Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Marokko, naskah final yang memuat hasil-hasil Putaran Uruguay (Uruguay Round) tentang negosiasi perdagangan multilateral termasuk Perjanjian Umum di Bidang Jasa atau General Agreement on Trade in Services (GATS). GATS merupakan perjanjian payung atau Framework Agreement dan menjadi dokumen utama yang mencakup aturan main yang berlaku umum untuk semua sektor jasa.Dalam rangka menganalisa model penyediaan jasa pada bidang asuransi, Penulis mencoba melakukan analisa hukum secara terbatas pada produk hukum tingkat Undang-Undang untuk sektor perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), mengingat Indonesia telah membuka akses pasar sektor perasuransian bagi penyedia jasa asing, maka analisa atas UU Asuransi dikaitkan pula dengan komitmen Indonesia sebagaimana tercantum dalam Schedule of Specific Commitment Indonesia."

"Netflix merupakan Perusahaan yang berasal dari amerika serikat yang bergerak di bidang penyewaan film dan serial Televisi dengan sistem subscribe yang didistirbusikan secara digital atau online. Saat ini rezim internasional yang mencakup jasa adalah General Agreement on Trade in Services (GATS), dimana Netflix termasuk lingkup instrumen internasional tersebut. Secara garis besar GATS mengatur jasa-jasa yang telah melintasi batas wilayah Negara dan Schedule of Commitment (SoC) setiap anggota World Trade Organization (WTO) untuk memperlakukan setiap jasa yang masuk ke wilayah masing-masing negara tersebut berdasarkan prinsip-prinsip GATS. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif dengan sifat penelitian presktiptif dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Jasa Netflix termasuk dalam mode Cross Border Supply (Mode 1) dan diklasifikasi pada sektor Communication sub sektor Audiovisual Services berdasarkan Klasifikasi MTN.GNS/W/120. Dari sisi SoC Indonesia menyatakan bahwa sektor audiovisual service untuk mode 1 ialah Unbound, dimana dibolehkan mengatur  jasa yang termasuk mode 1 dan dapat mengecualikan ketentuan GATS. Kehadiran Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang  Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) telah digunakan untuk mengatur jasa Netflix, salah satu substansi pasalnya mengatur untuk mendirikan badan usaha tetap (BUT) dapat dilaksanakan berdasarkan SoC Indonesia, namun implementatifnya kurang karena tidak mempunyai sanksi. Preskripsi untuk penelitian ini adalah Kementrian Komunikasi dan Informasi dapat membuat Peraturan Menteri dengan substnasi pasal seperti pengenaan pajak tanpa harus mendirikan BUT yang seyogyanya selaras dengan ketentuan GATS.

---

Netflix is a company originating from the United States that is engaged in television movie and serial rentals with a subscription system that is distributed digitally or online. At present international regulations covering services are the General Agreement on Trade in Services (GATS), where as GATS has regulate the Schedule of Specific Commitment (SoC) of each member of the World Trade Organization (WTO) to handle every service that enters the territory of each country in accordance with GATS principles. This study uses normative legal studies with the nature of prescriptive research and conceptual search. The results of this study indicate that Netflix Services are included in the Cross Border Supply (Mode 1) and classified in the Audiovisual Service sub-sector Communication sector based on the MTN.GNS/W/120 Classification. From the Indonesian SoC`s perspektif declaring audiovisual services for mode 1 is Unbound, where services that in scope mode 1 can exclude GATS provisions. The presence of Circular Letter of the Minister of Communication and Information No. 3 of 2016 concerning the provision of Over the Top Application and/or Content Services has been used to provide Netflix services, one of the substance of the article issued to obtain a permanent establishment (BUT) can be implented, but the implementation is lacking because it does not have sanctions. The prescription for this study is that the Ministry of Communication and Information can make a Ministerial Regulation with article subtitles such as taxation without having to make a BUT which should be in line with GATS provisions."

"Tesis ini menganalisis ketentuan Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS} dan membahas mengenai kepentingan Indonesia dalam liberalisasi perdagangan di bidang jasa. Tujuan penulisan tesis ini adalab untuk mengetahu i bagaimana pelaksanaan liberalisasi Mode 4 dan hasit yang dicapai, untuk mengetahui peran Mode 4 dan upaya liberalisasi bagi Indonesia, _serta untuk mengetahui hal-hal apa yang akan Indonesia lakukan dalam forum pe-raagangan internasional untuk memenuhi kepentingannya di dala m Mode 4. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian nonnatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitati f.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Mode 4 GATS tidak ada pembatasan mengenai ruang lingkup Mode 4, yaitu definisi Mode 4 dan kategori individu (natura/ person ) tidak jelas, serta tidak adanya definisi temporary dan tingkat keterampilan. Mode 4 adalah moda penyedia jasa yang paling kecil liberalisasinya di dalam GATS. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hambatan-hambatan dala m Mode 4, antara lain visa dan izin kerja, masalah definisi Mode 4 GATS, dan pengakuan kualifikasi.Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Mode 4 penting bagi Indonesia karena Indonesia mempunyai kepentingan ekspor berupa keunggulan komparatif pada Mode 4 dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari Mode 4. Untuk memanfaatkan Mode 4 dalam li beralisasi perdagangan di bidang jasa, Indonesia melakukan strategi ekspor dan sttategi impor. Penelitian ini antara lain menyarankan bahwa Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan keunggulan komparatifnya di bidang jasa ketenagakerjaan, tetapi harus beralih ke keunggul an kompetitif, yaitu dengan mcningkatkan kualitas TKL.

---

This thesis analyzes the provisions of General Agreement on Trade in Services (GATS) Mode 4 and discusses Indonesia's interests in the liberalization of trade in services. The aim of this thesis is to determine how the implementation of the liberalization of Mode 4 and the results achieved, to determine the role of liberalization of Mode 4 and the effort of liberalization for Indonesia, and to know·what lndonesia is going to do in the i·nternational trade forum to meet its interests in . Mode 4.This thesis uses methods that are prescriptive normative research using qualitative approaches. The results of t his study indicate that in GATS Mode 4 there are no limitations on the scope of Mode 4, i.e. the unclear definition of Mode 4 and the category of natural persons, and there are no definitions in the term of temporary and the level of skills. Mode 4 is the least liberalized mode of services supply in the GATS. This is caused by a number of constraints in Mode 4. including visas and work pem1its. the GATS Mode 4 definition problems, and the recognition of qualifications.The results of this study also show that Mode 4 is important for Indonesia because Indonesia has a comparative advantage in the form of export interests in Mode 4 and the benefits derived from Mode 4. In order to take advantage of the liberalization of Mode 4 trade in services:>, Indonesia is pursuing export and import strategies. This research, among others, suggested that Indonesia can no longer rely on its comparative advantage in the service sector employment, but must switch to a competitive advantage. namel y by improving the quality of Indonesian workers."

"Tesis ini membahas tentang analisis hukum terhadap kebijakan terhadap Moda 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Service (GATS) dan kepentingan Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa di indonesia serta kesesuaian dengan komitmen dalam (GATS-WTO) khususnya di bidang jasa. Pengaturan liberalisasi jasa di Indonesia (Peraturan nasional-National Regulation) serta komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa. Kesesuaian dan konsistensi pengaturan jasa di Indonesia terhadap komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Service (GATS) di bidang jasa.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap Moda 4 GATS. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa Moda 4 untuk asing. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa khususnya Moda 4 merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

The Focus of this thesis is about Analysis Regulaion of Indonesia toward policy of mode 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Services (GATS) and the interests of Indonesia in the context of liberalization in services in Indonesia and in suitability with the commitments in GATS-WTO, especially in services sector. Setting the liberalization of services in Indonesia (National Regulation) and Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) relating to the liberalization in services. Suitability and consistency of regulation in services in Indonesia towards Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) in the service sector.

This research is juridical normative research, because this research focuses on observational studies literature that examines the general principles of law, the law systematically, and synchronization by analyzing the law and government policy on GATS Mode 4. The data obtained were analyzed using prescriptive qualitative methods.

From the results of this study indicate that Indonesia has opened up to foreign services. National regulations of Indonesia in telecommunication services, especially Mode 4 is a cornerstone in the determination of Indonesia's commitment on GATS-WTO."

"Abad ke-21 membawa kita pada eskalasi dalam gejala saling berkaitan di antara negara-negara di dunia. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (trade in goods) maupun di bidang jasa (trade in services). Perdagangan dalam bidang jasa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia karena pelaksanaannya yang sudah umum digunakan melintasi batas negara. Oleh karena itu negara-negara di dunia membentuk General Agreement on Trade in Services (GATS) untuk mengatur perdagangan dalam bidang jasa ini. GATS memberikan dua kewajiban bagi negara anggota. Pertama kewajiban umum yang berlaku untuk semua sektor, misalnya Most Favoured Nations dan tranparansi dan hal-hal tertentu yang termuat dalam sectoral agreement. Kedua adalah specific commitments (komitmen khusus) yang diambil melalui negosiasi tersendiri pada tiap perjanjian. Masing-masing negara anggota wajib membuat suatu schedule (daftar) terhadap specific commitments yang dibuatnya, dimana berisi mengenai sektor jasa yang dibuka aksesnya kepada penyedia jasa asing, yang kemudian dikenal dengan Schedule of Specific Commitments (SOC). Keberlakuan SOC ini dikaitkan dengan 4 moda penyediaan jasa yang diatur dalam GATS, yaitu cross border supply, consumption abroad, commercial presence dan movement of natural persons. SOC ini kemudian wajib disesuaikan dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing anggota agar dapat berlaku secara efektif. Indonesia sebagai anggota dari GATS juga telah membuat SOC yang berisi sektor-sektor jasa yang dibuka untuk penyedia jasa asing, termasuk sektor jasa perbankan, dan telah mengimplementasikannya di dalam peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang jasa perbankan."

"Selama ini, sektor perbankan dalam setiap perundingan FTA/CEPA selalu menggunakan komitmen pada GATS sebagai basisnya. Sejauh mana GATS plus dapat diberikan kepada mitra FTA/CEPA tergantung pada seberapa tinggi komitmen yang diberikan oleh negara mitra FTA/CEPA tersebut, yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menuliskan komitmen adalah pendekatan WTO/GATS-style positive list. Pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi Indonesia untuk mengidentifikasi sektor untuk diliberalisasikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan nasional dan kesiapan masing-masing sektor. Desakan dari berbagai negara mitra runding agar Indonesia mulai mengubah komitmen perbankan yang sebelumnya menggunakan pendekatan positive list menjadi negative list merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Atas dasar inilah, sektor perbankan perlu menyusun simulasi bentuk dari negative list yang dianggap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kebutuhan nasional.

---

So far, the banking sector in every FTA CEPA negotiation has always used a commitment to GATS as its basis. The extent to which GATS plus can be awarded to FTA/CEPA partners depends on the level of commitment made by the FTA/CEPA partner country, which is tailored to Indonesia's needs. The approach used in writing commitments is the WTO/GATS-style positive list approach. This approach provides flexibility for Indonesia to identify sectors to be liberalized gradually according to national needs and the readiness of each sector. The pressure from various negotiating partner countries to make Indonesia begin to change the banking commitments that previously used the positive list approach to become a negative list is a challenge for Indonesia. On this basis, the banking sector needs to compile a simulated form of the negative list approach which is considered in accordance with the prudential principles and national needs"

"Tesis ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap liberalisasi perdagangan jasa bidang perasuransian berdasarkan komitmen Indonesia dalam ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Dalam menganalisa model penmasokan jasa asuransi, Penulis mencoba melakukan tinjauan hukum secara terbatas pada produk hukum tingkat Undang-Undang untuk sektor perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Mengingat Indonesia telah membuka akses pasar sektor perasuransian bagi pemasok jasa asing, maka analisis hukum atas peraturan perasuransian dikaitkan pula dengan komitmen Indonesia sebagaimana tercantum dalam Schedule of Specific Commitment Indonesia dalam AFAS.

---

This thesis discusses about the legal review of the liberalization trade in insurance services based on the commitment of Indonesia in the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). author tried analyzing the supply of insurance services, limited to the level of legal products Act for the insurance sector, specifically Law of the Republic of Indonesia Number 40 2014 about Insurance. Given that Indonesia has opened the insurance sector market access for foreign service suppliers, the legal analysis of the insurance regulation is associated also with the commitment of Indonesia in the Schedule of Specific Commitment Indonesia in AFAS."

"Tesis ini membahas tentang Analisa Kebijakan Klasifikasi Jasa Telekomunikasi dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) Sebagai Referensi Penyusunan Komitmen Indonesia Dalam Liberalisasi Perdagangan Di Bidang Jasa Telekomunikasi dan kepentingan Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa serta kesesuaian dengan komitmen dalam (GATS-WTO) khususnya di bidang jasa telekomunikasi. Sesuai dengan prinsip perdagangan global, yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menyesuaikan penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk didalamnya regulasi nasional dan specific commitments untuk perundingan Internasional.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisa kebijakan specific commitments yang disusun oleh negara anggota WTO dalam sektor telekomunikasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini banyak negara anggota WTO memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menyusun specific commitments. Klasifikasi dalam dokumen W120 yang dijadikan acuan dalam penyusunan specific commitments sampai saat ini perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, struktur pasar telekomunikasi, model bisnis dan juga regulasinya.

---

This thesis discusses the Policy Analysis Classification of Services in the General Agreement on Trade in Services (GATS) As Reference Preparation of Indonesia's commitment in Trade Liberalization in the Field of Telecommunication Services and Indonesian interests in the context of the liberalization of services and compliance with the commitments (GATS-WTO) in particular in the field of telecommunications services. In accordance with the principle of global trade, which focuses on the principles of free trade and non-discriminatory, Indonesia must be prepared to adjust the operation of telecommunications, including the national regulations and specific commitments for International negotiations.

This research is normative, because this study focuses on the research literature that examines the principles of law, the law systematically, and analyze the synchronization law with specific policy commitments that WTO member countries compiled by the telecommunications sector. The data obtained were analyzed using qualitative methods prescriptive.

From the results of this study indicate that many current WTO member countries have different interpretations in preparing specific commitments. Classification in the referenced documents W120 in the preparation of specific commitments to date needs to be adjusted with the development of telecommunications technology, telecommunications market structure, business models and regulation."

"Angkutan udara merupakan salah satu sumber yang bisa digali sebagai sumber pendapatan. Oleh karena itu pemanfaatannya harus selalu diperhatikan sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Sebagai sumber pendapatan, angkutan udara harus pula diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Ketentuan ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membuat suatu perjanjian.Perjanjian angkutan udara internasional kebanyakan mengacu kepada ketentuan teknis dan operasional saja sehingga lebih bersifat bilateral. Indonesia dalam hal ini selalu mengacu pada perjanjian bilateral sehingga terdapat beberapa pasal yang isinya berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya.Tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian tersebut mengakibatkan terjadinya arus barang, orang dan pos sehingga memberikan peluang terhadap timbulnya komersialisasi bidang baru yang sebelumnya tidak terfikirkan.Pertukaran tersebut mengakibatkan terjadinya suatu perdagangan dan lintas batas orang sehingga harus pula diatur ketentuannya sehingga tidak merugikan.Salah satu ketentuan tersebut tercantum dalam GATS yang merupakan implementasi secara terurai dari GATT (yang sekarang bernama WTO). Dimana dalam lampiran tambahannya memuat ketentuan bidang jasa angkutan udara.Indonesia dalam hal ini telah meratifikasi pembentukan WTO tersebut dalam bentuk Perundang-undangan sehingga ketentuan yang ada sudah merupakan produk hukum yang harus dilaksanakan.Oleh karena itu Indonesia harus pula tunduk dan wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam GATS tersebut meskipun saat masih merupakan wacana yang harus dipersiapkan. Antisipasi mengenai masalah ini sebenarnya sudah tertuang dalam produk Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri terkait.Akan tetapi hal tersebut masih terasa kurang dalam prakteknya karena seringkali terbentur dengan ketentuan perundang-undang lainnya sehingga harus merupakan kebijakan lintas sektoral yang tidak saling bertabrakan."