Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit merupakan suatu hal yang sangat diminati oleh kreditur khususnya lembaga keuangan bank. Hak Tanggungan merupakan sarana untuk melindungi dana kreditur jika debitur cidera janji dimana terdapat beberapa cara penyelesaian terhadap kredit macet. Dalam pelaksanaan penyelesaian eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan yang dijadikan agunan kredit yang diberikan bank merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena dalam prakteknya banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalam teori.Untuk itu, penulis akan meneliti apakah keberadaan Hak Tanggungan dapat memberikan perlindungan terhadap kredit yang diberikan bank dan bagaimana perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan Hak Tanggungannya dijadikan objek sengketa dalam perkara utang piutang dengan pihak ketiga dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2293/K/Pdt/1993.Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat diketahui bahwa keberadaan lembaga Hak Tanggungan dalam pemberian kredit yang diberikan bank terhadap kasus yang diteliti memberikan perlindungan kepada bank, yaitu adanya kepastian bank memiliki kedudukan yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya dan memilik hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri bila debitur cidera janji melalui cara-cara yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Tanggungan tersebut."

"ABSTRAKHak Tanggungan sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit merupakansuatu hal yang sangat diminati oleh kreditur khususnya lembaga keuangan bank.Hak Tanggungan merupakan sarana untuk melindungi dana kreditur jika debiturcidera janji dimana terdapat beberapa cara penyelesaian terhadap kredit macet.Dalam pelaksanaan penyelesaian eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan yangdijadikan agunan kredit yang diberikan bank merupakan hal yang menarik untukdikaji karena dalam praktiknya banyak terdapat permasalahan-permasalahan yangtidak ada dalam teori. Untuk itu penulis akan meneliti apakah keberadaan HakTanggungan dapat memberikan perlindungan terhadap kredit yang diberikan bankdan bagaimana perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan HakTanggungannya dijadikan objek sengketa dalam perkara utang piutang denganpihak ketiga dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1401 K/Pdt/2003.Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yangbersifat yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen, yaitu berupa bahanhukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitandengan penelitian ini, sehingga dapat diketahui bahwa keberadaan lembaga HakTanggungan dalam pemberian kredit yang diberikan bank terhadap kasus yangditeliti memberikan perlindungan kepada bank, yaitu adanya kepastian bankmemiliki kedudukan yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya dan memilikihak untuk menjual atas kekuasaan sendiri bila debitur cidera janji melalui caracarayang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut; selain SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai dasar dalam pembuata AktaPemberian Hak Tanggungan maka segala kuasa lainnya yang dipakai sebagaidasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan diberlakukan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaBenda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah harus dinyakatan tidak berlaku lagi.

---

ABSTRACTHak Tanggungan is an official guarantee that financial foundation or benefactorsbank need.The main function o f Hak Tanggungan is to protect creditor assetagainst beneficiary legally if any rebuffing or credit stagnation. It will be detailedon Hak Tanggungan. In fact, there are some mishmash solutions during execution.A writer will explore is Hak Tanggungan really protect benefactors fairly? Andwhat kind o f protection if warranties have been promised to third party?Analyzing will be based on resolution o f Mahkamah Agung Republik Indonesiano. 1401 K/Pdt/2003 with library method which is combined by prime, secondaryand any material law in order to have some right description of Hak Tanggungan.By this way the benefactor asset will be fully covered beside of Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan as a basic o f producing Akta Pemberian HakTanggungan hence the others letter or memo which is used before not going intoeffect, it’s declared by Undang-undang No 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan AtasTanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah."

"ABSTRAKSalah satu cara penyelesaian kepailitan adalah melalui perdamaian yang mengkonversikan utang menjadi saham, penyelesaian dengan model tersebut menimbulkan masalah terhadap bank, karena bank tidak dapat menjalankan perdamaian tersebut akibat keterikatan bank dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan yang melarang bank melakukan penyertaan saham dalam perusahaan bukan di bidang keuangan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Memberikan penjelasan yuridis tentang kedudukan Bank sebagai Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, mengetahui Penyelesaian hak Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dalam hal teijadi penyelesaian Kepailitan secara damai dengan mengkonversikan hutang kepada saham, mengetahui secara empiris akibat kepailitan terhadap Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 033/K/N/2006. Untuk megkaji permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) dengan kajian normatif mengambil sikap kritis normatif yang melancarkan kritik terhadap dogmatik hukum (peraturan per Undang-Undangan) dan praktek. Pokok permasalahan dalam penulisan Tesis ini adalah Bagaimana kedudukan Bank sebagai Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Bank sebagai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan terhadap Kepailitan Debitur yang diselesaikan dengan Perdamaian yang mengkonversikan hutang menjadi saham Perusahaan pailit, Bagaimana Putusan Mahkamah Agung mengenai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Nomor: 033/K/N/2006, hasil penelitian ini dapa disimpulkan bahwa perlindungan hukum dan jaminan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ternyata belum cukup untuk menjamin kepentingan Bank sebagai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan.

---

ABSTRACTOne of the methods for the settlement of bankruptcy is through reconciliation which converts loan into shares, such model of settlement causes problems towards the bank, because bank cannot carry out such reconciliation due to the commitment of the bank towards the Regulations o f Bank Indonesia and the Regulations of the Minister of Finance which prohibit bank to engage in share participation in companies other than in the financial sector. The purpose of this essay is to find out how to provide juridical elucidation regarding the position of Bank as HT Holder Separatist Creditor in the bankruptcy process according to Law No. 37 of the Year 2004 regarding Bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligation and Law Number 4 of the Year 1996 regarding HT over Land together with Goods related to Land, to find out how is the Settlement of rights of HT Holder Separatist Creditor in the case there is an amicable Bankruptcy settlement by converting debt into shares, to find out empirically what are the consequences of bankruptcy towards HT Holder Separatist Creditor by analyzing the Decision of Supreme Court on Case Number: 033/K/N/2006. To study such issues will be used normative law research method (juridical normative) with normative study that which taking the normative critical stance that criticizes dogmatic law (statutory regulations) and practices. The subject matters in composing this Thesis are: How is the position of Bank as HT Holder Separatist Creditor in the bankruptcy process according to Law No. 37 of the Year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation and Law No. 4 of the Year 1996 regarding HT over Land together with Goods related to Land, How is the Legal Protection towards Bank as HT Holder Separatist Creditor against the Bankruptcy of Debtor settled by Reconciliation which converts debt into shares in the bankrupt Company, How is the Decision of the Supreme Court regarding HT Holder Separatist Creditor in the Case Number: 033/K/N/2006. From the result of this research can be concluded that legal protection and warranty contained in Law No. 37 of the Year 2007 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation is not yet sufficient to secure the interest o f Bank as HT Holder Separatist Creditor."

"Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk mendapatkan pedoman-pedoman mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam hal terjadi pengalihan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan perjanjian accesoir, dimana keberadaannya ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang dapat berupa perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang. Untuk itu Hak Tanggungan dapat beralih karena hukum apabila piutang (perjanjian pokok) yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih kepada pihak ketiga/kreditur yang baru.Salah satu bentuk Peralihan Hak Tanggungan adalah Cessie, yaitu perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh Kreditor pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain. Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang, sehingga kemudian akan muncul Pemegang Hak Tanggungan peringkat I, II, dan seterusnya. Penentuan mengenai siapa yang mendapat prioritas di antara para pemegang Hak Tanggungan tersebut penting dalam rangka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan untuk pelunasan masing-masing utang yang dijamin dengan satu Hak Tanggungan yang sama. Namun ternyata dalam praktek hal itu tidak menjamin para pemegang Hak Tanggungan yang lainnya mendapat pemenuhan piutangnya, karena pemegang Hak Tanggungan peringkat II dan seterusnya tidak mengetahui jika ada pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh pemegang Hak Tanggungan Peringkat I ditambah Pula kemungkinan adanya itikad tidak baik dari pemegang Hak Tanggungan peringkat I. Untuk itu dalam tesis ini dibahas bagaimana seharusnya hubungan antara para pemegang Hak Tanggungan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, sehingga masalah-masalah yang timbul pada saat pelaksanaan eksekusi Hak Tanggugan dapat diminimalisir."

"Peranan kredit perbankan dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya suatu benda jaminan. Salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah hak atas tanah beserta benda/bangunan yang berdiri di atasnya. Dengan telah terjadi unifikasi di bidang hukum jaminan khususnya dengan tanah maka pengikatan jaminan dapat dilakukan melalui lembaga hak tanggungan. Hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 51 UUPA maka terbentuk Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Pengikatan jaminan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 adalah yang paling memiliki kepastian hukum. Akan tetapi pelaksanaan eksekusi hak tanggungan masih banyak mengalami kesulitan. Penetapan sita jaminan oleh pengadilan juga sangat merugikan pemegang hak tanggungan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah tanggung jawab pihak kedua selaku pemberi hak tanggungan mengenai pelunasan utang. Kemudian perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan dan alasan putusan pengadilan juga akan dibahas.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap segi-segi yuridis dengan menggunakan data kepustakaan sebagai penelitian data sekunder. Tanggung jawab pemberi hak tanggungan terhadap PT. Bank P dan PT. Bank PS sebagai pemegang hak tanggungan tetap ada pada pemberi hak tanggungan dan tidak beralih kepada PT. SA. Sebagai kreditor pemegang hak tanggungan, PT. Bank P dan PT. Bank PS lebih didahulukan dalam pelunasan utang-utangnya daripada kreditor-kreditor yang lain.Eksekusi atas jaminan pelunasan utang yang diikat dengan hak tanggungan pun lebih mudah dilaksanakan karena disediakan beberapa cara dalam hal eksekusi hak tanggungan. Akta nomor 2 tanggal 17 Nopember 1999 disahkan oleh hakim karena dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, sehingga mengakibatkan perjanjian yang dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian berlaku dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pertimbangan hakim yang lebih mengutamakan kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam Hak Tanggungan."

"Ketentuan perpajakan menempatkan negara sebagai pemegang hak mendahulu atas tagihan pajak.Hak mendahulu ini memberi kesempatan kepada Negara untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.Pengaturan tentang hak mendahulu berkaitan dengan utang pajak dalam kenyataannya tidak diterapkan secara benar. Direktorat Jenderal Pajak justru mengalami kerugian akibat adanya permohonan pailit. Salah satu kemungkinan rekayasa adalah dengan teknik homologatie sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan. Berdasarkan teknik tersebut kemudian wajib pajak mengajukan masalahnya ke Pengadilan Niaga.Kedudukan Direktorat Jenderal Pajak sangat kuat sebagai pemegang utang pajak termasuk dalam hal kepailitan. Keputusan pengadilan niaga yang mengabaikan kedudukan pemerintah atau negara terhadap utang pajak tidak menghalangi pemerintah atau negara untuk tetap melakukan pemungutan. Apalagi mengingat bahwa jika putusan pengadilan dijatuhkan oleh pengadilan umum bukanlah penyelesaian masalah perpajakan yang semestinya karena berdasarkan peraturan perundang - undangan telah diatur kompetensi absolut dari Peradilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak."

"Perkembangan ekonomi yang sangat pesat membuat kepastian hukum untuk lembaga-lembaga keuangan sangatlah diperlukan untuk menjamin kembalinya hak yang dimilikinya. Hal tersebut mengaikbatkan diperlukannya jaminan untuk memperkuat kepastian hukum yang dimiliki oleh pemegang jaminan untuk didahulukan apabila si pemberi jaminan cidera janji atau wanprestsasi. Namun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan pemegang jaminan tersebut kehilangan jaminannya tersebut. Salah satu diantaranya hapusnya Hak Tanggungan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan diakibatkan itikad buruk dari pemberi hak tanggungan. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum lebih lanjut agar terjaminnya perlindungan dan kedudukan kreditur dalam pemberian jaminan. Dalam Tesis ini mengangkat mengenai putusan Makhamah agung Republik Indonesia Nomor 396/K/Pdt/2009 mengenai pembebasan Tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan yang membuat kerugian bagi pihak pemegang hak tanggungan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelittian kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Penulisan tesis ini membahas mengenai perlindungan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan atas pembebasan tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan untuk bisa mendapatkan haknya sebagai pemegang hak tanggungan.

---

The rapid economic growth requires the legal certainty for financial institutions to guarantee the return of the owned rights. Therefore, warranty is necessary to strengthen the legal certainty of the guarantee holder if the guarantor violates the contract. However, in the reality, many holders lose their guarantee due to the breaches. One of them is the voidance of Mortgage Right of its holder by reason of the ill will of the mortgage giver. Thus, further legal certainty is requisite to guarantee the creditor protection and position in the guarantor.

This thesis discusses the verdict of Indonesian Supreme Court No. 396/K/Pdt/2009 on land acquisition as loan guarantee which causes loss for the mortgage right holder party. This thesis uses library research, for the data to be used is secondary data. This thesis discusses creditor protection as mortgage right holder of land acquisition as loan guarantee from mortgage burden in the credit agreement and legal actions of the mortgage right holder to obtain the right as the mortgage right holder."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi pemegang Hak Tanggungan apabila objek yang dibebani Hak Tanggungan dilakukan penyitaan terkait tindak pidana. Untuk menjelaskannya penulis menjabarkan bagaimana objek HT dapat dilakukan sita oleh negara sehingga mengalihkan status hukum dari benda jaminan menjadi benda sitaan negara dan berada dibawah kewenangan negara. Lalu penulis mengaitkan proses peralihan status tersebut dengan hak istimewa (privilege) yang dimiliki negara, yang timbul karena objek jaminan yang disita negara termasuk dalam lingkup piutang negara yang dapat mengesampingkan preferensi pemegang HT. Oleh karena itu penulis juga menjabarkan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang HT yang harus mengalah terhadap privilege negara. Hasil dari skripsi ini bahwa atas penyitaan objek HT kedudukan hak privilege negara diutamakan dari preferensi pemegang HT. Namun penyitaan objek HT masih menimbulkan perdebatan oleh Para Ahli terutama mengenai kedudukan yang harus didahulukan antara pemegang HT dan Negara atas objek jaminan yang terkait hasil tindak pidana korupsi. Seiring dengan berkembangnya modus kejahatan berdalih jaminan Hak Tanggungan, maka saran dari penulis perlu pengaturan yang tegas dalam UUHT atas penyitaan objek yang dibebani Hak Tanggungan dan batasan ruang lingkup yang jelas atas definisi Piutang Negara yang dinyatakan dalam penjelasan umum angka 4 UUHT.

---

This thesis discusses how the privileged position of state against the preference position of mortgage right holder when collateral objects are confiscated by state - related to the crime. The author describes by explaining how the collateral object could be confiscated by the state which had divert the legal status of collateral objects into confiscated objects under the authority of the state. Then author describes how the transition process of object with special rights (privilege) held by state, which is confiscated, emphasize on the scope of national accounts so have to override the preference of mortgage holders. Therefore, the authors also describe how the legal protection is given to creditors as mortgage right holders, which has correlation with collateral objects confiscated by the state in corruption cases and the legal action could be done by the creditors. The result of this thesis is that preference position of mortgage right holder is under the privileged position of state when collateral objects are confiscated by state. Meanwhile, the Confiscation of mortgage is still debating within the expert, due to the conflict of interest between the state and the creditors (the state is considered more important than the creditors). Along with the development mode of mortgage fraud over the past few years, the suggestion that the author can give is the need for clear regulation in the Mortgage Law about confiscation of collateral objects and also clear limits the scope of National Accounts definitions set out in item 4 general description of UUHT."

"Kuasa untuk memasang hipotik harus dibuat dengan akta otentik. Dalam pelaksanaannya akta otentik itu adalah akta notaris. Tidak demikian halnya dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tesis ini membahas mengenai apa saja kekuatan mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam perjanjian utang piutang serta tanggung jawab Notaris bila akta yang dibuatnya merugikan kreditur. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normative yang bersifat yuridis analitis.Pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan. Hanya apabila benar-benar diperlukan yaitu dalam hal pemberian Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, diperkenankan penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

---

Authority to install mortgages must be made with authentic deed. In practice it authentic deed is deed of notary public. Not so with Mortgage Power Of Attorney to fill that must be made by notarial deed or deed Deed Land Officer Makers. This thesis describes the binding Power Of Attorney in debt agreements impose mortgage and responsibilities when the notarial deed detrimental to creditors made. This research is research that forms the character of judical normative analitycal.

In principle, the imposition of mortgages must be done alone by the giver mortgages. Only if absolutely necessary that in the case of mortgages unable to attend before an official maker official maker of Land Act, prohibits the use of power imposes mortgages. Mortgage Power Of Attorney must be charged directly by the mortgage and must meet certain requirements. Non-conformity with these requirements produce Power Of Attorney for Mortgage-related charge can not be used as the basis for the manufacture of the Deed of Encumbrance."

"Tulisan ini menganalisis dan mengidentifikasi kedudukan Bank dalam kapasitasnya sebagai pemegang Hak Tanggungan yang telah disita oleh Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dan konsekuensi hukum apabila sita pidana dikecualikan dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yang sumbernya berasal dari hukum positif. Dalam pemberian kredit, Bank mengharuskan adanya jaminan contohnya Hak Tanggungan. Bank sebagai pemegang jaminan mempunyai kedudukan sebagai kreditur separatis, yang mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan dan tidak boleh ada pihak yang menghalang-halanginya. Praktiknya, apabila terdapat Putusan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan adanya penyitaan atas seluruh aset milik terdakwa, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum terhadap Bank sebagai pemegang jaminan yang beritikad baik. Adanya sita pidana di atas sita jaminan, kedudukan yang didahulukan adalah sita pidana karena hukum pidana merupakan ranah hukum publik sehingga kedudukannya harus diprioritaskan demi tercapainya unsur penegakkan hukum yang adil. Konsekuensi hukum yang terjadi apabila sita pidana dikecualikan adalah pertama, aset tersebut dapat dikembalikan kepada Bank sehingga Bank dapat mengeksekusi jaminan dengan cara melakukan upaya keberatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Bank, kedua apabila upaya keberatan ditolak maka penyitaan atas aset yang sudah ditetapkan oleh pengadilan dapat dijalankan, dengan kata lain penyitaan secara pidana dapat dilakukan demi pemulihan kerugian Negara.

---

This paper analyzes the position of the Bank in its capacity as the holder of Mortgage Rights that have been confiscated by the State as a result of corruption and the legal consequences if criminal confiscation is excluded in a Corruption Decision. This paper is prepared using the doctrinal research method, whose sources are derived from positive law. In granting credit, the Bank requires collateral, for example Mortgage Rights. The bank as a security holder has a position as a separatist creditor, which has the right to execute the security and no party may obstruct it. Practice, if there is a Corruption Verdict that states the confiscation of all assets belonging to the defendant, it causes legal uncertainty for the Bank as a good faith security holder. The existence of criminal confiscation above security confiscation, the position that takes precedence is criminal confiscation because criminal law is the realm of public law so that its position must be prioritized in order to achieve elements of fair law enforcement. The legal consequences that occur when criminal confiscation is excluded are first, the asset can be returned to the Bank so that the Bank can execute the guarantee by making an objection as stated in Supreme Court Regulation Number 2 of 2022 concerning Procedures for Settling Objections from Third Parties in Good Faith to Decisions on the Forfeiture of Goods Not Belonging to the Defendant in Corruption Cases which are expected to create legal certainty and legal protection for the Bank, second, if the objection is rejected then the confiscation of assets that have been determined by the court can be carried out, in other words, criminal confiscation shall be carried out for the recovery of State losses."