Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tunjangan kinerja daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Tunjangan kinerja daerah merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah ada dan akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk memacu kinerja dan sekaligus menjamin keadilan dalam pemberian tunjangan. Pemberian tunjangan kinerja daerah ini merupakan salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dalam bentuk pemberian remunerasi kepada para pegawai di lingkungan pemerintahan daerah DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah di Kota Administrasi Jakarta Utara. Pemberian tunjangan kinerja daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dan CPNS, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS, dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui hambatan-hambatan. Faktor atau dimensi yang penulis analisis karena dianggap akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah, antara lain: petunjuk pelaksanaan, disseminasi kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, persepsi terhadap kebijakan, penanganan permasalahan, manfaat yang diterima oleh target group, perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan, sumber daya, dan komunikasi.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, khususnya di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Utara. Obyek penelitian ini adalah para pejabat, pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Utara serta masyarakat di lingkungan kantor Walikota Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah di Kota Administrasi Jakarta Utara belum sepenuhnya berhasil. Beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah belum tercapai secara maksimal. Perlu ditumbuhkan komitmen yang kuat di antara pihak-pihak yang terkait sehingga tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

---

The performance benefits are given to civil servants who was associated with attendance and performance assessment. This research was done to analyze the performance benefits from implementation of policy in the area of North Jakarta City Administration. The performance benefit provision aims to improve the performance of civil servants, to improve the quality of service to the community, improving the welfare of civil servants, and improve financial management of regional administration. However, the implementation has encountered obstacles. Factors or dimensions of analysis because the authors considered will affect the successful implementation of the policy areas of performance dissemination, understanding the policies, perceptions of policy, the handling problems, the benefit received by the target group, the desired changes from existence of policies, resources, and communication.This research used a qualitative research because the researcher try to understand about the phenomenon of what is experienced by research subjects, such as attitudes, perceptions, motivations, actions, and others in a holistic manner and by the description in the form of words and language in a particular context of the natural and by using various scientific methods. This research was done in North Jakarta City Administration, particularly in North Jakarta Mayor Office environment. Object of this study is the officials, civil servants and prospective public servants in North Jakarta Mayor Office environment and communities in North Jakarta Mayor's office. Based on the research, implementation performance benefit policy in the area of North Jakarta City Administration has not fully succeeded. Some of the goals is not reached its full potential yet. It should be grown on a strong commitment among the relevant parties so that a predetermined policy objectives can be achieved optimally."

"Jatuhnya mata uang Bath Thailand merupakan awal dari krisis Asia yang selanjutnya menimpa Korea Selatan dan Indonesia. Won dan Rupiah depresiasi nilainya yang mengakibatkan kedua negara mengalami krisis yang sangat parah dan mengguncang sistem perekonomian kedua negara secara menyeluruh. Kedua negara meminta bantuan IMF untuk mengatasi krisis di negaranya.IMF sebagai lembaga keuangan internasional memberikan bantuan likuiditas terhadap negara-negara anggota. Program bantuan IMF diiringi dengan prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara penerima bantuan. Prasyarat tersebut tertuang dalam nota kesepakatan yang disebut Letter of Intent (Lol). Butir-butir kesepakatan itu terkait dengan program reformasi yang mengandung nilai-nilai liberal.Tesis ini menggunakan konsep neo-liberal untuk menjelaskan butir-butir prasyarat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara. Butir-butir prasyarat ini diantaranya : Kebijakan moneter dan fiskal ketat, kebijakan orientasi ekspor, liberalisasi sistem keuangan, penegakan iklim transparansi, restraIrturisasi dan privatisasi, serta deregulasi kebijakan ekonomi yang berorientasi terhadap nilai-nilai pasar bebas. Kebijakan moneter dan fiskal ketat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara menyebabkan kondisi ekonomi kedua negara semakin terpuruk. Nilai mata uang (kurs) semakin terdepresiasi, cadangan devisa semakin menipis, dan besarnya biaya sosial yang harus ditanggung oleh kedua negara seperti semakin tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan serta instabilitas politik.Teori developmental state digunakan dalam tesis ini untuk menjelaskan pengaruh peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Teori ini menjelaskan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik ditujukan untuk menciptakan stabilitas, dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi ditujukan untuk mempercepat perturnbuhan ekonomi. Kredibilitas dan kepekaan terhadap krisis, yang terkait dengan konsistensi, kejelasan motivasi, tranparansi, keseriusan dalam reformasi, pentingnya stabilitas jangka pendek, serta kebijakan yang cenderung memihak rakyat kecil merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya stabilitas. Restrukturisasi sektor keuangan dan korporasi secara bijak, seperti terdapatnya mekanisme aturan yang jelas, tindakan cepat dalam merestrukturisasi hutang swasta, dan rnemperbaiki kinerja manajemen merupakan faktor-faktor yang pempercepat bangkitnya kembali sektor dunia usaha. Asumsi dalam tesis ini, jika kondisi stabil dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali maka proses pemulihan ekonomi akan berjalan dengan cepat.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah eksplanatit di mana menghubungkan dua variabel dengan menggunakan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa hubungan kousal yang terjadi. Diteliti keterkaitan hubungan antara peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Dalam interaksinya dengan IMF, peran aktif pemerintah Korea Selatan dalam aspek sosial-politik dan ekonomi menyebabkan kondisi stabil tetap terjaga dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi menyebabkan sektor dunia usaha cepat bangkit kembali.Tesis ini membuktikan, dalam berinteraksi dengan IMF, diperlukan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonorni agar kondisi stabil tetap terjaga dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali dengan cepat. Terbukti, dengan kondisi politik yang stabil dan bangkit kembalinya sektor dunia usaha menyebabkan Korea Selatan lebih cepat pulih dan krisis dibandingkan Indonesia."

"ABSTRAKPemekaran wilayah nerupakan trend baru yang mengiringi implementasikebijakan pembentukan daerah otonom baru dan sebagai salah satu jawaban atasberbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diIndonesia. Implementasi kebijakan tersebut mengarah pada upaya peningkatankesejahteraan masyarakat. Namun, persoalan pelik muncul dalam implementasikebijakannya karena kepentingan yang melatarbelakangi pemekaran wilayahseringkali tidak jelas apakah berupa kepentingan jangka panjang yang konstruktifatau kepentingan jangka pendek yang justru destruktif. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pengaruh faktor kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadapkeberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Kemudian, untukmenggambarkan model persamaan struktural hubungan yang sesuai antara' ketigafaktor determinan tersebut dan pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraanpemerintahan daerah otonom baru.Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan desain evaluasiimplementasi kebijakan. Unit analisisnya iaiah pegawai yang mewakili organisasipemerintah daerah otonom baru di Propinsi Gorontalo. Data dikumpulkan denganmenggunakan teknik observasi, angket dan wawancara mendalam. Data yangterkumpul dan dianalis dengan menggunakan SEM {Structural Equation Modeling) dandengan memakai perangkat lunak LISREL {Linear Structural Relationship).Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru diukurberdasarkan pemenuhan tujuh prakondisi daerah otonom: lembaga perwakilan yangmendukung terciptanya ikiim demokrasi dan pembelajaran politik rakyat berbasispartisipasi masyarakat lokal; manajemen urusan daerah dilakukan secara optimal;kelembagaan pemerintah daerah terbangun berdasarkan kewenangan, kebutuhan^kemampuan yang dimiliki; supervisi dan monitoring dilakukan sebagai dasar penilaianhasil pembangunan daerah; manajemen pelayanan publik dasar yang terlaksanasecara efislen, efektif, ekonomis dan akuntabel; tersedia personalia yang dibutuhkanuntuk mendukung kelancaran tugas pemerintah daerah dan tersedia sumberkeuangan yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah. Kebljakan, organisasi dan lingkungan implementasi kebijakan berpengaruhpositif dan signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerahotonom bam. Kebijakan diwakill oleh aspek kesesualan tujuan kebijakan, konsistensidan kejelasan isi kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, efektivitas penyampaiandan perubahan yang ten'adi melalui implementasi kebijakan. Kemudian, organisasidiwakili oleh adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk dilaksanakan olehinstansi pemerintah daerah; kegiatan intra dan antar unit organisasi pemerintahdaerah terkoordinasi dan sinkron satu sama lain; adanya struktur organisasi yangmewadahi dan mencirikan dinamika kegiatan yang dilakukan; sistem kepegawaianyang didasarkan pada kecakapan dan keahlian; sistem kompensasi yang berbasiskinerja serta tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugaspemerintah. Kemudian, lingkungan diwakili oleh aspek kerjasama antar lembagasecara horizontal dan vertikal; hubungan sosial yang solid; budaya organisasi sebagaiperekat yang menyatukan langkah pemerintah daerah; aspek politik lokal yang berciridemokratis berbasis partisipasi masyarakat; potensi sumber daya alam yangdimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan daerah; kepemimpinan berdasarkanhati nurani dan partisipasi lembaga mitra untuk memacu akselerasi pembangunandaerah. Selanjutnya, pemodelan persamaan struktural hubungan antara faktorkebijakan, organisasi dan lingkungan serta pengaruh ketiga faktor tersebut terhadapkeberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru menunjukkan nilaiprobabilitas signifikansi 0,99943 (p > 0.05). Hal ini berarti tidak terdapat perbedaanyang signifikan antara matriks kovarian model teoritik dengan matriks kovarian data.Implikasi teoritis penelitian ini menguatkan perpaduan elemen dalam modelimplementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, model kesesualan,model linier dan model interaktif. Efek sinergisnya, terdapat dimensi baru bernama"dimensi infrastruktur" implementasi kebijakan yang sekaligus menguatkan konstruksimodel deskriptif sistem determinan implementasi kebijakan yang dihasilkan. Tigadimensi dalam model sistem determinan implementasi kebijakan melengkapi dimensimodel implementasi kebijakan yang ada, khususnya terhadap model proses politikdan administrasi yang hanya meliputi dimensi isi kebijakan dan dimensi konteksimplementasi. Secara metodologis, penelitian ini mendukung kesesualan aplikasipendekatan analisis pemodelan persamaan struktural dalam menjelaskan pengaruhkebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan penyelenggaraanpemerintahan daerah otonom baru. Keberhasilan tersebut didasarkan padapemenuhan prakondisi daerah otonom menjadi fondasi untuk menerapkan konseppemerintahan yang berwirausaha berbasis inovasi kelembagaan.Berdasarkan konstruk teoritis (tesis) dan realitas di lapang (anti tesis) diperolehhasil analisis faktor konfirmatori (sintesis) pemikiran ilmiah mengenai keberhasilanpenyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang didukung dengan infrastrukturyang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan dalam konteks pemerintah daerah.Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan ketujuh prakondisinya yangdipengaruhi oleh faktor yang saling berhubungan antara isi (kebijakan), infrastruktur(organisasi) dan konteks (lingkungan) implementasi kebijakan. Implikasi kebijakannyaadalah stakeholders kebijakan perlu mencermati kondisi aktual daerahnya agarsinyalemen bahwa pemekaran sebagai derita bagi sang induk dan nestapa bagi rakyatmiskin di daerah otonom baru tidak menjadi pengalaman buruk yang berulang hanyauntuk kepentingan politik atau ajang perburuan jabatan bagi pihak tertentu di daerah.

---

ABSTRACT"Regional Pemekaran" (proliferation of the regions) is a new trend thatconveyed implementation policy of establishment new regional autonomy and it alsoanswered various problems appeared in administering the local government inIndonesia. Implementation policy mentioned has been directed on ultimate cause,which efforts to improve people welfareness. Nevertheless, often times obstacles setto emerge in implementing the policy due to interests in relevance to the motif ofRegional Pemekaran would be intended for constructive long term objectives ormerely temporarily yet unpopular. This research aimed to analyze the influence factorof policy, organization, and environment on successful in administering the newregional autonomy. Furthermore, the research also design a model equation onstructural relation between said three determined factors and its influence onsuccessful to oversee the new regional government.This study conducted based on quantitative analysis method and designevaluation on implementing policy. The unit analysis was represented by employee inthe organization of new local autonomy government in Gorontalo Province. Datagathered was using observation technique, questionnaire, and in-depth interview.Data collected was then analyzed with SEM (Structural Equation Modelling) andavailed by LISREL (Linear Structural Relationship) instrument.Successful administering the new regional autonomy government measuredby completing seven regional autonomy pre-requisites, namely: representativeinstitution in support to establish democracy climate and lessons learnt society basedon civic iocal participatory, optimized regional management for internal affair,institutionalized local government based on authority, need, and capacity, supervisionand monitoring as a base tool to assess regional development, management forpublic service delivery implied effectively, efficiently, economically, and accountable,competent personnel to support the administer local government, and availabilityfunding for regional development.Policy, organization, and environment to implement the policy have beenpositively influenced and significant on successful overseeing new autonomy ofregional government. Policy represented by relevant aspect on objective policy,consistency and clarity of policy, output for beneficiary, effectivity in processing andadjustment that occurred through implementation of the policy. In addition,organization represented by main task and clear function to be implemented byregional government institution; intra activity and inter unit organization of localgovernment coordinated and synchronized between another. Availability oforganization structure that coping and characterized their dynamic activity; personnelsystem based on competencies; compensation system based on performance andavailability infrastructure that support the tasks for the government. Moreover,environment embodied by aspect of cooperation between institution in horizontal andvertical; solid social relation, organization culture to reunite into vision of localgovernment. Local political aspect characterized by democratize based on civilparticipation. Cultivated potential of natural resource for local purpose. Additionally,modeling equation relationship between factor policy, organization, and environmentand its influence on successful managing new autonomy local government has shownprobability significant value 0.99943 (p > 0.05). This means that there were nosignificant differences between matrix Covarian theoretical model and Covarian matrixdata.Theoretical implication from the research strengthened combination elementin model implementation policy as political and administration process, relevancemodel, linier model, and interactive model. And its synergize effect, accessibility ofnew dimension with so called " infrastructure dimension" implementation policy thatapparently strengthening the descriptive model determined system as a result ofimplementation policy findings. Three dimension in system model determining policyimplementation complemented on current model implementation policy, especiallypolitical and administration process model that only covered the dimension of policycontent and dimension of policy context. Methodologically, this research supportedrelevant application on approach to analyze modeling structure in explaining policyinfluence, organization, and environment for successful administering new autonomyregional government. Successful mentioned above were basically due to fulfillment ofprerequisites of new regional autonomy as foundation to imply a concept ofentrepreneurial government based on institutional innovation.Based on theoretical construct (thesis) and reality (anti thesis) obtained theresult of confirmatory analytical factor (synthesis) research on successfuladministering regional autonomy government supported by conducive infrastructurefor policy implementation in regional government context. Implication of the policythat policy stakeholders need to assess actual local condition in order to detect thatpemekaran caused suffer for holding and misery for poor people in new regionalautonomy would not duplicate as bad experience only for politic interest or chasingposition for certain parties in the region."

"Masalah pokok yang ingin dibahas oleh tesis ini adalah tentang penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.Dalam beberapa tahun terakhir ini, tema desentralisasi dan otonomi daerah telah cenderung mendominasi wacana di bidang kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Gejala ini bisa dibaca sebagai kebangkitan kesadaran masyarakat akan makna reformasi di bidang pemerintahan terhadap masa depan kehidupan bangsa.Otonomi daerah adalah kebijakan desentralisasi pemerintahan pasca orde baru yang paling Iuas tingkat penerimaannya. Respons seluruh lapisan masyarakat terhadap kebijakan ini pada dasarnya bersifat positif. Namun tetap diakui bahwa terdapat berbagai sorotan terhadap kebijakan ini antara lain yang menyangkut komitmen pemerintah pusat, kinerja pemerintah daerah dan berbagai faktor yang berkenaan dengan cara implementasinya.Sehubungan dengan itu, menarik untuk dikaji, bagaimana perkembangan penerapan desentralisasi itu, faktor-faktor apa saja sebetulnya yang mendorong negara kita menerapkan prinsip desentralisasi. Apakah karena pemerintahan sentralistis dimasa lampau telah menerapkan sistem politik otoriter? Memang sistem politik orde baru telah menuai banyak ketidakpuasan yang perlahan dihawatirkan akan menimbulkan proses disintegrasi bangsa. Ketidakpuasan daerah yang pada awalnya hanya dilakukan secara terselubung, belakangan telah ditunjukkan secara terbuka.Pertanyaannya adalah apakah kebijakan desentralisasi itu sebuah pilihan atau keterpaksaan? lalu apa implikasi keberlanjutan kebijakan ini? Jika ini sebuah pilihan maka ia berpijak pada teori yang mana, dampak apa saja yang kemudian muncul dalam implementasi selama beberapa tahun ini, serta hal apa saja yang diprediksi akan muncul atas penerapan kebijakan ini. Perkembangan ini penting ditelusuri, mengingat sebagaimana disebutkan diatas bahwa tema desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia merupakan topik yang tidak pemah berhenti dibicarakan orang sebagai konsekwensi pergeseran paradigma pemerintahan.Sebagaimana diketahul format kebijakan politik yang menyangkut desentralisasi dan otonomi daerah dalam konstitusi diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Kemudian pada tataran konsepsi kenegaraan prinsip ini diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 (yang sebelumnya Undang Undang No. 22 Tahun 1999) tentang Pemerintahan daerah.Tahun 1999 merupakan titik balik penting sejarah desentralisasi di Indonesia. Islam waktu yang cukup lama, orde baru telah menggiring pemerintah Indonesia menjadi agen utama pembangunan nasional. "Pembangunan" dimasa lampau dijadikan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan dari semua kebijakan pemerintahan, sementara "GBHN dan Repelita"."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi proses penganggaran Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM secara keseluruhan. Hasil penelitiannya bahwa proses penganggaran tersebut secara format dan teknis telah mengacu kepada undang-undang terbaru yaitu PP no. 21 tahun 2004), tetapi idealnya Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Teori Edward bahwa pada Departemen Hukum dan HAM, pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang berkompeten dan minimnya pengetahuan kebijakan yang disebabkan faktor struktur birokrasi dan disposisi. Tetapi pola komunikasi yang dibangun cukup baik, faktor inilah terutama yang dapat mendukung terlaksananya proses penganggaran di Departemen Hukum dan HAM masih cukup baik. Ke depannya , agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara keseluruhan dan berkesinambungan perlu perbaikan lagi untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

---

The main aim of this research is to understand the implementation performance budgeting at Department of Law and Human Rights in on the level of Sekretariat general. The approach and technique of qualitative analysis used to explore comprehensive meaning of implementation of Department of Law and Human Rights budgeting process. The result of this research are format and technical composition of department budgeting process have already referred to newest policy (PP no. 21 tahun 2004), but the idealism of performance budgeting is not yet achieved. According to Edward Theory, in the lack of competence human resources and less comprehensive knowledge in organization because bureaucratic structure and dispositions factors becomes of the cause. But communication pattern that built good enough, this factor especially that can support to execute budgeting process in Departement Hukum and HAM is still effective and efficiency. In the Future, a comprehensive and continuous implementation of this policy need to be to improve awareness and understanding on the performance budgeting."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan desentralisasi pemerintahan untuk mewujudkan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah ini diharapkan masyarakat mendapatkan Iayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan. Salah satu bidang pemerintahan yang didesentralisasikan adalah bidang pendidikan.Pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah baik bersifat koliseptual maupun masalah faktual. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani maka dikhawatirkan bahwa desentralisasi pengelolaan pendidikan akan membawa dampak negatif yang lebih kompleks seperti masalah disintearasi bangsa. Itulah sebabnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasiunal (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dukungan yang tegas dan jelas dalam penyelenggaraan otonorni daerah bidang pendidikan dengan tetap berpegang pada satu sistem pendidikan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam tentang "implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di kabupaten/kota". Cakupan penelitlan ini meliputi faktor Translation ability para pelaku kebijakan, termasuk kapasitas sumberdaya manusia dan pemahamannya terhadap kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan, manajemen dan organisasi, pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, yang diadopsi dari Teori Gerston (2002). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji prospek implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan wilayah penelitian ini adalah kabupaten Kendai dan kota Surakarta, Sawa Tengah.Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif/naturalistik karena peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah. Dengan mengguilakan metode kualitatif maka informasi yang didapat lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya. Dengan metode kualitatif, dapat pula ditemukan informasi yang bersifat perasaan, norma, nilai, keyakinan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang dianut dari seseorang maupun kelompok orang.Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pe.rtama, dilihat dari perspektif policy initiation, proses pengambilan keputusan tidak ditentukan secara obyektif oleh analisis kebutuhan (need analysis) dalam pemecahan masalah publik tetapi lebih ditentukan oleh itemst para aktor penentu kebijakan daerah yang jangkauannya lebih berjangka pendek. Proses pengambilan keputusan yang berlaku sampai saat ini cenderung berakibat pada kurang relevannya kebijakan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktik, aktor utama Bupati/Walikota dan Komisi E DPRD, jauh lebih dominan dan saling mempengaruhi dalam penetapan kebijakan, dibanding aktor pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan. Dalam penetapan dan implementasi kebijakan, publik belum dilibatkan dan diberdayakan, serta belum dimobilisasi secara signifikan.Kedua, Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dipandang dari konsep "translation ability' belum cukup efektif dalam pengelolaan pelayanan pendidikan di daerah masing-masing. Para pegawai Dinas Pendidikan memiliki rata-rata latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dan latar belakang pekerjaan yang cukup relevan namun posisi tawar (bargaining position) dari Dinas Pendidikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan aktor lainnya, yaitu Bupati/Walikota dan DPRD. Sebaliknya, aktor utama (Bupati/Walikota dan DPRD) yang memiliki posisi tawar lebih tinggi cenderung memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah dan latar belakang pekerjaan yang kurang relevan. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang tidak seimbang ini mengakibatkan adanya imbalance structure dalam proses interaksi antar-aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan. Akibatnya, keputusan yang diambil dalam penentuan maupun dalam implementasi kebijakan cenderung kurang berkualitas, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai pengguna kebijakan di bidang pendidikan.Ketiga, Organisasi dan manajemen sebagai support system belum dapat memberikan fasilitas terhadap berjalannya implementasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat. Aparatur Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan cenderung lebih berfungsi sebagai sub-ordinasi dari aktor-aktor penentu kebijakan daripada sebagai mitra sejajar yang tugasnya melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan pendidikan agar semakin berkualitas. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara kebijakan publik, aparatur pendidikan cenderung kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (demand driven) tetapi lebih berorientasi secara politis pada kepentingan kepala pemerintahan. Perbedaan nomenklatur nama Dinas dan struktur organisasi menimbulkan kesulitan dalam koordinasi antar kabupaten/kota, dengan pemerintah propinsi, serta pemerintah pusat, terutama dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas institusi.Keempat, Penyediaan anggaran untuk implementasi kebijakan pendidikan dan jenis-jenis programnya bervariasi antara kedua daerah otonom tersebut. Pemerintah Kendal mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar dibanding anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Surakarta. Jika dilihat pemanfaatannya, masih cenderung mengalokasikan anggaran pendidikan untuk program-program fisik. Temuan sejalan dengan temuan Paqueo dan Lammert yang mengkaji pengalaman beberapa negara dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Kajian Paqueo dan Lammert menemukan indikator yang menunjukkan adanya kecenderungan para politisi lokal (penentu kebijakan) menggunakan dana untuk membiayai kegiatan - kegiatan fisik, dan program yang cepat dapat dilihat hasilnya dalam jangka pendek.Kelima, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi implementasi kebijakan pendidikan baik di kabupaten Kendal maupun kota Surakarta secara minimal terpenuhi tetapi tidak didukung dengan biaya perawatan yang memadai. Penelitian ini juga mengindikasikan adanya kecenderungan yang konsisten dan menarik di kedua daerah tersebut, bahwa pengajuan anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru lebih murah daripada pengajuan anggaran untuk perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yarg sudah ada.Keenam, Indonesia sebagai negara yang memiliki cakupan wilayah yang luas, menerapkan kebijakan otonomi daerah. Salah satu pertimbangan mendasar adalah bahwa tidak mungkin pemerintah mengurus pemerintahan sendiri tanpa membagi kewenangan, dan sekaligus tanggung jawab dengan pemerintah daerah, juga dengan masyarakat sebagai pengguna kebijakan.Hasil penelitian juga memberikan beberapa saran cebagai berikut:Bagi Pemerintah; Pertama untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah; Kedua, untuk mengurangi "beban" pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan otonomi daerah bidang pendidikan, perlu dilakukan peninjauan kembali kewenangan dan tanggung jawab bidang pendidikan yang diberikan kepada kabupaten/ kota, sesuai dengan translation ability dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satu kewenangan kabupaten/kota yang perlu dipertimbangkan kembali adalah kewenangan yang terkait dengan rekrutmen guru.Bagi Pemerintah kabupaten/kota. Pertama agar implementasi kebijakan otonomi daerah lebih efektif, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih banyak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; Kedua, agar implementasi kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dengan bidang pendidikan, dalam pengangkatan atau pengisian jabatan masing-masing aktor kebijakan di daerah; Ketiga, untuk mempercepat implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan pemerintah daerah perlu memiliki program-program aksi, antara lain: peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan translation ability, penataan struktur organisasi dan manajemen, dan peningkatan anggaran pendidikan.Bagi peneliti. Peneliti perlu melakukan kajian dan uji cobs lebih lanjut dengan menggunakan alternatif pendekatan implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diusulkan untuk memperhatikan beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi implementasi otonomi daerah bidang pendidikan di kabupaten/kota, yaitu: (1) politik, (2) translation ability, (3) Komitmen, (4) Kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia, (5) organisasi dan manajemen, (6) dana penunjang, (7) sarana dan prasarana, (8) Budaya dan karakterstik masyarakat, dan (9) kepastian hukum dan undang-undang yang menjadi dasar implementasi. Temuan penelitian ini mendukung pendapat Gerston mengenai faktor - faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik. Namun, ada beberapa faktor potensial lainnya yang direkomendasikan penelitian ini untuk dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan.

---

ABSTRACT

The Indonesian Government has adopted the decentralization and local autonomy policy to provide community with better, prompt, and accountable services in public sectors, including education. The implementation of the local autonomy policy in Indonesia still faces a number of conceptual and factual problems. If the problems are not resolved promptly, it may possibly lead to negative impacts such as disintegration of the nation. Therefore, the government, through the Law No. 20/2003 about the National Education System, dearly and explicitly supports the policy of local autonomy in education subject to the relevance to the system of national education within the framework of the Indonesian Government.

This research dims at investigating thoroughly the implementation of autonomy policy in education at the district/city. It encompasses the translation ability of the policy actors that includes the capacity of human resources and their understanding towards local autonomy policy in education, management and organization, financial support for education, and educational access and facilities, as adopted and modified from Gerston's theory (2002). This research is also aimed at investigating the future prospect of the implementation of the local autonomy policy in education at the district/city level. At this point, the district of Kendal and the city of Surakarta, Central Java, were selected to be places for eliciting the data of this research.

According to the characteristics of the research purposes, this research applied the qualitative/naturalistic approach as the researcher focused on the intended phenomena and events that occurred naturally. Using this qualitative approach, the data elicited are more sufficient, detail, and reliable. In addition, using this approach enabled the researcher to obtain required information dealing with the feelings, norms, values, beliefs, habits, mental attitudes, and culture of an individual as well as a group of certain community.

This research results a number of points. First, from the point of view of policy implementation, the process of decision making to resolve public - related problems was not carried out objectively based on the need analysis, but decided based more on the political interest of the policy actors with short - term considerations. Such a decision making process resulted irrelevant educational policy with the actual needs of the public. Moreover, such a decision making process tended to create problem during the implementation. In the decision making process, public as the policy targets or users, have not been empowered and mobilised significantly.

Second, from the translation ability point of view, the capacity of the local government officials at the district/city in managing education services has not been effective. Despite the fact that most officials of the District Office of Education have highly sufficient formal education background and relevant previous working experience, their bargaining position was lower compared to the one possessed by the other policy actors i.e., Bupati/Walikota and Commission in charge of education (Komisi E) of the Local House of Representative. On the other hand, Bupati/Walikota, the main actor that has higher political bargaining position tended to have lower formal education background and irrelevant previous working experience. This condition leads to an imbalanced structure of interaction among the policy actors in the implementation of education policy. Consequently, the decisions taken and the implementation results of the decisions were likely to be unqualified. In such a condition, public as the policy target/users would have not be able to take any advantage from the policy that have been decided.

Third, the organization and management has not been able to provide facilities that support the implementation of the education policy. The officials of the District Office of Education (Dinas pendidikan) as the policy implementers tended to function as sub-ordinates of the other policy makers rather than to put into an equal position as the companion of the other policy actors in carrying out necessary innovation and improving the quality of education services. In doing their function as the policy implementers, the officials of the District Office of Education were likely not to focus on the public needs (demand driven) but to the political interest of the Bupati/Walikota. The nomenclature and organizational structure differences caused some difficulties in handling coordination among districts/cities, between local government and provincial government, and between local government and the central government, especially in the development of the institutional capacity.

Fourth, the allocations of funding to support the education policy implementation and the types or educational programs are varied from the district of Kendal to the city of Surakarta. The district government of Kendal allocated more: ending than the city government of Surakarta. Seeing from the utilization, both local governments utilized the allocated funding ter supporting physical programs. This in line with the results of the research conducted by Paqueo and Lammert who investigated the experience of several countries in implementing the local autonomy policy.

Fifth, the availability of the educational access and facilities in both in Kendal and Surakarta may be said to be minimally sufficient, but no financial support provided fog maintenance. The results of the research also indicated that proposing financial budget for providing/buying new access and facilities was easier than proposing budget for the maintenance of the existing facilities.

Sixth, Indonesia as a big country needs to implement the local autonomy policy. One of most prominent reasons is that it is impossible for the central government to manage all governance matters without sharing/delegating authority and responsibility with the local governments and community.

This research also recommends a number of things as follows:

For the central government First, to avoid of being interpreted incorrectly, the Laws and Regulations related to the decentralization and local autonomy policy should be periodically revised and improved. Second, to reduce the "burden" of the local government in implementing the local autonomy policy in education, the central government needs to revise and reconsider the authority and responsibility dealing with education delegated to the local government based on the translation ability and capacity of the local government. One of the local government authorities that need to be reconsidered is teacher recruitment.

For Local Government. First, to make the implementation of the local autonomy policy more effective, the local government needs to empower and provide an opportunity to the public to take part in the decision making process. Second, to make the implementation of the focal autonomy policy more efficient, the local government needs to consider the education background and previous working experience in recruiting and promoting the policy actors/makers. Third, to accelerate the implementation of the local autonomy policy in education, the local government needs to design action programs, such as improving human resource capacity, improving the translation ability of the policy makers, reforming the organizational structure and management, and improving budget allocated for education.

For researchers, Researchers and those whose work related to the implementation of the local autonomy policy in education need to carry out further research and try - out on the implementation of the local autonomy in education using alternative approaches appropriate to the local characteristics and condition. This research recommends a dumber factors that may potentially influence the implementation of the local autonomy policy in education, i.e., (1) politics, (2) translation ability, (3) commitment, (4) competency and capacity of human resources, (5) organization and management, (6) supporting budget, (7) access and facilities, (8) culture and characteristics of the community, and (9) reliable Laws and Regulations used as a basis of the implementation. The results of this research support Gerston's theory of factors in the public policy implementation. However, this research also recommends some factors which are not exist in Gerston's theory to be taken into consideration."

"Akumulasi utang Iuar negeri Indonesia saat ini telah menjadi persoalan serius bagi perekonomian karena beban pembayaran utang luar negeri sangat besar, dominasi utang luar negeri swasta, struktur utang luar negeri semakin jauh dari format konsesional, dan kinerja perekonomian makro yang memburuk. Ketika pemerintah dihadapkan pada keinginan untuk menurunkan besarnya utang luar negeri karena dianggap sudah terlampau tinggi, bagaimana dampak penurunan tersebut terhadap kinerja perekonomian secara makro?Tujuan studi ini adalah menganalisis permasalahan utang luar negeri Indonesia dan implikasinya bagi pertumbuhan ekonomi (sustainable economic growth). Secara khusus studi ini dilakukan untuk menganalisis secara deskriptif masalah utang luar negeri Indonesia dan yang utama adalah menganalisis implikasi kebijakan penurunan stok utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta.Berdasarkan hasil pendukaan dengan pendekatan 2SLS pada model makroekonometri sederhana periode 1971-1999, pada variabel debt overhang (DEBTY) dan variabel crowding out (USX) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel-variabel tersebut akan menurunkan tingkat investasi. Simulasi dilakukan pada periode 1995-1999 dari rentang periode observasi tahun 1971 - 1999 untuk melihat dampak kebijakan penurunan stok utang luar negeri Indonesia terhadap kinerja investasi dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini menemukan bahwa penurunan stok utang luar negeri Indonesia secara signifikan akan meningkatkan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara serentak, bahwa perbaikan kinerja perekonomian melalui reformasi struktural dan kebijakan yang berorientasi pada penurunan utang luar negeri mutlak dilakukan, seraya berupaya mendorong tercapainya kesepakatan dengan kreditor dalam strategi-strategi penyelesaian utang dan mengurangi secara bertahap."