Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kegiatan kenegaraan pertahanan adalah hal yang penting untuk menjaga kedulatan negara ataupun untuk mendapatkan posisi kekuatan yang lebih menguntungkan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia industri pertahanan telah di monopoli oleh negara karena negara memiliki kuasa untuk menguasai cabang industri yang penting bagi negara. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan yang menyangkut bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pengaturan dan penerapan monopoli alamiah pada PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero serta persaingan industri pertahanan di Indonesia. Pada kesimpulan dapat ditemukan bahwa PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero bukanlah termasuk kedalam jenis monopoli alamiah, dan PT. Komodo Armament Indonesia dapat masuk kedalam industri pertahanan. Dalam skripsi ini penulis menuliskan saran untuk dapat mengembangkan industri pertahanan melalui penelitian dan pengembangan dan alih teknologi serta menyebarkan pengaturan mengenai monopoli industri pertahanan agar pengaturannya jelas dan dapat mengembangkan usaha dibidang usaha industri pertahanan.

---

In the state of defense activities is important to maintain the state 39 s sovereignty or a more favorable position of power. In its implementation in Indonesia the defense industry has been monopolized by the state because the state has the power to control an important industrial branch for the state. In this thesis the authors use research methods using literature materials concerning secondary legal materials. In this explains how the arrangement and application of natural monopoly at PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero and defense industry competition in Indonesia.

At the conclusion can be found PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero is included in the type of natural monopoly, and PT. Komodo Armament Indonesia can enter into the defense industry. In this writer wrote a suggestion to be able to develop the defense industry through research and development and transfer of technology as well as the form of monopoly defense industry arrangements to be appropriate and can be developed business in the field of defense industry. "

"Dalam satu dekade terakhir, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia mencapai 29,10%. Namun, pada tahun 2022 kontribusinya terhadap PDB hanya mencapai 19,18%. Sejalan dengan hal tersebut penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur juga mengalami penurunan. Pada tahun 2010, industri manufaktur mampu menyerap 14,91% dari total tenaga kerja nasional. Sementara pada tahun 2022, industri manufaktur hanya mampu menyerap 13,80% dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur agar kontribusinya terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja meningkat kembali. Salah satu kebijakan yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri manufaktur. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada industri sasaran yang mencapai TKDN tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian insentif fiskal tersebut terhadap peningkatan TKDN pada industri manufaktur di Indonesia. Dengan menggunakan data Survei Industri Besar – Sedang BPS tahun 2008-2019 dan menerapkan metode Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal yang diterapkan berpengaruh positif terhadap peningkatan TKDN industri manufaktur sebesar 23,5% dalam kurun waktu 2008 hingga 2019.

---

In the last decade, contribution of the manufacturing industry sector to the national economy continually decline. In 2010, contribution of the manufacturing industry sector to Indonesia's GDP reached 29.10%. However, in 2022 its contribution to GDP only reached 19.14%. As a result, employment in the manufacturing industry sector has also continued to decline. In 2010, the manufacturing industry was able to absorb 14.91% of the total national workforce. Meanwhile in 2022, the manufacturing industry only able to absorb 13.80% of the total national workforce. Therefore, the Indonesian government is trying to increase the growth of the manufacturing industry so it will contribute to the economy and job creation increases. One of the policies designed by Indonesia’s government for this purpose is the policy to increase the Domestic Component Level (called: TKDN, Tingkat Komponen Dalam Negeri) in the manufacturing industry. The government provides fiscal incentives to the targeted industries that achieve certain TKDN. This study aims to analyze the impact of the provision of these fiscal incentives on increasing TKDN in the manufacturing industry in Indonesia. By using BPS Large-Medium Industry Survey data for 2008-2019 and applying the Difference in Difference (DID) method, this study shows that the fiscal incentive policy implemented has a positive effect on the increase in the TKDN of the manufacturing industry by 23,5% in the period 2008 to 2019."

"PT. Dahana (Persero) adalah badan usaha milik negara industri strategis yang bergerak di bidang bahan berenergi tinggi dengan menghasilkan bahan peledak berupa dinamit untuk kebutuhan komersial dan militer. Tulisan ini mejelaskan mengenai PT. Dahana (Persero) serta peranannya dalam mendukung Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) pada program peroketan dan program pembuatan amunisi untuk kebutuhan militer. Masalah yang dihadapi pada PT. Dahana (Persero) adalah Badan Pengelola Industri Stratagis tidak mendukung penuh secara anggaran sehingga program ini belum dapat terlaksana. Pendalaman fenomena ini di dukung dengan menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi untuk melihat peranan PT. Dahana (Persero) sebagai industri strategis dalam mendukung kebutuhan pertahanan dan keamanan. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Dahana (Persero) sudah melakukan perannya mengikuti program tersebut dengan membangun pabrik militer menggunakan anggaran perusahaan pribadi. Namun, karena kurangnya dukungan anggaran pemerintah terutama BPIS serta sumber daya manusia yang dimiliki PT. Dahana (Persero) itu sendiri, menyebabkan program peroketan nasional dan amunisi ini hanya sebatas rancangan dan belum dapat dilaksanakan.

---

PT. Dahana (Persero) is a state-owned corporation, expertise in strategic industrial enterprise engaged in the field of high-energy materials by producing explosives in the form of dynamite for commercial and military needs. This paper explains about PT. Dahana (Persero) played a role in supporting the Strategic Industry Management Agency (BPIS) in the rocketing program and the ammunition manufacturing program for military needs. Problems faced at PT. Dahana (Persero) is an Industry Management Agency that does not support this program. This deepening phenomenon is supported by using the historical method, which consists of heuristic theory, criticism, interpretation, and historiography to see the role of PT. Dahana (Persero) as a strategic industry in supporting defense and security needs. The results of this study are PT. Dahana (Persero) has carried out the engagement program by building a factory using a private company budget. However, due to increasing government budget, BPIS and human resources owned by PT. Dahana (Persero) itself, causes this national program and ammunition to be limited to design and cannot be implemented."

" ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah Korea dalam mendorong pembangunan industri budaya seperti film, drama dan musik di Korea. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisa tentang peran pemerintah Kim Young-sam 1993-1998 dan Kim Dae-jung 1998-2003 . Untuk menganalisa, penulis menggunakan teori governed interdependence dari Linda Weiss. Temuan penulis menunjukan bahwa kedua pemerintah berperan menyesuaikan hubungan koordinatif dengan sektor swasta bisnis dan praktisi budaya untuk mendorong pembangunan industri budaya termasuk film, drama dan musik. Berdasarkan bentuk-bentuk dalam teori governed interdependence, hubungan koordinatif pemerintah-swasta terjadi secara berkelanjutan dari periode pemerintah Kim Young-sam ke pemerintah Kim Dae-jung.

---

ABSTRACT This undergraduate thesis discusses the roles of two Republic of Korean presidential administrations in developing national cultural industries such as film, drama and music. This research employs a qualitative method which analyzes the roles of the Kim Young sam 1993 1998 and Kim Dae jung 1998 2003 administrations, applying Linda Weiss rsquo governed interdependence theory. The findings of this research show that both administrations adjusted coordinative relations with the private sector consisting of business and cultural practitioners in order to foster cultural industries development. Based on the forms of governed interdependence, public private coordinative relations were consistently implemented during the Kim Young sam and Kim Dae jung administrations."