Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan pajak dalam penerimaan negara terus meningkat seiring dengan kebutuhan untuk mendanai pengeluaran negara yang setiap tahun terus bertambah. Dalam hal ini dibutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab.Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DIP) melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 memberikan wewenang kepada DJP untuk melakukan pemeriksaan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pemeriksaan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kuantitatif. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan kondisi objek penelitian apa adanya sesuai fakta di lapangan. Sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara perhitungan statistika untuk mengetahui hubungan atau pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:1. Terdapat kaitan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan. Atau dengan kata lain adanya pemeriksaan yang dilakukan merubah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Bila ada kesalahan dalam kesimpulan ini, maka tingkat kesalahan tidak akan lebih dari 5%.2. Pemeriksaan berkaitan dengan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, Derajat keeratan dihitung dengan memperoleh nilai C=0,46588, sedangkan nilai Croaks sebesar 0.7071, nilai C cukup dekat dengan nilai Croaks yang berarti proses pemeriksaan berkaitan cukup besar dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya.Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh maka disarankan untuk meningkatkan frekuensi pemeriksaan karena dari 35 Wajib Pajak yang diambil sampel dalam penelitian ini ternyata dengan adanya pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampatkan SPT Tahunannya.

---

The role of taxation has been increased in supporting need of government's expenditures, which has been raised continuously. Therefore, awareness of Tax Payer should be increased in order to do their responsibility honestly.

To rise up that awareness, Directorate General of Tax has built control system to watch the compliance of the taxpayer in doing the taxation regulation. Act number 611983 Concerning General Guidance and Taxation Mechanism, which has been changed in Act number 1612000, gives full authority for Directorate General of Tax to act as tax auditor.

The aim of this research is to analysis influence tax audit to the increase of Tax Payer compliance in full filling their tax responsibility. The research uses a descriptive-quantitative method. Descriptive approach means exposing all conditions of research object based on real fact. Meanwhile, quantitative approach uses statistical calculation in order to know the relationship or influence of audit to Tax Payer compliance.

Through the analysis, the result of this research is:

1. Audit may change the compliance of taxpayer especially related with the attitude of taxpayer in sending tax return. The conclusion contains no more than 5 % error risk.

2. Audit has close relationship with compliance rate in sending tax return. The relationship rate is C = 0.46588, and Cmax = 0.7071. Theses means that audit process has significant relationship with compliance rate of Tax Payer in sending tax return.

Based on those conclusions, it is recommended for Directorate General of Tax to increase the audit more frequently."

"Penelitian ini membahas dan menguji salah satu faktor yang dikemukanan oleh Organization for Economic Coorperation and Development (OECD) yang termasuk kategori faktor psikologi yaitu pengaruh keadilan dan kepercayaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pengolahan data yang digunakan adala uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keadilan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

---

This research discuss and examine the influence of one of the factor according Organization for Economic Coorperation and Developmen (OECD) which including physicological factor that is fairness and trust to compliance of individual taxpayer in submit the Annual Tax Returns of Income Tax. The respondent of this research is the individual taxpayer who lives in the small tax office region in Serpong. The method used in this research is quantitative while data processing method used multiple regression test. The research results showed that fairness and trust have positive significant effects to compliance individual taxpayer in submit the Annual Tax Returns of Income Tax."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah intervensi perilaku, yaitu dengan mengirimkan surat teguran kepada Wajib Pajak Badan WP di Indonesia meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian SPT. Kajian ini menggunakan estimasi probit pada data panel penyampaian SPT WP di Kantor Pajak Madya di seluruh Indonesia dalam periode 2010-2016. Hasil estimasi menunjukkan bahwa surat teguran memiliki dampak yang lebih positif untuk meningkatkan probabilitas penyampaian SPT bagi WP dengan status Pengusaha Kena Pajak PKP dibanding non-PKP. Berdasarkan domisili WP, surat teguran kepada WP di Jakarta menunjukkan efek yang lebih rendah daripada jika diberikan kepada WP di Sumatera, sementara pengaruh yang lebih positif ditunjukkan oleh surat teguran kepada WP di Jawa selain Jakarta, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi Maluku Papua. Dilihat dari kategori usaha, hanya WP kategori Konstruksi yang menunjukkan dampak yang berbeda, yang secara signifikan kurang efektif daripada surat teguran yang diterbitkan untuk WP dalam kategori Pertanian. Secara keseluruhan, surat teguran yang memuat pesan pengenaan sanksi secara efektif mendorong perubahan perilaku WP menjadi lebih patuh dalam menyampaikan SPT untuk WP berstatus PKP, berdomisili selain di Jakarta, dan dalam kategori usaha selain Konstruksi.

---

This study aims to analyze whether the behavioral intervention, i.e., by sending tax reminder letters to the corporate taxpayers WP in Indonesia improves compliance in the filing of tax returns SPT . It uses probit estimation on the panel data of Corporate Taxpayer rsquo s filing of SPT at Medium Tax Office throughout Indonesia within 2010 2016. The estimation results indicate that reminder letters have more positive impacts to increase the probability of tax return filing for WP with the status of Taxable Entrepreneurs PKP than non PKP. Based on the domicile of WP, tax reminder letters to WP in Jakarta show lower effects than if they were given to WP in Sumatra, while a more positive influence is shown by letters to WP in Java other than Jakarta, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, and Sulawesi Maluku Papua. Regarding business category, only WP of the Construction category demonstrate different impact, which is significantly less effective than the letters issued to WP in the Agriculture category. Overall, tax reminder letters containing the message of the imposition of sanctions effectively encourage the change of WP 39 s behavior to be more compliant in filing SPT for WP status as PKP, located outside Jakarta, and in the categories other than Construction."

"DJP melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara lain melalui pembentukan KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO), KPP Madya (Medium Taxpayer Ojice, MT O) dan KPP Pratama (Small Taxpayer Office, STO). Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Jakarta Pusat dengan responden para Wajib Pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner dianalisis untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, menggunakan uji beda yang dilanjutkan dengan analisis diskriminan. Hasii uji beda menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah modernisasi dilaksanakan, sedangkan hasil analisis diskriminan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar kelompok Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Pusat atas pemisahan fungsi pemeriksaan dengan keberatan dan penambahan fasilitas TPT.

---

The Directorate General of Tax has reformed the tax administration in order to ir/rorove services in the taxation by among others, Forming Large Taxpayer Office (LTO), Medium Taxpayer Office (MTO), and Small Taxpayer Office (STO). This study is conducted at the Tax Service Office for Medium Companies in the Central Jakarta, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the effect between tax administrative reform to the tax payer compliance and analyzed if tax payer perception by using Sign Test, and continued with Analysis of Discriminant. The results of Sign Test show that reforming the tax administrative will significantly affectly the tax payer compliance before and after reforming. The results of analysis discriminant show that there was difference perception between two group of tax payer at the Medium Taxpayer Office at Central Jakarta for separated function between tax audit and objection, and added facilitation on TPT."

"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.

The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan mengetahui langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian apa adanya sesuai fakta di lapangan. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan/pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal ini digunakan uji statistik Paired Sample T-test (pengujian terhadap dua sampel yang berpasangan). Penelitian mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik kuesioner. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif.Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:1. Terdapat hubungan positip dan signifikan antara pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan tingkat hubungan yang terkategori tinggi (0,801), dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 (<0,05) pada taraf kepercayaan 95%.2. Terdapat sejumlah hambatan yang mengganggu pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua, antara lain:a. Jangka waktu pemeriksaan yang lama bahkan ada yang sampai bertahun-tahun sehingga dokumen wajib pajak yang diperiksa lama dikembalikan.b. Pemeriksa kurang komunikatif/mau menang sendiri/arogan.c. Tidak ada transparansi mengenai cara-cara penghitungan ketetapan pajak.d. Prosedur pemeriksaan tidak berjalan baik, misal: tanggapan wajib pajak atas PHP diabaikan dan dianggap tidak ada.Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah:1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak karena walaupun berdasarkan analisis kuantitatif terbukti terdapat hubungan antara pemeriksaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi dari hasil kuesioner mengenai lima variabel proses pemeriksaan yaitu kelengkapan sarana pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, pengetahuan dan sikap pemeriksa ternyata variabel pengetahuan dan sikap pemeriksa menempati ranking terakhir.2. Untuk menindaklanjuti penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan sejenis dengan mengambil obyek pajak yang berbeda agar ditemukan bahan perbandingan yang obyektif.

---

The objective of this research is to understand the obedience level of the tax payer in complying tax obligation, to understand the tax audit impact to the tax payer obedience in complying tax obligation, and to understand the actions to improve tax payer obedience in complying tax obligation in the Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.This research uses the Descriptive-Quantitative method. The descriptive approach is used to describe the condition of the tax payer in what is looked like in accordance with the facts. The Quantitative approach is used to describe the tax audit impact to the tax payer obedience. In more specific, the Paired Sample T-test (pairing of two sample testing) is used as the statistical testing.This research was taken in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. The data collection was conducted with the following methods, the literature research and the field research. It is also rely with the questionnaire technique. To analyze the data, the descriptive-Quantitative technique was used.The research provides following results:1. There is a positive and significant relationship between the audit conducted by auditor and the tax payer obedience in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. This relation was categorized high (0,801) with the significant level 0,000 (<0,05) 2. There are several obstacles to the audit process in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua as follows:a. The tax payer document takes to long time to return due to the long duration of the audit process. In some cases audit process could takes several year to complete.b. There is less communication from the auditor.c. There is no transparency regarding the calculation approach of the tax assessment.d. The tax audit procedure is not implemented well, for instance the tax payer response of the PHP is ignored by the auditor.Based on those findings, there are several recommendations proposed, as follows:1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua needs to improve the tax audit quality. This action could improve tax payer obedience in complying tax obligation according to the tax regulation.2. A further research with different tax object is recommended as the follow up on this research in order to get the more objective comparison."

"Tesis ini membahas masalah pengaruh perilaku wajib pajak mengenai kebijakan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan menggunakan metode kuantitatif. Kebijakan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan tesis ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman nasabah perbankan atas rigiditas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk menganalisis pengaruh kesediaan nasabah perbankan untuk bekerjasama/patuh atas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman nasabah perbankan atas rigiditas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; kesediaan nasabah perbankan untuk bekerjasama/patuh atas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesediaan nasabah untuk bekerjasama/patuh atas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk perpajakan agar kebijakan tersebut dalam berjalan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Indonesia.

---

This thesis discusses about the influence of taxpayer behaviour about bank information disclosure policy for tax purposes to the taxpayer compliance, using quantitative method. bank information disclosure policy for tax purposes is way to increase the taxpayer compliance. The thesis purposes is to analyze the influence of banking customers understanding on the rigidity of bank information disclosure policy for tax purposes to the taxpayer compliance, and the influence of banking customers’s willingness to cooperate/comply with the policy. The thesis results show that the understanding of banking customers upon bank information disclosure policy for tax purposes has positive influence to taxpayer compliance, and the willingness of banking customers to cooperate/comply with the policy has positive influence to taxpayer compliance. The government must make efforts to increase customers’s understanding and willingness to cooperate with the policy, so it can be effective to increase Indonesian tax compliance."

"Penelitian ini menganalisis Reinventing Policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reinventing Policy tidak spenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun demikian, Reinventing Policy meningkatkan penerimaan pajak.

---

This study analyzes Reinventing Policy in increasing tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. The research method used is qualitative. The data used in this study are primary data in the form of interviews with some people from Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office and secondary data from the Directorate General of Tax Information System (SIDJP). The results showed that Reinventing Policy did not fully increase tax compliance. However, Reinventing the Policy increased tax revenue."

"Layanan BNI e-Tax merupakan salah satu bentuk dukungan BNI sebagai bank persepsi tempat pembayaran pajak terhadap upaya pemerintah –dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP)– untuk mewujudkan pengadministrasian pajak yang efektif dan efisien, khususnya dalam pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas layanan BNI e-Tax dalam menekan biaya kepatuhan WP Badan dengan menggunakan konsep efektivitas dan biaya kepatuhan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survey dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa layanan BNI e-Tax efektif dalam menekan biaya kepatuhan WP Badan

---

BNI e-Tax Service is one of BNI’s supports as appointed bank for being the point-of-payment toward government -in this case the Directorate General of Tax (DGT)- to establish an effective and efficient tax administration, especially in tax payment. This research focused to analyze the effectiveness of BNI e-Tax service in reducing Corporate Tax Payer’s compliance costs by using effectiveness and compliance costs concepts. This descriptive research used quantitative approach with survey and in-depth interview as data-collection techniques. As results, BNI e-Tax service has been effective in reducing Corporate Tax Payer’s compliance costs."

"Tesis ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Atas Kepatuhan Wajib Pajak Notaris/PPAT dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan di Indonesia. Dimana Notaris/PPAT selain menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum Notaris/PPAT merupakan salah satu Wajib Pajak yang harus memenuhi segala kewajibannya dalam hal perpajakan yaitu dalam hal menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Mengingat pentingnya Surat Pemberitahuan Tahunan dan untuk mengetahui sejauh mana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Notaris/PPAT dalam menyampaikan SPT tahunan, maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif. Berdasarkan penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa tingkat kepatuhan Notaris/PPAT yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya masih tergolong rendah yaitu per Tahun Pajak 2009 tergolong sedang yaitu 51,19%, pada Tahun Pajak 2010 sebesar 45,63 % tergolong rendah dan begitu juga pada Tahun Pajak 2011 yang semakin menurun sebesar 39,32 %. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sudah dilakukan tetapi tidak atau kurang fokus kepada Notaris/PPAT.

---

This theses talks about “Juridical Review of Notary/ Land Deed Official Taxpayers’ Obedience in Submitting Annual Income Tax Return in Indonesia. Notary/ land deed official not only do his function as notary/land deed official but also act as one of taxpayers who is must fulfill all of his duties on tax related, such as submits annual income tax return. Considering the importance of annual income tax return and to know how far the obedience of Notary/ land deed official taxpayer in submitting it, so writer uses analytical descriptive as the method of research and normative juridical as the method of approaching.

Based on this research, writer finds the answer of this problem, which is the obedience of Notary/ land deed official taxpayer in submitting annual income tax return is relatively low, to be specified: on fiscal year 2009 as much as 51.19% (relatively moderate), 45.63% for 2010 (relatively low), and weaken to 39.32% on 2011. The efforts to increase the obedience of taxpayer have been done by Directorate General of Taxes but not really focus on notary/ land deed official."