Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Resesi ekonomi dunia tahun 80 an sempat mempengaruhi sumber-sumber pendapatan negara, prospek penerimaan negara yang tidak begitu cerah, sehingga untuk membiayai pembangunan prasarana. bergantung pemerintah daerah tidak mungkin dari bantuan pemerintah pusat. Untuk lagi itu hanya perlu dicari alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dengan melakukan pinjaman dari publik dengan mengeluarkan obligasi. Dana yang didapat dari obligasi digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana seperti jalan, air bersih, listrik dan gas, pembuangan limbah , pelabuhan, rumah sakit dan sebagain ya. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan kepustakaan dengan melihat kondisi yang ada di penelitian Indonesia apakah obligasi yang dikeluarkan pemerintah daerah ini menja.di sumber pembiayaan seperti yang diterapkan pemerintah negara bagian dan lokal di Amerika 5erikat. Obligasi di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang besar untuk dikembangkan, demikian pula dengan obligasi pemerintah daerah. Banyaknya sumber-sumber dana yang belum digali oleh instrumen obligasi seperti bank, perusahaan Asuransi, Yayasan Dana Pensiun dan masyarakat. Kondisi yang ada sekarang sang at mendukung untuk mengeluarkan obligasi seperti meningkatnya minat investor terhadap obligasi, turunnya kredibilitas perbankan, lesunya pasar modal di Indonesia, adanya penurunan mulai masuknya investor luar negeri untuk suku bunga dan membeli obligasi Indonesia. Obligasi pemerintah daerah dapat menjadi alternatif instrumen yang menarik bagi investor. Selain potensi yang besar hambatan yang oleh pemerintah daerah juga banyak seperti akan dihadapi sulitnya untuk mengubah Undang-Undang yang ada misalnya ten tang pembebasan pajak atas bunga dan mengenai peraturan pemerintah untuk mengeluarkan obligasi. 8elum aktitnya pasar sekunder obligasi dan perusahaan rating obligasi agar investor dapat mengetahui kualitas emiten dan obligasinya. Perbaikan manajemen keuangan pemerintah daerah agar lebih protesional dan full supaya investor tertarik dan percaya. disclosure Obligasi mengaktitkan pemerintah diharapkan dapat memperkaya dan pasar modal di Indonesia. Selain itu penyediaan dana pembangunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah daerah akan lebih mandiri serta dana pembangunan dari pemerintah pusat dapat dikonsentrasikan ke daerah yang kurang mampu."

"ABSTRAKDalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini sudah sangat berkembang di tanah air dan salah satunya disebut dengan crowdlending. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Analisis difokuskan pada bagaimana hubungan hukum antara investor dan penyedia jasa layanan crowdlending, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam praktik pendanaan crowdlending. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara investor dan platform crowdlending adalah berdasarkan perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugasnya untuk melindungi investor dalam platform crowdlending selaku pihak yang melakukan transaksi di sektor keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan hendaknya dalam melakukan tugasnya melakukan pengawasan secara terintegrasi. Pengawasan dilakukan terhadap platform crowdlending yang telah ada atau yang baru akan didirikan.

---

ABSTRACTIn the era of digital economic development, the community continues to develop innovations in the provision of services in lending and borrowing activities, one of them is marked by the provision of borrowing money services based on information technology is considered to contribute to the national economy and development. Borrowing money services based on information technology has been very developed in the country and one of them is called the crowdlending. This is a normative legal research which is conducted through literature and desk study. Analysis is being focused on how the legal relationship between investors and crowdlending service providers, and how the legal protection of investors in crowdlending practices. The research results shows that legal relationship between investor and platform crowdlending is based on the borrowing agreement implementation, which is poured in the form of electronic documents. The financial services authority performs its duty to protect investors in crowdlending by issuing the Financial Services Authority Regulation Number 77 POJK.01 2016 about Borrowing Money Services Based On Information Technology. The Financial Services Authority should perform its duties in an integrated supervision. Supervision must be made on the existing or newly established platform of crowdlending."