Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bakonka atau penundaan pernikahan merupakan masalah yang umum terjadi pada negara industri maju. Namun, bankonka yang terjadi di Jepang sangat signifikan karena sangat terbatasnya pembentukan keluarga selain melalui pernikahan. Maka, bankonka akan menyebabkan penundaan mempunyai anak atau bansanka yang menyebabkan penurunan angka kelahiran atau shoushika. Masalah shoushika akan mengundang berbagai macam efek, yang pada akhirnya menyebabkan kemunduran ekonomi Jepang. Penelitian di dalam skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya bankonka di Jepang, terutama karakteristik utama penyebab bankonka di Jepang.Ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab bankonka adalah semakin tingginya pendidikan perempuan Jepang, partisipasi perempuan Jepang di sektor tenaga kerja, semakin meningkatnya pernikahan berdasarkan cinta dan semakin menurunnya pernikahan perjodohan, munculnya parasaito shinguru, dan lazimnya hubungan seksual pranikah. Seluruh faktor tersebut berujung pada pembagian peran jender yang tidak seimbang, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan karakteristik bankonka di Jepang. Karakteristik ini dianalisa dengan teori Mackintosh yang menyatakan bahwa pembagian kerja berdasarkan jender menentukan posisi perempuan, yakni berhubungan dengan subordinasi perempuan, karena senantiasa menempatkan perempuan dalam wilayah domestik, serta menghalangi mereka untuk mencapai kemandirian individu dan finansial.Di Jepang, seorang perempuan yang telah menikah harus mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak dan perawatan lansia baikdalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini memasung kaki perempuan dalam wilayah domestik dan menghalangi perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Oleh sebab itu, pembagian peran jender yang tidak seimbang merupakan faktor signifikan dalam keputusan perempuan untuk menikah. Disimpulkan bahwa perempuan-perempuan Jepang melakukan bankonka sebagai upaya untuk menolak kestatisan pembagian peran jender yang tidak seimbang yang sangat didukung oleh masyarakat dan ditunjang pemerintah."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait dualisme penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta. Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Tinggi merupakan hal yang sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi di segala bidang. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan beserta Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksananya. Tetapi pada kenyataannya, penyelenggaraan beberapa Perguruan Tinggi Swasta tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Permasalahan secara garis besar karena kurangnya pengetahuan pengelola perguruan tinggi terhadap peraturan yang terbaru. Hal ini yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dualisme dalam Yayasan sebagai Badan Penyelenggara. Atas hal itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai lembaga negara yang mengawasi tata kelola Perguruan Tinggi sepatutnya melakukan penyelesaian sengketa dalam organ yayasan, agar tidak terjadi permasalahan hukum terkait pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta.

---

This research aims to conduct normative analysis of the authority owned by The Ministry of Research, Technology and Higher Education in resolving legal problems related to the implementation of private universities. As it is known that higher education is very important to educate the nation and increase the competitveness of the nation in facing the era globalization in all areas. In order to achieve the goal, Indonesia issued Act Number 12 Year 2012 about Higher Education. But in fact, the implementation of the college especially the private universities did not to go smoothly as it should. The problem is largely due to lack of knowledge of the colleges management of the latest regulations. This is the cause of the dispute dualism in the foundation as the governing body. For that ,atter, The Ministry of Research, Technology and Higher Education as state institutions that supervise the high school governance should conduct dispute resolution within the foundations organs, in order not to occur legal issues related to management private colleges."

"Hak Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan pengejawantahan dari asas-asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, utamanya  bagi anak yang sedang dalam proses Peradilan sehingga merampas kemerdekaannya untuk mendapatkan kesempatan bersekolah dan Pendidikannya menjadi terputus. Pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses Penahanan di Rumah Tahanan Negara telah dijaminkan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menegaskan bahwa selama Anak ditahan, maka kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi. Namun dalam praktiknya Pemenuhan Hak Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dilakukan penggabungan program Pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Tahanan dan Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan program Pendidikan diberikan tanpa dibedakan antara bentuk Pendidikan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan Tahanan dengan Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada, padahal kondisi anak yang berhadapan dengan hukum dan Tahanan hanyalah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan lamanya (masimal 110 hari). Untuk itu diperlukan program Pendidikan yang khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

---

The Right to Education for Children in Conflict with the Law is an embodiment of the principles of the implementation of the Juvenile Criminal Justice System, especially for children who are in the process of justice so as to deprive their freedom to get the opportunity to go to school and their education is interrupted. The fulfillment of the right to education for children in detention at the State Detention Center has been guaranteed in Article 32 paragraph (4) of the Law on Juvenile Criminal Justice System which states that while the child is detained, the physical, spiritual and social needs of the child must be fulfilled. However, in practice, the fulfillment of the right to education for children in conflict with the law at the Class IIB Pinrang State Detention Center is carried out by combining the education program for children in conflict with the law with detainees and prisoners or prisoners. The implementation of the education program is provided without differentiating between the form of education provided to Children Against the Law and Prisoners and Prisoners or Prisoners, even though the conditions of Children Against the Law and Prisoners are only carried out for a period of approximately three months (maximum 110 days). For this reason, a special education program is needed for Children Against the Law at the Pinrang Class IIB State Detention Center. By using normative juridical research methods, this paper will analyze how the Fulfillment of Educational Rights for Children Against the Law at the Pinrang Class IIB State Detention Center."