Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia telah mempunyai komitmen menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin sejak 2 dekade yang lalu. Komitmen tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencapai target nasional sebagaimana tercantum dalam GBHN, UUD, Propenas, dan RPJM tetapi juga berbagai komitmen global yang menuntut perbaikan kondisi kesehatan masyarakat. Model pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin yang dilaksanakan pemerintah telah ditempuh dengan berbagai cara antara lain supply side approach dan demand side approach. Selain itu, model pelayanan dan pembiayaan kesehatan untuk penduduk miskin dapat dilihat dalam dua periode, yaitu periode sebelum krisis moneter (sebelum tahun 1997) dan periode setelah krismon (tahun 1997 ke atas).Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat beberapa alasan kenapa pemerintah harus berperan penting dalam pelayanan kesehatan penduduk miskin, yaitu: (1) Kesehatan merupakan suatu hak dasar rakyat; (2) Kesehatan mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan ekonomi, yaitu pada tingkat mikro kesehatan merupakan dasar bagi peningkatan produktivitas kerja dan pada tingkat makro kesehatan merupakan input untuk nienurunkan kemiskinan. Di Indonesia, peran penting pemerintah tersebut ditambah dengan beberapa alasan, yaitu: (1) Pelayanan dasar bagi penduduk miskin adalah perintah konstitusi; (2) Terjadi disparitas status kesehatan; dan (3) Rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin.Dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin pada waktu yang lalu muncul beberapa permasalahan, antara lain: ketidaktepatan sasaran, jenis pelayanan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, jumlah dana tidak memadai, waktu pemberian tidak tepat, tidak berkesinambungan, dan rendahnya mutu pelayanan yang diberikan. Permasalahan tersebut pada akhirnya berdampak pada rendahnya cakupan program dan pemanfaatan program bantuan pelayanan kesehatan oleh penduduk miskin itu sendiri.Sebagai contoh, berdasarkan data Susenas Tahun 2002, jumlah rumah tangga miskin yang mempunyai kartu sehat di DKI Jakarta hanya sekitar 15,66 persen dari total rumah tangga miskin yang ada. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional sekitar 21,67 persen. Jika dilihat dari segi kemampuan fiskal, seharusnya Pemda DKI Jakarta dapat meningkatkan cakupan program tersebut melebihi angka nasional karena Propinsi DKI Jakarta tergolong mempunyai kemampuan fiskal tinggi. Dibalik rendahnya cakupan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin, tetapi di Propinsi DKI Jakarta terdapat sekitar 7,42 persen rumah tangga tidak miskin yang mempunyai kartu sehat.Oleh karena itu, dengan melakukan studi kasus di suatu wilayah di Propinsi DKI Jakarta (yaitu Kotamadya Jakarta Timur) penulis tertarik untuk mengetahui mengapa efektivitas program bantuan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk rumah tangga miskin rendah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi rumah tangga miskin memanfaatkan program tersebut, dan alternatif kebijakan apa yang dapat diambil guna penyempurnaan program pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin?Data yang digunakan berupa data kuantitatif dan kualitatif yang berasal dari data primer dan sekunder. Untuk mengetahui efektifitas program bantuan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin digunakan data Susenas tahun 2002 dengan teknik analisis crosstabulasi. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk miskin dalam memanfaatkan program tersebut digunakan teknik analisis Logit Model.Hasil studi menunjukkan bahwa program bantuan pelayanan kesehatan untuk rumah tangga miskin di Kotamadya Jakarta Timur kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari: (1) Rendahnya cakupan gakin yang mempunyai kartu sehat (18,52%), tetapi sebagian keluarga tidak miskin juga mendapat kartu sehat (7,15%); dan (2) Rendahnya pemanfaatan kartu sehat oleh gakin tersebut untuk berobat ke puskesmas/RS (40%). Rendahnya cakupan rumah tangga miskin yang mendapat kartu sehat tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) kurang tepatnya perhitungan jumlah gakin oleh BPS, karena perbedaan dasar perhitungan antara BPS dan program serta kurang akuratnya penggunaan metoda sampel dalam menghitung jumlah gakin yang sesungguhnya; (2) tugas verifikasi dan vaiidasi data gakin di lapangan oleh Tim Desa/Kelurahan kurang berjalan; dan (3) gakin suka berpindah-pindah. Sedangkan rendahnya pemanfaatan kartu sehat untuk memperoleh program bantuan pelayanan kesehatan oleh gakin diantaranya karena terbatasnya jam buka puskesmas, rata-rata antara jam 9 pagi sampai 12 siang.Dari hasil regresi logistik diperoleh kesimpulan bahwa: (1) variabel keramahan dan kehadiran dokter/perawat, informasi penyakit, serta jenis pelayanan mempunyai nubungan yang positif dengan variabel pemanfaatan program oleh gakin dan sebaliknya dengan variabel tingkat pendidikan, waktu administrasi, waktu tunggu pelayanan, dan jarak tempat tinggal gakin ke puskesmas/RS; (2) dalam mengambil keputusan untuk memanfaatkan atau tidak pelayanan kesehatan, gakin lebih mempertimbangkan faktor ekonomi dibandingkan faktor non ekonomi. Hal ini terbukti bahwa faktor kecepatan proses administrasi dan waktu tunggu mendapat pelayanan, serta jarak antara tempat tinggal gakin dengan puskemas atau RS merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi gakin memanfaatkan program bantuan pelayanan kesehatan, sedangkan faktor keramahan dan kehadiran dokter/perawat, informasi penyakit, jenis pelayanan, dan tingkat pendidikan KK gakin tidak signifikan mempengaruhi gakin memanfaatkan program.Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas program pelayanan kesehatan, antara lain: (1) Mengevaluasi kembali penghitungan jumlah gakin dan kriteria penentuan gakin yang dikeluarkan oleh BPS Propinsi DKI Jakarta; (2) Pemda perlu menunjuk suatu instansi independen yang khusus bertugas dan bertanggungjawab menentukan siapa gakin tersebut dan memverifikasi datanya secara rutin; (3) Melaksanakan pendataan langsung (bukan perkiraan atau sampling), dan menyelaraskan dasar perhitungan gakin dengan sasaran program untuk mencegah terjadinya bias (contoh: RT, KK, atau penduduk); (4) Memperpanjang jam buka puskesmas atau jam buka puskesmas tetap tetapi diadakan kerjasama dengan klinik-klinik swasta setaraf puskesmas sebagai alternatif bagi Gakin untuk rnendapatkan pelayanan jika ybs sakit dan butuh pelayanan pada saat puskesmas tutup; (5) Waktu tunggu mendapat pelayanan dan proses administrasi harus cepat (<15 menit); (6) Ketersediaan sarana kesehatan yang tersebar merata perlu dipertahankan dan ditingkatkan (di setiap kelurahan terdapat satu puskesmas dan berlokasi di tempat yang dapat diakses gakin dengan mudah dan cepat); (7) Sosialisasi kepada publik tentang subtansi program, kriteria masyarakat yang berhak mendapatkannya, prosedur bagaimana mendapatkannya, serta mekanisme pengaduan masyarakat perlu lebih ditingkatkan; dan (8) Pemberian reward dan punishment kepada RS, puskesmas, tenaga kesehatan, dan instansi lain yang berhasil melaksanakan program pelayanan kesehatan bagi Gakin dengan baik."

"Penelitian ini menggunakan desain penelilian eksploratif yang berujuan menguraikan kegiatan yang dilakukan perawat dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kegiatan perawatan dalam pelayanan KIA dan KB di Puskesmas dan di masyarakat.Penelitian ini dilakukan terhadap empat perawat yang masing-masing bekerja di Puskesmas Induk dan Puskesmos Pembantu uskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu di Depok. Tiap perawat diamati oleh dua orang penetiti selama : mengetahui jumlah waktu yang digunakan umuk kegiatan KIA dan KB.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentasi waktu rata-rata yang digunakan perawat untuk pelayanan KIA dan KB adalah 29.6% daru total waktu pelayanan Puskesma. Waktu yang lain digunakan oleh perawat untuk melaksanakan penyuntikan, pengisian kartu memanggil pasien dan menyiapkan obat. Perawat yang bekerja pada Puskesma di Bogor menunjukkan bobot kegiatan paling linggi dalam pelayanan KIA dan KB, sedangkan tiga perawat melakukan kegialan pada Balai Pengobatan, depot obat dan kegiatan non keperawatan lain. Kegiatan perawat tertinggi di Posyandu adalah pemberian imunisasi dan pemantauan perlumbuhan yaitu 89,3% dan kegiatan lain. Puskemas yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada perawat dan perawat dengan kemampuan lebih untuk melakukan pelayanan KB, ternyata menunjukkan cakupan KB yang cukup tinggi. yaitu 82.4%.Beberapa yang menyebabkan perawat kurang berperan dalam pelayanan KIA dan KB antara lain karena perawat tidak diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan KIA dan KB, serta uraian tugas yang kurang jelas dan tidak sesuai dengan latar beiakang pendidikan perawai.

---

This research utliizied explorative descriptive design with the purpose of describing the nurse's activities and identification of factors affective nursing activities in maternal child health care and family planning services in health centre and comunity.

Four nursed working at twograin health center and two subdistrict health center located in Bogor and Depok were included this study. Each nurse was observed by two observers throughout the working hours to collect data on time spent be nurses for maternal child health care and family planning services.

The result of studyrevealed that the average of percentage time spent by nurses to provide maternal child health care and family planning services was 26.6% of total time spent in health center."

"Akses pelayanan kesehatan dianggap berkontribusi pada status kesehatan. Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi dengan unmet need yang tinggi, artinya banyak penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi mereka tidak dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan data BPS (2003) terdapat 27,6% penduduk tanpa akses pelayanan kesehatan. Pada tahun 2003 ada sebanyak 16,90% penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan tidak diobati. Akses pelayanan kesehatan biasanya diukur dengan melihat tingkat penggunaan pelayanan kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan, diantaranya adalah jenis kelamin, pendidikan, umur, pekerjaan, pendapatan, jaminan kesehatan, wilayah tempat tinggal, pengalaman kesehatan, keluhan kesehatan, tingkat keparahan penyakit, jarak fasilitas kesehatan, dan transportasi.Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan memahami akses penduduk Sumatera Barat ke pelayanan kesehatan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004 (SUSENAS 2004) yang terdiri dari kuesioner kor (VSEN2004K) dan dan kuesioner modul perumahan dan kesehatan (VSEN2004MPK). Populasi target dalam penelitian ini adalah penduduk Sumatera Barat. Sampel penelitian adalah individu yang menjadi sampel Susenas 2004 dalam hal ini adalah responden terpilih. Akses pelayanan kesehatan diukur dengan melihat penggunaan pelayanan kesehatan. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan akses pelayanan kesehatan. Uji statistik yang digunakan untuk analisis bivariat adalah uji kai kuadrat dan uji t. Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui probabilitas dan rasio odds penggunaan pelayanan kesehatan. Uji statistik yang digunakan adalah uji regresi logistik.Hasil penelitian dibagi dalam dua kelompok yaitu penggunaan pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap. Penggunaan pelayanan rawat jalan sebesar 16,90% dan rawat inap sebesar 1,68%. Faktor-faktor yang berhubungan dengan akses pelayanan rawat jalan adalah jenis kelamin, pendidikan, umur, pekerjaan, pendapatan, jaminan kesehatan, wilayah tempat tinggal, pengalaman sakit, keluhan kesehatan, tingkat keparahan penyakit. Adapun faktor-faktor yang berhubungan akses pelayanan rawat inap adalah jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan wilayah tempat tinggal. Di dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa perempuan lebih rendah dalam penggunaan pelayanan rawat jalan dibandingkan laki-laki. Penduduk yang tinggal di kota lebih rendah dalam penggunaan pelayanan rawat jalan dibandingkan penuduk yang tinggal di desa. Jaminan kesehatan meningkatkan penggunaan pelayanan rawat jalan demikian juga dengan keluhan kesehatan (batuk, pilek, sakit lainnya) dan tingkat keparahan pennyakit meningkatkan penggunaan pelayanan rawat jalan. Jarak ke fasilitas kesehatan menjadi faktor penghambat penggunaan pelayanan rawat jalan. Pada pelayanan rawat inap, penduduk yang bekerja mempunyai peluang lebih rendah dibandingkan penduduk yang tidak bekerja dalam menggunakan pelayanan rawat inap. Penyakit asma merupakan keluhan utama untuk menggunakan pelayanan rawat inap. Saran yang dapat diberikan adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyebaran tenaga kesehatan yang merata, memberikan kesempatan pelayanan kesehatan swasta untuk dapat berkembang, dan penyediaan fasilitas kesehatan pada perusahaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses seperti Puskesmas Pembantu, Polindes dan meningkatkan cakupan asuransi kesehatan kepada masyarakat yang belum tercakup dalam askes PNS, Jamsostek, dan askeskin.

---

The access to health services is considered contributing to health status. West Sumatra is one of provinces with high unmet need, which means that there are many people in the province needing health services but they are not able to have them. Based on data from BPS (Central Bureau of Statistics) (2003) there were 27.6% of the people without access to the services. In 2003, 16.90% of the people complained their health but they were not cured. The access to health services is generally measured by studying the level of health service utilization. A variety of factors affect the access to health services, among others, sex, education, age, occupation, income, health insurance, residence area, health experience, health complaints, severity of illness, distance to health facilities, and transportation.

This research attempts to find out and understand the access of West Sumatra's people to health services using secondary data from National Social and Economic Survey (SUSENAS) 2004 which consist of core questionnaire (VSEN2004K) and questionnaire of housing and health module (VSEN2004MPK). The population is West Sumatra's people. The samples are selected respondents, which were the samples of Susenas 2004. The access was measured by observing the utilization of health services. Bivariate analysis was conducted to find out factors related to health service access. Statistical tests used in the bivariate analysis are chi-square test and t test. Multivariate analysis was conducted to find out the probability and odds ratio of health service utilization. Statistical test used is logistic regression test.

The results of the research are divided into two groups, namely outpatient service and in-patient service. The utilization of outpatient service is 16.90% and of in-patient service is 1.68%. Factors related to the access of outpatient service are sex, education, age, occupation, income, health insurance, residence area, health experience, health complaints, and severity of illness. Factors related to in-patient service are sex, education, occupation, and residence. It was found that the utilization of outpatient service by women is lower compared to men. The utilization is lower for people who live in towns than those who live in villages. Health insurance increases the utilization of outpatient services and so do health complaints (cough, influenza, other illnesses) and severity of illness. The distance to health facilities is a constraint factor to the utilization of outpatient service. People who work have a lower probability to use the in-patient services compared to those who do not. Asthma is major complaint for the in-patient service utilization. What can be suggested are approaching health services to people, distributing health personnel equally, giving opportunity to private health service to develop, providing health facilities at company, improving the quality of health service which is easily accessed such as Puskesmas Pembantu (branch of conununity health center), Polindes (polyclinic in villages) and increasing the coverage of health insurance for people who have not been covered in the health insurance of PNS (civil servants), Jamsostek (social insurance for workforce), and Askeskin."

"Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi mengenai penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan oleh pasien sebelum berobat pada Subdep Kesehatan Anak Rumkital Dr. Mintohardjo dan bagaimana proses pelayanannya, untuk masukan bagi program pelayanan kesehatan Subdep Kesehatan Anak khususnya dan Rumkital Dr. Mintohardjo umumnya dalam rangka pelayanan kesehatan bagi anak sebaik mungkin. Data untuk penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara dan pengamatan di poliklinik dan di ruang rawat mondok Subdep Kesehatan Anak Rumkital Dr. Mintohardjo. Untuk pasien poliklinik diambil sampel secara proportional systematic random sampling sedang sampel di ruang rawat mondok seluruh penderita yang dirawat. Data dikumpulkan dalam kurun waktu 10 Juni 1988 sampai dengan 18 Juli 1988. Didapat sampel pasien pengunjung poliklinik berjumlah 116 sampel dan pasien rawat mondok 48 sampel dan digunakan untuk analisa dalam penelitian ini.Hasil dari penelitian di poliklinik menunjukkan pasien poliklinik berobat 55% tidak dirujuk dan pasien yang dirawat mondok 54% tidak dirujuk. Pasien yang berobat di poliklinik 63% pernah mendapat pelayanan dokter umum atau dokter ahli. Pada pasien yang berobat dilakukan anamnesa dan pemeriksaan laboratorium; radiologi, atau konsultasi. Dari diagnosa yang ditegakkan 59% menderita penyakit akut tetapi tidak gawat, sisanya menderita penyakit kronik. Sebagian surat rujukan yang berasal dart pelayanan kesehatan dasar menyalahi prosedur. Sebagian kecil dari surat rujukan tidak dijawab karena penderita sakit ringan. Pasien yang masuk rawat mondok terbanyak melalui poliklinik gawat darurat 162,5%) dan dirawat karena menderita penyakit dan dalam keadaan gawat.atau potensial gawat.Disarankan agar disediakan fasilitas poliklinik untuk melayani kebutuhan anggota yang sukar menjangkau lokasi BP/BK TNI-AL yang melayani keluarga tetapi mudah menjangkau lokasi Rumkital Dr. Mintohardjo. Perlu ditingkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan tenaga kesehatan yang melayani BP dan BK TNI AL misalnya dengan menyelenggarakan latihan di Rumkital Dr. Mintohardjo atau penugasan sementara di Rumkital secara bergilir."

"Suatu studi tentang demand terhadap berbagai sumber pelayanan kesehatan dilakukan di Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini mencakup 300 rumah tangga masyarakat pantai tipe nelayan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari - Maret 1940. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi demand terhadap berbagai sumber pelayanan kesehatan, yaitu pengobatan sendiri, dukun tradisional, paramedis, dan medis. Tujuan lainnya adalah mengukur kemampuan bayar (ability to pay) terhadap pelayanan kesehatan, dan menganalisa kemungkinan pengembangan Dana Sehat pada masyarakat pantai tipe nelayan. Beberapa faktor yang ditelaah dalam penelitian ini adalah pendidikan, pekerjaan, preferensi, pendapatan, harga pelayanan/pengobatan, jarak, dan kebutuhan terhada pelayanan kesehatan. Hasil analisa menunjukkan bahwa hanya "preferensi" yang berpengaruh sangat kuat dengan demand terhadap pelayanan kesehatan. Harga pelayanan/pengobatan berpengaruh secara terbatas dengan demand pelayanan medis. Penelitian ini juga mengungkapkan, masih rendahnya kemampuan bayar masyarakat pantai terhadap pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, potensi pengembangan Dana Sehat pada masyarakat pantai tipe nelayan memberikan gambaran yang cukup cerah di masa datang."