Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali kebijakan penentuan tarif retribusi sampah, dampak pengenaan tarif terhadap aspek kecukupan dan memberikan alternatif penentuan tarif retribusi sampah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi terutama penentuan tarif untuk komoditas jasa publik.Untuk penentuan tarif alternatif retribusi tersebut digunakan rumuasan sebagai berikut:Ps = TDs = (BOPs +1 + BPMs +1 + BKOs + n): JKOsDari Hasil analisis kebijakan penentuan tarif retribusi jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Bengkulu saat ini masih menggunakan Perda no:18 Tabun 1993, yang tarif retribusi tersebut terdiri dari 18 (delapan belas) jenis yaitu berkisar dari Rp.500,- sampai dengan Rp. 150.000,-. Penerimaan retribusi sampah belum bisa menutupi jasa pelayanan persampahan/kebersihan terlihat pada tahun 2000 sampai dengan 2003 rata-rata penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan hanya bisa menutupi sebesar 50,37°I° dari biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.Hasil perhitungan menggunakan rumus tarif alternatif tersebut diatas maka pada tahun 2004 sampai dengan 2008 penerimaan retribusi sampah meningkat rata-rata sebesar 5,623% per tahun. Sehingga kalau di rata-rata penerimaan retribusi jasa pelayanan persampahan/ kebersihan tersebut pada tahun 2004 sampai dengan 2008 bisa menutupi biaya jasa pelayanan persampahan/ kebersihan sebesar 111,4%.Dengan perhitungan tarif alternatif yang baru maka total penerimaan akan dapat menutupi total biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan di pemerintah Kota Bengkulu khususnya Dinas Kebersihan Kota Bengkulu."

"Skripsi ini membahas kapasitas Kantor Pertanahan Kota Tangerang dalam melakukan inovasi weekend service, hambatan yang dihadapi, serta perubahan setelah diterapkannya weekend service. Layanan weekend service merupakan inovasi yang dilakukan sebagai jawaban atas pentingnya sertifikasi tanah yang dimiliki masyarakat sehingga tren sertifikasi tanah setiap tahunnya terus meningkat di Kota Tangerang. Namun ditemui kendala bahwa masyarakat memiliki keterbatasan waktu dalam mengakses pelayanan pertanahan di hari kerja. Teori yang digunakan antara lain teori pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, serta inovasi sektor publik. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tujuan deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang memiliki kapasitas dari segi ketersediaan pegawai, anggaran dan pembiayaan, serta dalam hal koordinasi antar unit kerja. Hambatan yang dihadapi antara lain adanya gangguan sinyal internet pada saat layanan serta tidak tersedianya nomor antrian bagi masyarakat. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya tambahan layanan di hari Minggu sehingga mempengaruhi perbedaan banyaknya pengguna layanan di hari Sabtu dan Minggu. Tetapi pada dasarnya inovasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah di hari Sabtu dan Minggu.

---

This thesis discusses the capacity of Kantor Pertanahan Kota Tangerang for implementing weekend service innovation, the obstacles encountered, and the results after weekend service innovation was implemented. Weekend service innovation held as a response how important people to administer their land certification so the trend of land certification has increasing every year in Tangerang City. But people have limited time to access land services on weekdays. This research is done in qualitative with a descriptive approach using theories of public service, public service quality, and public service innovation.

The results of this research indicate that Kantor Pertanahan Kota Tangerang has a capacity in terms of availability of employees, budgeting, and coordination between units. The barriers in weekend service innovation are internet signal interference, the unavailability of queue number for the people, lack of socialization for public about the additional service on Sunday causing the different users on Saturday and Sunday. But, basically this innovation has been able to improve service quality with providing convenience for public to administer their land certification on Saturday and Sunday."

"Pelaksanaan asas desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah dapatmenyediakan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif. Penyediaan pelayanan publik dapat dilakukan oleh institusi yang berkedudukan lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat membuat keputusan berbasis keinginan dan kebutuhan publik. Pendidikan merupakan salah satu bidang kehidupan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, bidang pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini berarti, bahwa pernerintah pusat menyadari makna penting kontribusi daerah dalam mengembangkan dan memajukan bidang pendidikan sesual dengan potensi masingmasing daerah.Penelitian ini berusaha mendapatkan gambaran tentang cakupan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang baik yang bersifat wajib maupun tambahan. mengetahui faktor-faktor yang membentuk model pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pendidlkan dan Kebudayaan Kota Tangerang, serta menggambarkan model pelayanan publik yang sesuai dengan karak.teristik dan potensi Kota Tangerang. Penelitian mencoba memverifikasi model layanan publik yang dipopulerkan oleh Steave Leach, dkk. Data dikumpulkan dari responden yang dipilih secara purposive. Responden berasal dart unsur dinas pendidikan dan kebudayaan, yayasan pendidikan, tegislatif, dan lembaga swadaya masyarakat. Jumlah responden terdiri dari Dinas Pendidikan 6 orang, Yayasan Pendidikan 15 orang, Legislatif 5 orang, dan LSM 3 orang. Instrumen pengumpul data menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara diskriptlf kuantitatif. Penentuan model layanan publik serta gambaran ten!ang layanan publik dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA Pengolahan data secara statistik menggunakan software SPSS versi 12.Berdasarkan data yang dlolah, dapat ditemukan bahwa peran Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Tangerang dalam penyelenggaraan layanan publik dapat disimak dari TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) perangkat daerah yang disusun oleh pemerintah daerah. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Tangerang memberikan layanan publik meliputi penyediaan layanan secara langsung, pengaturan melalui kebijakan peraturan, dan pemberian bantuan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sektor publik masih kuat dibandingkan sektor swasta dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.Berdasarkan data yang diolah, ditemukan bahwa dimensi ekonomi ditandai dengan kuatnya sektor publik, dimensi politlk yang menunjukk.an berlakunya demokrasi perwakilan, dan dimensi pemerintahan yang menandai kuatnya pemerlntah daerah maka bisa disimpulkan bahwa model pemerintahan daerah yang dianut oleh pemerintah kota Tangerang dalam bidang pendidikan cenderung traditional bureaucratic authority dalam kerangka model yang dikembangkan oleh Leach, Stewart & Walsh (1994).Berdasar hasil perhitungan statitistik dengan menggunakan ujl Anova, arah model layanan publik bidang pendidikan yang tepa! untuk Kola Tangerang adalah model residual enabler. Melalui model ini, peran pemerintah dalam hal ini dinas dalam menyediakan layanan publik bidang pendidikan secara langsung dapat dikurangi. Selanjutnya, penyediaan rayanan tersebut diberikan kepada masyarakat/swasta. Jadi pemerintah hanya melakukan regulasi dan bantuan_ Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah perlu upaya penyiapan masa transisi dari model tradisional birokratic menuju model residual enabler. Pemerintah sebaiknya melibatkan swasta dalam intensitas yang lebih besar lagi.

---

Implementing decentralization by otonomus can provide public service be more effective and efficient Producing public service can be done by lnstltusion where more near with its comunnity.

Education ls one of living subject which become to be indicator of public wellfare. In decentralization context education matter is one of authority that given by central government to local govennent. It means central goverment feel how interesting local goverment to contribute for-developing and providing base on local's potention. This research is tend to describe area of public service that implemented by Educational and Culture Board of Kota Tangerang, and to know how far dimension of public service models that popularized by steave Leach can build the public service at Kota Tangerang, and describe the good model public service according for Kota Tangerang.

Sample which is taken is 31 informants. It is taken from 4 elements, they are 8 informants from Dinas Pendidikan, 5 informants from Local Representative Board, 3 informants from NGO, and 15 informants from Educational Foundation. All informants is taken by purposive sampling technique for the sample withdrawal. The entire questioner, which had been returned, was processed by using descriptive analysis and analysis of variance.

Based on the data which have been collected and processed before the role of Educational and Culture of Board of Kota Tangerang is very dominant. This institution Is producing and implementing most of public service. There are 1hree kinds of public service namely directly service, regulation, and aims. Based on the data which have been collected and processed before , dimension oi public is stronger than economic, polical dimension shows representative democration, and governmental dimension is very strong. It can be concluded that educational of public service in Kota Tangerang tends using traditional bureaucratic authority. Based on ihe data which have been collected and processed before, the way of model public service tends to residual enabler modeL By this model. Educational and Cultural can reduce directly public service and giving more authority for privat institution to handle it Government concentrates in regulation and giving aims.

To realize conclusion above, it would be better if government doing synergism and private for preparing transition time to replace traditional bureaucratic model with residual enabler."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pengaruh public service motivation PSM dan job satisfaction terhadap organizational citizenship behaviour OCB di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan pada 108 responden dari total populasi 131 pegawai. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 22.0. Hasil penelitian menunjukkan public service motivation berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja berpengaruh secara langsung terhadap organizational citizenship behaviour dan public service motivation berpengaruh secara langsung terhadap organizational citizenship behaviour

---

ABSTRACTThis research discuss about The Effect of Public Service Motivation PSM and Job Satisfaction on Organizational Citizenship Behaviour OCB in Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. The research conduct 108 respondent among 131 total population of employees. Data analysis is conducted using SPSS version 22.0 software. The results of this research shows that public service motivation have direct influence on job satisfaction, job satisfaction have direct influence on organizational citizenship behaviour and public service motivation have direct influence on organizational citizenship behaviour."

"Tesis ini membahas pelayanan publik di Kota Kotamobagu yang sebelum di mekarkan, adalah sebuah Kecamatan yang juga merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam penelitian ini dibahas Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Kotamobagu, dimana dengan pemekaran daerah pelayanan semakin baik, yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pelayanan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan waktu, kemudahan, akurasi dan biaya, sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah; Struktur Organisasi, Kemampuan aparat dan Sistem Pelayanan. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas Pelayanan Publik di Kota Kotamobagu pasca pemekaran menunjukan perbaikan yang signifikan, sehingga memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraanya.

---

This thesis discusses public service in the City Kotamobagu that before the Unpack, is a district which is also the capital of Bolaang Mongondow. In the study discussed in the Office of Public Service Performance Integrated Services One Stop (KPTSP) Kotamobagu City, where the expansion of service area the better, which impact on improving people's welfare. Service performance in this study are related to time, convenience, accuracy and cost, while the factors that influence is; Organizational Structure, Ability apparatus and Service System. This research is descriptive method of research with qualitative approach. These results indicate that the quality of Public Service at City Kotamobagu post-expansion showed a significant improvement, thus providing more convenience for the community in improving welfare."

"Herman Willem Daendels, French Governor General who controlled the Netherlands colony of East Indie between 1808 and 1811, planned to integrate the highway from the west corner of Java to the east corner. This plan was finished only for one year. He decided to realize his plan on May 5th, 1808, and was planned to be finished one year later. During this construction, he decided to function this highway as a post service. Therefore, he workedout a modern post system administratively. To obtain this goal, he regulated a modern post system in Java, for the sake of public and administrative functions. Under VOC, there was no regular post communication, or the post was regulated badly. Daendels considered post service as an important way for fast communication matter. Therefore, he prepared to avail all crucial infrastructures for post correspondence necessities. Some facilities that he realized were post official corps, horses, carriages, the exact schedule for sending of package, lodging for postmen, etc. This system progressed under the British control. Thomas Stamford Raffles, British Lieutenant Governor of Java, developed the system and facilities of the post service that Daendels had prepared, as an institution for communication, This condition continued to the turning of century as the post serfice was controlled by the public railway company."

"Research Target is to analysis of government development of organization execution area in improving public service specially service in area of administration and to analyse strategy that conducted to develop organization of area government in improving public service specially service in area of administration in South East Regency Muna Provinsi Sulawesi. To see organization ability in duty execution and function can be conducted by organization analysis are referred as Mc. Kinsey with theory Seven S. Framework raises its argument about criteria successfullness of an organization by depict managerial activity ( Managerial The core activities ) that consist of Strategy, structure, system, style, Staff,Skill and Shared Value. And to bear strategy in developing organization local government (PEMDA) then writer uses analyze SWOT. Research that used by to answer problem of research must in exact accord with research problem. Research method this is the descriptive by research design qualitive. Analysis show has not yet been existence of strategy planning, have not yet the of dissociation either duty or workplace in accordance with working organisation rule, responsibility exceeds, authority given there is no employee motivation are added next has not yet been existence of vision and mission of every organization also area government service not prima. In ability of Local Government organization activity that service to public to society have had strategy that either although has not yet been optimal in supporting target creation,seen from operating expenses that minim service tariff that expensive relative, handling complai that has not yet been maximal , while output that prodiced by show result that less maximal with still existence of society sigh espicially in the case of time in service execution. Research Resulth to factors above indicate that relative to the number of society sigh to service that given by government also because of existence of external factor that is head policy that has not yet been optimal. Over the course of analysis SWOT , then known some strategy proposals to conduct Local Government development of organization in improving public service in Muna Regency, South East Province Sulawesi that is arrange repeat structure of area peripheral organization by undertaking development of organization Local Government especially commisioned give public service to society with applying one roof Service integrated."

"ABSTRAKUpaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, aman dan nyaman. Selain itu pelayanan publik yang ada masih terpisah berdasarkan jenis dan cakupan masing-masing pelayanan yang terpisah. Tesis ini membahas tentang bentuk pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu tempat antara pelayanan dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta yang dinamakan Mal Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik merupakan bentuk pelayanan publik yang mampu menjawab permasalahan pelayanan publik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena menggabungkan pelayanan yang selama in terpisah-pisah menjadi satu tempat dan melibatkan seluruh komponen pelayanan publik yaitu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD dan swasta. Disamping itu terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan dalam implementasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, supaya dapat diwujudkan di seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan dasar hukum Mal Pelayanan Publik dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden, sehingga Mal Pelayanan Publik bisa dibangun di seluruh Indonesia. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik, Urgensi, Kendala, kemudahan berusaha.

---

ABSTRACT Upaya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Mal Pelayanan Publik Di Indonesia Public services organized by the government are currently not in line with the expectations of the community. The public wants public services that are fast, precise, cheap, safe and convenient. In addition, existing public services are still separate based on the type and scope of each separate service. This thesis discusses the form of integrated public services in one place between the services of the provincial government, the district municipal government, the ministries agencies, the state owned enterprises, enterprises and private and the private sector called the Public Service Mall. The research method used is the literature that is juridical normative. The results of this study indicate that Public Service Mall is a form of public service that is able to answer the problems of public services that have not been in accordance with the expectations of the community, because it combines the services during the separated into one place and involves all components of public services namely provincial government, local government districts municipalities, ministries agencies, state owned enterprises, enterprises and private. Besides, there are some obstacles that must be solved in the implementation of Public Service Maintenance, in order to be realized in all provincial government and local government of regency city in Indonesia. Therefore, it is necessary for government efforts to improve the legal basis of Public Service Mal from Ministerial Regulation to Presidential Regulation, so that Public Service Malls can be built throughout Indonesia. Keywords Public Service, Public Service Mall, Urgency, Constraints, ease of doing business "

"Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan publik baik karena peraturan ataupun karena kebutuhan, dampak dari pelayanan publik yang kurang baik akan memunculkan rasa ketidakpuasan masyarakat dan pada akhimya akan memperburuk citra, demikian pula sebaliknya. Pelayanan publik yang baik akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan pendapatan perkapita serta tentunya akan meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. Guna mewujudkan pelayanan yang diharapkan masyarakat, Walikota Jakarta Utara telah membentuk dan melaksanakan Program Pelayanan Terpadu Prima Satu Atap dengan didukung sistem komputerisasi yang baik di sebelas instansi teknis yaitu Kependudukan dan Catatan Sipil; P2B; Tata Kota; Kesehatan Masyarakat; Perindustrian dan Perdagangan; Pendapatan Daerah; Kantor BPN; Kantor Pajak Bumi Bangunan; Kantor Kasda; Kantor Pelaksanaan Pemakaman; Kantor Pertanahan dan Bank DKI serta untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan telah dibuka complain center sebagai pusat informasi pengaduan, keluhan dan saran dari masyarakat yang dapat dilakukan dengan menghubungi atau melalui no. telp 4303495, faksimil 4357422, kotak pos PO.BOX. 5555 JKU, e-mail komplin jakut @ dki.go.id atau web site forum warga atau melalui media cetak, TV dan radio. Penerapan strategi pelayanan prima dalam bidang kependudukan dan catatan sipil di wilayah kotamadya Jakarta Utara oleh Gubernur DKI Jakarta dinilai sebagai salah satu bidang yang terbaik dalam administrasi dan pelayanannya. Namun hal tersebut di mata masyarakat belum tentu memuaskan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, mengetahui faktor - faktor apa yang paling mempengaruhi kepuasan masyarakat serta mengidentifikasi indikator ukuran kepuasan masyarakat terhadap penerapan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipil. Model awal yang digunakan untuk menganalisis pelayanan terdiri dari lima dimensi yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Selain itu, juga dilakukan analisis faktor dengan perspektif eksploratory dimana data dibiarkan dengan sendirinya mengelompok menjadi beberapa faktor. Serta pengumpulan data sekunder untuk menjelaskan ukuran kinerja pelayanan prima di sektor publik. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner pada masyarakat yang sedang menggunakan layanan bidang kependudukan dan catatan sipil di tempat pelayanan yang telah menerapkan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipil yaitu di 3 kelurahan (Marunda, Pegangsaan II dan Sunter Agung) dan kantor pelayanan terpadu prima.Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pertama, dari 20 indikator variabel yang diteliti, setelah dilakukan uji reliabilitas dan validitas data, ke 20 indikator variabel tersebut memenuhi persyaratan reliabilitas dan validitas data. Secara keseluruhan tingkat kepuasan masyarakat terhadap semua dimensi (tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy) masih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipii di wilkodya Jakarta Utara belum memenuhi harapan masyarakat. Kedua, dari 20 indikator variabel setelah dilakukan analisis faktor tereduksi menjadi hanya 4 faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam mempersepsikan penerapan strategi pelayanan prima bidang kependudukan dan catatan sipil, yaitu : (1 } Faktor Kepercayaan dan Kepedulian, (2) Faktor Proses, (3) Faktor Aparat dan (4) Faktor Kenyataan Fisik. Ketiga, berdasarkan pengumpulan data primer dan data sekunder, dapat diberikan gambaran tentang ukuran kinerja pelayanan prima di sektor publik yaitu adanya keseimbangan antara optimalisasi kinerja pelayanan prima di sektor publik oleh aparat pemerintah dengan peran aktif dari masyarakatnya sendiri sebagai pengguna pelayanan publik.

---

Society very is requiring of public service either due regulation and or because requirement, affect from service of unfavorable public will peep out to feel dissatisfaction of society and in the end will make worse image, that way also on the contrary. Service of good public will be able to push growth of economics, investment, earnings per capita and also it is of course will improve prosperity of society member. Utilize to realize expected by service society, Mayor of North Jakarta have formed and execute Excellent Service Program One Roof pick aback by computerization system which either in eleven technical institution that is Kependudukan dan Catatan Sipil; P2B: Urban Planning; Health of Society; Industrial and Commerce; Earnings Of Area; Office of BPN; Internal Revenue Earth Building; Office of Kasda; Office Execution of Funeral; Office Land and Bank of DKI and also to increase observation and service have been opened by complain center as denunciating information center, suggestion and sigh of society able to be conducted by contacting or passing phone 4303495, faximile 4357422, PO. BOX 555 JKU, e-mail: komplain jakut @ or dki.go.id of web citizen forum site or through the media print, TV and radio. Applying of excellent service strategy in the field of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil in municipality region of North Jakarta by Governor of DKI Jakarta assessed as one of the best area in administration and its service. But, the mentioned in society eye not yet of course assessed not yet of course gratified.

This research aim to explain the level satisfaction of society, explaining especial factors any kind of most influencing of satisfaction of society and also explain excellent service performance size, measure in public sector able to be used as indicator satisfaction of society to applying of excellent service strategy. Model early used to analyze service consist of five dimension that is: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy. Besides, also factor analyze in perceptively exploratory where data let by itself group become some factor. And also data collecting to explain excellent service performance size measure in public sector. Technique in take of data the used is spreading of Questioner at society which using area service of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil and service office which have applied excellent service strategy of area that is in 3 sub-district ( Marunda, Pegangsaan II and Sunter Agung ) and Excellent lnwrought Office Service.

The result of research analyze indicate that the First, from 20 variable indicators the checked, after validity and reliability data test, to 20 the variable indicator fulfill conditions of validity and reliability data. As a whole mount satisfaction of society to all dimension ( tangibility, reliability, responsiveness, assurance, empathy) still lower. The indicate mentioned that applying of excellent service strategy of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipii in North Jakarta not yet fulfilled society expectation. Second, from 20 variable indicators after analyzed of become only 4 factor becoming consideration of society in perception of applying of excellent service strategy of Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, that is : (t) Trust and Caring Factor, ( 2 ) Process Factor, ( 3 ) Government Officer Factor, and (4) Fact of Physical Factor. Third, pursuant to data collecting, can be given by picture about excellent service performance size measure in public sector that is existence of balance among excellent service performance optimalization in public sector by government officer with active role of its own society as consumer of service of public."

"Permintaan masyarakat akan pelayanan publik yang memadai semakin meningkat seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai upaya mengintegrasikan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga berdasarkan penilaian penguna untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan teori Service Quality (SERVQUAL) dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dengan lima dimensi mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empathy untuk mengukur kualitas pelayanan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan gap analysis untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna dilanjutkan dengan penyajian diagram kartesius untuk mengetahui pencapaian dari setiap indikator sekaligus sebagai tolak ukur untuk melakukan perbaikan maupun pengembangan mutu pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei kepada 100 responden, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga adalah baik, meskipun masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima pengguna sehingga diperlukan upaya perbaikan dan pengembangan pada beberapa indikator khususnya yang berkaitan dengan sosialisasi dan daya tanggap petugas layanan.

---

The public's demand for adequate public services is increasing along with the many needs that must be met. Public Service Mall (MPP) exists as an effort to integrate services in the context of providing better public services. This research examines the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency based on user assessments to determine the gap between expectations and the reality of services received by service users. This study uses the theory of Service Quality (SERVQUAL) from Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) with five dimensions including tangible, responsiveness, reliability, assurance, and empathy to measure service quality. In addition, this study also uses gap analysis to find out the gap between expectations and the reality of services received by service users, followed the presentation of a Cartesian diagram to determine the achievements of each indicator as well as a benchmark for making improvements and developing services quality. This research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys to 100 respondents, in- depth interviews, observation, and documentation. The results showed that the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency was in the good category, although there was still a gap between expectations and the reality of the service received by users, so efforts to improve and develop the implementation of Public Service Malls in Purbalingga Regency were needed on several indicators, especially those related to socialization and responsiveness of service officers."