Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi yang menghadirkan keterbukaan dengan pesatnya perkembangan teknologi transportasi, informasi dan telekomunikasi menjadikan batas antar negara menjadi kabur. Rasa kebangsaan merupakan nilai yang harus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, universal dan langgeng. Paradigma baru pembangunan nasional yang berwawasan kedepan dengan berazaskan Pancasila, demokratisasi dan wawasan kebangsaan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Propenas. Dalam kaitan tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi pembangunan dalam menunjang ketahanan wilayah. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan judul "Strategi Pembangunan Aceh Pasca Operasi Militer Dalam Perspektif Ketahanan Nasional".Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kondisi obyektif strategi pembangunan, dan mengidentifikasi berbagai faktor lingkungan eksternal maupun internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mencari berbagai alternatif strategi yang sesuai dan mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.Penelitian dilakukan dengan obyek penelitian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan menggunakan analisis SWOT sebagai. metode penelitian. Pada lingkungan internal dilakukan analisis dengan bantuan pemerintahan Provinsi NAD, masyarakat, dan analisis potensi wilayah yang dimiliki, sedangkan pada lingkungan eksternal dengan menganalisa data yang diperoleh dan berbagai institusi dan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan wilayah.Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, dengan menggunakan metode penelitian analisis SWOT, maka strategi pembagunanan Aceh yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan adalah strategi pembangunan melalui diversifikasi. Meskipun strategi terpilih adalah strategi pembangunan melalui diversifikasi, namun dalam aplikasinya tidak boleh mengesampingkan strategi pembangunan melalui integrasi horizontal, sebab strategi tersebut yang merupakan bagian dari strategi alternatif berdasarkan analisis SWOT dan keduanya dapat saling memperkuat. Strategi pembangunan melalui integrasi horizontal secara umum ditujukan untuk mempertahankan hasil dan manfaat yang ada.

---

The globalization which has brought about openness along with the development of transportation, information and telecommunication technology has removed the borders between countries. Nationalism constitutes a value which has to be instilled in the life of the community, the nation and the country, where human rights constitute basic rights which are naturally embedded in human being, universal and eternal in nature. The new paradigm of the national development which is future-oriented and based on the state ideology, democracy, and the nationalism concept in the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia become a consensus which is formulated into Propenas. In this connection the writer is interested in conducting a research on the development strategy in supporting the regional resilience. In this case the research is carried out and it is entitled "Post-Military Operation Development Strategy of Aceh in the Framework of National Resilience."

The objective of this research is to find out about the objective condition of the development strategy, and to identify various factors -- both external and internal environments - which constitute strengths and weaknesses, as well as to seek for various alternative strategies which are relevant and feasible to be implemented by the local government and the community in overcoming the problems they encounter.

The research is implemented using the Province of Nanggroe Aceh Darussalam as the research object, by means of SWOT analysis as the research methodology. With regard to the internal environment, an analysis is conducted with the assistance of the Administration of the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, the community, and the analysis on the regional potential; whereas with regard to the external environment the writer analyzes the data obtained from various institutions and the Government policy in regional development.

Based on the findings of the research which is conducted by means of --SWOT Analysis research methodology, it is discovered that the most feasible strategy for Aceh development is the development strategy through diversification. Despite the fact that the selected strategy is the development strategy through diversification. in practice we cannot disregard the development strategy through horizontal integration since it constitutes part of the alternative strategy based on the SWOT Analysis and both of them reinforce each other. The development strategy through horizontal integration in general is aimed at maintaining the existing result and benefit."

"Alat utama system senjata merupakan bagian integral sistem pertahanan karena menentukan seberapa besar kekuatan militer yang dimiliki suatu Negara. Pesawat udara merupakan satu diantara alutsista yang ikut menentukan tingkat kesiapan tempur TNI dalam mewujudkan Ketahanan Nasional melalui operasi-operasi maupun latihan-latihan. Namun hal tersebut nampaknya masih terkendala karena beberapa alasan, satu diantaranya yaitu berkurangnya kesiapan alutsista dari tahun ke tahun akibat kecelakaan. Dampak peningkatan angka kecelakaan pesawat terbang militer terutama pada kurun waktu 10 tahun terakhir berbanding lurus dengan penurunan Kesiapan Tempur yang dimiliki TNI, terutama TNI AU. Oleh karena itu pencegahan kecelakaan pesawat sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kesiapan tempur atau paling tidak mempertahankan kesiapan tempur TNI AU. Penelitian ini dilakukan terhadap kecelakaan pesawat terbang militer dan selanjutnya dikhususkan terhadap helikopter yang dioperasionalkan dan diawaki oleh personel Lanud Atang Sendjaja selama kurun waktu tahun 2000-2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif - Analitik dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan data menggunakan metode statistik, DEMATEL dan ANP. Dari perhitungan nilai-nilai tersebut melalui software super decision diperoleh bobot prioritas atribut yang paling besar adalah training bagi awak pesawat. Oleh karena itu strategi yang perlu dilakukan adalah pemenuhan fasilitas yang belum dimiliki, peningkatan jam terbang latihan serta menetapkan jam terbang minimal yang dipersyaratkan dalam setiap pencapaian kualifikasi tertentu bagi awak pesawat, menambah jam terbang melalui training simulator dan mengoptimalisasi diklat bagi teknisi pesawat.

---

Main equipment of weapon system is part of integral defence system because determining how big strength of military owned by a country. Military aircraft is one of main equipment of weapon system which determine storey readiness of combating Indonesian Armed Forces in realizing National Resilliance through operations and also practices. But the thing likely still be burdened by some reasons, one between it is the lessen of readiness of alutsista from year to year as result of accident. Improvement impact of accident number of military aircraft especially at last range of time 10 years compared to straight with degradation of Combat Readiness owned by Indonesian Armed Forces, especially Indonesian Air Force. Therefore accident prevention of military aircraft of vital importance is done for the agenda of increasing readiness of combating or at least maintaining readiness of combating Indonesian Air Force.

This research done to accident of military aircraft and hereinafter is majored to helicopter operational and manned by personel Lanud Atang Sendjaja during range of time the year 2000-2010. Method applied in this research is method Deskriptif - Analytic with quantitative and qualitative approach. Data processing applies statistical methods, DEMATEL and ANP. From calculation the values through super software of decision is obtained the biggest attribute priority wight is training for air crew. Therefore strategy that need to be done is accomplishment of facility which has not been owned, improvement of hour flies practice and specifies hour to fly minimizing qualifyed in every attainment of certain qualification for air crew, adds hour to fly through training simulator and optimize practice for aircraft technician."

"Daya tahan bangsa bermakna konsep dan kekuatan memelihara ketahanan nasional mencakup eksistensi di tengah peradaban dan perubahan lingkungan strategis, menuju kondisi dinamis ketahanan nasional untuk memelihara keteraturan, stabilitas, dan potensi terjadinya perubahan (the stability idea of changes). Tantangan dan problematika ketahanan nasional merupakan varian dinamik yang memerlukan pemikiran komprehensif terhadap sistem, kebijakan dan strategi perilaku kebangsaan (behaviour science) yang didukung patriotisme dan energi keamanan kesehatan bangsa terhadap peran TNI untuk mengisi zona dan akumulasi pembangunan kesehatan yang menggambarkan performance keswadayaan dan ketahanan nasional. Daya juang kesehatan bangsa dalam perspektif kekuatan struktural dan partisipatif bertitik tolak kepada kemampuan menggerakkan leadership, metabolic health community dan agent of change yang memenuhi nilai keandalan High Reliability Organization (HRO). Keandalan yang terbentuk akan memicu spirit inovasi dan out the box merangkai suatu jejaring (networking) untuk perubahan, sehingga termanifestasikan sebagai performance keandalan profesional yang menjunjung tinggi potensi kesehatan bangsa dan ketahanan nasional. Sinergitas Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Kesehatan Pertahanan (Siskeshan) merupakan jaring yang saling bertaut untuk mendukung upaya pemberdayaan nilai strategis kesehatan nasional. Strategi ini menguatkan jejaring ketahanan nasional (one health) terhadap kompleksitas ancaman global kesehatan yang mengancam ketahanan nasional. Tantangan global dengan adanya Public Health Emergency berupa wabah yang sedemikian cepat dengan problematika yang sulit diprediksi, memicu setiap negara memperkuat daya juang bangsa untuk mensinergikan pembangunan kesehatan berasaskan sistem ketahanan nasional."

"Sejak berakhirnya rezim Orde Baru (pimpinan Soeharto) spektrum politik Indonesia diwarnai oleh pergulatan elit politik yang terpilah dalam banyak kelompok. Hal ini terutama terefleksi dari bermunculannya puluhan partai politik yang masing-masing terpilah akibat perbedaan visi dan mini atau bahkan spektrum ideologi. Kelompok Islam dan atau yang memakai simbol-simbol Islam merupakan salah satu dari sekian kelompok yang ikut andil dalam "pertarungan" politik tadi.Bahkan, kubu Islam sendiri terfragmentasi pula dalam beberapa kelompok (varian) yang kadangkala bersaing bahkan bertentangan. Munculnya belasan partai Islam adalah bukti konkrit dari fragmentasi kubu Islam tadi. Bahkan, selain partai-partai politik Islam, ternyata masih muncul pula kekuatan-kekuatan politik Islam non-partai seperti terefleksi dari munculnya berbagai milisi (seperti Front Pembela Islam, Front Hizbullah, Laskar Jihad dan lain-lain) yang banyak diantaranya tak punya afiliasi -apalagi koordinasi- dengan partai politik Islam tadi.Yang pasti, setiap varian kekuatan politik Islam tadi ternyata masing-masing mengklaim sebagai representasi dari aspirasi ummat. Masing-masing memakai bermacam simbol dan berbagai idiom Islam guna menarik simpati massa, bahkan cukup sering menggerakkan massa untuk tujuan politik mereka.Sebenarnya, fragmentasi politik Islam di Indonesia bukanlah fenomena baru. Pada Era Orde Lama misalnya, kekuatan politik Islam juga mengalami fragmentasi dalam beberapa partai semisal Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiah Indonesia (Perti). Era Orde Baru kendati kekuatan politik Islam difusikan dalam satu kekuatan bernama Partai Persatuan Pembangunan, namun fragmentasi antar unsur tetap terjadi, yang bermuara pada peristiwa penggembosan PPP oleh NU tahun 1984. Ketika Orde Baru berakhir, fragmentasi politik Islam kembali terjadi, bahkan dalam wujud yang lebih fulgar, dimana keterbelahan politik Islam mengkristal dalam wujud belasan partai Islam.Jika dicermati, fragmentasi politik kaum santri di Indonesia ini tak terlalu mengherankan mengingat akar-akarnya telah lama tertanam dalam wujud khilafiah-fiqhiah (perbedaan pemahaman nilai), yang pada akhirnya berpengaruh pada interpretasi pemaknaan kebijakan politik. Selain itu adanya kepentingan politik dari setiap kelompok kaum santri juga ikut menjadi benih bagi tumbuhnya fragmentasi. Berbagai perbedaan penyebab fragmentasi politik santri pasca Orde Baru ternyata bertambah variasinnya dibanding era sebelumnya. Memang, antara subkultur modern dan tradisional (yang menjadi trade-mark utama era Orde Lama) sebenarnya telah melakukan dialog panjang dan proses pendekatan, sehingga jurang pembeda antara dua kultur tadi relatif menyempit.Namun, realitas perbedaan antara dua sub kultur terutama dalam konteks akar rumput (grass root) bahkan dalam pola hubungan elit dan basis massa tampaknya masih eksis (ada) dan tak mungkin untuk diabaikan. Fakta inilah yang menyebabkan keterbelahan politik Wasik yang berpijak pada dua sub kultur tadi tetap ada, kendati tak setajam era sebelumnya. Bahkan, pasca Orde Baru berkembang pula fenomena lain dalam politik kaum santri (terutama telah dimulai era Orde Baru) yakni perbedaan antara penganut pemikiran Islam kultural (kaum substansialis) dan Islam politik (kaum formalis). Fenomena baru ini telah pula meramaikan keterbelahan politik di lingkungan santri.Fragmentasi politik Islam dengan segala penyebabnya tadi tentu saja potensial menumbuhkan konflik intra ummat, bahkan dapat melebar menjadi konflik antar ummat. Namun, perlu dipaharni bahwa politik dalam perspektif Islam hakekatnya merupakan pentakwilan sosial atas ajaran Islam. Sebagai pentakwilan pluralitas akhirnya merupakan sebuah kewajaran, sebagai sebuah kekayaan pemikiran yang seharusnya berguna untuk mencapai kemajuan. Hal yang justru tak wajar adalah bila fragmentasi disikapi dengan cara ekstrim, anti pluralitas, yakni : pertama, bahwa di tengah perbedaan (pluralitas) seolah tak ada sesuatupun yang dapat menyatukan (menjembatani) untuk mencipta kebersamaan. Pemikiran ini dapat menimbulkan sikap ekstrim bahwa kelompok berbeda mesti diperangi, dinihilkan, dihancurkan, karena pihak pesaing akan mengganggu sebuah kemapanan (status quo). Kedua, bahwa pluralitas dipandang sebagai ancaman bagi keharmonisan dan oleh karena itu secara antusias berusaha menciptakan sebuah uniformity dengan mengabaikan realitas perbedaan.Dua pemikiran dan sikap ekstrim tadi akhirnya akan berpengaruh negatif pada stabilitas, integrasi dan atau ketahanan nasional, karena pola pikir dan sikap seperti itu pada akhirnya dapat menimbulkan perlawanan yang tak kalah ekstrimnya. Terjadi atau tidaknya implikasi negatif dari pluralitas dan atau fragmentasi politik Islam tadi tergantung pada kapabilitas (kemampuan) elit-elit politik Islam dalam menformulasikan managemen konflik antar mereka. Selain itu campur tangan pemerintah dalam tingkat tertentu untuk mengelola konflik agar tak melebar dan tak mengarah pada pembusukan politik juga menjadi penting. Namun efektifitas peran pemerintah untuk mengelola konflik antar elemen politik di masyarakat tentu sangat tergantung pada kredibilitas independensi pemerintah terhadap elemen-elemen politik yang terfragmentasi tadi."

"Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping pangan dan sandang, begitu juga sebagai kebutuhan dasar (basic needs) yang bersifat materi dan non materi. Itulah sebabnya pembangunan perumahan khususnya di Perumahan Bumi Bekasi Baru Kodya Bekasi mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi konsumennya. Namum setelah tinggal di perumahan dihadapkan pada persoalan mulai dari beban biaya hidup, keterbatasan fasilitas yang dibutuhkan sampai rasa kenyamanan dan ketentraman dalam keluarga.Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah pembangunan perumahan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, yang dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut :1. Apa yang menjadi pertimbangan konsumen pada waktu memilih perumahan dalam meningkatkan kesejahteraan.2. Apa dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat sekitar komplek perumahan.3. Adakah dampak pembangunan perumahan rakyat dalam menunjang ketahanan keluarga.Adapun tujuan dalam penetitian ini adalah :1. Menentukan preferensi konsumen dalam memilih perumahan di daerah lokasi penetitian.2. Menganalisis dampak pembangunan perumahan rakyat terhadap masyarakat sekitar komplek perumahan.3. Menentukan dampak pembangunan perumahan rakyat dalam menunjang ketahanan keluarga di daerah penetiban.Metode yang digunakan dan hasil penemuan penelitian :Metode penelitian untuk menjawab permasalahan pertama digunakan AHF (Analytical Hierarchy Process) dari Thomas Saaty yaitu suatu metode yang mengukur bobot dalam menentukan pilihan dari variabel-variabel yang dianalisis dan permasalahan 2 ; 3 menggunakan analisis diskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan data dalam bentuk tabel yang menggunakan presentase.1. Tujuan penetitian butir 1 diperoleh kesimpulan tingkat preferensi rumah tinggal prioritas utama adalah Lingkungan dengan bobot tertinggi 0,317 (31,70%), diikuti Waktu tempuh 0,254 ( 25,40%), Harga rumah 0,216 (21,60%), dan Transportasi 0,213 (21,30%). Sedangkan pada tingkat kriteria preferensi rumah tinggal yang terpenting /disenangiadalah tipe 70 bobot tertinggi 0,339 (33,90%), diikuti oleh rumah tipe 45dengan bobot 0,265 (26,50%), tipe 36 dengan bobot 0,225 (22,50%), dan tipe 21 dengan bobot 0,171 (17,10%).2. Tujuan penelitian butir 2 diperoleh kesimpulan bahwa: 96,67% dari responden pengamatan terhadap warga sekitar komplek ikut memanfaatkan fasilltas komplek perumahan, dan 93,33% kekompakan warga perumahan dengan warga sekitar komplek dalam menjaga ketertiban. Kontribusi positif seperti membuka peluang usaha kegiatan ekonomi baik usaha dagang (pedagang keliling, pedagang sayur/buah, warung makan) dan jasa (penarik becak, ojek, petugas keamanan, kuli bangunan, pembantu rumah tangga). Pengembangan wilayah menjadi hidup dari berbagai fasilitas pendukung. Mobilitas masyarakat dan wawasan lebih terbuka. Muncul hunian liar yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah ditentukan, dan masih terjadi kecemburuan sosial.3. Tujuan penelitian butir 3 diperoleh kesimpulan bahwa : Pembangunan perumahan memberikan andil terwujudnya ketahanan keluarga tidak terlepas dari 5 aspek kesejahteraan dan keamanan adalah Kemampuan ekonomi (kecukupan hidup) : 96,67% kelancaran mengangsur/mencicil rumah; 73,33% kemampuan merenovasi rumah yang memadai, walaupun setelah tinggal di perumahan yang dirasa memberatkan adalah transportasi ke tempat bekerja 70%, karena 83,34% dari responden pegawai/karyawan bekerja di wilayah DKI Jakarta. Aspek pendidikan : 100% bercita-cita menyekolahkan anaknya sampai jenjang Perguruan Tinggi dan 96,67% mempunyai kesempatan meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarganya. Aspek kesehatan : 93,33% kondisi kesehatan keluarga di perumahan dan 90% kondisi kesehatan lingkungan perumahan memadai. Aspek ketaqwaan : 93,33% masyarakat mempunyai peluang meningkatkan ketaqwaan, dan menyatakan mampu menggunakan peluang dengan baik untuk meningkatkan ketaqwaan 86,67%. Aspek kemudahan : 93,33% sarana transportasi memadai, sarana penyediaan kebutuhan sehari-hari 90%, sarana pendidikan 83,33% tersedia, namun sarana rekreasi hanya 10% responden dapat menikmati. Kondisi keamanan : 93,33% telah merasa tentram tinggal di perumahan, dan 90% kondisi ketertiban masyarakat di perumahan memadai."

"Panji Suwarno, Pemberdayaan Pesantren Dalam Pembangunan Daerah di Tinjau dari Persfektif Ketahanan Nasional, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Pascasarjana Universitas Indonesia , Jakarta, 2004. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari masukan peran pesantren dalam pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan.Penelitian ini menjadikan wawancara, observasi, kuesioner dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian melalui analisa Swot menunjukkan Pesantren Persis dan Pesantren Salafiyah berada pada posisi kuadran ke satu, sedangkan Pesantren Sidogiri berada pada kuadran ke empat. Pesantren Sidogiri dan Pesantren Salafiyah proses pembelajarannya terfokus pada kitab kuning saja, dan kurikulum yang dipakai untuk sekolah adalah kurikulum lokal yang dikemas sendiri. Sedangkan Pesantren Persis, adalah bentuk pesantren yang ideal untuk masa depan, karena menjadikan pesantren sebagai substitusi pendidikan formal.Dalam era otonomi daerah, segala aktivitas daerah sepenuhnya diserahkan kepada daerah, termasuk dalam pembangunan didaerah peran pondok pesantren melalui kyai dan santrinya merupakan kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Kunci keberhasilan pembangunan adalah agar pemerintah daerah melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada, termasuk dunia pesantren yang merupakan pusat pembinaan mental, moral dan agama.Peran pesantren dalam meningkatkan pembangunan yaitu melalui outputnya pesantren yang berada ditengah-tengah masyarakat memberikan tauladan bagi masyarakat sekitarnya, yang dimulai dari pembinaan pribadi, meningkat ke Ketahanan Keluarga, Ketahanan Lingkungan pemukiman dan pekerjaan, kemudiaan terus ke Ketahanan Daerah yang akhirnya bermuara pada Ketahanan Nasional."

"Penelitian ini hendak menjawab permasalahan kondisi pesantren salafiah serta strategi memberdayakannya ditinjau dari Perspektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini menjadikan wawancara, observasi, dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian melalui analisis SWOT menunjukkan pesantren Al-Munawar berada pada posisi kuadran kedua sedangkan pesantren Miftahul Huda dan Sukahideng menempati posisi kuadran pertama. Selain itu pesantren Al-Munawar dapat dikatakan sebagai pesantren lokal yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sambil mengaji kitab kuning yang hanya dikaji melalui ilmu alat saja. Pesantren Sukahideng merupakan pesantren salafiah ideal yang mampu menunjukkan variasi kebutuhan santri untuk menjadikan basis pesantren sebagai suplemen dan komplemen pendidikan formal, dengan tidak mengabaikan keberadaaan santri yang menjadikan pesantren sebagai substitusi pendidikan formal. Sementara itu pesantren Miftahul Huda merupakan model pesantren substitusi pendidikan formal terlepas dari berbagai kelemahannya.Era otonomi daerah merupakan keharusan pemerintah memberdayakan diri dan berbenah diri, dalam kapasitasnya sebagai pemberdaya dengan mengevaluasi program-program pemerintah selama ini terhadap pesantren salafiah. Kunci utama strategi memberdayakan ini sebenarnya ada pada kyai pimpinan pesantren, sedangkan kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia pesantren (terutama santri) sangat tergantung pada kualifikasi keilmuan pendidik pesantren, dengan dukungan program kelembagaan pesantren yang terencana, terpola dan dilembagakan secara resmi serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.Strategi memberdayakan pesantren melalui metode pembinaan dan kemitraan dengan Pola Pemikiran Kerangka Esman (baik variabel lembaga maupun variabel kaitan), menyangkut kualitas sumber daya manusia pesantren dan lembaganya. Strategi memberdayakannya dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu strategi umum menyangkut keseluruhan pesantren serta strategi khusus untuk pesantren salafiah sampel penelitian sehingga tercipta keuletan dan ketangguhan serta kesejahteraan dan keamanan yang akhirnya bermuara pada tingkat Ketahanan Nasional."