Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKEkosistem pantai dengan ketiga tipe sumberdayanya, yaitu laut, tambak dan sawah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi sebagian besar penduduk Marunda di Pantai Utara Jakarta. Di dalam lingkungan bersangkutan, keseluruhan kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi berlangsung atas dasar model pengetahuan kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun.Keterikatan yang sangat kuat pada bentuk-bentuk mata pencaharian yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan alam di sekitarnya, menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial ekonomi dan sosial budaya, ketika lingkungan tersebut diambil--alih dan dirubah oleh kegiatan pembangunan kawasan industri Pusat Perkayuan Marunda (PPM).Kegiatan pembangunan PPM menyebabkan perubahan bentang alam yang ditandai dengan penyusutan lahan garapan penduduk yang semula tinggal di kawasan industri tersebut. Penyusutan lahan garapan tempat penduduk bersangkutan melakukan kegiatan mata pencaharian menimbulkan dampak terhadap keseluruhan sistem mata pencaharian mereka.Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan lingkungan dan untuk menghadapi berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan perubahan yang terjadi, penduduk dituntut mengembangkan upaya adaptasi, terutama berupa penyesuaian bentuk mata pencaharian dengan keadaan lingkungan yang ada setelah perubahan.Upaya adaptasi yang sebenarnya relatif dapat dianggap paling tepat dipilih untuk menanggapi perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi di lingkungan kawasan industri PPM, adalah dengan melakukan diversifikasi mata pencaharian.Diversifikasi mata pencaharian pada bentuk-bentuk yang berbeda dengan bentuk-bentuk mata pencaharian semula sebagian besar penduduk Marunda, perlu dilakukan agar penduduk yang lingkungan sumberdaya ekonominya terkena akibat langsung kegiatan pembangunan PPM, dapat tetap memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa terlalu tergantung pada lingkungan sumberdaya laut, sawah dan tambak di sekitarnya yang masih akan terus berubah, sejalan dengan kelanjutan proses pembangunan PPM. Akan tetapi, pilihan ini tidak dididukung oleh pengetahuan kebudayaan yang luas.Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Marunda yang relatif sangat rendah dan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki semata-mata hanya berkisar pada lingkungan pantai di sekitarnya, menyebabkan keseluruhan perangkat pengetahuan kebudayaan mereka menjadi sangat terbatas, sehingga tidak mampu menghadapi perubahan orientasi ruang yang telah sangat berbeda kondisinya.Dari dua bentuk upaya adaptasi yang dikembangkan oleh penduduk setempat, yaitu mempertahankan bentuk mata pencaharian semula dan beralih ke bentuk mata pencaharian baru, tampaknya upaya mempertahan bentuk mata pencaharian sampai saat ini masih menjadi pilihan sebagian besar penduduk.Pilihan upaya adaptasi sebagian besar penduduk yang masih terikat pada lingkungan sumberdaya semula (laut, sawah dan tambak) akan dapat lebih memperburuk kondisi sosial ekonomi di masa yang akan datang, terutama pada saat proyek PPM mulai beroperasi, jika tidak segera dicari pemecahan dan penanggulangannya secara tepat dan terpadu.Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang di dukung oleh data kuantitatif dan dilengkapi oleh studi kasus. Secara keseluruhan, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Cara yang digunakan untuk memilih sampel adalah proportional random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 120 orang dan jumlah informan kunci sebanyak enam orang di antara keseluruhan penduduk Marunda.Pengujian hipotesa dilakukan dengan menggunakan uji Chi-square (X2), sedangkan pengujian signifikansi perubahan dilakukan dengan menggunakan tes Mc Nemar. Perhitungan kekuatan hubungan dilakukan dengan menggunakan koefisien asosiasi Cramer (C) untuk variabel-variabel nominal dan dengan perhitungan koefisien korelasi pangkat d sommers (d y/x) untuk variabel-variabel ordinal.Studi ini dimaksudkan untuk melihat secara utuh kehidupan sosial-budaya dan sosial-ekonomi penduduk Marunda, khususnya aspek kehidupan ekonomi yang diwujudkan dalam sistem mata pencaharian, baik sebelum maupun sesudah adanya proyek pembangunan PPM. Setelah itu akan dilihat pula gambaran dampak yang timbul dari proses pembangunan kawasan industri tersebut (terutama pada tahap konstruksi) terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk di. Kelurahan Marunda yang berkenaan dengan sistem mata pencaharian.Keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, diharapkan dapat memberi masukan untuk penyusunan strategi perencanaan pengembangan lingkungan, khususnya pada tingkat lokal bagi pihak PPM dan pemerintah daerah DKI dalam upaya memperbaiki taraf hidup penduduk setempat dan penanggulangan berbagai masalah yang mungkin masih akan timbul. Bagi perencana pembangunan tingkat nasional, terutama yang bertanggungjawab pada proyek pembangunan kawasan industri sejenis, strategi perencanaan dan pengelolaan lingkungan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan hidup penduduk di sekitar lokasi proyek juga dapat diterapkan di daerahdaerah lain di Indonesia yang sedang dan akan mengadapi masalah yang serupa dengan apa yang dewasa ini dialami penduduk Marunda.Hasil-hasil studi menunjukkan bahwa :1. Perubahan bentuk mata pencaharian sebagai upaya adaptasi yang dilakukan oleh sebagian penduduk relatif kecil (X²=43,02; C=0,36), apabila dibandingkan dengan perubahan lingkungan sumber daya ekonomi yang terjadi.2. Perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi tidak langsung mempengaruhi pilihan bentuk mata pencaharian (X2=0,36; C=0,05).3. Pilihan bentuk mata pencaharian dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi social dalam hubungan yang tergolong cukup kuat (C= 0,48).4. Pilihan bentuk mata pencaharian juga dipengaruhi oleh pengetahuan kebudayaan dalam hubungan yang kuat (C=0,55). Berarti lebih kuat daripada hubungan antara pilihan bentuk dengan kemampuan adaptasi sosial.5. Kemampuan adaptasi sosial dipengaruhi oleh perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi dalam hubungan yang tergolong sedang dan bersifat negatif (d y/x = - 0,34).6. Kemampuan adaptasi sosial juga dipengaruhi oleh pengetahuan kebudayaan dalam hubungan yang tergolong kuat dan bersifat positif (d y/x = 0,59). Berarti hubungan yang ada lebih kuat daripada hubungan antara kemampuan adaptasi dengan perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi.7. Diperlukan suatu kebijaksanaan terpadu agar pembangunan PPM yang mempunyai cakupan kepentingan tingkat nasional ini berhasil dilaksanakan tanpa harus mengorbankan kehidupan penduduk Marunda sebagai korban. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar penduduk sulit merencanakan usaha atau bidang pekerjaan secara kongkrit di lingkungan yang masih akan terus berubah, dengan pengetahuan kebudayaan yang terbatas dan kemampuan adaptasi yang rendah.

---

ABSTRACT

The coastal ecosystem which consists of the three types of natural sources namely the sea, fish farming and rice fields have been forming a most important aspect of living for most Marunda villagers who live in the northern coastal areas of Jakarta. The entire economical process consisting of production, distribution and consumption activities among these villagers have been passed on, through inheritance, from generation to generation.

The exclusive dependability on the traditional ways of earning a living, which entirely relies on the environmental condition, has brought along various socio-economical and socio-cultural problems when this area was reclaimed by the authority and changed through the activities of the new industrial area for "Pusat Perkayuan Marunda" (PPM).

The PPM development activities have changed the spatial range of nature, which is indicated by the shrinkage of cultivated land belonging to the indigenous people who previously lived in this area, before the industrial estate started. The shrinkage of cultivated land, which the indigenous people made a living from before, has caused changes to the entire system of their means of subsistence.

To adjust themselves to the environmental changes and all the various problems these changes have brought along, these villagers will have to develop an adaptive aptitude to the new environment, especially to the new condition.

The adaptive effort, which is considered probably, the most effective, to select for the economical environmental changes in the PPM industrial areas, is through the diversification means of subsistence activities.

The diversification of economical sources which vary from the original ones most of Marunda villagers used to have, should be designed in order that those villagers whose environmental economical sources are directly affected by the PPM activities can live on properly, without having to depend entirely on the sea fishing, rice fields and fish farming in the surrounding areas, which will continue changing in line with the PPM development processes in the future. However; this approach is not necessarily supported by adequate cultural knowledge.

The relatively low level of educational background that most of the Marunda villagers have, including their cultural knowledge, which is restricted to the surrounding coastal areas only, are the source of the incapacity for those villagers to adjust themselves to the entirely new living condition.

Of the two forms of adaptation efforts which the Marunda villagers are making, namely to stick to the traditional means of subsistence and to obtain new living sources, the former seems more preferable.

The preference of most villagers to stick to the traditional sources of living (sea, rice field and fish farms) could worsen the social economical condition in the future, especially when the PPM project begins operation and no accurate integrated solution and prevention steps are taken immediately.

This research is qualitative descriptive by nature and is supported with quantitative data obtained through various study cases. On the whole, the methods used are the qualitative and the quantitative ones. The sampling has been made based on the proportional random system, involving 120 respondents and 6 key sources of information from amongst the entire Marunda villagers.

The hypothetic test is done by use the chi-square (X2) method and the significance test using the McNemar Method. The calculation of relativity strength was done using Cramer's association coefficient (C) for nominal variables and correlative coefficient calculation square d Sommers (d y/x) for ordinal variables.

The purpose of this study is to see and analyze the Marunda villagers' socio cultural and socio economical lives as a whole, in particular the economical aspect behavior, which is reflected in the means of subsistence system.

This research is intended to provide additional information that could be used in setting up the environmental development planning strategies, particularly for the PPM Project Officer and the Jakarta Municipality Office (DKI) in an effort to improve the standard of living of the Marunda villagers and tackle future problems. In addition, this information could also be used by the government authorities, who are dealing with development of similar industrial projects and the environmental planning and development strategies for other areas in Indonesia, which are, or will be facing similar environmental problems which the Marunda villagers are experiencing presently.

The results of this research indicate that:

1. The means of subsistence changes as an adaptation effort is relatively smaller than the economical source environmental changes (X2=43,02; C=0,36).

2. The economical source environmental change does not directly influence the choice of the means of subsistence form (x2=0,36; C=0,05)

3. The means of subsistence form choices are influenced by the social adaptation ability in strong relation (C = 0,48)

4. The means of subsistence form choice is also influenced by the cultural knowledge in strong relation (C = 0,05). Thus, a relation between the choices of form of the means of subsistence as compare to social adaptation ability.

5. The social adaptation ability is influence by the changing of environmental economical source in negative and average relation (d y/x = - 0,34).

6. The social adaptation ability is also influenced by the cultural knowledge in the positive and strong relation (d y/x = 0,59). It means that this relation is stronger than the relation between social adaptation ability and the environmental economical source change.

7. An integrated policy is needed in order that PPM development, which is of a National magnitude level, can be successfully implemented without sacrificing the way of life of Marunda's villagers as victims. This is to be implemented because there is a tendency that some of the villagers are unable to plan as to how to make a living, or choose a field of work in reality, due to the limited cultural knowledge and low level adaptation ability, in an environment which is still constantly changing."

"Hasil penulisan yang dikemukakan dalam disertasi ini, tersusun berdasarkan penelitian tentang Migrasi Tenaga Kerja Bawean ke Malaysia yang dikaji dengan pendekatan Sosiologi Ekonomi. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak memfokuskan kepada gejala perubahan struktur tenaga kerja tetapi lebih memusatkan perhatian kepada perubahan dan penyesuaian lembaga sosial-ekonomi di masyarakat Bawean. Dua pertanyaan pokok yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah: (a) Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Bawean yang bertumpu pada pencarian nafkah ke manca negara dapat berkembang dan dipertahankan, (b) Apakah pengaruh dari perkembangan tersebut terhadap kehidupan sosial-ekonomi di daerah Bawean.Penelitian ini mengikuti paradigma konstruktif yang menilai bahwa jenis penelitian kualitatif lebih tepat untuk mengkaji masalah sosial terutama dalam menjelaskan gejala perubahan. Strategi penelitian yang dipakai adalah Practical Ethnomethodology, dimana pengumpulan data dan analisa di pusatkan pada kajian wholistik terhadap kesatuan masyarakat tertentu (Bawean) namun secara praktis hasil-hasilnya kemudian di hubungkan dengan struktur dan perubahan di luar atau di manca negara. Didalam analisa ini di hubungkan antara perubahan di tingkat lokal dan perubahan di tingkat nasional dan manca negara.Metode analisa penelitian ini menggunakan analisa inter dan antar situs. Proses analisa berpusat pada dusun kemudian diperluas dengan perbandingan di tingkat desa, kecamatan, sampai menemukan gejala penyesuaian lembaga sosial-ekonomi masyarakat Pulau Bawean. Hasil temuan ini, kemudian di perdalam dan diperluas dengan kajian lapangan di Malaysia untuk mengamati orang Bawean di manca negara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengumpulan dokumen sejarah dan kajian tentang masyarakat bawean terdahulu baik di Bawean maupun di Malaysia. Informan penelitian ini di pilih dengan metode snowball, di mulai dengan memilih secara purposive beberapa migran yang tinggal di Malaysia, kemudian dikembangkan informasi tentang keluarga, teman, cara migrasi, kehidupan, sosial ekonomi di Malaysia. Berdasarkan informasi ini, kemudian telusuri lebih jauh koneksi informasi sampai pada masyarkat non migran, pendatang, kyai, keluarga yang ditinggal, sekolahan, dan sebagainya.Hasil penelitian ini, secara umum menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi internasional (yang berbentuk bekerja merantau di Malaysia) masyarakat Bawean merupakan hasil timbal balik antara perubahan pengetahuan, perilaku, kelembagaan sosial-ekonomi di tingkat lokal dan penyesuaian terhadap pengarub dari sistem kehidupan ekonomi internasional di Malaysia. Perubahan-perubahan tesebut telah berdampak pada perkembangan ekonomi migran tenaga kerja internasional dan juga terjadinya perubahan struktur kehidupan di daerah asal. HIal ini menunjukkan hubungan dua arah dan proses transformasi ekonomi internasional dan transformasi masyarakat lokal. Semua ini membuktikan bahwa masyarakat lokal tidak saja berubah dan bergerak mengikuti arus kecairan global (Global Fluids) tetapi mereka juga mempunyai usaha membentuk identitas dan daya saing dalam sistem ekonomi internasional.Berdasarkan uraian di atas, maka disarankan untuk memandang ekonomi tidak saja didasari oleh asumsi-asumsi yang meletakkan pondasi ekonomi hanya dalam bentuk indikator ekonomi makro yang bersifat ekonomis tetapi juga sangat penting untuk dimasukkan pondasi sosial dari ekonomi yang berupa jaringan dan dukungan kepentingan sosial. Prinsip ini adalah pondasi untuk membangun pemahaman ekonomi suatu komunitas dan sudut pandang masyarakatnya atau ethno-economics. Dalam pandangan ini ukuran keberhasilan bukan diambil dari indikator makro ekonomi tetapi orientasi keberhasilan yang mendorong masyarakat itu sendiri, seperti kesejahteraan keluarga, pembangunan rumah dan investasi kepada keluarga. Demikian juga regulasi ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga tidak saling merusak antara kelembagaan ekonomi yang baru dan lembaga yang lama.Sifat kelekatan (embededness ekonomi dengan konstruksi pengetahuan, jaringan, dan kebiasaan masyarakat yang sudah terlembaga) menjadi strategi pengembangan ekonomi bagi masyarakat. Jaringan Sosial, trust, modal sosial, dan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan lingkungan sekitarnya (di dalam dan luar negeri) di dalam masyarakat itu sendiri menjadi penjelasan penting dalam pembangunan ekonomi. Ini merupakan agenda pengembangan ilmu ekonomi dan sosiologi ekonomi di masa selanjutnya."

"Dampak financial deepening terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi debat selama beberapa dekade. Penelitian ini menganalisa dampak financial deepening terhadap pertumbuhan ekonomi tingkat propinsi di Indonesia periode tahun 2001 sampai dengan 2016. Penggunaan data level propinsi selain jarang ditemukan dalam literature juga untuk mengurangi heterogeinitas yang tidak teramati pada data cross section antar negara. Pendekatan financial deepening dalam penelitian ini dibatasi pada sisi perbankan mengingat dalam sistem keuangan Indonesia, peran perbankan masih sangat dominan dibandingkan sektor keuangan lainnya. Melalui pendekatan data panel, diperoleh hasil bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara financial deepening dengan pertumbuhan ekonomi regional yang mendukung hipotesa supply leading (finance-led growth) pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam kaitan ini diperlukan langkah serius pemerintah untuk terus melakukan pendalaman pasar keuangan domestik khususnya melalui sektor perbankan agar mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

---

Impact of financial deepening to economic growth has been a debate for decades. This research analyzes the impact of financial deepening on provincial-level economic growth in Indonesia from 2001 to 2016. Besides The use of provincial level data is rarely found in the literature, the use of provincial-level data is also intended to reduce unobserved heterogeneity in cross-sectional data between countries. The financial deepening approach in this study is limited to the banking side considering that in Indonesia's banking sector is still very dominant compared to other financial sector. By Using data panel approach, the ratio between liquid liabilities to gross regional domestic product (PDRB) and the ratio between credits distributed by the banking sector to PDRB as a measurement of financial deepening, found a significant positive correlation between financial deepening with regional economic growth that supports supply lead hypothesis (finance-led growth) in previous studies. In this regard, Government must be seriously to enhance policy in order to deepen the domestic financial market, especially through the banking sector to encouraging economic growth."

"Krisis kertas koran yang terjadi pada tahun 1995 dimana kertas koran sulit didapat dipasar dan kalaupun ada jumlahnya terbatas dan harganya mahal melampaui harga kesepakatan antara produsen dan konsumen yang selama ini sebagai dasar mekanisme penetapan harga jual kertas koran, konsumen menuduh produsen sengaja tidak melakukan produksi sesuai kapasitas serta mempermainkan suplai melalui jalur distribusi. Menurut penulis terdapat lima masalah utama pada krisis kertas koran tahun 1995 diatas, ialah masalah produksi, harga, distribusi, ekonomi politik pemerintah dan struktur pasar industri kertas koran. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Tesis ini adalah penelitian deskriptif, data sekunder diperoleh melalui laporan-laporan, buletin-buletin dan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan industri kertas koran, laporan-laporan diambil dari Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, data primer diperoleh melalui depth interview. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi industrialisasi substitusi impor yang didukung oleh kebijakan proteksi telah menghasilkan antara lain ; 1. Produksi nil kertas koran meningkat setiap tahun, dan jumlah kertas koran yang diproduksi sudah diatas kebutuhan kertas koran nasional, sehingga kelebihan produksi tersebut di ekspor. Walaupun demikian dalam 15 tahun perkembangan industri kertas jumlah produsen kertas koran hanya ada empat produsen. 2. Mekanisme penetapan harga kertas koran ditetapkan berdasarkan harga kesepakatan antara produsen dan konsumen jadi tidak berdasarkan hukum mekanisme pasar. 3. Lembaga distribusi dan proses pendistribusian kertas koran untuk kebutuhan Pers ditetapkan secara sepakat antara produsen kertas koran dan Serikat Penerbit Surat Kabar yang mewakili masyarakat Pers. 4. Kebijakan proteksi telah memberikan keuntungan kepada produsen tetapi tidak kepada konsumen, harga kertas koran impor menjadi tidak rasional, produsen lokal bertindak tidak efisien, karena tidak ada saingan dari produsen luar negeri, harga produksi produsen lokal mahal karena itu produsen lebih cendrung ingin menguasai pasar dalam negeri. 5. Sedikitnya jumlah produsen kertas koran, mengakibatkan pasar kertas koran terstruktur menjadi pasar oligopoli. Efisensi dalam produksi akan tumbuh apabila ada persaingan dalam struktur pasar yang sehat, kebijakan proteksi telah memberikan perlakuan diskriminasi terhadap pelaku ekonomi dipasar, yang berdampak sangat merugikan masyarakat konsumen dan hanya menguntungkan segelintir produsen. Karena itu untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi tersebut maka kebijakan proteksi harus dihapus."

"Anggaran pembangunan merupakan salah satu alat administrasi pemerintah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pada kenyataannya, kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan tersebut tidaklah sepenuhnya didasarkan atas pertimbangan ekonomi.Di Provinsi DKI Jakarta, besarnya anggaran pembangunan yang dialokasikan pemerintah daerah dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Untuk mengetahui seberapa besar dampak pengalokasian anggaran pembangunan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta, maka dalam penelitian ini dilakukan regresi antara besarnya alokasi anggaran pembangunan terhadap pembentukan PDRB primer, PDRB sekunder dan PDRB tersier.Model yang digunakan, dikembangkan dari fungsi produksi Cobb-Douglas, dimana Modal (Capital = C) direpresentasikan oleh besarnya alokasi anggaran pembangunan, sedangkan tenaga kerja (Labor = L) adalah besarnya jumlah tenaga kerja pada masing-masing sektor perekonomian. Untuk melihat pola hubungan antara variable penelitian telah dilakukan regresi terhadap data time series dalam rentang waktu 16 tahun. Model regresi yang dipakai adalah regresi sederhana model log-log dengan pendugaan secara SUR (Seemingly Unrelated Regression).Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bawa besarnya anggaran pembangunan yang dialokasikan pemerintah daerah khusus DKI Jakarta, secara signifikan berdampak positif terhadap pertumbuhan PDRB sektor sekunder dan PDRB tersier. Berdasarkan variable dummy periode kepemimpinan Gubernur Kepala Daerah, diketahui pula bahwa tingkat rata-rata dampak alokasi anggaran pembangunan terhadap pembentukan PDRB sekunder dan PDRB tersier yang tertinggi terjadi pada periode kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1998 - 2001).

---

Development budget (anggaran pembangunan) is one among government's administration tools that can support economic growth. However in reality, the policy in allocating development budget is not entirely based on economic consideration.

In Jakarta, the amount of development budget allocated by local government was increasing from year to year. To find out how strong the impact of the development budget allocation toward economic growth of DKI Jakarta Province; therefore, regression was conducted in this research. Among others is the influence of development budget allocation toward the formation of gross regional domestic product (primary GRDP, secondary GRDP and tertiary GRDP).

The model used and developed is in the form of Cobb-Douglas production function, where Capital (C) is represented by the amount of development budget allocation; while, Labor (L) is the amount of labor in each economic sector. To observe the relationship pattern among research variables, was developed regression toward time series data within 16 years. Regression model used is the double log simple regression with Seemingly Unrelated Regression (SUR).

As a whole, the result of this research showed that the amount of development budget being allocated by local government particularly Jakarta is significantly having positive effects toward the formation of secondary and tertiary GRDP. Based on dummy variable, it was found out that the highest average rate of development budget allocation effects toward the formation of secondary and tertiary GRDP happened during the leadership period of Governor Sutiyoso (1998 - 2001)"

"ABSTRAKTesis ini dikembangkan terutama untuk membuktikan bahwa dalam era menuju globalisasi yang diwarnai oleh demokratisasi, liberalisasi dan deregulasi ini, pemerintah Indonesia tampaknya tetap berusaha untuk mempertahankan proteksi terhadap beberapa komoditi yang dianggap strategis. Kekuatan tesis ini terletak pada pendekatan yang dipakai yaitu, pendekatan ekonomi politik, yang menekankan pada bidang politik, atau penulis sebut sebagai mashab politik. Yaitu analisa distribusi kekuasaan dalam pasar, suatu pendekatan yang belum banyak digunakan oleh mereka yang berasal dari disiplin ilmu politik di Indonesia. Kekhususan pendekatan ini terletak pada penggunaan parameter-parameter tata niaga seperti mobilisasi, alokasi dan distribusi, yang dianatisis melalui paradigma politis. Artinya menyangkut proses pembentukan kebijakan dan interaksi kekuatan antar aktor dan institusi dalam tata niaga dan pasar tepung terigu. Berkaitan dengan pendekatan tersebut beberapa pertanyaan mendasar dipakai sebagai acuan untuk menjawab: siapa aktor/pelaku ekonomi dan politik yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan di Indonesia, sehingga mempengaruhi terbentuknya kebijakan tata niaga dan industri tepung terigu seperti yang ada sekarang. Apa dan bagaimana struktur/institusi, peraturan-peraturan dan koalisi-koalisi yang ada atau yang dibentuk oleh para aktor tersebut, yang memungkinkan diberlakukannya tata niaga tadi. Tesis ini juga menjawab pertanyaan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam kebijakan tata niaga dan industri tepung terigu di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang melatar belakangi kebijakan yang menghambat atau memperlambat pelaksanaan liberalisasi tepung terigu. Yang pertama adalah karena negara tumbuh menjadi kekuatan yang dominan setelah periode 1965. Dengan dominasi tersebut negara dapat menunjuk langsung aktor yang mengoprasionalisasikan tata niaga tepung terigu, menutup kompetisi untuk umum melalui peraturan DNI, dan menggeser monopoli bidang ini dari negara kepada swasta. Kedua, karena struktur tata niaga yang monopolitis tersebut telah menghasilkan rente ekonomi yang luar biasa, yang menyebabkan kelompok Salim memperoleh kesempatan untuk membangun suatu industri vertikal dan horizontal antara BOGASARI dan INDOFOOD, yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi pangan terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ketiga, karena rente ekonomi yang dihasilkan tersebut telah pula mendatangkan keuntungan politis bagi penguasa, yaitu ikut mendukung pembiayaan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan legitimasi mereka. Antara lain program pengentasan kemiskinan, kampanye, seminar, dan berbagai kongres dari kelompok kelompok korporatis penguasa dan lain-lain. Tesis ini sekaligus memperlihatkan bahwa konsep pluralisme yang sering disebut sebagai karakteristik yang menunjukan berlangsungnya proses demokratisasi, cenderung tidak berlaku di Indonesia. Karena pluralisme berbagai kelompok yang tumbuh di Indonesia pada kenyataannya adalah dibentuk oleh negara, sebagai `kosmetik' penghias demokrasi, tetapi sesungguhnya hanya merupakan perpanjangan tangan dari penguasa untuk mewujudkan tujuan-tujuan kekuasaan politik dan ekonomi mereka. Temuan dari tesis ini dengan demikian mungkin akan dianggap sebagai suatu sinisme dari keadaan sosial politik ekonomi di Indonesia, tetapi data yang terungkap dalam tesis ini paling tidak membenarkan dugaan-dugaan yang selama ini ada dalam benak banyak pengamat."