Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLembaga ekonomi syariah di Indonesia dalam kurun dan sepuluh tahun ke belakang meningkat dengan pesat. Lembaga ekonomi syariah mulai masuk ke dalam sistem ekonomi Indonesia seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan mulai efektif berjalan dengan didirikannya PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. Perbankan Syariah mulai berkembang pesat setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya lembaga ekonomi syariah turut bermunculan. Salah satunya adalah pasar modal berdasarkan prinsip syariah yang diawali dengan dengan pendirian Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000. Pasar Modal berdasarkan Prinsip Syariah itu sendiri baru diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan lembaga yang langsung dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga berwenang untuk menetapkan fatwa apakah suatu transaksi tersebut dapat disahkan sebagai transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan Islam yang diatur pada Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Pada tahun 2002, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IK/2002 tentang Obligasi Syariah. Seperti lembaga keuangan syariah lainnya, perbedaaan yang essensial antara Obligasi Konvensional dengan Obligasi Syariah ini adalah tidak digunakannya sistem bunga (riba) dan mengecilkan spekulasi atau ketidakpastian (gharar). Jika kata obligasi yang berarti hutang menjadi acuan, tentu syariah melarang jual bell obligasi. Tetapi berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syariah meredefinisi obligasi syariah menjadi surat investasi. Indonesia sampai dengan saat ini baru menggunakan 2 (dua) jenis Obligasi Syariah yaitu yang menggunakan akad Mudharabah (bagi hasil) dan akad Ijarah (sewa manfaat). Obligasi Syariah ini sendiri belum mempunyai payung hukum yang fix dari pemerintah dan pengawasannya sendiri dilakukan 2 (dua) lembaga yang bertolak belakang yakni Bapepam dan DSN-MUI. Sejak dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syariah tersebut setidaknya terdapat 16 (enam belas) emiten yang terdaftar mengeluarkan Obligasi Syariah baik yang menggunakan akad Mudharabah maupun Ijarah. Salah satu dari emiten tersebut adalah PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. (BMI), yang menjadi satu-satunya penerbit obligasi yang mengeluarkan Obligasi Syariah Subordinasi pada tanggal 15 Juli 2003. Obligasi ini menggunakan akad Mudharabah, bernilai Rp 200 milyar, dan berjangka waktu pengembalian 7 (tujuh) tahun. Tujuan utama dari penerbitan obligasi ini adalah untuk meningkatkan struktur permodalan BMI sebesar 12%."

"ABSTRAKObligasi yang diterbitkan di Pasar Modal cukup banyakyang telah disesuaikan dengan perkembangan di masyarakat,yaitu dalam bentuk obligasi syariah. Beberapa pokokpermasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu konsepakad Ijarah, Pembiayaan Ijarah, Obligasi Syariah Ijarah,persyaratan penerbitan, struktur transaksi, penggunaanterminologi dan akad syariah serta pemilihan forumpenyelesaian sengketa dalam praktek penerbitannya. Metodepenelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada metodekepustakaan dengan metode pendekatan analisis datakualitatif. 'Akad" dalam bahasa Arab berarti perikatan atauperjanjian, sedangkan Ijarah berarti upah, sewa, jasa atauimbalan merupakan bentuk kegiatan muamalah dengan tujuanpengalihan manfaat. Lembaga pembiayaan Ijarah awalnyadikenal pada lembaga keuangan syariah, pada perkembangannyajuga dikenal di Pasar Modal dalam bentuk Obligasi SyariahIjarah ('OSI"). Dalam praktek, prasyarat penerbitan OSIadalah keharusan mendapatkan opini dari Tim Ahli Syariahdan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI. Strukturtransaksi penerbitan OSI adalah Ijarah (sewa menyewa),sehingga tidak dikenal terminologi/istilah yang berkaitandengan hutang piutang dan riba dalam penerbitan OSI,demikian pula akad yang dipergunakan adalah akad Ijarah.Sedangkan pemilihan forum penyelesaian sengketa dalampenerbitannya adalah Badan Arbitrase Syariah. Sejalandengan berkembangnya transaksi bisnis syariah di PasarModal maka perlu penyesuaian kembali peraturan perundangundangandi bidang Pasar Modal (antara lain Undang-undangNomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal), demikian pulamulai saatnya diberikan pendidikan/kuliah dasar-dasar hukumperikatan Islam kepada calon-calon sarjana hukum sertapengembangan keterampilan bidang hukum bisnis syariah dikalangan praktisi."

"Penerbitan Obligasi Syariah (Mudharabah) di Indonesia diawali oleh PT. IndosatTbk. dan ternyata mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat pada pasarperdana. Hal ini ditandai dengan meningkatnya permintaan obligasi melebihi75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penerbitan semula yang sebesarRp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga penerbitan obligasiditingkatkan menjadi Rp.175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliarrupiah). Dasar hukum dalam penerbitan Obligasi Syariah (Mudharabah)bersandar pada AlQur’an dan Al Hadits dan Hukum Fiqih serta Hukum Nasional,yaitu Undang-undang tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturanBapepam. Dalam pelaksanaan penerbitan Obligasi Syariah (Mudharabah)diawasi oleh tim ahli dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesiadan Bapepam. Demikian pula dana yang dihasilkan dari penerbitan obligasisyariah harus dimasukkan ke dalam rekening khusus syariah tersendiri ditempat kedudukan Emiten serta tidak boleh tercampur dengan dana lain,khususnya dana dari obligasi yang diterbitkan secara konvensional. Dengandemikian diharapkan dana yang diperoleh perusahaan benar-benar bersih dariunsur-unsur non halal sebagaimana telah difatwakan oleh Dewan SyariahNasional - Majelis Ulama Indonesia. Kesuksesan penerbitan Obligasi Syariah(Mudharabah) oleh PT. Indosat Tbk. tersebut dapat menjadi pionir bagiperusahaan-perusahaan lain untuk menerbitkan obligasi syariah (mudharabah)."

"Kajian "Pengelolaan Risiko Fiskal sebagai dampak penerbitan obligasi pemerintah " yg telah diselesaikan oleh Direktorat Keuangan Negara pd th Anggaran 2008 ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan risiko fiskal yg muncul sebagai dampak dr penerbitan obligasi pemerintah, yg diharapkan dpt memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengelola fiskal terkait pengelolaan obligasi pemerintah . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantuitatif & kualitatif. Secara kuantitatif penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif & mengevaluasi kebijakan ekonomi makro, evaluasi aspek kelembagaan yg berkaitan dengan penerbitan obligasi pemerintah maupun kerangka hukumnya, evaluasi terhadap kebijakan mikro struktur obligasi, serta evaluasi basis investor. Data yg digunakan dlm penelitian ini merupakan data time series dr th 1999 - 2008, yg mencakup data : Produk domesyik Bruto (PDB), nilai tukar, suku bunga, jumalh utang pemerintah , jumlah penerimaan negara, jumlah pengeluaran negara, & jenis - jenis obligasi yg telah diterbitkan oleh pemerintah. Dr analisis sensitivitas menunjukkan bahwa pemerintah akan menaggung tambahan beban bunga sebesar sekitar Rp 900 milyar, jika tingkat bunga mengalami kenaikan sebrsar 1 %. Jika tingkat bunga meningkat dengan 2 % & 3 % maka kenaikan beban bunga mencapai sekitar Rp. 1,8 triliun & 2,7 triliun. Selain itu juga diperoleh temuan bahwa jika rupiah mengalami depresi menjadi sekitar Rp 11. 000/US $ , beban bunga tambahan adalah sekitar Rp. 7, 6 triliun dengan baseline kurs Rp. 9.000/US $. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperlihatkan risiko ekonomi akibat penerbitan obigasi misalnya risiko yg diakibatkan terjadinya kesalahan - kesalahan dlm pengelolaan yg meliputi : besaran obligasi yg tdk optimal (over subcribed maupun under subcribed); alokasi yg tdk efektif & pembayaran kupon yg tdk sesuai persyaratan . Mengingat semakin meningkatnya peran SUN dlm porsi pembiayaan defisit APBN pd th- th mendatang & dlm rangka mewujudkan prudent debt management, maka keberadaan SUN masih dibutuhkan namundemikian perlu dilakukan pengelolaan portofolio & risiko dengan sebaik-baiknya."