Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya pemberitaan pers tentang keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan aktivis politik, berlangsung di masa transisi dari pemerintahan Orde Baru yang menerapkan pengawasan ketat terhadap pers ke era reformasi yang diwarnai oleh euforia kebebasan pers. Pers bebas menulis, melaporkan dan memberitakan apa saja, tanpa perlu takut terhadap intimidasi pemerintah, berupa pencabutan dan pembatalan Surat 1zin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Selain itu, keterlibatan Prabowo daiam kasus penculikan aktivis politik dinilai kalangan pers laku di jual karena memenuhi kriteria layak berita, yakni mencakup unsur Conflict (menunjukkan sesuatu yang antagonis), Magnitude (peristiwa besar dan melibatkan banyak orang), Proximity (dekat dengan khalayak), Prominience (menyangkut individu atau institusi terkenal), dan Significance (peristiwa yang memiliki dampak pada manusia). Berdasarkan penilitian yang dilakukan, ditemukan persamaan dan perbedaan persepsi diantara tiga surat kabar yang diteliti, yakni Kompas, Media Indonesia, Republika. Perbedaan dan persamaan persepsi ditemukan pada lima fokus pemberitaan, yakni pernyataan Prabowo Subianto bahwa dirinya siap bertanggung jawab, pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), hasil temuan DKP bahwa Prabowo Subianto salah menganalisa Bawah Komando Operasi (BKO), sanksi administratif bagi Prabowo Subianto, dan kelanjutan pengusutan. Penelitian tesis ini menggunakan kerangka berfikir kebebasan pers untuk mengamati cara pemberitaan oleh tiga surat kabar yang diteliti. Hasil temuan menunjukkan, tiga surat kabar yang diteliti tampil cukup santun dalam bahasa, independen dalam bersikap, dan cukup ketat menerapkan prinsip jurnalistik yang berlaku universal. Ketiga surat kabar yang diteliti dinilai mampu menghindar dari jebakan euforia kebebasan pers, seperti menafikkan fakta atas hal-hal yang signifikan, mengelabui pembaca serta menyembunyikan bias dan emosi wartawan dibalik kalimat yang sifatnya merendahkan objek berita."

"Permasalahan mendasar yang dialami oleh industri media cetak pasca era Orde Baru, telah menumbuhkan perjuangan pers yang mengalami perputaran positif dan kondusif. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya rezim otoriter yang mengekang kebebasan pers selama lebih dari tiga puluh tahun.Dimulai dengan diterbitkannya peraturan tentang pers yakni Undang-undang Pokok Pers, UU No, 40 Tahun 1999. Sehingga semakin membuka peluang untuk mendirikan industri media yang semakin berkembang dengan masuknya modal-modal asing. Namun kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan manajemen, profesionalitas dan keseriusan Jurnalisme, baik oleh pemilik/pengelola ataupun wartawannya. Adanya pasar yang tidak bertambah dan diperebutkan oleh pendatang baru yang bermodal minim. Kemudian terjadinya homogenisasi dan konsentrasi informasi dari penerbitan pers yang raksasa dan menguasai jalur distribusi.Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, dimana pengambilan datanya dilakukan dengan studi pustaka. Kerangka teoritis yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi filosofi media, sistem Jurnalisme dan pasar, manajemen media dan fungsi media dalam membentuk public sphere serta korelasi media, pemerintah dan masyarakat.Dari hasil penelitian dan studi pustaka yang sudah dilakukan, bahwasanya telah terjadi perubahan struktur industri media cetak, baik dari sisi manajemen, konsentrasi kepemilikan dan konsentrasi manajemen, peraturan baru dengan munculnya UU No. 40 Tahun 1999 yang membuka peluang adanya penerbitan pers dan industri media cetak. Selanjutnya perubahan dari aspek isi yang akan berpengaruh terhadap iklim keterbukaan (openers) dan dimiliki media untuk perkembangan public sphere.Termasuk di dalamnya aspek product diversification dan kompetisi sempurna dalam industri media cetak. Hal tersebut dipengaruhi oleh kemajuan masyarakat, yang secara dominan dan signifikan berpengaruh terhadap diversifikasi produk yang ditawarkan."

"Media massa nasional di Indonesia sejak beberapa waktu yang lampau terus mengalami pertumbuhan modal, dan fungsinya sebagai sarana komunikasi yang sentral bagi lapisan elit telah membawa media massa khususnya media berita nasional terlibat dalam "perbincangan rasional" ekonomi politik. Perbincangan ini menjadi menarik dalam kasus Indonesia, karena negara ini Baru saja mengalami perubahan. Apakah dinamika ini membawa dinamika pula terhadap kehidupan pers Indonesia, itulah yang dicoba untuk ditelaah dalam penelitian ini. Paradigma post-structuralism dalam penelitian ini menempatkan media massa sebagai sebuah institusi yang berada dalam realitas negara yang saling berhubungan. Realitas itu menunjukkan dinamika dalam berbagai aspek, terutama menyangkut perubahan sosial dan kekuasaan dalam masyarakat, yang tidak merata dalam pembagiannya. Perubahan sosial terutama dapat dijelaskan melalui pendekatan teori Strukturasi dari Anthony Giddens (1984) dengan menggunakan konsepsi agensi, struktur, serta bentuk-bentuk interaksi didalamnya. Strukturasi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses pembentukan diri (kembali) suatu struktur lewat interaksi antaragensi manusia. Ada dua konsep dasar dalam teori Strukturasi yang mewakili inti analisanya, yaitu agensi dan struktur. Agensi adalah sebuah konsepsi mengenai pelaku sosial (social actors) yang pada dasarnya merupakan individuindividu dengan nilai pribadi. Pembicaraan mengenai agensi adalah pembicaraan mengenai tindakan, yang erat dengan aplikasi kekuasaan. Sedangkan struktur merupakan suatu dualitas yang mengandung peraturan yang mengikat secara moral maupun birokratis dan sumber daya yang berhubungan dengan perolehan kekuasaan. Salah satu varian utama yang menjelaskan karakteristik media massa adalah keterkaitannya dengan struktur politik ekonomi. Dasar pemikirannya adalah bahwa media massa mutlak bersifat ideologis. Seperti bangunan, is berpijak pada pondasi struktur ekonomi politik tempatnya berada, dengan berpilarkan kondisi sosio-kultural masyarakat tempatnya beroperasi. Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah teori Media Politik-Ekonomi, yang menempatkan media sebagai bagian integral dari proses-proses ekonomi, politik, dan sosial dalam masyarakat. Cara pandang seperti ini menempatkan media dalam kerangka teoretis yang lebih luas, terutama dalam hal keberadaannya secara institusional. Penelitian ini menggunakan metode Critical Discourse Analysis dari Norman Fairclough dalam melakukan kajiannya. Kerangka analisis itu juga disebut analisis kritis wacana, yang menggali teks dan konteks dari suatu wacana, dari level mikrostruktur sampai makrostruktur. Sesuai kebutuhan penelitian ini, di tingkat textual digunakan metode analisis berita yang menggabungkan skema tematik dan skematik berita dari van Dijk. Obyek penelitiannya merujuk pada pemberitaan kasus konflik sosial, dengan spesifikasi wacana berita kerusuhan berbau SARA pada era Orde Baru yang diwakili kasus Situbondo dan pada era Reformasi yang diwakili kasus Ambon. Pada tingkat discourse practice, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan redaksi harian Kompas sebagai pihak penyelenggara pemberitaan. Dan dalam pembahasan tingkat sociocultural practice peneliti melakukan studi literatur untuk memperluas konteks analisis. Pertanyaan penelitian ini dijawab lewat temuan bahwa antara ciri pemberitaan media berita nasional pada era Orde Baru dan Reformasi terdapat perbedaan, yang dapat dijelaskan lahir sebagai dampak reproduksi struktur sosial yang dialami negara Indonesia, yang muncul sebagai hasil interaksi antaragensi didalamnya. Secara spesifik, reproduksi juga terjadi dalam struktur media massa nasional, yang juga terpengaruh interaksi berbagai agensi didalamnya. Bagi kerja media berita nasional, agensi-agensi yang mungkin terlibat dalam interaksi adalah wartawan, pimpinan redaksi, pemilik modal, berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat, individuindividu dengan kepentingan tertentu (self-inflicted individuals), dan pemerintah. Dampak riil interaksi antaragensi di atas menunjukkan kinerja dan hasil produksi pemberitaan yang berbeda, dimana pemberitaan era Reformasi memiliki ciri yang lebih dinamis dibandingkan dengan pemberitaan era sebelumnya. Pada akhirnya, penelitian ini mencapai kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dalam kesadaran akan pola interaksi antaragensi dan struktur media berita yang akan terus berganti serta potensi berita sebagai kekuatan sosial baru, kita perlu memusatkan perhatian pada suatu agensi individual yang memegang peranan langsung terhadap produksi berita, yaitu wartawan. Kedua, media berita akan terus mengalami dinamika selama terjadi pergeseran pola interaksi dalam masyarakat. Melalui suatu proses dialektika, media berita akan kembali menjadi sarana bagi perubahan dalam masyarakat. Dan ketiga, mengenai keberadaan media berita sebagai suatu industri berkembang. Obyek penelitian ini, harian Kompas dapat menjadi contoh kasus yang menarik, terutama dalam hal perkembangannya menjadi industri besar dengan tetap mempertahankan ciri pemberitaannya yang subtle dan pragmatis."