Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Tata Peradilan Pidana, bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, tetapi melalui sejarah perkembangan panjang mengikuti sejarah kebangsaan, perkembangan hukum dan budaya bangsa Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan berasal dari suatu embrio yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan Lembaga Kepenjaraan, sebagai konsekuensi dari adanya jenis pidana penjara, pada pasal 10 KUHP, sehingga selalu ada keterkaitan antara tujuan pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan khususnya pidana penjara, walaupun tolok ukur diantara keduanya berbeda namun saling melengkapi, saling mempengaruhi, dan selalu terkait dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pelaksanaa putusan bahkan sampai terpidana bebas, apalagi Lembaga Pemasyarakatan berfungsi juga sebagai Rumah Tahanan Negara, sehingga menghendaki keterpaduan, dan diperlukan koordinasi antar instansi penegak hukum.Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk melaksanakan pidana penjara, terkait fungsi kekuasaan kehakiman yaitu membantu hakim mewujudkan putusan pidananya, sehingga diperlukan pengawasan Hakim Wasmat, di sisi lain, sebagai aparat.pemerintah maka dituntut untuk melakukan pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, untuk itu Lembaga Pemasyarakatan diberi wewenang untuk meringankan masa hukuman berupa remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pelepasan bersyarat, dan ini menentukan tolok ukur keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan.Pelaksanaannya menemui berbagai hambatan seperti persepsi tentang sistem pemasyarakatan diartikan dengan kelonggaran-kelonggaran, sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan kualitas dan kuantitas kejahatan, sarana dan prasarana yang terbatas, rendahnya budaya hukum petugas pemasyarakatan, pengawasan/penegakan hukum yang lemah, lebih-lebih terjadi peredaran uang di Lembaga Pemasyarakatan menjadi pemicu utama terjadinya transformasi penderitaan dari sistem kepenjaraan berupa penderitaan fisik menjadi penderitaan ekonomis, untuk itu diperlukan terobosan pengawasan yang bisa diakses langsung oleh Pengawas yang sifatnya transparan sehingga mampu menyentuh akar permasalahan."

"Di Indonesia, sejak tanggal 27 April 1964,pelaksanaan putusan pengadilan secara teknis operasionalatau pola pemidanaan, telah menerapkan sistempemasyarakatan melalui pembinaan dan bimbingan. Denganterbitnya Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan, yang isinya mengatur tentang fungsi dantujuan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan ataunarapidana dalam sistem pemasyarakatan sebagaimanatercantum dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang ini yaitu“membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusiaseutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidakmengulangi tindak pidana serta menyiapkan warga binaanpemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat denganmasyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggotamasyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”. Pembinaanterhadap narapidana diatur lebih lanjut dalam KepmenKehakiman no: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang PolaPembinaan Narapidana dan Tahanan yaitu pembinaankepribadian dan pembinaan kemandirian. Sistempemasyarakatan tidak lepas daripada sistem peradilan pidanaterpadu, karena dalam pelaksanaan pembinaan terhadap wargabinaan pemasyarakatan memperoleh pengawasan sertapengamatan dari pihak pengadilan yang memutus perkarapidana tersebut. Pengawas dan pengamat terhadap jalannyaproses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan olehseorang hakim yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat sebagaidiatur dalam KUHAP Pasal 277 – 283 serta SE.MA. No 7 Tahun1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hakim Pengawas danPengamat. Maka jelas bahwa sistem pemasyarakatan sebagaipola pemidanaan di Indonesia tidak lagi merupakanpembalasan dan penjeraan tetapi lebih kepada resosialisasidan reintegrasi yaitu mengembalikan narapidana ketengahmasyarakat sebagai manusia yang baru sebagaimana yangdiinginkan oleh DR. Sahardjo, SH. Dengan konsepsinyatentang hukum nasional yang digambarkan sebagai PohonBeringin yang melambangkan Pengayoman dan sekaligus sebagaipencetus ide sistem pemasyarakatan di Indonesia."

"A public prosecutor acting on behalf of state has a monopolistic right to prosecute and wide discretion to make prosecution policy. A public Prosecutor may drop accusation or stop prosecution for the sake of public interest and transaction. the role of a public prosecutor is not only to investigate, but also to be a liaison officer between investigation process and court sessions."

"ABSTRAKAkhir-akhir ini efektivitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam melakukanpembinaan terhadap narapidana dipertanyakan sehubungan dengan adanya laporan mengenaiperlakuan negatif petugas di dalam Lapas. Dilaporkan pula tentang adanya diskriminasi dalammemperlakukan narapidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana.Diskriminasi perlakuan ini dapat disebabkan oleh perbedaan prasangka petugas terhadapbeberapa kelompok narapidana dengan jenis tindak pidana tertentu. Penelitian ini mencobamembuktikan ada tidaknya perbedaan prasangka pada petugas Lapas terhadap tiga kelompoknarapidana dengan jenis tindak pidana tertentu.Untuk mengukur prasangka petugas digunakan skala sikap yang dikembangkan Likert.Pengambilan data dilakukan dengan teknik incidental sampling. Subyek penelitian dibagidalam tiga kelompok berdasarkan kelompok narapidana yang ditentukan, kelompok narapidanadengan jenis tindak pidana pencurian/penodongan, kelompok narapidana dengan jenis tindak pidana perampokan/pembunuhan, dan kelompok narapidana dengan jenis tindak pidanakorupsi.Hasil penelitian menunjukkan nilai F test sebesar 7,366 dengan level of significant0,001. Dengan demikian terdapat perbedaan prasangka pada petugas Lapas Cipinang JakartaTimur terhadap kelompok narapidana dengan jenis tindak pidana pencurian/penodongan,kelompok narapidana dengan jenis tindak pidana perampokan/pembunuhan, dan kelompoknarapidana dengan jenis tindak pidana korupsi.Hasil lainnya menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara prasangka padapetugas Lapas Cipinang terhadap kelompok narapidana dengan jenis tindak pidanaperampokan/pembunuhan dan prasangka terhadap kelompok narapidana dengan jenis tindakpidana korupsi. Petugas cenderung lebih berprasangka terhadap kelompok narapidana denganjenis tindak pidana perampokan/pembunuhan daripada kelompok narapidana dengan jenistindak pidana pencurian/penodongan dan kelompok narapidana dengan jenis tindak pidanakorupsi. Terdapat kecenderungan efek interaksi antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabelkelompok narapidana dan variabel masa kerja. Dengan demikian perlu diadakan studi lanjutanagar diperoleh hasil yang lebih akurat. Untuk mengurangi perbedaan prasangka petugas perludilakukan rotasi tempat tugas. Selain itu perlu juga melakukan evaluasi terhadap masa orientasitugas agar didapatkan bekal keterampilan yang memadai."

"Dewasa ini, banyak informasi yang diragukan kebenarannya yang secara tidak langsung membentuk persepsi umum masyarakat terhadap satu hal. Untuk mendapatkan kebenaran dari seorang individu, maka diperlukan pemahaman isi alam bawah sadar. Adanya shadow didalam diri seseorang menyimpan ideal dan gagasan yang terpendam oleh individu dan lingkungannya. Proses asimilasi antara individu dengan shadow dirinya disebut dengan individuasi yang dapat diatur oleh arsitektur dan lingkungan. Penerapan proses individuasi dilakukan dalam konteks sistem Lapas Palendang Bogor untuk meningkatkan kualitas penghukuman serta rehabilitasi narapidana di lingkungan fasilitas baru yang dirancang

---

Today, many false information travel between individuals which creates a false perception and indoctrination towards a certain thing. To attain truth from an individual, an understanding of the subconscious mind is needed. The Shadow residing within the mind is home to repressed ideals and ideas by the individual. The process of integrating the self with The Shadow is called individuation which is able to be controlled by the architecture and environment. Application of the individuation process is done in the context of Palendang Prison Bogor’s system to improve the quality of criminal justice and the rehabilitation of the inmates in the newly designed facility."

"ABSTRAKLembaga Bantuan Hukum yang dikenal sekarang di Indonesia merupakan hal baru. Karena dalam sistem hukum tradisional lembaga seperti itu tidak dikenal. Dia baru dikenal semenjak Indonesia memberlakukan sistem hukum Barat yang bermula pada tahun 1848, ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1 perundang-undangan baru di Negeri Belanda tersebut juga diberlakukan untuk Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (Reglement op de Rechterlijke Organisatie et het Beleid der Justitie) yang lazim disingkat dengan R.O. Karena dalam peraturan baru itu diatur untuk pertama kali lembaga advokat, maka dapat diperkirakan bahwa pada saat itu untuk pertama kali Lembaga Bantuan Hukum dalam arti formal mulai dikenal di Indonesia. Tetapi nampaknya peranan Lembaga Bantuan Hukum pada masa itu, kurang begitu dirasakan oleh karena jumlah para advokat yang bergerak di bidang bantuan hukum masih terbilang sedikit. Begitu pula pada masa pendudukan Jepang, belum ada tanda tanda kemajuan. Meskipun R.O. peninggalan Belanda masih diberlakukan, namun kondisi dan situasi pada saat itu sangat tidak memungkinkan untuk pengembangan program bantuan hukum secara baik. Karena pusat perhatian kita pada waktu itu adalah menitikberatkan pada usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan baik secara fisik maupun secara politis. Setelah tahun 1950 hingga pertengahan tahun 1959 yaitu saat Soekarno mengambil oper kekuasaan.dengan menggantikan konstitusi, pluralisme hukum di bidang peradilan dihapuskan sehingga hanya ada satu sistem peradilan untuk seluruh penduduk (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung). Demikian pula hanya berlaku satu hukum acara bagi seluruh penduduk, akan tetapi peradilan yang dipilih bukan Raad van Justitie melainkan Landraad hukum acaranya bukan Rechtsvorderjng, melainkan HIR. Hal ini membawa konsekuensi bahwa banyak ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum yang berlaku bagi orang Eropa tidak ikut diwarisi ke dalam perundang-undangan yang berlaku setelah kemerdekaan. Dengan lain perkataan yang berlaku sejak tahun 1950 hingga saat ini adalah sistem peradilan dan peraturan hukum acara dari zaman kolonial khusus bagi bangsa Indonesia yang justru sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum. Selain itu, pada masa ini campur tangan eksekutif begitu besar di bidang peradilan, sehingga banyak hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktik dimanifestasikan dalam bentuk setiap putusan dimusyawarahkan dulu dengan kejaksaan. Akibatnya, tidak ada lagi kebebasan bagi para hakim untuk memutuskan sesuatu perkara secara tidak memihak. Lebih jauh lagi wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang. Pada masa inilah bantuan hukum yang diemban oleh profesi advokat Indonesia mengalami kemerosotan yang luar biasa jika tidak dikatakan hancur sama sekali. Pada saat ini pula banyak advokat meninggalkan profesinya, karena merasa mereka tak berperanan lagi, karena kebanyakan orang yang berperkara lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa, hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Campur tangan kekuasaan eksekutif kepada pengadilan mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu UU No. 19 Tahun 1964. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan secara diametral dengan asas-asas dalam negara hukum atau "rule of law". Sejak itu boleh dikatakan peranan advokat menjadi lumpuh dan bantuan hukum menjadi tidak ada artinya sama sekali meskipun hukum acara tidak mengalami perubahan apa-apa. Periode ini oleh Buyung dikatakan periode paling pahit bagi sejarah bantuan hukum Indonesia."