Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Social, economy and political condition, together with global competition that must be faced in the future, have pushed Central Government to apply decentralization policy, that more open and responsive, by publishing Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. This reformation of decentralization policy has been followed with reformation of fiscal decentralization policy by publishing Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Change of law about decentralization has led to change of pattern of local budget allocation. Local government have to make budget that suit with public interest. Development function of local government must suit with development of local core competence, because that will create optimum trickle down effect for prosperity of local people.Goal of this research is to evaluate implication of fiscal decentralization policy to development of local core competence. Research design is qualitative-descriptive analysis.Based on research analysis, research conclusion are :1. Economic characteristics for Kabupaten (rural) and Kota (urban) are different. Core competence of urban area is industry especially in Java Island and trading especially outside Java Island, but core competence of rural area is agriculture.2. Economic sectors that form local core competence of Kabupaten/Kota do not get enough support from local development budget.3. Fiscal decentralization policy, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. do not give incentive to local government for develop local core competence in local budget allocation priority that can raise local economic growth.This fact can be caused of: · Most of budget in APBD allocated for routine expenditure. Most of development expenditure allocated for funding sector that related to local infrastructure and basic needs.· Institutional weakness of Fiscal decentralization policy : there is no recommendation for develop local core competence at all stages/hierarchy of public policy"

"Salah satu fungsi DAU bersama dengan komponen Dana Perimbangan lainnya adalah sebagai alat memperkecil ketidakseimbangan fiskal antar daerah atau meminimalkan horizontal fiscal imbalance. Dalam penetapan besaran DAU tahun anggaran 2001 dan 2002 yang formula awalnya dioeroleh melalui academic exercise, yang selanjutnya perlu dikaji ulang apakah hasil modifikasi tersebut dapat mewujudkan pemerataan antar daerah. Sehingga dapat dilacak dampak alokasi DAU terhadap pemerataan fiskal antar daerah atau keseimbangan fiskal horizontal serta menilai kembali setiap determinan penentu alokasi DAU yang tepat yang menjamin terwujudnya keseimbangan fiskal horizontal."

"Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia sangat memerlukan suatu pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang mantap, melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang begitu pesat. Peningkatan kualitas akuntabilitas publik diharapkan dapat menunjang pencapaian suatu pemerintahan yang bersih, peka, kompeten, dan jujur, yang melaksanakan tugas dan atnggungjawabnya secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tulisan ini bermaksud memberikan gambaran yang lengkap mengenai konsep akuntabilitas publik dan menganalisa kondisi pelaksanaannya dalam pemerintahan dewasa ini. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut telah dilakukan suatu penelitian dengan menggunakan metode studi literatur dan studi kasus. Studi literatur dilakukan melalui pengumpulan data sekunder berupa buku, makalah dan karya tulis lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Studi kasus yang dilakukan melalui pengumpulan data primer pada beberapa instansi pemerintahan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menggambarkan kondisi yang terjadi di Indonesia selama ini. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban aparat/instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya milik negara yang dipercayakan kepadanya dan untuk melaporkan secara periodik perubahan-perubahan yang terjadi selama pengelolaan sumber daya tersebut. Akuntabnilitas publik tidak hanya mencakup masalah keuangan, melainkan juga mencakup segi ekonomis, efisien, efektifitas, dan prosedur. Lapisan manajemen dalam pemerintahan Indonesia telah membuat laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya, yang dapat dikatakan merupakan bagian dari pelaksanaan akuntabilitas publik. Masalah yang ada adalah baik pemahaman akuntabilitas, tujuannya, ruang lingkupnya, tatanan pelaksanaannya, maupun metode pelaporannya belum memenuhi kondisi penerapan akuntabilitas publik seutuhnya. Pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dalam penerapan akuntabilitas publik belum memadai. Peningkatan kualitas akuntabilitas publik sangat memerlukan suatu acuan resmi mengenai pengertian dan cara pelaksanaan akuntabilitas publik yang berlaku secara nasional. Suatu standarisasi akuntabilitas publik akan memberikan suatu kesamaan persepsi dari seluruh elemen organisasi pemerintahan. Pelaksanaan akuntabilitas publik juga memerlukan sistem pengawasan yang juga harus ditingkatkan secara terus menerus untuk memperoleh kondisi pengawasan yang menyeluruh dan terpadu."

"Hibah luar negeri saat ini belum ditatausahakan secara lengkap dan menyeluruh. Padahal pemanfaatan hibah luar negeri mempunyai beberapa konsekuensi yaitu kebutuhan dana pendamping, adanya disillusionment dan adanya muatan politis yang sangat kental. Tidak diaturnya hibah karena dianggap mempunyai nilai yang sangat kecil dan tidak berpengaruh terhadap perekonomian nasional.Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi, daerah banyak berharap untuk dapat memanfaatkan hibah luar negeri untuk membiayai pembangunan. Keinginan ini sudah direspon donor dengan menggulirkan program bagi daerah. Dengan tidak adanya aturan yang jelas hibah luar negeri tidak termanfaatkan dengan optimal.Berkenaan dengan latar belakang tersebut kemudian dilakukan penelitian untuk melihat besaran hibah yang diterima oleh Pemerintah Indonesia sekaligus menelusuri arah penggunaan hibah itu, menelusuri peraturan-peraturan yang ada yang mengikat aliran hibah ke Indonesia berikut tatacara pengelolaan atau penatausahaannya, mendeteksi besarnya dana hibah sesungguhnya yang diterima serta dana pendamping yang wajib disediakan serta mengajukan rumusan dan mekanisme untuk mengelola dan menatausaha hibah agar dapat berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 1987 - 1998 nilai hibah yang diterima Pemerintah cukup besar berkisar antara USD 480 juta sampai USD 740 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi dana pembangunan nilai tersebut berkisar antara 7.2% sampai 35%. Nilai yang cukup signifikan dalam mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.Berdasarkan penelusuran terlihat bahwa kebijakan donor dalam memberikan bantuan untuk setiap sektor cenderung berbeda dengan kebijakan Pemerintah dalam waktu yang sama. Pada sisi lain kebijakan Pemerintah juga justru cenderung mengabaikan hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana nilai hibah Uni Eropa yang sesungguhnya adalah sekitar 47% dari total proyek sementara untuk hibah UNDP sekitar 60% merupakan dana sesungguhnya yang dapat dikelola di dalam negeri. Jika hibah ini disalurkan ke daerah maka hampir semua daerah dapat memenuhi kebutuhan dana pendampingnya sehingga kebijakan publik hibah ini dapat diberikan langsung kepada daerah. Sebaliknya hibah bernilai besar seperti yang biasa diberikan Uni Eropa hampir semua daerah tidak dapat menyediakan dana pendampingnya. Untuk itu perlu diberikan rumusan kebijakannya sehingga daerah dapat memanfaatkan hibah ini secara optimal.Kebijakan Publik Penatausahaan Hibah Luar Negeri merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan yang membawa sejumlah implikasi. Kebijakan hibah harus merupakan bagian dari kebijakan bantuan luar negeri secara utuh serta sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi. Terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu politis dimana hibah hanya dapat dilakukan antar negara serta kemampuan daerah dalam menyediakan SDM maupun Dana Pendamping.Arah kebijakan penatausahaan hibah harus jelas dan sesuai dengan arahan program pembangunan nasional, disusun secara terhormat dan memberikan keuntungan bagi keduabelah pihak. Penerima hibah harus memahami konsekuensi penerimaan hibah, mengetahui persyaratannya, mempunyai alasan untuk menerima atau menolaknya serta harus menghindari upaya yang merugikan."