Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatussebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan danpermasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam asetNegara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untukmembayar utang dan kesehatan keuangan (solveney tesi) dalam kasus KepailitanPT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desainperskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapatdilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUKepailitan dengan menghilangkan kata-kata "'terbagi atas saham”; MA SebagaiPengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnyamengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitanharus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayarutang dan kesehatan keuangan (solveney tesi) sebagai salah satu syaratmengajukan Kepailitan.

---

ABSTRACTThe focus o f this study is discusses the Bankruptcy case o f PT DirgantaraIndonesia, which are shaped as the state-owned company based on theBankruptcy Law and problems related with assets o f PT Dirgantara Indonesia,including assets o f the state or assets of the company and the needs o f test for theability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case o fPT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptifdesign. Research results suggest that the best step that can be done is to changethe provisions o f the Explanation of Article 2, paragraph (5) o f Bankruptcy Lawwith erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a StateSupreme Court must be consistent with the decision, especially about thedecision o f the Supreme Court considered the status o f the state-owned companyassets; Bankruptcy Law should be revised to include tests o f test for the ability topay debt and financial health (solvency test) as one o f the requirements toBankruptcy."

"UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah menjadi tonggak sejarah lahirnya perbankan umum dengan menggunakan prinsip syariah dalam sistem operasionalisasinya...."

"Dalam rangka penyelesaian akibat-akibat dari krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 di Indonesia, khususnya berkenaan dengan masalah utang piutang yang sangat mendesak di kalangan dunia usaha dan atas permintaan dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Indonesia harus segera menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan kewajiban debitur kepada kreditur agar kreditur khususnya kreditur asing memperoleh jaminan kepastian hukum. Untuk itu dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan yang berlaku sejak tanggal 22 Agustus 1998, yang kemudian disahkan .menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan pada tanggal 9 September 1998. Tujuan dari Undang-undang Kepailitan adalah untuk memenuhi kepentingan baik kreditur maupun debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepentingan kreditur dapat terlindungi dalam pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia melalui putusan-putusan badan peradilan. Berdasarkan kajian terhadap putusan-putusan pailit yang ada dalam praktek, ternyata dalam banyak kasus kepentingan kreditur belum terpenuhi dengan adanya putusan-putusan pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif yang biasa digunakan dalam ilmu hukum dengan menekankan penelitian kepustakaan yang hasilnya akan diuraikan secara deskriptif."

"ABSTRAKTesis ini membahas kekeliruan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga JakartaPusat dalam memutus perkara kepailitan PT AAAS yang terdapat dalam PutusanPerkara Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus padatanggal 29 Juni 2015. Kekeliruan tersebut merupakan pelanggaran terhadapketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU terkait dengan prosedur permohonanpernyataan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilpenelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Para Pemohon yang dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya/advokat dalam mengajukan permohonan pailitkepada PT AAAS berdasarkan UUK-PKPU merupakan pihak yang keliru dantidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit,karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU. Kedua,terdapat putusan yang berbeda dalam menyikapi ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUKPKPUyaitu dalam kasus permohonan pernyataan pailit Kasus PT Antaboga DeltaSecuritas Indonesia, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.Dengan melihat putusan PT AAAS maka nasabah perorangan dari perusahaanefek dapat dengan mudah memohonkan pernyataan pailit terhadap perusahaanefek, terjadi penarikan besar-besaran terhadap dana harta nasabah di perusahaanperusahaanefek lainnya dan membuat iklim investasi di pasar modal terganggu

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is the mistake made by judges at the Central JakartaCommercial Court in deciding the case of bankruptcy of PT AAAS contained inDecision Case No. 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst which ended onJune 29, 2015. The mistake was a violation of the provisions of Article 2 ayat (4)UUK-PKPU regarding about declaration of bankruptcy application procedure.This study uses normative juridical approach. The results of this study are asfollows: First, the applicant in this case represented by the Legal Counsel in filingbankruptcy petition for PT AAAS under UUK-PKPU is wrong party and doesn?thave the Legal Standing to file an application for declaration of bankruptcy,because it is contrary to Article 2 ayat (4) UUK-PKPU. Secondly, there is adifferent decision in response to the provisions of Article 2 ayat (4) UUK-PKPUi.e. in case of declaration of bankruptcy petition Case of Antaboga DeltaSecurities, which can lead to legal uncertainty. By looking at the PT AAAS case,the impact is the individual customers of securities companies can easily call abankruptcy declaration against securities firms, massive withdrawals to fundclient assets in other securities firms and make the investment climate in thecapital markets disrupted"

"ABSTRAKPeraturan perundang-undangan mengenai Kepailitan dan PKPU akan sanqat mempengaruhi penyelesaian utanq piutanq yang sedang berjalan, baik untuk Kreditor yang berkepentingan atas kembalinya dana yang telah dipinjamkan, maupun baqi Debitor quna kelangsungan usahanya. Permasalahan utama yang dianalisis adalah perlindungan dan peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK dan PKPU) terhadap Kreditor yang tidak menyutului rencana perdamaian pada Rencana Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Debitor serta konsekwensi yuridis baqi Debitor yang tidak melaksanakan putusan perdamaian. Penelitian mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan bahan hukum sekunder yang diteliti meialui pengkajian peraturan perundang-undangan dan studi dokumen atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 015/PKPU/2000IPN.Niaga Jkt-Pusat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mclindungi dan mcmberikan kcmungkinan untuk melakukan upaya hukum bagi Kreditor yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian dalam PKPU yang dialukan oleh Debitor melalui pengajuan rencana perdamaian "tandingan" dengan berlandaskan pada Pasal 222 ayat (2) UUK dan PKPU yang memberi kesempatan kepada Kreditor untuk mengajukan rencana perdamaian: Apabila rencana perdamaian telah menjadi putusan Pengadilan Niaga, Kreditor dapat mengajukan permohonan kembali kepada Mahkamah Aqunq denqan memberikan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau da.Lam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 295 UUK dan .PKPU. Konsekwensi yuridis bagi Debitor yang tidak meiaksanakan putusan perdamaian adalah bertanggungjawab dan dapat dituntut oleh seluruh Kreditor termasuk yang tidak menyetujui perdamaian berdasarkan ketentuan Pasal 287 UUK dan PKPU sebagaimana dapat diperlakukan terhadap pihak-pihak yang mengingkari putusan pengadilan. Dalam hal utang yang ditanggung Debitor itu merupakan Piutanq Neqara maka kepada Debitor yang inqkar itu antara lain dapat diberlakukan tindakan hukum paksa badan

---

ABSTRACTLaw and regulation concerning Bankruptcy and Restructuring of Debt Payment (PKPU) will be very influencing for solving the corporate' receivable and liability both of The Creditors having importance concerning with return payment of fund have been loaned and The Debtors utilize the continuity of their business. The core problems which analyzed is the opportunity and protection given by Bankruptcy Code Number 37 Year 2004 to The Creditors which do not agree with the Compromise Plan in Restructuring of Debt Payment arranged by Debtor. and also the law consequence to Debtor which do not execute Compromise Plan decision. Normative research method utilized in this thesis by utilizing secondary sources and materials of Law and regulation and document study to the Justice Decision of Commercial Court (Pengadilan Niaga) Jakarta Pusat registered Number OIS/PKPU/2000IPN.Niaga Jkt-Pusat.Result of research indicate Bankruptcy Code Number 37 Year 2004 protecting and giving possibility to legal effort for Creditor frown on Compromise Plan in Restructuring of Debt Payment raised by Debtor pass proffering another Compromise Plan base on Section 222 paragraph (2) of Bankruptcy Code Number 37 Year 2004 making an opening for The Creditors to raise Compromise Plan. When Compromise Plan have come to Pengadilan Niaga decion, Creditor can apply again to Mahkamah Aqunq by giving new evidence which have the character of determine which is on case time in the court there are, but not yet been found or in pertinent judge decision there are real by mistake as arranged in Section 295 Bankruptcy Code Number 37 Year 2004. The consequence to Debtor which do not execute Compromise Plan is responsible and able to be claimed by all Creditor including which frown on plan pursuant to rule of Section Bankruptcy Code Number 37 Year 2004 as can be treated to whoever disobeying justice decision. In the case of accounted on debt is that Debtor represent Receivable State hence to Debtor that denied may be gone into effect force body Punishment."

"Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah berdampak ke berbagai sektor perekonomian, khususnya menurunnya kemampuan perusahaan-perusahaan untuk membayar kembali hutang-hutang mereka kepada kreditor. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran kreditor untuk dapat menuntut pelunasan piutangnya kepada debitor. Para kreditor memandang perlu ada solusi hukum yang mampu menjamin kepentingan kreditor berkaitan dengan jaminan pelunasan akan investasi yang telah mereka tanamkan, yaitu melalui lembaga kepailitan. Perangkat hukum kepailitan yang dimiliki Indonesia dianggap tidak memadai lagi dengan kondisi masyarakat, khususnya dunia usaha yang berkembang sekarang ini- UU Kepailitan lama dianggap kurang memberikan perlindungan kepada kreditor dalam mengupayakan pelunasan piutangnya, khususnya karena proses kepailitan harus dilakukan melalui prosedur hukum acara perdata sebagaimana perkara perdata lainnya yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama. Hal lain yang menjadi sorotan adalah sikap ketidakpercayaan mereka dalam memandang dunia peradilan Indonesia yang penuh dengan KKN.Oleh karena itu IMF sebagai kreditor terbesar bagi Indonesia, meminta pemerintah Indonesia segera melakukan revisi terhadap UU Kepailitan dan pembentukan Pengadilan Niaga sebagaimana tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan IMF.Tuntutan dan desakan IMF ini telah mendorong Pemerintah untuk segera melakukan amandemen terhadap Faillissement Verordening, melalui Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 4 tahun 1998. Pada intinya substansi amandemen UU kepailitan lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor dengan mengacu pada asas cepat, sederhana, transparan, dan efektif.Dalam tataran implementasi, penerapan UU Kepailitan di lapangan belum seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kelemahan dalam subtansi pengaturannya antara lain ketidakjelasan pengaturan yang pada akhirnya menimbulkan multi interpretasi. Disamping itu keberadaan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang berwenang menangani perkara kepailitan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai."