"
ABSTRAKLaju pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi telah menjadi indikator keberhasilan pembangunan di Propinsi Jawa Barat, sehingga kebijakan pembangunan di Propinsi Jawa Barat dikategorikan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Jika dihubungkan dengan kemajuan sosial yang dicapai, maka berdasarkan indikator-indikator kemajuan sosial nampak bahwa Jawa Barat belum mencapai kemajuan yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai.
Masalah pokok penelitian ini adalah : "apakah pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi mempengaruhi secara nyata terhadap penurunan masalah kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penduduk. Hipotesis yang dirumuskan adalah : pertama, jika suatu daerah memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerjanya tinggi; kedua, jika suatu daerah memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi, maka persentase penduduk miskin dan persentase desa tertinggalnya rendah; dan ketiga banyaknya persentase penduduk miskin dan persentase desa tertinggal di suatu daerah mempengaruhi kualitas hidup penduduk.
Pengukuran didasarkan indikator-indikator sektoral dan komposit objektif, dengan jenis data penampang silang. Disain penelitian yang digunakan deskriptif analitik, dengan sifat penelitian menerangkan hubungan antara dua atau lebih variabel penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh Daerah Tingkat II di Jawa Barat, dengan unit analisis tingkat Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber sekunder dengan sumber data utama hasil Survel Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 1995. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis korelasi dan analisis jalur (path analysis).
Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah cenderung mendorong terjadinya marginalisasi dan peningkatan permasalahan sosial. Hal ini selain akibat dari partisipasi angkatan kerja yang rendah dan lapangan kerja yang tersedia belum mampu menyerap tenaga kerja yang semakin bertambah, Kondisi ini mendorong terjadinya urbanisasi dan kemiskinan di perkotaan. Walaupun pertumbuhan ekonomi masih mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk, namun persebaran pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, akhirnya mendorong terjadinya kesenjangan antar sektor pertanian dan industri, antar desa dan kota, serta antar spasial di Jawa Barat. Daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat partisipasi angkatan kerjanya cenderung rendah. Hal ini berkaitan dengan adanya daerah-daerah yang pesat pertumbuhan penduduknya, namun penduduk usia kerja yang ada belum terserap dalam sektor pekerjaan yang berkembang di wilayah tersebut. Di lain pihak pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkorelasi negatif dengan tingkat partisipasi angkatan kerja dan tidak berkorelasi nyata dengan penurunan pengangguran.
Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tidak nyata mempengaruhi penurunan penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang tidak diimbangi dengan upaya penurunan angka pengangguran, berakibat tidak mempengaruhi penurunan kemiskinan di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga tidak nyata mempengaruhi kemajuan infrastruktur suatu daerah, malah terjadi sebaliknya. Daerah-daerah Tingkat II yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, justru persentase desa tertinggalnya juga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, cenderung mendorong terjadi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakihi tinggi.
Tingkat partisipasi angkatan kerja mempengaruhi secara positif banyaknya desa tertinggal di suatu daerah. Hal ini juga tidak terlepas dad tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tidak mempengaruhi penurunan kemiskinan dan nyata mempengaruhi tingginya persentase desa tertinggal. Selanjutnya persentase penduduk miskin tidak nyata mempengaruhi Indeks Mutu Hidup (kualitas hidup) di suatu daerah, sedangkan persentase desa tertinggal mempengaruhi secara nyata Indeks Mutu Hidup. Persentase desa tertinggal efektif digunakan sebagai penduga atau penyebab kemajuan Indeks Mutu Hidup di suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup penduduk yang merupakan agregat dari berbagai indikator sosial dipengaruhi oleh kemajuan infrastruktur suatu daerah. Selain itu diketahui juga bahwa semakin tinggi persentase desa tertinggal di suatu daerah semakin tinggi penduduk miskinnya.
Berdasarkan hasil penetitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator keberhasilan dan kekurangberhasilan pembangunan tidak hanya indikator-indikator kemajuan aktivitas ekonomi namun perlu juga merujuk pada indikator-indikator sosial yang lebih mencerminkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Saran yang diajukan yaitu perlu reorientasi model pembangunan yang tidak hanya berupa pemerataan pembangunan melalui pemerataan investasi ekonomi, tetapi yang terpenting bagaimana menciptakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusianya melalui: pertama, reorientasi investasi dan kelembagaan yang memperhatikan keterpaduan fungsional dengan tata ruang; kedua, penataan infrastruktur di kawasan-kawasan terbelakang; ketiga, penanggulangan masalah kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penduduk dalam konteks spasial; dan keempat, diterapkan Analisis Dampak Lingkungan Sosial di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi."
