serta menganalisis upaya alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara gagal. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan Penelitian Hukum Empiris, yaitu metode penelitian di mana hukum dianalisis sebagai manifestasi perilaku aktual dan gejala sosial yang tidak harus dikodifikasikan, melainkan dialami oleh individu dalam kehidupan sosialnya. Metodologi Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif dan preskriptif. Penelitian eksploratif digunakan untuk menyelidiki, meningkatkan pemahaman, menghasilkan konsep-konsep baru, menguraikan masalah, dan kemudian menentukan perlunya penelitian lebih lanjut. Penelitian preskriptif digunakan untuk dapat menemukan solusi-solusi atas apa yang perlu dilakukan dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kegiatan penyertaan modal sementara oleh Bank Syariah diberikan melalui rangakain regulasi yang mengatur tentang penilaian kualitas aset, penerapan manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Terdapat alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara mengalami kegagalan melalui mekanisme bridge institution dalam rangka melakukan transfer aset serta kewajiban suatu perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah dan kreditur.

---

Islamic Banking Institutions in Indonesia in carrying out their business activities are required to comply with prudential principles and sharia principles to maintain public trust given their role as intermediary institutions. This is done bearing in mind that in carrying out its business activities Islamic banking institutions have various risks. When a financing encounters a problem, efforts are made to save the financing. One effort that can be made is to carry out the debt-to-equity swap activities. The purpose of this thesis research is to analyze the legal protection for Islamic Banks in debt-to-equity swap activities. As well as analyzing alternative efforts to disband the debtor when the debt-to-equity swap fails. The writing of this thesis uses the Empirical Legal Research approach, which is a research method in which law is analyzed as a manifestation of actual behavior and social phenomena that do not have to be codified but are experienced by individuals in their social life. Methodology This study uses exploratory and prescriptive research. Exploratory research is used to investigate, increase understanding, generate new concepts, outline problems, and then determine the need for further research. Prescriptive research is used to be able to find solutions to what needs to be done to deal with these problems. Based on the results of the research conducted, it is concluded that legal protection for debt-to-equity swap activities by Islamic Banks is provided through a series of regulations governing the assessment of asset quality, application of risk management, and the prudential principle. There are alternative solutions for debtor when debt-to-equity swap fails through bridge institution mechanism in order to transfer assets and liabilities of an Islamic finance company in order to provide protection to its customers and creditors."