Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., melalui Jalin trade E-Auction, merupakan salah satu lembaga yang sudah mengembangkan sistem lelang melalui internet. Namun, pelaksanaan lelang melalui internet belum cukup diatur oleh pemerintah. Walaupun pengertian lelang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KMK.01/2002, sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur lelang melalui internet. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah permasalahan hukum apa yang timbul dalam pelaksanaan jual beli secara lelang melalui internet dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengikuti lelang melalui internet. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Selain itu, data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. Penulis juga milakukan wawancara dengan nara sumber sebagai pelengkap data yang ada. Metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian bersifat evaluatif-analisitis. Berdasarkan uraian tersebut di atas sebenarnya jual beli melalui Jalin trade e-auction bukanlah merupakan golongan pengertian lelang sebagaimana yang di atur dalam Vendu Reglement tersebut. Pelaksanaan lelang secara online tidak dihadiri oleh pejabat lelang maka dapat dikatakan bahwa lelang tersebut tidak sah. Ketidakadaan risalah lelang memang tidak ada konsekuensi terhadap transaksi jual beli, akan tetapi menurut ketentuan lelang perjanjian jual beli secara lelang tersebut tidak sah dan pembuktiannya cukup lemah apabila terdapat gugatan dari pihak ketiga. Lelang jenis ini menurut hemat penulis harus dikategorikan sebagai lelang khusus yang diatur dengan aturan khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dari lelang pada umumnya."

"Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, internet yang pada awalnya digunakan untuk pertukaran data dan informasi untuk kalangan tertentu saja, telah menjadi alat untuk melakukan perdagangan yang dipakai di hampir seluruh dunia. Salah satu macam perdagangan yang menggunakan media internet adalah jual beli yang kemudian berkembang dengan menggunakan mekanisme lelang, sehingga jual beli tersebut dilakukan dengan cara penawaran harga yang cenderung meningkat dengan didahului usaha mengumpulkan calon pembeli. Jual beli secara lelang melalui media internet, ternyata memiliki perbedaan dengan lelang yang lazimnya dilakukan. Hal tersebut terjadi karena penggunaan media yang sama sekali berbeda dengan biasanya. Permasalahan hukum yang ditimbulkan adalah ketika jual beli secara lelang melalui media internet terjadi, apakah hal tersebut telah sah secara hukum sesuai dengan pasal 1320. KUHPerdata, mengingat para pelaku lelang tidak berhadapan secara langsung satu sama lain dalam melakukan transaksi tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menggetahui sampai sejauh mana penerapan pasal-pasal yang terdapat pada KUHPerdata berkaitan dengan sistem jual beli secara lelang melalui media internet sehingga dapat dibuktikan keabsahan dari jual beli tersebut."

"Reverse e-auction adalah metode pengadaan yang saat ini popular digunakan, karena menghasilkan penghematan biaya, efisiensi proses, dan transparansi. Dalam reverse e-auction, pembeli selaku penyelenggara lelang mengadakan event untuk mengkompetisikan penjual selaku penawar, dalam sebuah lelang berbasis internet yang hanya memiliki harga sebagai atribut yang dapat dinegosiasikan. Walaupun memberikan banyak keuntungan, reverse e-auction dapat menimbulkan kerugian apabila digunakan dalam kondisi yang tidak tepat, karena keterbatasan kemampuannya untuk mempertimbangkan lebih dari satu atribut.Studi kasus di TELKOM mengungkapkan kekurangan reverse e-auction dalam pengadaan beberapa produk. Untuk itulah, dibutuhkan multiattribute auction sebagai pengembangan dari reverse e-auction, yang memungkinkan penggunaan multi atribut untuk dinegosiasikan. Untuk memberikan usulan bagi TELKOM, diambillah beberapa langkah. Pertama, sistem reverse e-auction TELKOM yang ada harus dipelajari. Kedua, untuk mengetahui atribut yang tepat beserta dengan bobotnya, maka digunakanlah Analytic Network process (ANP). ANP juga bermanfaat untuk menunjukkan hubungan ketergantungan antar elemen.Berdasarkan hasil ANP, harga merupakan atribut independen, sehingga tidak memiliki bobot. Atribut lainnya yang memiliki bobot terbesar hingga terkecil adalah delivery, kualitas produk, dan kualitas manajemen. Kemudian langkah terakhir adalah membuat usulan bagi TELKOM untuk menggunakan multiattribute auction sebagai metode pengadaan, berdasarkan hasil ANP dan studi literatur. Multiattribute auction yang disarankan adalah yang menggunakan aturan lelang Inggris dengan tiga atribut: harga, delivery, dan kualitas produk. Karena memiliki bobot yang tidak signifikan, maka kualitas manajemen tidak diusulkan untuk dijadikan sebagai atribut, tetapi hanya sebagai pertimbangan awal bagi pembeli. Usulan juga meliputi pengungkapan informasi dan tampilan bagi pengguna.

---

Reverse e-auction is a popular pr_Curement method that recently used, because it produces cost saving, process efficiency, and transparency. In reverse e-auction, buyer as the auctioneer conduct an event to compete sellers as the bidders in a web based auction with price as the only negotiable attribute. Although providing many advantages, reverse e-auction can create loss if not used in proper condition, because of its limited power for considering more than one attribute.Case study in TELKOM reveals disadvantages of reverse e-auction for some products procured. Therefore, multiattribute auction as the extension of reverse e-auction, which enables multiattribute negotiable dimension, is needed. To provide recommendation for TELKOM, some steps are taken. First, existing system of TELKOM's reverse e-auction should be considered. Second, to know the proper attributes and their weights, Analytic Network process (ANP) is used. ANP is also useful to show interdependencies between elements.According to the ANP result, price is an independence attribute, so that it does not have any weights. Other attributes that have the biggest until the smallest weights are delivery, product quality, and management quality. Then the last step is to make recommendation for TELKOM for using multiattribute auction as procurement method, based on ANP result and literature research. Multiattribute auction proposed is English auction ruled with three attributes: price, delivery, and product quality. For having an insignificant weight, management quality is not proposed to be an attribute, but only as early consideration for buyer. Recommendation also consist of information revelation and user interface."

"Virtual Private Network (VPN) adalah jaringan lokal yang menggunakan media internet untuk dapat berkomunikasi antar jaringan lokal, sehingga memungkinkan jaringan lokal melalui internet berhubungan dengan jaringan lokal lainnya dengan beberapa pengamanan di beberapa sisi seperti adanya proses authentifikasi dan lainnya. Intinya dapat memenuhi kebutuhan internal terhadap layanan komunikasi data yang reliabel, efektif, dan senantiasa terhubung. Teknologi VPN merupakan teknologi baru yang diterapkan di lingkungan kampus LAN Depkeu RI, yang peluncurannya pada awal maret 2006. Sekarang ini Depkeu Rl menggunakan 3 (tiga) jenis koneksi VPN antara lain :VPN lnternet, VPN IP, VPN Dial Up. Pada penerapannya VPN ini sudah digunakan oleh DJPLN (Direktorat Jenderal Lelang Negara), untuk mendukung salah satu aplikasinya yaitu SIMPLE, yang cara kerjanya mengarah kepada apa yang dinamakan dengan e-Auction, dengan VPN melalui 3 koneksinya di atas diharapkan proses administrasi pelelangan barang yang dilakukan DJPLN berjalan dengan terpusat dan bebas unsur kecurangan. Tersebarnya kantor cabang di daerah merupakan kendala tersendiri untuk dapat menggunakan fasilitas SIMPLE ini, sehingga pada penulisan tesis ini, penulis membuat sebuah rancang bangun untuk kinerja trafik yang melalui ketiga koneksi VPN diatas, dan bertujuan mendapatkan sebuah pilihan Qas (Quality Of Service) jenis koneksi VPN dalam ruang Iingkup kampus LAN depkeu RI dibawah PUSINTEK (Pusat Sistem Informasi Teknologi Keuangan RI). Melalui penulisan ini diharapkn adanya sebuah referensi pilihan koneksi VPN di lingkungan Depkeu RI yang nantinya direkomendasikan ke semua Direktorat Jenderal lainnya, seperti PAJAK, BEA CUKAI, ANGGARAN dan lainnya."

"Teknologi dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di era saat ini atau jaman modern saat ini. Salah satu wujud dari kemajuan teknologi yang digunakan umat manusia saat ini adalah komputer dan internet. Komputer dan internet dimamfaatkan untuk mempermudah segala urusan manusia baik dari penyimpanan data ataupun memproses kegiatan manusia.Teknologi ini digunakan untuk mempercepat laju kegiatan bisnis. Selain teknologi untuk mempercepat laju bisnis para pelaku usaha juga memerlukan bantuan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan yaitu perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya, pembiayaan yang bermasalah atau macet tidak dapat dihindari mengingat banyaknya unsur yang mempengaruhinya. Upaya terakhir yang dapat perbankan syariah lakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah eksekusi lelang yang dilakukan di KPKNL. Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga berpengaruh pada pelaksanaan lelang di Indonesia yang mana saat ini dilakukan dengan E-Auction (lelang melalui internet). Perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah harus menjamin kesesuaian pelaksanaan lelang E-Auction pada KPKNL sesuai dengan hukum Islam. Sehingga perlu dilakukan penelitian dalam bentuk terses dengan rumusan masalah Pertama, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam mengenai pelaksanaan lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction? dan Kedua, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam terhadap prosedur dan mekanisme lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction pada KPKNL?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yang menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan maslahah mursalah penulis menyimpulkan bahwa proses lelang eksekusi yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui lelang E-Auction pada KPKNL menurut Islam adalah halal karena tidak ada syara’ yang melarangnya dan selama prosedur dan mekanisme yang dilakukan dalam prakteknya sesuai dengan syarat jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun pada prakteknya terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal yang menyimpang adalah pencantuman informasi dari barang yang dijual tidak jelas dan detail baik itu foto barang ataupun legalitas dari barang yang hendak dijual.

---

Technology and humans are two things that cannot be separated in the current era or in today's modern era. One form of technological progress that is used by mankind today is computers and the internet. Computers and the internet are used to facilitate all human affairs, both from storing data or processing human activities. This technology is used to accelerate the pace of business activities. In addition to technology to accelerate the pace of business, business actors also need financing assistance provided by financial service institutions, namely Islamic banking. Even though Islamic banking has implemented the precautionary principle in carrying out its operations, problematic or non-performing financing cannot be avoided given the many elements that influence it. The last effort that Islamic banking can take in resolving non-performing financing is the execution of an auction conducted at the KPKNL. The rapid development of technology has also affected the implementation of auctions in Indonesia, which are currently being conducted using E-Auction (auctions via the internet). Islamic banking as a sharia financial service institution must ensure the suitability of the implementation of the E-Auction auction at the KPKNL in accordance with Islamic law. So it is necessary to conduct research in the form of a separate problem formulation. First, how is the juridical review of Islamic law regarding the implementation of the auction execution of sharia banking guarantees through E-Auction? and Second, how is the juridical review of Islamic law on the procedures and mechanisms for the execution of sharia banking guarantees through E-Auction at the KPKNL? The research method used is a normative juridical research method, which uses secondary data and is analyzed qualitatively. By using the maqashid sharia approach and maslahah mursalah the authors conclude that the execution auction process carried out by Islamic banking through the E-Auction auction at KPKNL according to Islam is halal because there is no syara' prohibiting it and as long as the procedures and mechanisms carried out in practice are in accordance with the terms of sale. purchase that does not conflict with Islamic law. However, in practice there are deviations that are not in accordance with Islamic law. The thing that deviates is the inclusion of information on the goods being sold is not clear and detailed, whether it's photos of the goods or the legality of the goods to be sold."

"Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan wawancara dengan legal staff Divisi Honda. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan gambaran singkat tentang cessie sebagai jaminan dalam praktek jual beli secara kredit di Divisi Honda, Banyaknya produksi barang-barang sejenis menimbulkan persaingan dalam hal pemasaran barang-barang tersebut. Pihak penjual harus menyesuaikan cara pemasaran dengan kemampuan ekonomi pembeli. Dari sini muncul bermacam-macam cara jual beli (secara kredit) yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat konsumennya. Setiap pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) hanya mengenal lembaga jaminan gadai untuk benda—benda bergerak, Pada kenyataan prakteknya lembaga jaminan yang diatur KUH Perdata itu dirasakan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga kemudian muncul lembaga jaminan-lembaga jaminan lain yang dianggap lebih baik dan diterapkan dalam pelaksanaan pemberian kredit di dalam masyarakat. Jaminan yang bagaimana yang dianggap dapat secara maksimal memenuhi fungsinya untuk mengamankan pemberian kredit bersifat kasuistis, sehingga dalam jual beli secara kredit di Divisi Honda macam-macam jaminan yang diminta oleh pihak penjual disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian juga bila cassia sebagai jaminan diterapkah dalam praktek jual beli secara kredit di sini, dikarenakan cara ini dianggap sesuai dengan kebutuhan prakteknya. Tetapi untuk dapat memastikan bahwa cessie sebagai jaminan ini ideal, masih diperlukan pembuktian melalui kenyataan yang terjadi pada prakteknya."