Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 33 UUD 1945 secara tersirat menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) bentuk pelaku ekonomi di Indonesia yaitu swasta, koperasi dan BUMN. Fungsi dari BUMN adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Di dalam perjalanan sejarahnya, BUMN telah mengalami banyak perubahan baik dan bentuk, nama, maupun landasan hukumnya. Meskipun telah mengalami banyak perubahan tetapi fungsi BUMN sebagai unit ekonomi, agen pembangunan, dan stabilisator ekonomi di Indonesia tidak berubah. Untuk melaksanakan fungsinya, BUMN diberikan berbagai kemudahan, hak monopoli dan proteksi tertentu sehingga swasta dan koperasi tidak bisa masuk berusaha. Namun, sejarah juga membuktikan bahwa ternyata sampai saat ini BUMN belum dapat melakukan fungsinya baik sebagai unit ekonomi maupun pelayan publik. Seringkali disebutkan bahwa BUMN mengalami kerugian. Kendala yang seringkali menghambat BUMN untuk berfungsi secara ekonomi adalah Pemerintah sendiri. Selain itu, kualitas SDM yang buruk dan budaya korporasi yang cenderung KKN ternyata juga memberi andil terhadap kerugian BUMN. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, perlu adanya perubahan (reformasi) pengelolaan BUMN. Dengan dasar UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : KEP-117IMBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara maka BUMN wajib untuk menerapkan good corporate governance. Good Corporate Governance sendiri merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, dan berkembang di dunia bisnis swasta. Namun, Pemerintah melihat bahwa prinsip GCG ini ternyata banyak memberikan manfaat terhadap pemulihan ekonomi sebagai akibat krisis ekonomi global pada tahun 1998 sehingga diharapkan dengan menerapkan GCG maka ada perubahan cara pengelolaan BUMN lebih baik sebagai unit ekonomi dan pelayan publik yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada umum dan dapat memberikan pemasukan yang seimbang kepada Negara. BUMN bergerak di bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Khususnya di bidang pertambangan adalah PT. (Persero) Aneka Tambang Tbk. Bagi Antam, pengelolaan perseroan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan perseroan, pemegang saham, dan stakeholders yang dimaksud di dalam KepMen No.117/2002 sudah dilakukan sejak tahun 1997 ketika Antam diprivatisasi. Penerapan GCG dilakukan dengan 5 (lima) tahap yang saling berkaitan yaitu : Penyadaran (awareness), Pengkajian (assestment), Penyempurnaan (improvement), Penyebarluasan (socialization) dan Pengungkapan (disclosure). Selain itu, Antam sudah membuat Paraturan Kebijakan Perusahaan, Management Policy, Standard Operational Procedur, dan Standar Etika perusahaan dalam kegiatan operasional, serta adanya pengawasan dan koordinasi yang baik dan tepat antara Direksi dan Komisaris sebagai alat untuk menegakkan GCG. Atas usahanya dalam menerapkan GCG, maka Antam sudah menerima beberapa penghargaan balk dari dalam negeri maupun luar negeri."

"Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat sejak Negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal dekade 2000-an. Hasil analisis yang dilakukan banyak organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama dari kehancuran ekonomi dan bisnis adalah lemahnya penerapan GCG di dalam perseroanperseroan, termasuk perseroan publik yang sahamnya dimiliki oleh investor publik. Sebagai reaksi terhadap kehancuran ekonomi dan bisnis tersebut berbagai organisasi internasional termasuk OECD dan pemerintah berbagai negara menciptakan pedoman standart corporate governance termasuk di Indonesia, yang dapat diterima di dunia bisnis secara internasional maupun nasional."

"Pada konteks bisnis di pasar modal yang sarat dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), dapat diketengahkan bahwa tanggung jawab perusahaan atau emiten meliputi prinsip transparansi, prinsip keadilan dan prinsip akuntabilitas. Dalam praktik pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk memberikan fakta bahwa tidak semua fakta material di-disclose dalam prospektus, sehingga tidak berhasil memenuhi kewajiban dalam melaksanakan prinsip transparansi dari serangkaian prinsip Good Corporate Governance. Sebagai akibat dari penyampaian informasi yang tidak transparan, emiten dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Oleh karenanya diharapkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan agar meningkatkan kewenangan menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, secara khusus dalam seleksi emiten sebelum memberikan pernyataan efektif dalam rangka penawaran umum di Pasar Modal. Lebih lanjut disarankan agar prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dilaksanakan oleh semua perusahaan, baik pada perseroan terbuka maupun perseroan tertutup yang kaidahnya di-aplikasikan kedalam suatu Code of Conduct masing-masing perseroan.

---

From the context of business in capital market which fully-applies the principles of Good Corporate Government (GCG), it can be concluded that responsibility of a company or a listed company includes the principles of transparency, fairness, and accountability. In the implementation of its practice carried out by PT Adaro Energy Tbk, it is however found that not all material facts are disclosed in the prospectus; hence, it cannot successfully fulfill the obligation of performing the principles of transparency, as one of Good Corporate Governance principles. Consequently, as the result of non-transparent information conveyance, PT Adaro Energy Tbk as a listed company may be imposed a sanction for the violence of law related to Law No. 8 Year 1995 Regarding Capital Market. Therefore Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan are expected to improve their authorities and competences to run their functions according to the prevailing laws and regulations, in particular, in the event of listed company selection, prior to giving positive statement for public offering in Capital Market. Furthermore, it is suggested that, the principles of Good Corporate Governance (GCG) shall be fully implemented by all companies, either in public-listed company or in private company whereby the norm of which is applied into a Code of Conduct of each company."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan etika bisnis dalam prinsip-prinsip corporate governance di pengaturan pasar modal Indonesia yang dapat memberikan value bagi suatu Perseroan sebagai kontribusi terhadap pencegahan praktek tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan mengkaitkan kepada prinsip-prinsip corporate governance OECD yang diadopsi KNKG selaku lembaga independen dan Bapepam sebagai badan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan penerapannya pada Perseroan di Indonesia. Kontribusi pasar modal Indonesia di dunia internasional diarahkan dengan dilakukannya pengawasan dan evaluatif oleh ASEAN dalam suatu pemeringkatan dalam hal penegakan hukum, tugas dan tanggung direksi dan dewan komisaris beserta pemegang saham, perlindungan terhadap para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yuridis normatif, penelitian ini bermaksud memaparkan keberlakuan penerapan prinsip-prinsip tersebut agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pengaturannya di pasar modal Indonesia.

---

This paper discusses about the assessment of business ethics in the principles of corporate governance in the Indonesian capital market regulations which can provide a value for the enterprises as a contribution to prevent the practice of corruption, collution, and nepotism. By linking to the principles of corporate governance adopted to OECD, KNKG as the independent institution dan Bapepam as supervisory and evaluative body are able to measure the implementation of its application to the entriprises in Indonesia.

The contribution of the Indonesian capital market internationally directed through monitoring and evaluative by ASEAN in a ranking in law enforcement, duties and responsibilities of directors and the board of directors and its shareholders, protection of shareholders and stakeholders. By using the method descriptive normative research, this study intends to describe the applicability of the implementation to these principles in order to lead a rule of law in its regulations in the Indonesian capital market."

"Penerapan praktek Good Corporate Governance (GCG), merupakan suatu pola hubungan yang baik dan efektif antara dewan komisaris, dewan direksi, dan manajemen perusahaan dalam menciptakan peningkatan nilai pemegang saham. Atau dengan kata lain penyelenggaraan mekanisme GCG yang baik dan konsisten. sesungguhnya perlu didukung oleh tim direksi, manajemen, dan karyawan yang profesional dan berkualitas agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan kepentingan pihakpihak pemegang kepentingan perusahaan (stakeholder).Melalui Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Corporate Governance di BUMN tertanggal 1 Agustus 2002, BUMN diwajibkan menerapkan GCG secara konsisten dan atau sebagai landasan operasionalnya. Sehubungan dengan hal itu, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) sebagai salah satu BUMN industri strategis yang bergerak dibidang pelayanan publik dan memiliki bisnis yang bersifat monopoli alamiah (natural monopoly), menghadapi tuntutan penerapan GCG dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Untuk itu, dorongan serangkaian perbaikan tata pengelolaan perusahaan sangat diperlukan PT INTI berkaitan dengan kompetisi bisnisnya.Sebagai dasar dari penelitian ini, penulis membuat kerangka berpikir berkaitan dengan penerapan praktek GCG pada mekanisme internal perusahaan yakni keseimbangan hubungan antara organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, secara berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan akhir perusahaan. Karena kedua dewan tersebut bertanggung jawab dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pengarahan, pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan summer daya sesuai dengan tujuan perusahaan (Syakhroza, 2000:14-15). Adapun indikator-indikator kinerja dewan tersebut harus disusun dan ditetapkan secara adil dan bertanggung jawab (fairness dan accountable), kinerja tersebut juga harus dikomunikasikan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan (transparency dan responsible), dan akhimya dalam melakukan pengelolaan sumberdaya keputusan yang dibuat harus bebas (independent) dari intervensi pihak manapun.Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan yang mencakup:1. Bagaimana gambaran umum mekanisme corporate governance yang dapat diterapkan di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)?2. Apa dan bagaimana pandangan PT. INTI (Persero) terhadap pemahaman good corporate governance (GCG)?3. Bagaimana PT. INTI mengidentifikasi corporate governance dikaitkan dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan/peluang dan ancaman perusahaan?4. Bagaimana manajemen PT. INTI menerapkan pencapaian tujuan good corporate governance (GCG) dalam memperbaiki manajemen perusahaan?Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara umum makanisme praktek corporate governance yang dapat diterapkan di PT. Industri Teiekomunikasi Indonesia (Persero), pandangan PT. INTI (Persero) terhadap pemahaman GCG, mengidentifikasi corporate governance dikaitkan dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan/peluang dan ancaman perusahaan, dan bagaimana manajemen PT. INTI menerapkan pencapaian tujuan GCG dalam memperbaiki manajemen perusahaan.Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pertama, metode deskriptif analitis sebagai upaya eksplorasi dan klarifkasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit penelitian yang diteliti. Kedua, metode eksplorasi analisis yakni penulis mencoba menggali pemahaman mengenai konsep corporate governance, yang secara teknis terwujud dalam bentuk penelitian dengan mengandalkan kuesioner atau observasi sekilas sebagai instrumen pengumpulan data.Dalam mendekati masalah, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metoda pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, melalui kuesioner dan wawancara. Responden dari penelitian ini adalah pemegang saham, dewan komisaris dan manajemen PT. INTI yang memahami dan terlibat langsung dalam upaya penerapan GCG.Dan hasil analisis penelitian, mekanisme penerapan praktek corporate governance di PTINTI memasuki tahap awal dari pemahaman secara mendalam tentang prinsip GCG oleh key persons guna memperoleh 'komitmen' dalam organ perusahaan dalam rangka penerapan praktek GCG di PT INTI. Hal ini dttunjukkan melalui pembentukan Tim GCG dan pelaksanaan training GCG agar praktek GCG dapat berjalan pada jalur yang benar. dengan kata lain, mekanisme tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini ditunjukkan belum adanya pedoman GCG secara tertulis, belum ada komite audit, komite nominasi, dan komite remunerasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kepmen no.117/2002, Mekanisme yang tepat atas penerapan praktek GCG di PT. INTI (Persero), adalah berkesinambungannya interpretasi tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola hubungan antara dewan komisaris, pemegang saham dan Direksi/manajemen perusahaan, dan dari hasil penelitian terlihat interpretasi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Terutama dari sisi pembinaan dan kompensasi manajemen perusahaan yakni upaya untuk mendapatkan kinerja manajemen yang optimal dengan mengevaluasi kinerja direksi dan manajemen senior secara rutin dengan memeriksa laporan-laporan dari direktur utama dan dengan berinteraksi dengan manajemen atau direksi secara langsung. Akan tetapi pada umumnya kualitas praktek corporate governance para responden secara rata-rata tergolong baik. Ada satu responden yang mendapat predikat sangat baik, delapan responden yang mendapat predikat menengah baik dan satu responden yang mendapat predikat menengah buruk dalam pemahaman mekanisme penerapan praktek GCG di PT INTI.Oleh karena itu, terbentuknya GCG akan dapat dicapai apabila perusahaan memiliki structural governance yang jelas dengan manajemen yang transparan dan accountable dalam mengelola perusahaannya. Adanya aturan main yang jelas dan laporan-laporan yang dapat dipertanggungjawabkan akan mempermudah stakeholders melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap para direksi dan jajaran dalam rangka menciptakan perusahaan yang sehat, bersih dan memiliki daya saing yang tinggi.

---

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) Practice is an effective and good relationship pattern between boards of commissioners, boards of directors and management in creating value-added for shareholder. Or the well and consistently application of GCG's mechanism needs supporting from professional and qualitative the boards of directors, the management's, and the employees to manage the company to achieve the stakeholder?s goals and missions.

Through the Decree of State-Owned Enterprises Minister Number 1171M-MBU12002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practice in State-Owned Enterprises dated 1 August 2002, that all State-Owned Enterprises should implement GCG consistently or became as an operational basis. In connection with that decree, as one of the industrial strategic of SOEs in public servicing and has natural monopoly business, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) face the demand for implementing GCG in dynamically and competitive environment's business. Therefore, the managerial of PT. INTI needs to improve their corporate governance in relation with their business competition.

As a basic research, the researcher has compiled framework idea in relation with implementation of GCG Practice on internal company mechanism, namely continual relation balanced to achieve company goals between company organ (General Meeting of the Shareholders, boards of commissioners and boards of directors). Because, both of the boards have fully responsibilities and authorities in adopting any regulations concerning how to implement the guidance, observation and operation of management resource according to company goals (Syakhroza, 2000:14-15). The performance indicators of the boards should arranged and adopted with fairness and accountable, also communicated transparence and responsible, and finally in conducting management resource, the decisions which adopted should be independent from others interventions.

This research will answered some main problems as follows:

1. What is the general overview of corporate governance mechanism, which could implement in PT INTI (Persero)?

2. What is the PT. INTl (Persero) management overview concerning GCG?

3. How does PT. INTI (Persero) identify corporate governance in relation with company' strengths, weaknesses, opportunities and threats?

4. How does PT. INTI (Persero) implement GCG goal attainment in improving the company management?

The target of this research is to describe an overview of corporate governance mechanism which could implement in PT. INTI (Persero), the overview of PT. INTI (Persero) management concerning GCG, identified corporate governance in relation with company strengths, weaknesses, opportunities and threats, and how the management of PT. INTI (Persero) in implementing the GCG to improve company management.

The methods used in this research are first, descriptive analytical methods for exploring and clarify the phenomena or social facts by describe some variable concerning the problems and research units of the research. Second, explorative analytical method, namely researcher has tried to find out the knowledge concerning corporate governance concept, which technically read by questioner and observation as data collecting instruments.

To approach the problems, researcher use qualitative approach by bibliography study, questioner and interview. Respondent of the research are stockholders, boards of commissary and management of PT. INTI (Persero) which mastering and involving in GCG implementation.

From the result of this research, the mechanism of the implementation of good corporate governance practice in PT. INTI enters the early step from deep mastering about GCG principle by key persons to find "commitment' in company organ. It shown by forming GCG team and conducting GCG training in order GCG practice could implement truly. On the other words, the mechanism could not be done properly. It can be seen that there are no guidance books, audit committee, nomination committee and remuneration committee, which are required by Minister Decree Number 117/M-MBU12002. The true mechanism from the implementation GCG practice in PT. INTI (Persero) is the continuity of interpretation of company abilities in maintaining the relationship between boards of commissary, shareholders and company directors/management. And from the result of this research it can be seen that the interpretation is not conducted properly, especially from the guidance and compensation of company management namely to find optimal management performance by evaluating directors and senior management routinely by checking president director's report and by interacting with management or boards of directors directly. However, generally the quality of respondents concerning GCG practice meanly can be included in good classification. There is one respondent get best predicate, eight respondents get good medium predicate and one respondent get medium bad predicate in mastering the mechanism on implementation of GCG practice.

Therefore, the GCG formulated could be achieved if the company has clear structural governance with transparence and accountability in managing the company. Clear regulations and accountability reports will facilitate stakeholders in watching and controlling boards of directors and company management in creating good and high competitiveness company."

"Kebijakan pemerintah melalui Kementerian BUMN RI berupa Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 100 Tahun 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN dan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117 Tahun 2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan BUMN ternyata belum dapat mengurangi jumlah PTPN yang bermasalah dalam hal aspek keuangannya. Pada tahun 2005, atau tiga tahun setelah kebijakan tersebut diterbitkan, masih tampak sejumlah PTPN yang berada pada kondisi merugi. Padahal seharusnya paket kebijakan ini dapat berperan sebagai institusi yang memacu kinerja keuangan BUMN sekaligus mendorong implementasi pengelolaan perusahaan negara yang benar. Akan tetapi masih ada harapan melihat bahwa masih ada PTPN mampu berkembang bahkan bersaing dengan swasta. Oleh karena itu berbagai kendala internal maupun eksternal yang masih menghambat perkembangan sejumlah PTPN perlu dicari penyebab dan solusinya. Pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dan benar (GCG) merupakan kunci utama untuk memaksimalkan nilai BUMN pada umumnya dan PTPN pada khususnya sehingga PTPN pun mampu bersaing dengan perusahaan perkebunan swasta."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis selaku konsumen sehubungan dengan pelaksanaan GCG Terintegrasi demi terwujudnya prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai BUMN di dalam bidang usaha perasuransian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (doktrinal).Hasil penelitian ini menyarankan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku pelaku usaha harus secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Good Corporate Governance (GCG), yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independen (independency), kewajaran (fairness), dalam kegiatan operasionalnya dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu ketentuan dalam bidang perasuransian maupun ketentuan-ketentuan lainnya, khususnya dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sehingga diharapkan apabila PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik maka PT Asuransi Jiwasraya dapat menghasilkan produk dan jasa baik dimana nantinya hal tersebut akan semakin meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumennya.Di samping itu juga, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai entitas utama terhadap anak perusahaannya yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan, yang merupakan konglomerasi keuangan harus dapat mengkontrol dan mengawasi anak perusahaan tersebut agar tata kelola anak perusahaan tersebut menerapkan pedoman GCG Terintegrasi sehingga mencerminkan prinsip Good Corporate Governances dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam usaha bisnis yang dijalankan.

---

This thesis discusses about legal protection of policyholders as a consumer with respect to the implementation of integrated GCG towards realization of the Good Corporate Governance (GCG) principles in PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as the state-owned enterprises in the field of insurance undertakings. This research is the normative-empirical legal research (doctrinal).

The results of this study suggest that PT Asuransi Jiwasraya (Persero) as a business should consistently apply the Good Corporate Governance (GCG) principles, such as transparency, accountability, responsibility, independency, fairness in its operational activities and comply with the provisions of the existing provisions in the field of insurance as well as other provisions, particularly in terms of provisions governing consumer protection so that expected if PT Asuransi Jiwasraya (Persero) managed with the good corporate governance then PT Asuransi Jiwasraya (Persero) can produce good products and services where later it will further improve the confidence and satisfaction of its customers.

In addition, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) also as the main entity against its subsidiaries which are not engaged in the business of financial services, which is a conglomerate should be able to control and oversee the subsidiary in order for the subsidiary governance implemented the guidelines of integrated GCG so that reflect the Good Corporate Governances principles in order to realize the legal protection of the customer in a business venture that is running."

"Good Corporate Governance (GCG) mendapatkan perhatian luas setetah terjadinya berbagai /crisis seperti Krisis Moneter di Indonesia ataupun skandal Enron di Amerika Serikat. Lima eiemen GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertonggungjawafaan, Kemandirian dan Kewajaran baik dalam arti sempit dan tuas. Dalam arti tuas GCG berkaitan dengan para stakeholders perusahaan. Di sisi lain Corporate Social Responsibility merupakan komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan kata lain, GCG dan CSR merupakan wujud nyata hubungan perusahaan dan masyarakat setaku stakeholders"

"Skripsi ini membahas penerapan good corporate governance dengan prinsip-prinsip seperti: fairness, transparency, accountability serta responsiveness. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance memiliki peranan penting dalam memaksimumkan nilai perusahaan dengan membentuk sistem manajemen yang mendukung dan memajukan kreatifitas dan kewirausahaan yang berkualitas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di lingkungan internal Perum Bulog Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan penggunaan waktu, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian cross sectional. Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian murni. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu prinsip-prinsip good corporate governance telah diterapkan di lingkungan Perum Bulog namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

---

This paper discusses the implementation of good corporate governance principles such as fairness, transparency, accountability and responsiveness. Application of the principles of good corporate governance has an important role in maximizing corporate value by establishing a management system that promotes and supports creativity and the entrepreneurial quality. The study aims to determine how the application of the principles of good corporate governance in the internal environment Bulog Jakarta.

The research uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Based on the use of time, this study included the cross-sectional study. Based on its benefits, this study included pure research. Final results from this study form a picture of knowledge about the application of the principles of good corporate governance in terms of transparency, accountability, responsibility and fairness."