Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Jaminan Fidusia pada awalnya bersumber pada Jurisprudensi, hanya berlaku pada benda bergerak, dan semula merupakan penyimpangan dari gadai yang mensyaratkan adanya penyerahan barang yang dijadikan jaminan (inbezitsteiling) . Fidusia berasal dari hukum Romawi yang dikenal dengan Fiducia cum Creditore contracta. Dalam hukum Indonesia Lembaga Jaminan Fidusia dipandang cocok untuk mengakomodir kebutuhan praktek pengikatan jaminan kebendaan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia itu sendiri, yang semula hanya bersumber pada Jurisprudensi di Negeri Belanda terkenal dengan Bierbrouwerij arrest, sementara di Indonesia mengacu pada arrest Bataafse Petroleum Maatschappij (Hoggerechthoof, 18 Agustus 1932). Dalam perkembangan kemudian objeknya beralih yang semula hanya benda bergerak menjadi termasuk juga benda tetap (tanah dan bangunan) dapat difidusiakan. Ketentuan tersebut dijumpai dalam pasal-pasal tertentu dari Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Kalangan perbankan dan dan para pelaku ekonomi membutuhkan bentuk pengikatan jaminan yang sederhana dan mudah serta aman. Kebutuhan tersebut direspon oleh pembentuk UU dengan menerbitkan U] No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang akan berlaku per 30 September 2000. Segi positif dan negatif dari UU Jaminan Fidusia tersebut gencar didiskusikan oleh pelbagai kalangan terutama kalangan perbankan dan notaris. Tulisan ini ingin mengungkapkan antisipasi apa yang disiapkan oleh kreditur terutama oleh kalangan perbankan untuk melindungi kepentingannya juga antisipasi dari Notaris dan Kantor Lelang Negara"

"Berdasarkan sejarah perkembangan lembaga Jaminan Fidusia, konstruksi penyerahan hak milik secara Constitutum Possessorium diadakan untuk memenuhi kebutuhan akan praktik penjaminan benda bergerak, di mana benda jaminan tetap ada dalam kekuasaan pemberi Jaminan Fidusia, karena dibutuhkan untuk kegiatan usaha pemberi Jaminan Fidusia. Lembaga Fidusia ini, dalam perkembangannya kemudian muncul sebagai lembaga jaminan yang juga berlaku bagi benda tidak bergerak. Pembebanan dan pendaftaran obyek Jaminan Fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tabun 1999 tentang Jaminan Fidusia, studi di PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, secara teoritis menimbulkan permasalahan dalam praktik. Beranjak dari hal itu, dipandang perlu dilakukan penelitian terutama berkenaan dengan upaya bank atas penolakan pendaftaran obyek Jaminan Fidusia, upaya bank atas penolakan roya sertifikat Jaminan Fidusia, serta tanggung jawab hukum pemberi Fidusia atas penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris, mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan informan, yang didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang berstruktur yaitu mempergunakan pertanyaan yang terbuka. Terakhir analisis terhadap data yang diperoleh kerudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya menghasilkan data berbentuk evaluatif-analisis.Hasil penelitian mengungkapkan, bangunan di atas tanah Hak Milik orang lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia, roya sertipikat Jaminan Fidusia dilakukan dengan pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh pihak bank, serta kewajiban pemberi Fidusia menyerahkan benda jaminan yang difidusiakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, disarankan adanya sosialisasi mengenai rang lingkup obyek Jaminan Fidusia, permohonan roya sertipikat Jaminan Fidusia dapat dijadikan klausul dalam akta Fidusia, serta monitoring secara teratur oleh kreditur dan laporan tiap waktu atas benda jaminan dari pemberi Fidusia dan persetujuan tertulis dari kreditur tentunya dapat dijadikan klausul dalam akta Fidusia."

"Dalam skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana pengaturan asuransi bagian tubuh tertentu dengan mengambil contoh kasus ibu jari pada pembalap mobil profesional yang menjadi objek asuransi dalam perundang-undangan perasuransian dan penentuan besaran uang pertanggungan untuk perjanjian asuransi terhadap bagian tubuh tertentu khususnya ibu jari dari seorang pembalap mobil profesional. Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan didukung oleh hasil wawancara. Simpulan yang didapat Penulis atas penelitian ini adalah pengaturan bagian tubuh tertentu khususnya ibu jari sebagai objek perjanjian dalam asuransi terdapat dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Kemudian, penentuan besaran uang pertanggungan asuransi bagian tubuh tertentu khususnya ibu jari pada pembalap mobil profesional dapat berbeda-beda pada setiap penutupan polis asuransi tergantung pada kesepakatan pihak tertanggung dengan pihak perusahaan asuransi. Saran yang diberikan Penulis dalam skripsi ini adalah perusahaan asuransi di Indonesia dapat mulai memikirkan dan merancang polis pertanggungan khusus untuk tenaga-tenaga profesional dan profesi tertentu yang membutuhkan perlindungan bagian tubuh yang sangat vital berkaitan dengan profesinya, seiring dengan semakin berkembangnya jenis profesi dan tenaga profesional di berbagai bidang.

---

This thesis analyses the regulation of insurance for specific body parts, using the thumb of a professional car racer as the insured object within insurance legislation, as well as the determination of the amount insured for insurance agreements involving specific body parts, specifically the thumb of a professional car racer. The research method used in this thesis was normative-juridical by utilizing secondary data in the form of primary legal materials and supported by interviews. The conclusion drawn from this research is that the regulation of specific body parts, particularly the thumbs, as an object of insurance agreement is stipulated through Article 1 Paragraph 25 of the Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Law as amended by the Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening Law (PPSK Law). On top of that, the determination of the insured amount for specific body parts, particularly the thumb, of a professional car racer can vary in each insurance policy, depending on the agreement between the insured party and the insurance company. The author suggests that insurance companies in Indonesia should start considering and designing specialized coverage policies for individuals with a specific occupation that require the protection of highly essential body parts associated to their profession, that is along with the growing number of professions and professionals in various fields."

"ABSTRAKDi Indonesia, hukum jaminan diatur di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada asasnya menganut sistem yang tertutup, dalam arti, bahwa di luar yang secara Iimitatif ditentukan disana tidak dikenal lagi hak-hak kebendaan yang lain dan para pihak pada pokoknya tidak bebas untuk memperjanjikan/menciptakan hak kebendaan yang baru. Adapun lahirnya lembaga jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tabun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena adanya kebutuhan yang sangat besar dan terns meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana selain ilu juga untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Adanya pengaturan lembaga fidusia ini merupakan salah satu sarana dalam membantu kegiatan usaha. Salah satunya adalah pemberian kredit investasi secara sindikasi yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan jalan tol, dengan jaminan utama adalah pendapatan/tagihan dari beroperasinya jalan tol tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengikatan jaminan fidusia alas jaminan berupa piutang yang belum ada secara efektif dan kedudukan Bank sebagai Kreditor dalam pengikatan jaminan fidusia tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif yaitu penelitian kepustakaan (library research), dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen. Berdasarkan basil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengikatan jaminan fidusia terhadap obyek jaminan yang berupa tagihan/ piutang yang belum ada secara efektif adalah dengan cara membuat Daftar Obyek Jaminan Fidusia yang memuat nilai proyeksi obyek jaminan tersebut. Kedudukan Bank selaku kreditor merupakan kreditor preferent, akan tetapi hak preferent yang dimilki oleh kreditor tersebut akan berubah menjadi kreditor konkuren apabila debitor mengalami default karena tidak dapat menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol tersebut, sehingga pendapatan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut tidak ada secara nyatal akibatnya kreditor tersebut harus bersaing dengan kreditor¬kreditor lainnya daiam mendapatkan pelunasan piutangnya."

" ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai sita eksekusi terhadap benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam hal telah terjadi penjualan benda persediaan tersebut kepada pihak ketiga, dengan bentuk penelitian yuridis normatif, metode penelitian studi kepustakaan, dan menggunakan data sekunder. Pada dasarnya peraturan tentang benda persediaan termuat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa setelah terjadi perpindahan terhadap benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, penerima fidusia tidak diperbolehkan untuk mengeksekusi benda persediaan tersebut atas alasan apapun. Dalam kasus ini sita eksekusi terhadap benda persediaan yang telah berpindah kepemilikannya tetap dilakukan. Skripsi ini membahas perlindungan hukum apakah yang melindungi pemegang benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam keadaan seperti demikian. Hukum perdata mengenal prinsip droit de suit pada hukum jaminan kebendaan, sedangkan dalam hal benda persediaan terdapat pengecualiaan, asas umum atau prinsip umum dari benda persediaan ini sangat berkaitan dengan adanya sita eksekusi tersebut dan akan dibahas dalam skripsi ini.

---

ABSTRACT This thesis discusses the execution of confiscation inventory objects that become the object of fiduciary guarantee in case there has been a sale of the inventory objects to a third party. the kind of research is normative juridical, literature study method, and using secondary data. Basically regulations on inventory items contained in Fiduciary Act which provides that after the transfer of the inventory objects that become the object of fiduciary, fiduciary recipients are not allowed to execute the inventory object for any reason. In this case the execution of confiscation of objects inventory has changed ownership remain to be done. This thesis discusses whether the legal protection that protects the buyer of inventory objects that become the object of fiduciary in such a case. Civil law recognized the principle of droit de suit the material security law, whereas in the case of inventory objects are the exception, a general principle of inventory objects is related to the seizure of the execution and will be discussed in this thesis."