Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Internet merupakan media informasi yang memiliki keunggulan dibandingkan media informasi yang lainnya. Dalam sektor pariwisata, wisatawan sebagai konsumen sangat membutuhkan informasi perihal daerah wisata yang akan dikunjunginya. Selain itu Internet juga berperan dalam hal memberikan dukungan layanan, seperti pemesanan tiket dan hotel, pembayaran terhadap travel agent.Responden dalam penelitian ini adalah wisatawan yang sedang mengunjungi daerah wisata. Wilayah sampel meliputi kawasan candi Borobudur, candi Prambanan dan keraton Kesultanan Yogyakarta. Ada 138 responden yang berasal dari 22 negara dari benua Eropa, Amerika, Asia dan Australia.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penggunaan intemet, khususnya milik Departemen Pariwisata Indonesia oleh wisatawan yang berkunjung ke Indonesia menurut Usia, Tingkat Pendidikan dan Jenis kelamin. Jenis media informasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Buku, Brosur agen perjalanan, Majalah, Koran dan TV. Sedangkan jenis website yang diteliti adalah website Milik pemerintah dan bukan milik pemerintah. Website yang bukan milik pemerintah terdiri atas website industri pariwisata dan bukan industri pariwisata. Website industri pariwisata terdiri atas website Hotel, Maskapai Penerbangan dan Agen Perjalanan.Analisis data yang dilakukan dengan menerapkan metode analisis deskriptif dan analisis inferensial. Untuk metode analisis inferensial diterapkan model regresi logistik untuk menguji hipotesis tentang pengaruh Usia, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin terhadap status penggunaan internet dan status penggunaan website pariwisata Indonesia.Hasil penelitian adalah proporsi wisatawan yang menggunakan internet untuk mencari informasi pariwisata Indonesia tinggi untuk semua kategori yang dibentuk oleh variabel Usia, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin. Hasil ini dikarenakan internet bukanlah sesuatu yang asing bagi wisatawan. Sedangkan untuk proporsi wisatawan yang menggunakan website pariwisata Indonesia kecil, hasil ini dikarenakan sulitnya mengakses website tersebut di luar negeri, nama domain yang tidak familiar.Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa Faktor Usia dan Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status penggunaan internet untuk memperoleh informasi wisata Indonesia. Tetapi tidak memiliki pengaruh untuk status menggunakan website pemerintah Indonesia. Sedangkan untuk variabel jenis kelamin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status menggunakan internet untuk memperoleh informasi wisata lndonesia dan status menggunakan website Pariwisata Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi antara pengguna dan petugas t erhadap kualitas j asa penelusuran informasi ilmiah di PDII - LIP I. Kualitas jasa diukur dan aspek sumberdaya manusia, hasil penelusuran, ketepatan waktu dan biaya. Penelitian ini juga melihat profit pengguna dan petugas, dan urutan pentingnya masing-masing aspek. Hipotesis dalam penetitian ini adalah (1) ada perbedaan persepsi antara pengguna dan petugas pada aspek sumberdaya manusia; (2) ada perbedaan persepsi antara pengguna dan petugas pada aspek hasil penelusuran; (3) ada perbedaan persepsi antara pengguna dan petugas pada aspek ketepatan waktu dan (4) ada perbedaan persepsi antara pengguna dan petugas pada aspek biaya. Responden pengguna berjumlah 144 orang sedangkan petugas berjumlah 7 orang. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner ?ServQual? yang dimodifikasi. Data diolah dan hipotesis dianatisis dengan menggunakan Uji-t dengan bantuan program SPSS. Penelitian memberikan hasil sebagai berikut: (1) dilihat dari pengguna: jenis pengguna terbanyak adalah mahasiswa, permintaan informasi terbanyak adalah bidang ilmu kimia, penggunaan hasil penelusuran terbanyak digunakan untuk penelitian, alur pemesanan terbanyak menggunakan surat dan pengguna tersebar di seluruh wilayah Nusantara baik di Pulau jawa maupun luar Pulau Jawa; (2) dilihat dari petugas: petugas terdiri dari disiplin ilmu teknik kimia, pertanian, biologi, farmasi dan hukum, semua golongan III A keatas dengan masa kerja di bagian penelusuran antara 1-7 tahun; (3) tidak ada perbedaan yang bermakna antara persepsi pengguna dan persepsi petugas pada aspek sumberdaya manusia, hasil penelusuran dan ketepatan waktu kecuali pada aspek biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan informasi ilmiah; (4) urutan persepsi pengguna terhadap kualitas jasa penelusuran yang diberikan PDII LIPI berturut-turut adalah terhadap hasil penelusuran, sumberdaya manusia, ketepatan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan."

"Tersebarnya informasi kepada publik secara cepat, murah, mudah dan senantiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik merupakan kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (good government), khususnya dibidang komunikasi dan informasi. Salah satu elemen bagi terciptanya pelancaran arus informasi kepada publik adalah memberdayakan Iembaga yang hertugas memberikan iayanan informasi kepada publik. Humas di Lembaga Informasi Nasional (LIN) mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.Dalam tesis ini, obyek penelitiannya adalah pelayanan informasi kepada publik, dan tempat penelitian adalah Subbag Humas LIN. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keberadaan Humas di LIN sebagai penyediaan dan penyebarluasan informasi kepada publik untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya infonnasi dan mendorong terciptanya pemerintah yang baik (good government).Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2005 - Juli 2005, dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan subyek penelitian adalah individu dan penarikan sampelnya melalui snowball samplig. Data dihimpun melalui indepth interview berdasarkan guide interview, probing, dan berdiskusi. Sebagai data sekunder digunakan produk penerbitan di humas LIN serta hasil-hasil penelitian kehumasan.Secara umum temuan penelitian Humas di LIN dalam penyebarluasan informasi kepada publik masih memfokuskan pada publik internal. Pelayanan publik eksternal bersifat pasif.Jenis penyediaan informasi berupa penerbitan majalah INFO LIN dan selebaran, sedangkan sumber informasi didapat dari kegiatan Menkominfo, Ketua LIN, Satker-Satker dan UPT LIN, artikel komunikasi dan informasi, kamus teknologi informasi, dan pengetahuan umum. Jenis informasi yang dibutuhkan dan dicari publik intenal adalah kebijakan dari pimpinan, kegiatan Kominfo dan LIN, menginstal dan mengoperasikan internet. Untuk publik eksternal seperti UU pokok pers, UU penyiaran, artikel pers, kehumasan, kebebasan informasi, tupoksi Kominfo, dan LIN serta menanyakan cara pengelolaan informasi layanan.Kecenderungan feed back yang muncul dari publik internal dan eksternal bersifat positif terhadap pelayanan operasional LIN, dan tampilan penerbitan di Humas LIN. Feed back melalui surat kabar belum ada, karena LIN belum diketahui masyarakat Iuas.Kedudukan struktur organisasi Humas di LIN berada pada level Eselon IVa yaitu Subbag Humas mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat. Yang menjadi pendukung adalah masih tingginya integritas petugas humas dalam pelayanan informasi kepada publik. Hambatannya ada perbedaan persepsi diantara pimpinan terhadap Tupoksi humas sehingga berimplikasi terhadap pelayanan informasi."

"Tesis ini membahas mengenai penggunaan sistem informasi yang diwajibkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pelayanan publik. Sistem informasi yang diperoleh antara lain dari dana APBN dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta merupakan barang milik negara yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kontribusi penerimaan negara serta dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur administrasi negara sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, diperlukan sumber daya manusia yang baik, koordinasi dengan pemerintah (Menkominfo/Detiknas) dan menyarankan badan-badan publik untuk meneliti lebih seksama lagi potensipotensi penerimaan negara bukan pajak yang dapat diperoleh dari berbagai layanan informasi publik kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan revisi Peraturan Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

---

This research aimed to analyze the compulsory applying of information system in various related laws in line with public service. The existing information system comprises state budget and collaboration between Government and private sector. It is an asset of state which must be used maximally in order to increase publicservice quality and also its share to the state's revenue and in addition, its accountability can be done by state official in accordance with prevalent law.

The research is a qualitative format that adopts normative jurisdiction method and descriptive design. The Results of research advice the development and information system usefulness still needs competent human resourse, coordination among government (Ministry of Communication and Information/Detiknas) and also advice various public institutions to explore thoroughly about non tax resources that can be explored from many kinds of public services, and then follow up by revising the government decree in the field of non tax."

"Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis bank, bank dimungkinkan menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi dalam menyelenggarakan kegiatan teknologi informasi bank. Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi dapat mempengaruhi risiko bank antara lain risiko operasional, hukum, reputasi dan stratejik. Dalam hal penyelenggaraan teknologi informasi bank dilakukan oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi, bank harus memiliki prinsipprinsip penggunaan penyedia jasa teknologi informasi, salah satunya adalah penggunaan penyedia jasa teknologi informasi harus didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar, dalam hal pihak penyedia jasa teknologi informasi merupakan pihak terkait dengan bank. Hubungan kerja sama secara wajar adalah kondisi dimana transaksi antar pihak bersifat independen sebagaimana pihak yang tidak terkait, antara lain memiliki kesetaraan dan didasarkan pada harga pasar yang wajar sehingga meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan. Pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai penerapan perjanjian kerjasama secara wajar antara bank umum dengan pihak terkait dan konsekuensi hukum bagi bank umum apabila tidak menerapkan arms length principle pada perjanjian penggunaan penyedia jasa teknologi informasi dengan pihak terkait.

---

In order to increase the effectiveness and efficiency of achieving banks strategic objectives, banks are allowed to use information technology service providers in carrying out banks information technology activities. The use of information technology service providers can influence bank risks including operational, legal, reputation and strategic risks. In the event that the implementation of bank information technology is carried out by the provider of information technology services, banks must have the principles of using information technology service providers, one of which is the use of information technology service providers must be based on arms length principle, in the event that the provider of information technology services is a party related to the bank. Arms length principle is a condition where transactions between parties are as independent as unrelated parties, including having equality and based on fair market prices so as to minimize conflicts of interest. Related parties are individuals or companies that have control relationships with banks, both directly and indirectly, through ownership, management, and or financial relationships. The main issues to be discussed in this research are implementation against the arms length agreement between commercial banks with related party and legal consequences for commercial banks if they dont implement arms length principle into the agreement on use of information technology service provider with related party."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengelolaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif. Layanan Informasi Publik PPID merupakan satu pintu akses informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI secara terseleksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola layanan informasi publik, meliputi akusisi, klasifikasi, pengujian konsekuensi, penyimpanan dan pendokumentasian, penyelesaian sengketa, dan diseminasi informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi peningkatan kualitas adalah pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyediaan aplikasi teknologi touchscreen dalam proses transaksi informasi publik yang sedang menjadi perhatian saat ini.

---

ABSTRACTThe focus of this undergraduate thesis is management of public information service of information and documentation management officer (PPID) in the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia in a comprehensive. Public Information Service is one door access to public information is generated and controlled by the Ministry of Communication and Informatics which is selective. This research uses a qualitative approach with case study method. The method of data collection is done by participant observation and in-depth interviews. The result shows management officer of information and documentation (PPID) of the Ministry of Communication and Informatics has implemented duties and responsibilities in managing public information service, consist of acquisition, classification, consequences test, storage and documentation, dispute adjudication, and dissemination of public information which based on the provisions of the legislation. Strategies of quality improvement are human resources development in the field of management of information and documentation and providing touchscreen technology applications in transaction process which is becoming concern at this time."

"ABSTRAKSetiap investor pasti ingin memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi dari investasi yang dilakukannya. Untuk itu mereka akan berhati ? hati dalam memilih suatu keputusan mengenai dimana ivestasi akan ditempatkan. Semakin baik kinerja dari perusahaan maka diharapkan perusahaan tersebut akan lebih baik dalam usaha meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya. Tetapi bagaimana cara mengukur kinerja suatu perusahaan kembali kepada masing ? masing investor untuk memilih salah satu dari sekian banyak metode penilaian perusahaan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan manajemen telah memberikan nilai tambah bagi pemegang saham adalah metode Economic Value Added (EVA) yang dikembangkan oleh G. Bennet Steward dan Joel M. Stern. EVA adalah suatu konsep yang berusaha menjembatani kesenjangan antara perhitungan Laba (Rugi) atas dasar akuntansi dengan nilai pemegang saham yang sebenarnya (true shareholder value). Konsep ini didasari oleh konsep residual income yang didefinisikan sebagai operating profit dikurangi dengan capital charges. Dalam karya akhir ini, penulis akan menggunakan metode Economic Value Added (EVA) untuk menilai kinerja cabang PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart), sebuah perusaahaan yang bergerak dalam industri perdagangan, dan menyarankan strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan penciptaan nilai pemegang saham.Dari hasil analisis karya tulis ini akhirnya ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Selama periode 2002 ? 2004 perusahaan telah berhasil memperoleh tingkat laba bersih yang semakin besar. Namun bila kinerja cabang hanya mendasar pada perhitungan Laba (Rugi) dan atau pertumbuhan tanpa mempertimbangkan faktor shareholder value dapat menyebabkan cabang mengorbankan shareholer value untuk mengejar pertumbuhan yang tinggi. 2. Perhitungan EVA untuk seluruh cabang Alfamart menunjukkan hasil yang berbeda dengan perhitungan laba bersih. Hasil EVA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu memberikan nilai tambah yang positif sesuai harapan pemegang saham. 3. Strategi yang dapat digunakan oleh cabang agar diperoleh EVA yang positif adalah melakukan efisiensi dengan menghilangkan non value added activities sebagai penyebab besarnya biaya overhead, meningkatkan nilai bagi pelanggan dengan kualitas pelayanan yang lebih baik, dan brand equity yang lebih kuat. Atas dasar kesimpulan diatas, penulis menyarankan penggunaan EVA sebagai indikator kinerja tambahan atas indikator kinerja yang telah digunakan selama ini, dan agar EVA sebagai indikator kinerja dapat efektif, maka sistem kompensasi dan rewarding system dapat dikaitkan dengan kinerja cabang menurut EVA. Pada level operasional, cabang perlu lebih kreatif dalam menemukan cara ? cara untuk meningkatkan customer value. Selain itu cabang juga harus selekif dalam mengevaluasi pembukaan toko ? toko baru jangan sampai pembukaan toko tersebut menyebabkan shareholder value destruction."

"Berdasarakan data penyakit selama tahun 2022 dari bulan Januari-Juli di Puskemas Kecamatan Jatinegara, penyakit dispepsia merupakan penyakit paling tinggi ke-empat dengan jumlah penderita 3429 pasien. Penyakit dispepsia yang yang sering terjadi pada semua kalangan masyarakat ini perlu diberikan informasi bagi penderitanya, mulai dari penyebab, gejala serta cara mengatasi penyakit ini. Pemberian informasi obat penyakit melalui leaflet merupakan salah satu cara yang efektif untuk memberikan informasi penyakit dan obat serta mengurangi penyebaran penyakit tersebut di Puskemas Kecamatan Jatinegara. Dikumpulkan pustaka terkait penyakit seperti penyebab, gejala, cara penularan, mencegah dan mengobati penyakit tersebut. Dibuat publikasi Pelayanan Informasi Obat berupa leaflet Tujuan pelayanan informasi obat yaitu menunjang ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional, berorientasi kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain menyediakan informasi untuk membuat kebijakan kebijakan yang berhubungan dengan obat terutama bagi PFT/KFT. Ruang lingkup PIO menggunakan leaflet masuk dalam lingkup pelayanan dan pendidikan. Memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien di Puskemas, khususnya penyakit dispepsia dengan cara pembuatan leaflet.

---

Based on disease data for 2022 from January to July at the Jatinegara District Health Center, dyspepsia is the fourth-highest disease with a total of 3,429 patients. Dyspepsia, which often occurs in all walks of life, needs to be given information sufferers, starting from the causes, symptoms, and how to deal with this disease. Providing information on disease drugs through leaflets is an effective way to provide disease and drug information and reduce the spread of the disease at the Jatinegara District Health Center. Collected literature related to diseases such as causes, symptoms, modes of transmission, prevention, and treatment of these diseases. Publication of Drug Information Services is made in the form of leaflets. The purpose of drug information services is to support the availability and rational use of drugs, patient-oriented, health workers and other parties provide and provide drug information to patients, health workers, and other parties to provide information for making policies related to drugs, especially for PFT/KFT. The scope of PIO using leaflets is included in the scope of services and education. Providing drug information services to patients at the Health Center, especially dyspepsia by making leaflet."

"Perbankan adalah industri yang paling sering mengubah strategi bisnisnya untuk memenuhi permintaan pelanggan dibandingkan dengan industri lain. Teknologi informasi (TI) yang digunakan sebagai pendukung bisnis dalam meningkatkan keuntungan diharapkan mampu untuk mengakomodir perubahan bisnis yang cepat tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, TI semakin kesulitan untuk menyelaraskan hubungan dengan bisnis. Bank XYZ sebagai salah satu aktor dalam industri perbankan tidak lepas dari permasalahan ini. TI di Bank XYZ dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan bisnis dengan cepat. Salah satu faktor yang menyebabkan kelambatan ini adalah infrastruktur TI yang tidak adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan cetak biru infrastruktur TI yang adaptif bagi Bank XYZ dengan menggunakan metode pengembangan arsitektur TI yaitu TOGAF ADM. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah cetak biru infrastruktur TI yang adaptif yang dapat digunakan untuk menopang perubahan aplikasi dalam mengakomodir perubahan bisnis yang cepat. Walaupun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dengan tidak menyertakan prioritas dan roadmap pada cetak biru yang dihasilkan.

---

Banking has been an industry that most frequently changes its business strategy in order to meet its customer demand compared to other industries. Information Technology (IT) as a support for the business is expected to be able to accommodate the business changes. As business changes become more and more rapidly, aligning IT to business has been more and more difficult. XYZ Bank, one of the actors in the banking industry, also encounters this problem. The IT in XYZ Bank is considered unable to cope with the fast business changes. One of the factors that cause this problem is its non-adaptive IT infrastructure. Therefore, this study aims to propose a blueprint for an adaptive IT infrastructure at XYZ Bank using TOGAF ADM IT architecture development method. The result of this study is a blueprint of an adaptive IT infrastructure that can accommodate application changes in supporting the fast changing banking businesses. However, this study still has limitations for the blueprint does not include prioritization and roadmap."

"Saat ini layanan informasi melalui media sosial dipandang sebagai sebuah layanan penting bagi instansi pemerintah termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud Jumlah follower akun media sosial Kemdikbud tumbuh cepat namun kepuasan masyarakat belum sesuai harapan Tidak adanya strategi dan masih rendahnya kualitas informasi merupakan penyebab dari masalah tersebut Penelitian ini bertujuan menyusun strategi media sosial dan indikator kinerja untuk meningkatkan kualitas informasi media sosial Kemdikbud Metodologi penelitian yang digunakan adalah action research Data dikumpulkan melalui wawancara observasi dan survei Strategi media sosial disusun dengan mengadopsi kerangka kerja Third Wave dan menggunakan analisis SWOT Penelitian ini menemukan bahwa kualitas informasi intrinsik sangat penting bagi kepuasan masyarakat Penelitian ini menghasilkan 6 strategi pengelolaan 1 strategi people 4 strategi konten 1 strategi platform dan 8 indikator kinerja.

---

Nowadays information service through social media is considered as an important service for government agency including Ministry of Education and Culture Kemdikbud In Kemdikbud number of social media followers are growing larger but people's satisfaction is still below expectation The lack of strategies and poor information quality are considered to be main factors causing the problem The aim of this study is to formulate media social strategies and performance indicators to improve information quality on information service through social media in Kemdikbud

This research used action research methodology Data were collected through some interviews observations and surveys The strategies are formulated by adopting The Third Wave Media Social Strategy Framework and using SWOT analysis In this research it was found that intrinsic information quality is important for people's satisfaction This research formulated 6 managerial strategies 1 people strategy 4 content strategies 1 platform strategy and 8 performance indicators "