Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance terhadap pengelolaan laba dan kekeliruan penilaian pasar. Struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance diduga akan mempengaruhi besaran pengelolaan laba, penilaian pasar atas pengelolaan laba, dan jenis pengelolaan laba (efisien atau oportunis). Selain itu, karena terdapat perbedaan persistensi dari komponen-komponen laba (arus kas operasi, akrual non diskresioner, dan akrual diskresioner) maka pasar seharusnya juga mengantisipasi adanya perbedaan persistensi tersebut dan memperhitungkannya dalam pembentukan harga saham. Jika pasar tidak mampu mengantisipasi hal tersebut maka akan terjadi kekeliruan penilaian pasar. Struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance diduga mempengaruhi kekeliruan penilaian pasar tersebut.Akrual dapat dibedakan menjadi dua komponen yaitu akrual diskresioner dan akrual non diskresioner. Akrual diskresioner adalah akrual yang berasal dari diskresi manajemen sedangkan akrual non diskresioner adalah akrual yang besarnya tergantung kegiatan operasional perusahaan. Akrual diskresioner dalam penelitian ini digunakan sebagai proxy dari pengelolaan laba.Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji F, dan Mishkin Test, dan menggunakan data empiris di Bursa Efek Jakarta dengan sampel sebanyak 144 perusahaan untuk periode non krisis (1995-1996, 1999-2002).Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga adalah variabel yang mempengaruhi pengelolaan laba. Semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil pengelolaan labanya, serta pengelolaan laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi lebih tinggi dibandingkan pengelolaan laba pada perusahaan lain.Kesimpulan mengenai jenis pengelolaan laba yang dilakukan oleh perusahaan masih mixed, walaupun lebih cenderung efisien. Hasil ini tidak konsisten dengan anggapan selama ini bahwa pengelolaan laba di Indonesia adalah oportunis. Faktor yang terbukti secara signifikan mempengaruhi jenis pengelolaan laba adalah kepemilikan keluarga. Pengelolaan laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi lebih efisien dibandingkan pengelolaan laba pada perusahaan lain. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance tidak terbukti secara konsisten berpengaruh signifikan terhadap jenis pengelolaan laba.Pengelolaan laba terbukti dinilai signifikan positif oleh pasar, tetapi hasil ini tidak selalu didukung karena dalam pengujian sensitivitas terdapat hasil pengujian yang menunjukkan bahwa akrual diskresioner tidak berhubungan signifikan dengan imbal hasil saham. Variabel struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance tidak terbukti secara konsisten mempengaruhi penilaian pasar terhadap pengelolaan laba. Tidak signifikannya variabel-variabel tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan penilaian, pasar tidak mempertimbangkan motif dan kesempatan yang berbeda-beda dari perusahaan dalam melakukan pengelolaan laba.Pengujian persistensi laba menunjukkan adanya perbedaan persistensi dari komponen laba, dimana arus kas operasi lebih persisten dibandingkan akrual diskresioner dan akrual non diskresioner lebih persisten dibandingkan akrual diskresioner. Hasil pengujian Mishkin Test menunjukkan terdapat kekeliruan penilaian pasar pada komponen arus kas dan akrual non diskresioner, tetapi tidak terdapat kekeliruan penilaian pasar untuk akrual diskresioner. Adanya bukti mengenai kekeliruan penilaian pasar atas komponen laba mengindikasikan bahwa pasar modal di Indonesia tergolong tidak efisien dalam bentuk setengah kuat (semi strong form).Pengujian lebih lanjut untuk melihat apakah kekeliruan penilaian pasar tersebut dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, kuaiitas audit, komisaris independen, dan komite audit, menunjukkan bahwa variabelvariabel tersebut tidak mempengaruhi kekeliruan penilaian pasar atas akrual diskresioner.

---

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the affect of ownership structure, firm size, and corporate governance practices on earnings management and market mispricing. We predict that ownership structure, firm size, and corporate governance practices have significant influence on the level of earnings management, the pricing of earnings management, and type of earnings management (efficient or opportunistic). In addition, the stock prices should reflect the differential persistence of earnings components (cash flow from operation, non-discretionary accruals, and discretionary accruals). Market mispricing occurs if market fails to reflect that differential persistence. We expect ownership structure, firm size, and corporate governance practices have significant influence on market mispricing.

Accruals consist of two components: discretionary accruals and non-discretionary accruals. Discretionary accruals are accruals from management discretion, whereas non-discretionary accruals are those accruals, which amount, are depending on company's operational activity. This study use discretionary accruals as a proxy of earnings management.

Multiple regressions, F-test, and Mishkin Test are used to test hypothesis developed in this study. Sample consists of 144 firms listed in Jakarta Stock Exchange over non-crisis period (1995-1996, 1999-2002).

I find that firm size and family ownership have significant influence on level of earnings management. The bigger firm sizes the lesser the earnings management and earnings management on firms with high proportion of family ownership and non business-group is higher than that of other firms.

The evidence regarding type of earnings management is mixed, although it has a tendency to efficient earnings management. This evidence is inconsistent with usual view that an earnings management in Indonesia is opportunistic. Family ownership is found has significant influence on earnings management type. Earnings management on firms with high proportion of family ownership and non business-group is more efficient than that of other firms. There is no consistent evidence that institutional ownership, firm size, and corporate governance practices have that significant influence.

I also found that the market prices earnings management positively, but this evidence is not always supported in sensitivity analysis. Some of sensitivity analysis results show that earnings management does not have significant influence on market return. There is no consistent evidence that ownership structure, firm size, and corporate governance practices have significant influence on market pricing of discretionary accruals. This evidence indicates that market valuation is not considering that firms have different chance and motives of doing earnings management.

Test of differential earnings components persistence shows that cash flow from operation significantly has higher persistence than non-discretionary accruals and discretionary accruals and non-discretionary accruals significantly has higher persistence than discretionary accruals-Mishkin Test shows that market misprices cash flow from operation and non-discretionary accruals, but it correctly prices discretionary accruals. This evidence on market mispricing indicates that Jakarta Stock Exchange is not efficient in semi-strong form.

Further tests are performed to investigate whether market mispricing is influenced by ownership structure, firm size, and corporate governance practices. Those tests show that those variables do not significantly affect market mispricing on discretionary accruals."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji relevansi pelaksanaan sistem penggajian yang ada di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM yang ada, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2003 dan memformulasikan sistem penggajian yang adil berdasarkan beban kerja yang harus ditanggung oleh pegawai. Masalah penggajian adalah sesuatu yang perlu untuk dikaji karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu usaha pencapaian sistem penggajian yang sesuai harus tetap dilakukan melalui kajian-kajian sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan sistem penggajian yang ada.Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 223 responden, terdiri dari semua pejabat eselon II, IlI, IV dan staf. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified proportional random sampling yaitu mengambil sampel secara berstrata, porposif dan acak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.Analisis data penelitian dilakukan dengan melihat kondisi penggajian yang ada dan membandingkan dengan perhitungan gaji berdasarkan metode point system. Diperoleh hasil bahwa kondisi penggajian yang berlaku adalah sudah cukup baik terlihat bahwa sebagian besar gaji berada pada posisi in paid. Ini ditunjukkan dari kajian penggajian tanpa penggolongan dengan jumlah in paid mencapai 53%.Sedangkan pada penggajian dengan penggolongan, kondisi in paid yang dicapai sebesar 83%. Jadi bila dikaitkan dengan perumusan masalah, bagaimanakan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sesuai dengan beban kerja, temyata sistem penggajian yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan beban kerja yang harus ditanggung PNS. Hal itu ditunjukkan pula dalam persamaan garis gaji yang ada.Namun yang masih periu dilakukan dalam manajemen adalah adanya penetapan standar kinerja PNS melalui pembuatan job description sesuai dengan analisis kebutuhan. Sehingga memudahkan dalam penghitungan bobot kerja sebagai patokan dalam penghitungan gaji yang sesuai. Sedangkan untuk mencapai tingkat kelayakan, sangat sulit. Mengingat penilaian tentang kelayakan bersifat relatif. Masing-masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menilai suatu tingkat kelayakan. Akan tetapi mengingat rasio antara gaji yang diterima saat ini dengan harga kebutuhan, dapat dilihat bahwa standar gaji PNS saat ini memang sudah tidak layak lagi. Untuk itu sudah seharusnya mulai diadakan pembaruan dalam sistem penggajian PNS. Altematif yang dipakai dalam menaikkan gaji yaitu melalui penambahan jumlah tunjangan atau menggunakan pendekatan beban kerja.Untuk Iebih melengkapi referensi dalam penyempumaan sistem penggajian yang akan datang, sebaiknya diakukan pula pengkajian yang Iebih komprehensif terhadap total kompensasi dan benefit pada seluruh eselon. Pada tahapan yang Iebih strategis, hasil ini dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas sistem kompensasi yang diberikan dikaitkan dengan produktivitas pegawai. Dengan demikian pendapat orang bahwa penggajian PNS adalah menganut sistem PGPS dapat direduksi dan diubah menjadi PGPB.

---

This research is done to study the relevance of remuneration system implementation in Secretariat General Department of Law and Human Rights, according to Government Regulation Number 11 Year 2003 and formulate the acceptable remuneration system based on work load which burdened by each employee. The remuneration is a necessary field to study because it relates to collective interest. Therefore, an effort to achieve suitable remuneration system has to be done through studies as input to develop the present remuneration system.

In this research, sample taken are 223 people from all position echelon 11, III, IV and staffs. The sample is taken by stratified proportional random sampling that takes samples stratified, proportionally and randomly. The research method used is analytical descriptive with has quantitative and qualitative characteristics.

Research data analysis is done by observing the remuneration condition is compare with mid point 20%. The result is that the present remuneration condition is sufficient; it is seen from the study that more employees have already been in paid category. This is showed by the remuneration study without classification where the in paid gets 53%, meanwhile to remuneration with classification the in paid condition gets 83 %. As a result, if related to problem formulation, how Government Employee Remuneration System equal to work load, the result is the present remuneration system has already suitable with the work load burdened by Government Employee. This is also shown in salary line analog exist.

However, one thing should be done in management is to establish the performance standard of Government Employees through the creation of job description go with demand analysis. So it can make easier to count work load as benchmark in payment which go well with work load to be burdened. To achieve sufficient level is very difficult regarding the evaluation of sufficiency is relative where each person has different view. On the contrary, consider the ration between present salary and the price of basic needs. It can be seen that the present government employee salary is not sufficient anymore. Therefore, it should start modernization in Government Employee Remuneration System. As stated recently that the alternative used in salary increase is through additional extra income or using approach and burdened proportional used approach and burdened positional weight.

To complete reference in improving the next remuneration system, it should also implement more comprehensive study on total of compensation study and benefit to all echelons. In more strategic stages, this result can be used to study the effectiveness of given compensation system related to employee productivity. Consequently, the opinion that government employee salary uses PGPS system can be reduced and change with PGPB."

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan remunerasi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dari informan terpilih. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan remunerasi pada aspek kondisi lingkungan secara umum mendapatkan persepsi positif. Sedangkan hubungan antar organisasi didapatkan persepsi yang negatif. Persepsi yang negatif ditujukan pada implementasi remunerasi pada aspek sumber daya organisasi khususnya ketepatan alokasi anggaran dan komitmen birokrasi yang relatif rendah. Aspek karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana mendapat persepsi positif. Data sekunder menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan jika dibandingkan sebelum dan setelah remunerasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan impelementasi kebijakan remunerasi di RSJPDHK berlangsung cukup baik dengan beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian. Perubahan bertahap dan berkesinambungan untuk mengubah paradigmadan budaya kerja karyawan, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi antar organisasi maupun manajemen dengan karyawan menyangkut tranparansi dan mengoptimalkan sosialisasi kebijakan remunerasi. Selain itu, disarankan pula untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, melakukan evaluasi dan revisi secara komprehensif Keputusan Menteri Keuangan nomor 165 tahun 2008 adalah beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini.

---

This thesis studied the implementation of remuneration in National Cardiovascular Center Harapan Kita Hospital. A qualitative method applied in this research by conducting in depth interview and focus group discussion. This study revealed that the environment condition aspect is positively percept in general. On the contrary, negative perception was found on inter-organization connection and the organization resource aspect. Characteristic and capability of implementer agents is positively percept in general, except internal communication between implementer and program receiver. The secondary data showed an increase of medical services and financial performance comparing before and after remuneration implemented. Thus, remuneration policy in NCVC Harapan Kita Hospital is relatively well implemented. In view of improving implementation policy, a step and continuous changes in terms of paradigm and work culture should be done. Increasing the quality and quantity of inter-organization communications, including management-employee communications, transparency and optimize socialization remuneration policy is recommended as well as enhancing any efforts of continuous monitoring and evaluation. Another recommendation is an evaluation and revision of the previous regulation regarding Decision of Finance Minister Number 165/2008 should be conducted comprehensively."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif efektivitas pengendalian internal terhadap kualitas laba dengan pemoderasi ukuran KAP. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik non-industri keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016. Efektivitas pengendalian internal diukur melalui penilaian atas elemen pengendalian internal menurut COSO, sedangkan kualitas laba diukur melalui akrual diskresioner dengan menggunakan kombinasi model perfomance-matched firm rsquo;s discretionary accruals Kothari et al. 2005 dengan model Kasznik 1999 yang dikembangkan Diyanty 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara efektivitas pengendalian internal dengan kualitas laba perusahaan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak memperkuat hubungan positif antara efektivitas pengendalian internal dengan kualitas laba.

---

ABSTRACTThis study aims to obtain an empirical evidence on the positive effect of internal control effectiveness on earnings quality with KAP size as the moderating variable. This study uses samples of non financial public companies listed in the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016. The effectiveness of internal control is measured through an assessment of the components of internal controls according to COSO, while earnings quality is measured through discretionary accruals using a combination model of perfomance matched firm 39s discretionary accruals by Kothari et al. 2005 and Kasznik 1999 developed by Diyanty 2014. The results showed that there is a significant negative impact between the effectiveness of internal control with the quality of companies earnings. In addition, the results of the study also show that the size of KAP do not moderating the relationship between the effectiveness of internal controls with the quality of earnings."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat pengungkapan wajib dan sukarelasegmen, serta pengaruh kualitas laba terhadap tingkat pengungkapan sukarelasegmen, dengan menggunakan sampel sejumlah 141 perusahaan non keuanganyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan rentang waktu penelitian dari tahun2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan wajibsegmen sebesar 56% dari yang diwajibkan oleh PSAK 5 revisi 2009. Sedangkanuntuk tingkat pengungkapan sukarela segmen, yaitu sebesar 17.97%. Terkaitdengan variabel kualitas laba dan tingkat pengungkapan sukarela segmen,penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laba tidak berpengaruh secarasignifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela segmen.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the level of mandatory and voluntary segmentdisclosure. This study also examines the impact of earnings quality on voluntarysegment disclosure level using a sample of 141 companies listed on the IndonesiaStock Exchange and from 2012-2014. The result shows that mandatory segmentdisclosure level is 56% from the total items required in PSAK 5 (2009 Revision),while the voluntary segment disclosure level is 17.97%. Related to earningsquality and voluntary segment disclosure level, this study shows that earningsquality has no significant influence on voluntary segment disclosure level"

"Upah minimum terhadap pengangguran adalah topik klasik dalam bidang ekonomi pembangunan. Namun, belum ada kesimpulan yang seragam mengenai dampak upah minimum terhadap pengangguran. Sementara pengangguran dan informalitas menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara-negara berkembang telah melaksanakan desentralisasi penetapan upah minimum. Kebijakan ini telah menyebabkan variasi antar Provinsi baik yang berbeda pulau ataupun di dalam satu pulau. Tujuan paper ini untuk menemukan hubungan antara upah minimum pengangguran menggabungkan dengan setengah pengangguran dan informalitas menggunakan panel data set dari 33 provinsi di Indonesia sejak 2006 sampai 2012. Berdasarkan tetap statik dan efek random, upah minimum menunjukkan hubungan yang negatif dengan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Kenaikan upah minimum akan berdampak terhadap penurunan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Hasil ini dianggap hasil yang mengejutkan karena banyak literatur sebelumnya menyebutkan hubungan yang positif. Hubungan negatif juga berarti monopsony yang memainkan peran penting di pasar tenaga kerja Indonesia. Monopsony di Indonesia bukan suatu hal yang mengejutkan karena karakteristik geografis dan konsentrasi pasar yang ada. Selain itu, hasil dari 2SLS estimasi menggunakan komponen biaya hidup layak sebagai variabel instrumental memberikan hasil tidak berbeda dibandingkan model efek statik.

---

Minimum wage impact on unemployment is classical topic in area of economic development. However, there has been no uniform conclusion on how minimum wage gives impact to unemployment. Meanwhile underemployment and informality become serious problem faced by developing countries. Indonesia as one of the developing countries has decentralized the minimum wage setting. This policy has led to variation of provincial minimum wage across provinces between islands, but also variations within island. While there has been several studies which examine the minimum wage impact on Indonesian labor market, there is still no study on unemployment combine with underemployment and informality that taken into account of endogeneity problem from minimum wage. In order to fill this gap on the existing literature, this paper utilizes panel data set from 33 Indonesian provinces since 2006 to 2012. Fixed effect and random effect panel data set are being employed to find the relationship between minimum wage and this paper’s outcomes. Furthermore, two stages least square model is used to tackle the endogeneity between minimum wage and outcomes that this paper examines.

Based on fixed effect and random effect model, minimum wage show negative relationships with unemployment, underemployment and informality. Increases in minimum wage will work towards reduced unemployment, underemployment and informality. This result is considered a surprising result due to many previous literatures provide positive relationships. The negative relationship also means that monopsony played a significant role in the Indonesian labor market. Monopsony in Indonesia is not a surprising fact due to geographical characteristics and market concentrations are existed. Furthermore, two stages least square estimation using decent living costs as instrumental variable provide no different result as compare to static effect models."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penetapan Upah terhadap fluktuasi aliran Foreign Direct Investment (FDI) pada sektor industri di Pulau Jawa dengan menggunakan metode regresi data panel pada kurun waktu tahun 2005-2014. Dari hasil penelitian terbukti bahwa variabel upah (minimum dan relative) tidak signifikan mempengaruhi aliran FDI pada sektor industri di Pulau Jawa. Sedangkan variabel infrastruktur (panjang jalan dan distribusi listik), maupun ukuran pasar (infrastruktur perdagangan) berpengaruh signifikan terhadap aliran FDI pada sektor industri di Pulau Jawa.

---

This research aims to analyze the impact of policy related to setted the wage on fluctuation of Foreign Direct Investment (FDI)  inflow on Industry Sector in Java Island which used regression Panel Data as the method during period 2005-2014. As the result, wage is not significantly affecting, while infrastructure (length of road and electricity distribution), moreover market size (trade infrastructure) showing the reverse impact."

"ABSTRAKPada era tahun 90 sampai saat ini terjadi pergeseran kebutuhan dari doctor oriented menjadi customer oriented. Dengan adanya pergeseran pada pelayanan kesehatan manajemen rumah sakit harus juga merubah menjadi pelayanan kesehatan yang berdasarkan customer oriented. Pelayanan jenis ini memerlukan partisipasi aktif seluruh karyawan sehingga mutlak diperlukan motivasi kerja yang erat hubungannya dengan kepuasan kerja karyawan.Masalah yang dihadapi dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan antara lain sistem imbalan yang berdasarkan peraturan PNS dan adanya model pemberian insentif yang belum mengacu pada fairness.Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif dengan metoda deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional. Didapatkan 110 sampel dari total populasi 439 karyawan. Data primer didapat dari angket dan wawancara mendalam, data sekunder dari bagian personalia. Pengolahan data dengan perangkat lunak SPSS versi 7.5 for windows dengan analisis Label silang dua variabel (chi square).Dari hasil penelitian didapatkan ketidakpuasan responden terhadap sistem imbalan yang dinyatakan oleh lebih dan separuh responden (65.5 %), begitu juga dengan faktor pekerjaan (57.3 %).Tidak terdapat hubungan bermakna antara karakteristik karyawan dengan faktor pekerjaan. Pada sistem imbalan terdapat hubungan bermakna antara karakteristik karyawan dengan aspek usia, lama bekerja, pekerjaan, pendidikan dan status perkawinan.Pihak manajemen perlu mengkaji kembali sistem imbalan termasuk premi bidan, perlu dirancang lagi uraian kerja, standar prosedur yang disesuaikan dengan beban kerja, memelihara hubungan antar karyawan / karyawan dengan atasan.Kepustakaan 32 ( 1973 - 1997 )

---

ABSTRACT

Employee Satisfaction on Reward System and Job Factor at Budi Kemuliaan Maternity Hospital JakartaIn this globalization era there has been many changes in the health care delivery systems to improve the services quality of health services. The organization has to consider both are internal and external organizational factors. In this situation the organization have to consider the customer-oriented management and also to provide high quality of working life for their members. Essentially, the high quality of working life in the organization will be reflected through the high employee satisfaction to their job and low rate of employee turnover and absenteeism. Employee job satisfaction is important because satisfaction will directly influence motivation to perform well the work.

At the present time has it reward system and job design model nearly identical with the model of the government hospital. A report from the personnel department note that they observed some employee expressed their dissatisfaction with the existing condition. The management should pay attention seriously to this symptom due to its relation to the employee performance. For this reason, research of employee satisfaction should be conducted to evacuate employee altitude to the existing management system.

A cross sectional study was conducted with 110 samples from 439 population. A questioner was constructed to identify employee satisfaction with existing reward system and existing job factors. Beside an closed ended questioner an in-depth interview was also conducted to validate data gathered from the closed ended questioner. Statistical Package for Social Sciences version 7.5 for windows was utilized to process bi variate analysis.

The result of the study indicated 65,5 % of the employee dissatisfied with the existing reward system and 57,3 °/o dissatisfied also with job factors. Bivariate analysis indicated the significance difference between employee characteristics with the reward system, but indicated no significance difference between employee characteristics with the job factors.

Based on this study result, it is advices management has to restructure its reward systems especially its incentive for midwife and also to redesign the work load with the new standard operating procedure.

Bibliography 32 ( 1973 - 1997 )"