Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1994, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 390 per 100.000 kelahiran hidup dari Angka Kematian Perinatal adalah 40 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka angka kematian ibu di Indonesia adalah 15 kali angka kematian ibu di Malaysia, 10 kali lebih tinggi dari pada Thailand atau 5 kali lebih tinggi dari pada Filipina. Salah satu daerah di Indonesia yang angka kematian ibu (AKI) hamilnya masih cukup tinggi yaitu Kota Ternate. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Ternate, angka kematian ibu hamil di Kota Ternate pada tahun 2003 meneapai 14 orang dari 2.560 ibu hamil yang memeriksakan diri pada pusat-pusat kesehatan atau 5,3 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun penyebabnya secara medic disebabkan oleh sepsis, gangguan pembekuan darah, eklampsia dan pendarahan. Selain itu, AKI yang tinggi di Kota Ternate juga disebabkan oleh berbagai hambatan secara individu-sosial yang menyebabkan akses ibu hamil dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan kurang optimal.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang berlatar alamiah sebagai suatu keutuhan yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian dan analisis data secara induktif serta lebih mementingkan proses daripada hasil dan membatasi studi dari pada fokus. Metode penelitian ini dipilih dengan pertinbangan bahwa melalui penelitian kualitatif diharapkan akan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh penjelasan yang bermakna tentang pelayanan publik, khususaya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.Adanya tradisi dan kepercayaan pada masyarakat Kota Ternate bahwa pada masa kehamilan dan pasca persalinan, seorang ibu hamil dan calon anak harus dibantu untuk dijaga dari gangguan mahluk halus oleh seorang dukun (biang). Selain ltu, perlunya ibu hamil selama proses kehamilan maupun. pasta persalinan untuk diurut dan diasapi (dirahu) agar kondisi dan staminanya tetap terjaga. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kota Ternate yang hanya 49,5%hingga 73,2% dan sisanya sekitar 27 - 511 % ditolong oleh tenaga dukun (biang). Lingkungan sekitar ibu hamil juga ikut mempengaruhi terhadap rendahnya proses pemanfaatan pelayanan kesehatan.Pusat pelayanan kesehatan yang masih terkonsentrasi di pusat kota juga mempengaruhi ibu hamil dalam mengakkses pelayanan kesehatan. Waktu tunggu yang lama, waktu tempuh yang bertambah akibat jarak yang jauh, kenyamanan mereka dan biaya yang membengkak merupakan faktor penting yang bisa menjelaskan kurangnya pemanfaatan pelayanan kesehatan di Kota Ternate, Selain itu, sistem pelayanan kesehatan yang standar menurut dimensi kesehatan yang diterapkan di Kota Ternate ternyata belum bisa disebut memadai dan sesuai dengan keinginan masyarakat di sana. Pelayanan kesehatan yang telah diterapkan belum memenuhi keinginan masyarakat Kota Ternate. Hal tersebut mempengaruhi pendekatan baik secara fisik maupun sosial masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang selama ini dijalankan.Perlu untuk dipikirkan ke depan mengkombinasikan antara pelayanan kesehatan secara medis-modern dengan pelayanan kesehatan secara tradisional. Perlu di berikan pendidikan dari pelatihan secara berkala kepada para dukun bayi yang ada di Ternate dan meningkatkan peran mereka sebagai pendamping ibu hamil. Dan juga dukun bayi di sini adalah untuk mengkomunikasikan dengan ibu hamil dan menjembatani secara langsung antara ibu hamil, dan rumah sakit dalam proses pemeriksaan maupun persalinan secara medis-modern. Dukun bayi juga dapat dijadikan sebagai media penyuluhan dari sosialisasi yang intensif tentang pentingnya kesehatan yang layak agar dapat merubah pemahaman masyarakat Ternate tentang proses kehamilan dan persalinan secara medis-modern tersebut.Perlunya meningkatkan sarana dan pra sarana pelayanan kesehatan secara medis-modem seperti puskesmas yang ada agar ditingkatkan statusnya dari non perawatan menjadi perawatan dan juga dilengkapi dengan fasilitas PONEK sehingga memberikan pelayanan yang menyebar secara merata ke seluruh wilayah agar dapat menjangkau masyarakat sampai ke pelosok kota di Kota Ternate. Dengan melihat budaya paternalistik yang masih begitu kuat dalam masyarakat Ternate, perlu untuk memberi kesempatan kepada ibu hamil baik dalam kondisi normal ataupun darurat untuk bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam memperoleh pemanfaatan pelayanan kesehatan secara medis-modem yang mudah dijangkau dan dicapai oleh mereka. Pendekatan terhadap tokoh agama maupun adat agar mau memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegaiban."

"Angka Kematian Ibu di Indonesia saat ini adalah 373 per 100.000, per kelahiran hidup. Beberapa penelitian teiah membulctikan adanya hubungan yang kompleks antara faktor sosio-demograf. faktor individual, yang mempengaruhi kedekatan pelayanan antenatal akan letapi hanya sedikit informasi tentang faktor yang berhubungan dengan kedatangan pada kunjungan pertama ke pelayanan antenatal darn penelitian yang telah dilakukan khususnya untuk daerah perkotaan., Faktor yang diperkirakan berhubungan dengan kedatangan pada kunjungan pertama ke pelayanan antenatal baik daerah perkotaan mapun pedesaan adalah: perilaku berisiko, dukungan sosial, dukungan profesional, penerimaan terhadap kehamilan adalah faktor-faktor yang telah dibuktikan berhubungan dengan keterlambatan kedatangan ibu pada kunjungan pertama ke pelayanan antenatal. Sampel penelitian ini adalah 109 ibu hamil di Kelurahan Cipinang Basal- Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.Semua responden adalah ibu hamil diatas usia 18 tahun yang memanfaatkan pelayanan antenatal di Puskesmas dan Bidan praktek. Penelitian dilaksanakan selama 14 hari yaitu dari tanggal 4 -18 Juli 2003. Keterpatan waktu datang pada kunjungan pertama ke pelayanan antenatal didapatkan adalah 71.9% sedangan terlambat datang pada kunjungan pertama adalah 22.9%. Tidak ditemukan hubungan yang bermakna secara analisis bivariat dengan uji chi-square. Namun secara multivariat ditemukan ada 3 variabel independen yang ditemukan bermalata dengan kedatangan pada kunjungan pertama ke pelayanan antenatal dengan uji regresi logistik ganda yaitu : pendidikan ibu; pengahsialan keluarga dan dukungan sosial dengan p <0.05. Rekomendasi dari hasil penelitiaan ini adalah dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kelurahan CBU khususnya dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur umumnya melalui: meningkatkan kualitas pelayanan antenatal dengan kunjungan rumah yang aktif pengambangan pendidikan kesehatan dan pendidikan berkelanjutan pada petugas profesional: perawat maternitas dan BidanBibliography: 53 (1986 - 2002)

---

Determinants Factors of First Visit among Pregnant Women into Prenatal Care Series a Part of Family Centered Maternity Nursing at Cipinang Besar Utara (CBU) Sub Centres, Jatinegara Sub District East Jakarta 2003Maternal mortality rate are still high in Indonesia, i.e. 373 per 100.000. live births Research studies have revealed a complex relationship of demographic, social, and personal factors that influence adequate prenatal care. However, relatively tittle information have been done to study factors related to first visit into prenatal care among pregnant women especially in urban area. Predictive factors to be tested were drawn fmrn recent studies in both rural and urban areas that cited are behaviour risk, psychological risk factor, low acceptance of the pregnancy. has been reported to have no effect on time of visit and to be associated with early visit to prenatal care series. Social support, professional support, socio-demographic, risk behaviours variables as well as acceptance were tested as determinants factors of late entry into prenatal care in sample of 1 09 women in the CBU sub enters, as a urban area in East Jakarta.The respondents were all those who pregnant and over age 18 served by midwife practices and community health centre, during 14 days (4-18th July) 2003. On time visit into prenatal care during the first trimester occurred in 22,9% and late visit by accrued 71.9% overall of cases. No statistically significant independent varialles in bivariate analyses. However In multivariate logistic regression, family income, mother education, professional support, are were all significant predictors of first visit into prenatal care (p <0.005). This study reccommends that district Health office and subdistrict Health Centers derector more services in the attachment by using mobile ANC services. Furthermore, since mother educations, family income are significant factors, it is suggested that health services should be integrated into home economic activities. At last professionalism of maternity nurse and rnidwifes should always improved in relatives to give the ANC service quality.Bibliography: 53 (1986 - 2002)"

"Penelitian ini mengungkapkan sejauh mana pelayanan kegawatdaruratan obstetri memenuhi kebutuhan perempuan sebagai pasien kegawatdaruratan obsteri, melalui pengalaman perempuan yang pernah memanfaatkan pelayanan kegawatdaruratan obstetri di RSUD klas C Suka Maju dan Kalimalang. Untuk melihat hubungan tersebut, digunakan kerangka pikir kesehatan dan kematian maternal menunit konsep kesehatan perempuan, hak dan kesehatan reproduksi, aspek yuridis pelayanan kesehatan reproduksi, konsep pelayanan kesehatan berkualitas menurut perempuan, program aksi safe motherhood dan standar pelayanan kegawatdaruratan obstetri. Metode penelitiannya berpendekatan kualitatif dan berperspektif perempuan. Metode pengumpulan data adalah studi kasus. Subjek penelitian berjumlah 31 orang, terdiri dari subjek utama sebanyak 12 orang, yaitu pasien trias kegawatdaruratan obstetri yang bertahan hidup serta 19 orang subjek pendukung, seperti orang tua/mertua, suami, saudara ipar, teman pasien baik yang meninggal dunia maupun bertahan hidup.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kegawatdaruratan di dua RSUD tersebut belum sesuai dengan standar pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan belum memenuhi kebutuhan perempuan sebagai pasien obstetri. Berdasarkan aspek yuridis, beberapa jenis pelayanan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum kesehatan dan hak reproduksi perempuan. Kenyataannya, pasien dan keluarganya lebih banyak diam dan pasrah karena superioritas dokter dan rumah sakit. Di samping itu, pasien dan keluarganya tidak memahanu tindakan apa yang bisa mereka lakukan apabila dokter melanggar hukum atau hak reproduksi perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan kegawatdaruratan obstetri dapat ditingkatkan apabila ada komitmen yang kuat dari para dokter dan rumah sakit secara keseluruhan.

---

This Research revealed how far obstetric emergency service had satisfied woman needs as obstetric emergency patients thought woman experience who had ever gotten Obstetric Emergency Service in Local General Hospital (RSUD) Class C at both Kalimalang and Suka Maju District. To see such relation it had been applied frame of health and maternal mortality think according to woman health concept, reproductive rights and reproductive health, juridical aspect of reproductive medical service, concept of qualified medical service to them, action program of safe motherhood and obstetric emergency service standard. Method of collecting data used case study. Total research subject is 31 person comprising main subject is 12 obstetric emergency patients who has been survive, and 19 supporting subjects such as parents/parent in law, friends and cousin in law either who had passed away or as survivors.

Research result had indicated that emergency service at those two hospital had not suitable with emergency service standard as well as had not satisfied woman needs yet as obstetric patients. In side of juridical aspect some of service types may be categorized as violation on both medical laws and reproductive rights. If fact rather, patients and their family is silent and nothing to do because superiority of physicians and hospital. And patients and their family had not understood what action to do if physicians had violated laws or reproductive rights. Finally, this research may draw conclusion that obstetric emergency service may be increased if physicians and hospital had bound strong commitment totally."

"Persaingan yang semakin ketat pada industri perumahsakitan menuntut rumah sakit untuk mampu memberikan pelayanan unggulan yang mempunyai daya saing tinggi dalam memanfaatkan peluang. Rumah Sakit Bhakti Yudha sejak tahun 1998 telah menetapkan rencana strategi pengembangan rumah sakit dengan pelayanan unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Penetapan ini didasarkan karena faktor historis yang berawal dari Rumah Bersalin dan menjadi market leader di Kota Depok. Pelayanan unggulan diharapkan menjadi pelayanan yang lebih unggul dibanding yang lain dan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang menguntungkan bagi rumah sakit.Dengan terjadinya perubahan lingkungan eksternal dan internal. Rumah Sakit Bhakti Yudha dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Namun sejak ditetapkan pelayanan unggulan tahun 1998 sampai tahun 2002 belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pelayanan unggulan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dan bertujuan untuk menganalisis pelayanan Kesehatan lbu dan Anak sebagai pelayanan unggulan. Data sekunder yang digunakan adalah dari data kegiatan rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Depok. Analisis situasi lingkungan dilakukan baik terhadap lingkungan eksternal dan internal pelayanan KIA dengan menggunakan matriks IE dan matriks BCG. Implementasi pelayanan KIA dianalisis dari tahun 1998 sampai 2002 dengan wawancara mendalam dengan jajaran direksi Rumah Sakit Bhakti Yudha. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemetaan pelayanan unggulan KIA saat ini dengan menggunakan matriks IE berada pada sel VI, sedang dalam matriks portofolio BCG yang diperluas berada pada kuadran Faithful Dog. Strategi yang direkomendasikan adalah penciutan. Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pelayanan unggulan KIA tahun 1998-2002 belum dimplementasikan secara konsisten terhadap strategi yang telah ditetapkan.Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Bhakti Yudha adalah melakukan penghematan dan efisiensi produksi, pengendalian biaya yang ketat, memfokuskan pada segmen yang lebih sempit, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Disarankan agar rumah sakit melakukan analisis terhadap unit-unit lain secara menyeluruh untuk mendapatkan unit unggulan utama sebagai antisipasi apabila unggulan MA prospeknya makin memburuk dan harus dilikuidasi.Daftar Pustaka: 31 (1989-2002)

---

High competitions in the hospital industry pursuit hospitals to provide the superior services, which have competitive advantage in seize the opportunities. Since it was established in 1998, Bhakti Yudha Hospital has developed Strategic Planning of Hospital Development to come up with the decision that the Maternity and Child Service is considered as the hospital's superior service. This decision was based on the fact that Maternity and Child clinic was initially dominate as market leader is the background of this decision. The superior service is prior to other services in gaining the benefit of hospital business.

The environmental changing, both external and internal, forces the hospitals to adapt and adjust to survive. Nevertheless Bakti Yudha Depok Hospital hasn't made any evaluation to their superior services yet.

This research is designed as a descriptive study and the purpose is to analyze the maternity and child health service as a superior service of Bhakti Yudha Hospital. The data used is secondary data from hospital activities and district health officer document. Environment situation analyze is made to both external and internal environment, using IE and BCG matrix. Implementation analyze of this service during 1998-2002 is conducted by in depth interview toward the director and management related.

The summarize of this research is that from mapping, by IE matrix, the maternity and child health service of Bhakti Yudha Hospital is located in cell VI, and by advanced BCG portfolio this service is in Faithful Dog Quadrant. The strategy recommended is retrenchment. In addition, this study shows that this service hasn't been implemented consistently against the strategies decided.

Therefore, recommended efforts may be: efficient in production and operational budget, specifies market segmentation, and improved the quality of services. Hospital management needs to execute the comprehensive study about the other services unit to establish the alternative superior service when the prospect of current superior service is bad and being liquidated.

References : 31 (1989-2002)"

"Pelayanan Kesehatan Bernuansa Islami (PKNI) telah dicanangkan oleh Gubernur Provinsi NAD pada tanggal 25 April 1998 yang merupakan tindak lanjut dari hasil Muzakarrah antara Majelis Ulama Indonesia dengan Dinas Kesehatan Provinsi NAD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang no. 44 tahun 2002 tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam, maka tuntutan akan mutu pelayanan Kesehatan yang spesifik daerah merupakan hal yang harus dilakukan dan hal ini juga merupakan salah satu hal yang dihasilkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi NAD tahun 2002 yang merekomendasikan bahwa "Pelayanan Kesehatan yang Bernuansa Islami " selanjutnya menjadi "Pelayanan Kesehatan yang Islami" yang sesuai dengan visi Dinas Kesehatan Provinsi NAD yaitu "Aceh Sehat 1010 yang Islami". Hasil penelitian pada Puskesmas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2001 diperoleh hasil bahwa 85% responden menghendaki agar pelayanan Kesehatan bernuansa Islami dapat diterapkan dimanapun petugas bekerja. Oleh sebab itu diperlukan suatu konsep tentang pelayanan Kesehatan yang Islami yang selanjutnya akan menjadi model pelayanan Kesehatan yang Islami dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi serta hasil evalusi terhadap penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada.Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya gambaran konsep yang akan menjadi model pelayanan Kesehatan Islami dan diperolehnya instrumen serta hasil evaluasi tentang penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Desain penelitian adalah cross sectional yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Proses yang dilakukan terdiri dari 2 tahap yaitu proses mencari konsep pelayanan Kesehatan yang Islami melalui studi literature dan indepth interview (dengan pakar/praktisi agama, adat, sosial budaya, Kesehatan, pengguna pelayanan Kesehatan, akademisi sebanyak 15 orang) dan proses pengembangan instrumen budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan melalui studi literature, kuesioner pendahuluan sebanyak 40 orang, Fokus Group Diskusi sebanyak 15 orang dan Uji Coba Kuesioner (pada petugas dan masyarakat masing-masing 510 orang) yang dilakukan dalam wilayah Provinsi NAD baik pada Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten) maupun institusi pelayanan (Rumah Sakit dan Puskesmas). Waktu penelitian mulai bulan September - November 2003.Dari penelitian ini didapatkan hasil adalah : melalui indepth interview diketahui bahwa pelayanan Kesehatan yang diterapkan pada saat ini tidak memuaskan dan sama sekali belum sesuai dengan syariat Islam dan keinginan dan informan agar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan syariat Islam secara menyeluruh. Adapun konsep yang ditemukan dalam pelayanan Kesehatan yang Islami adalah mencakup 5 aspek yaitu : sikap/perilaku petugas yang Islami, fasilitas/sarana pelayanan Kesehatan yang Islami, prosedur/tata cara/mekanisme pelayanan kesehatan yang Islami, suasana pelayanan Kesehatan yang Islami dan pembiayaan pelayanan Kesehatan yang Islami. Namun aspek yang terpenting dilaksanakan terlebih dahulu adalah sikap/perilaku petugas dan prosedur/tatacara yang pelayanan Kesehatan yang Islami. Pengembangan instrumen budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan sebagai pencerminan dari budaya organisasi Islami dalam pelayanan Kesehatan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu nilai dan perilaku individu (36 variabel), nilai dan perilaku antar individu (14 variabel) , serta nilai dan perilaku kepemimpinan (15 variabel). Keseluruhan kuesioner akhir mencakup 65 variabel dan terdiri dari 269 pernyataan.Perhitungan validitas konstruk kedua kuesioner (bagi petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa validitas tiap butir pernyataan berada pada kategori cukup dan dan agak rendah menurut klasifikasi Prasetyo (2000). Analisis Anova dan T-test independent pada kuesioner petugas menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable budaya Islami pada kelompok jenis kelamin, umur, institusi, lama bekerja, tingkat pendidikan dan jabatan . Pada kuesioner masyarakat diperoleh bahwa ada perbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable dengan kelompok masyarakat berdasarkan institusi yang dikunjungi, status bekerja, tingkat pendidikan, dan umur tetapi jenis kelamin tidak mempunyai hubungan bermakna. Perhitungan reabilitas kedua kuesioner (petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa reabilitas tiap variabel dalam kuesioner ini seluruhnya berada dalam kategori tinggi menurut klasifikasi Danim (2001). Analisis korelasi pada kedua kuesioner menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar 3 dimensi budaya organisasi Islami diatas. Analisis regresi pada kedua kuesioner menunjukkan 3 dimensi budaya (Perilaku individu, perilaku antar individu dan perilaku kepemimpinan) benar-benar dapat menjelaskan terjadinya variasi budaya Islami dengan sangat baik. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa skor perilaku individu paling baik digunakan untuk meramalkan budaya organisasi Islami dari suatu institusi Kesehatan. Persepsi petugas dan masyarakat berada pada titik yang sama yaitu tidak sesuai atau pada kategori sedang. Artinya pelayanan Kesehatan di Provinsi NAD tidak/belum sesuai dengan budaya Islami. Variabel yang tidak sesuai menurut petugas dan masyarakat adalah : tawadhlu, harga diri, berpenampilan sederhana, sopan, iffah, istikharah dan i nulnnai,rah.Dari penelitian ini dapat disarankan dan direkomendasikan perlu dilibatkannya para pakar organisasi dan pakar bahasa untuk dapat merumuskan konstruk yang lebih sempurna tentang budaya organisasi Islami. Intervensi yang dilakukan diutamakan pada perilaku individu petugas, karena terbukti perilaku mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menentukan/meramaikan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan. Para pimpinan melalui pertemuan berkala, memotivasi pegawai agar dapat berprilaku sesuai dengan budaya Islami. Perlu dilakukan evaluasi penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan di semua institusi Kesehatan. Perlu disusun buku panduan sebagai pegangan pegawai dalam berperilaku dan perlu diterapkannya muatan lokal budaya Islami di institusi pendidikan Kesehatan dalam provinsi NAD. Selanjutnya disarannkan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan konsep dan instrumen pelayanan kesehatan Islami.

---

The Development of Islamic Nuance Instrument in Health Service in Nanggroe Aceh Darussalam ProvinceIslamic nuance health service (PKNI) was declared by the governor NAD province on 25 April 1998 as a continuation action of results of muzakarrah meeting between MUI (Indonesian Council of Religious Scholars) and provincial health office of NAD. It is along with regulation no. 44 year 2002 on peculiarity of NAD province. Therefore, the demand of health service quality according to local medical cases is needed to be released. It is along with results of meeting forum of regional health of NAD province 2002, which consists of a recommendation of Islamic nuance health service (Pelayanan Kesehatan yang Islami) to Islamic Health Service (Pelayanann Kesehatan Islami) suit to visions of provincial health office of NAD province; Islamic Healthy Aceh 2010. Based on results of research at Syiah Kuala Banda Aceh health center, 85 % of respondents demand medical employees to implement Islamic health service at any health facilities they visiting. Therefore, it is needed a concept of Islamic health service and instrument to be used for evaluation results of implementing Islamic culture in health service which using available instrument.

Objectives of the research is to obtain a concept to be a model of Islamic health service, to obtain instrument and evaluation results on implementation of Islamic culture in health service using available instrument. Research design is qualitative and quantitative with cross sectional approach. The research went through two processes; firstly, searching for concepts of Islamic health service using literature study and indepth interview to religions scholars, custom, social-culture and experts, health provider and 15 academicians. Secondly, developing of Islamic culture instrument in health service refer to literature study and introduction questionnaire to 40 respondents, Focus Group Discussion to 15 respondents and try out questionnaire to 510 respondents of provider and patient who come to health facilities members in NAD Province. The research started in September and ended in November 2003.

The results obtained are; through indepth interview, it is found that the service implemented is not satisfying. The' respondents demanded to have health service an Islamic nuance. The concepts found for Islamic health service covers five aspects: Attitude of health provider, health facilities, health services procedure, environment and health budgeting. But, the most important aspect to be implemented is attitude of health provider and Islamic procedure of the service. The development of Islamic culture instrument in the service is a reflection of Islamic culture organization. The Islamic culture organization consists of three dimensions; value and individual attitude (36 variables), value and inter individual attitude (14 variables), and value and leadership attitude (15 variables). The questionnaire, which consists of 269 questions, covers_65 variables.

Based on construct validity test of the two questionnaire to health provider and patient , the data shows that the validity of each question is placed on fair low category,(Prasetyo classification;2000). Applying Anova analysis and independent T-test to provider's questionnaire, the data shows that there is significant different average score at some variables on group of sex, age, institutions, length of working, educational background and positions. An there is also significant different average score of some variables with group of patients who had visited health facilities, working status, educational background and age. Reability test to the two questionnaires shows that every available. Is at 'high category (Danim classification 2001). Correlation analysis to the questionnaires shows strong relations among the three dimensions of Islamic culture organization. While Regression analysis shows that the three dimensions could describe well Islamic culture variation. The regression results shows that best individual attitude is used to predict Islamic culture organization of health facilities. Responces of health provider and patient are placed at average category. It means that health service in the province have not reffer to Islamic culture yet. Variable, .which according to provider and patient have not been along yet with Islam are humble, self respect, simple appearance, polite, iffah, istikharah, and muthmainnah.

It is suggested to involve organization aria language experts to formulate a more complex construct on culture of Islamic organization. The intervention should be focused on individual attitude of provider, because the attitudes are proved to determine Islamic culture in the service. Through periodically meeting, leaders support and motivate the health provider to works in Islamic behavior. It is needed to evaluate the implementing of Islamic culture in health service at any health facilities. And it is also needed to reward those provider applying the service such as becoming TKHI ( Indonesian Hajj Official), having further education, etc. Then, compiling a guidance book as guides for' the provider and subscribing Islamic culture subject at any health educational institution in NAD province are considered important."

"Masyarakat di Indonesia masih banyak yang be etahui hak-hak yang dimilikinya di dalam pelayanan kesehatan, Di sisi lain, masih ada anggapan bahwa dokter tidak mempunyai suatu kesalahan. Akibatnya perlindungan konsumen di bidang jasa pelayanan kesehatan selama ini Bering terabaikan. Perlindungan hukum kesehatan terhadap pasien memang diperlukan untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran dari tenaga kesehatan.PermasaIahan dalam tesis ini dibagi menjadi tiga pokok permasalahan, pertama mengenai bentuk hukum dari hubungan antara dokter dengan pasien adalah dalam bentuk transaksi terapeutik dan informed consent. Transaksi terapeutik merupakan perjanjian (kontrak) yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Sedangkan informed consent merupakan kesepakatan atau persetujuan. Kedua, mengenai implementasi UU No. 8 tahun 1999 dalam hubungan antara dokter dengan pasien. UU No. 8 tahun 1999 meskipun pada dasarnya tidak bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran, tetapi bukan berarti UU No. 8 tahun 1999 dapat iangsung diterapkan pada jasa pelayanan kesehatan. Apabila UU No. 8 tahun 1999 diimplementasikan dalam hubungan antara dokter dengan pasien, berarti pasien dapat diposisikan sebagai konsumen dan dokter sebagai pelaku usaha, hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa hubungan pasien dengan dokter adalah hubungan dimana seolah-olah dokter menjual jasanya dengan jaminan sembuh. Selain itu, bila pasien atau keluarganya telah menandatangani informed consent bukan berarti pasien atau keluarganya mendapatkan suatu jaminan "pasti sembuh". Berbeda dengan pelaku usaha yang memberikan jaminan barang dan/atau jasa yang diberikan "pasti baik" dan terjamin mutunya kepada konsumen. Ketiga, mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak pasien dalam hubungan antara dokter dengan pasien. Praktek kedokteran betapapun berhati-hatinya dilaksanakan, selalu berhadapan dengan kemungkinan terjadinya resiko, yang salah satu diantaranya adalah kesalahanikelalaian dokter dalam menjalankan profesinya. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran dalam hal dokter melakukan kesalahanikelalaian dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 55 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992. Untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya, bagi pasien adalah dengan menjadi pasien yang bijak yaitu dengan mengambil peran aktif dalam setiap keputusan mengenai pemeliharaan kesehatan. Untuk mengatasi buruknya komunikasi antara dokter dengan pasien, adalah rumah sakit sejak dini menginformasikan hak-hak pasiennya.Saran yang dituangkan dalam tesis ini adalah bahwa pemerintah diharapkan mengatur transaksi terapeutik dalam suatu undang-undang agar dapat menyeragamkan isi dari transaksi terapeutik. Dengan adanya UU Praktek Kedokteran diharapkan memberikan panduan hukum bagi pare dokter agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab alas profesinya."

"Pemanfaatan pelayanan bersalin bersifat personal dan dapat dipengaruhi oleh mutu layanan rawat jalan di rumah sakit. Sebanyak 77,5% pasien ibu hamil di unit obstetri rawat jalan RS Risa Sentra Medika tidak memilih bersalin di rumah sakit tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan bersalin pada pasien ibu hamil di unit obstetri rawat jalan Rumah Sakit Risa Sentra Medika. Dengan desaign cross sectional dengan jumlah sampel 104 reponden. Untuk menggali lebih mendalam permasalahan rendahnya pemanfaatan pelayanan bersalin, penelitian dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui diskusi kelompok terarah dengan pihak manajemen mengenai permasalahan yang ada. Jarak dan waktu tempuh menjadi variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan bersalin dari hasil penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Berbeda dengan hasil pendekatan kualitatif yang memperlihatkan bahwa justru fasilitas yang lebih mempengaruhi pemanfaatan pelayanan bersalin pada pasien ibu hamil di unit obstetri rawat jalan di rumah sakit ini. Rekomendasi yang dapat diajukan dari penelitian ini diharapkan untuk memperbaiki fasilitas di unit obstetri rawat jalan RS Risa Sentra Medika atau merelokasinya sehingga pasien ibu hamil akan merasa lebih nyaman. Diharapkan manajemen RS Risa Sentra Medika melakukan Customer Relationship Management pada pasien ibu hamil yang melakukan antenatal care di unit obstetri rawat jalan RS Risa Sentra Medika, serta melakukan pendirian klinik rawat inap atau klinik bersalin sebagai jejaring RS Risa Sentra Medika, dengan terlebih dahulu melakukan studi kelayakan.

---

The Utilization of maternity service are personal and could be influence by the quality of outpatient service in hospitals. As total of 77.5% of pregnant women patients in outpatient obstetric unit at Risa Sentra Medika Hospital choose not to dilivered at this hospital. The goal of this study is to determine the factor affecting the utlization of maternity service for pregnant patients in aoutpatient hospital obstetric unit at Risa Sentra Mediak Hospital. The study was condected with a cross sectional design, the number of samples taken by 104 respondents. To probe about the low utilization of maternity service, this study equipped with qualitative research through focus group discussions with management and a quantitative study. The quantitative study results that distance and time as factors related to service utilization. Through a qualitative approach to the results obtained show a different matter where the facilities is a further factor affecting the utilization of maternity service that may be filed.

Recommendations of the study were expected the Risa Sentra Medika Hospital managemant to improve the facilities on an outpatient obstetric unit or relocated so that the pregnant patient will feel more comfortable. Also encourage Risa Sentra Medika Hospital management to maintain Customer Relationship Management in pregnant patients who did antenatal care in hospital outpatient obstetric unit at Risa Sentra Medika Hospital. Another option is to established inpatient clinic or birthing center as a network for Risa Sentra Medika, by first conducating a feasibility study."

"Salah satu kegiatan Program JPS-BK adalah pelayanan kesehatan melalui pemberian KS pada Gakin. Pemberian KS merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu Gakin untuk dapat menggunakan pelayanan kesehatan. Upaya ini mencoba menghilangkan salah satu faktor penghambat dalam penggunaan pelayanan kesehatan, yaitu faktor pembiayaan. Jakarta Timur merupakan daerah yang mempunyai jumlah Gakin terbanyak (32,9%) di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan dari serapan dana juga merupakan daerah yang paling banyak (29,9%) mendapatkan dana JPS-BK (Tim Koordinasi Program JPS-BK Provinsi DKI Jakarta, 2000). Dari data yang diambil dan profil kesehatan wilayah Jakarta Timur tahun 1999 didapat bahwa jumlah kunjungan Gakin ke Puskesmas adalah 30,929 KK (33,5% dari seluruh Gakin) dan jumlah ini sangat kurang bila dibandingkan dengan angka kunjungan Gakin ke Puskesmas di Indonesia (81,4%). Kerangka konsep pada penelitian ini diambil dari model Precede dari Green (1980). Green menggambarkan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempunyai konstribusi terhadap perilaku kesehatan. Ketiga faktor tersebut adalah faktor predisposing, enabling dan reinforcing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Gakin memanfaatkan KS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan jumlah Gakin, dimana Kelurahan Cipinang Besar Utara (CBU) sebagai daerah dengan jumlah Gakin terbesar dan kelurahan Pekayon sebagai daerah dengan jumlah Gakin terkecil. Informasi dari faktor predisposisi, enabling dan reinforcing dalam penelitian ini didapat dari ibu balita gizi buruk, ibu kartu sehat, bidan, kepala dan staf Puskesmas , kader dan toma. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang KS maka pemanfaatan KS semakin baik. Jarak yang jauh dan sulitnya angkutan untuk mencapai tempat pelayanan dapat menjadi hambatan dalam memanfaatkan KS. Perlakuan adil dengan tidak memberikan perbedaan pelayanan merupakan pengalaman yang menyenangkan dalam memanfaatkan KS. Jenis pekerjaan dan persepsi terhadap waktu tunggu tidak menjadi hambatan bagi informan dalam memanfaatkan KS-nya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Disarankan perlunya peninjauan kembali penetapan wilayah berlakunya KS dengan mempertimbangkan kemudahan pencapaian tempat pelayanan dan adanya alokasi biaya transportasi. Disarankan juga untuk melibatkan toma kelurahan dalam keanggotaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di tingkat kelurahan yang dapat memantau pelaksanaan program JPS-BK. Perlunya klinik swasta dan dokter praktek swasta (selain Puskesmas) diikut sertakan sebagai tempat pemanfaatan KS, sehingga hambatan jarak dan transportasi dapat diatasi. Selain itu perlu adanya pembekalan terhadap kader dan toma tentang tujuan dan manfaat dari program JPS-BK sehingga sosialisasi dapat dilakukan dengan tepat dan benar, disamping perlu adanya penjelasan tentang manfaat KS pada Gakin saat pemberian KS. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengetahui jenis layanan yang dibutuhkan Gakin.

---

Pattern Usage Analysis of Health Card (HC) on the Social Safety Net in the Health Sector Program by the Poor Households to Acquire Health Services in East of Jakarta 2001One of the many activities of the Social Safety Net in the Health Sector Program was provision of health services through Health Card for the poor households. This program was aimed to enable them to reach health services. This effort was intended to remove one of the obstacles to the access ability of the health services, which was financial factor.

The East Jakarta owned the highest concentration (32,9%) of poor households in the Jakarta Province and had the largest (29,9%) recipient of the Social Safety Net in the Health Sector Program among other region (Coordination Team JPS-BK Jakarta Province, 2000). Data taken from the East Jakarta Health Profile, showed that the number of poor household visited to the Puskesmas (public health center) in 1999 was 39,929 (33,5% of all the poor households). This figure was significantly lower than that ' of The average national figure (81,4%) of the poor household visited Puskesmas.

The framework for this research was taken from Green's (1980) Precede model. Green described 3 (three) contributing factors affecting health behavior: namely predisposing, enabling and reinforcing factors. A qualitative research method was used to better describe how the poor households utilize Health Card to get health services. The location of the research was selected based on the number of the poor household. The kelurahan (village) North Cipinang Besar (CBU) was the home of the largest poor household in the eastern of Jakarta while the kelurahan Pekayon the smallest figure. Information concerning the predisposing, enabling and the reinforcing factor, were collected from different informants of the study namely mother of the malnourished under fives, mother who had Health Card, health personnel of the Puskesmas (Puskesmas chief and staff), cadre and community leaders. The methods of the data collection were in-depth interviews and focus group discussions.

Findings from this research suggested of possible correlation between the level of education and knowledge about Health Card of the users. Those who had higher level of education were likely to use the Health Card Travel distance as well as ease of transport could become barrier to the Health Card utilization. Work status and perception about waiting time of the visit seemed do not affect the client to use the Health Card to receive health services.

Reorganization of the geographical coverage of the Health Card and transportation allowance was strongly advisable to be provided to remove the distance barrier. The involvement of the community leader in the Community Grievance Unit (Unit Pengaduan Masyarakat) at the Kelurahan level should be encouraged to help in monitoring in the implementation of the Social Safety Net in the Health Care Program. To reduce the distance bather, both private doctors and clinics should be taken into consideration as provider of services to the poor household. Besides it is extremely necessary to equip the cadre and community leaders an in-depth knowledge concerning the objective an benefit of the Social Safety Net in the Health Sector. This effort would be useful for further socialization of the Social Safety Net in the Health Sector Program. It was also necessary to explain the benefit of the Health Card when it was given to the client. Future studies were required to determine the actual health services needed by the poor households."

"Masalah ISPA di Indonesia sekarang menyebabkan sekitar 36 % kematian bayi dan 13 % kematian anak balita. (SKRT 1992). Dan dari segi pemanfaatan pelayanan kesehatan, baru sekitar 64,5% balita ISPA yang memanfaatkan fasitas pelayanan kesehatan selebihnya ke dukun, diobati sendiri dan didiamkan (SDKI,1991), pada tahun 1994 proporsi tersebut turun menjadi 62,8% (SDKI, 1994).Disain penelitian ini adalah cross sectional study dengan analisis case control data SDKI 1994. Tujuan penelitian untuk melihat hubungan keterpaparan media komunikasi ibu balita dengan pemanfaatan pelayanan keschatan untuk balita ISPA, dan yang mempengaruhi hubungan tersebut. Untuk mengetahui besarnya hubungan dilakukan perhitungan Odds ratio melalui analisis multivariat unconditional logistic regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaparan media komunikasi berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan, OR = 1,28 (95 % CI= 0,931-1,701), umur ibu tidak berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan OR = 1,06 (umur 25-36 tahun) dan OR=0,84 untuk umur >36 tahun, pendidikan ibu ? SLIP, OR= 2,02 (95% C1;1,58-2,58), status kerja rutin ibu OR= 0,76 (95% CL 0,61-0,93), begitu juga jumlah anak E 3 orang OR = 0,71(95 % CI.0,57-0,88), status sosial ekonomi sedang OR =0,79 (95% CL0,69-0,93), sedangkan sosial ekonomi tinggi, OR = 1,76 (95% CI, 1,49-2,09). Dan faktor anak yang diteliti, umur anak 2-12 bulan OR= 1,16 (95 % Cl. 0,96-1,40), umur > 12 bulan , OR= 1,05 (95% CL4,88-1,26) dan adanya penyakit penyerta, OR =1. Jenis kelamin pria OR=1,30 (95% CI, 1,05-1,30), dan jumlah hari sakit > 3 hari OR = 1,65 (95% C1=I,33-2,05). Tipe daerah urban dengan OR= 1,84 (95% CI,1,41-2,39), wilayah Jawa Bali dengan OR-1,45 (95% CI,1,09-1,92), dan pendidikan suami ? SLIP OR=1,87 (95% CI, I,49-2,36),.Kesimpulan, hubungan pemaparan media komundcasi ibu balita dengan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan untuk balita ISPA, dengan analisis multivariat nilai OR murni = 1,2798 (95 % CL0,931-1,701), secara statistik menjadi borderline (hampir bermakna), dan ditemukan fariabel pendidikan ibu, jumlah hari saldt, jenis kelamin anak, dan sosial ekonomi ibu berperan terhadap hubungan keterpaparan media komunikasi dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Saran penelitian ini adalah perlunya peningkatan upaya komunikasi informasi dan edukasi tentang manfaat pelayanan kesehatan untuk balita ISPA dalam rangka menekan angka kematian bayi dan balita, melalui media yang dapat dengan mudah dicerna (misalnya ; bahasa setempat) dan dapat dijangkau oleh masyarakat, serta meningkatkan penyuluhan lewat tatap muka khususnya ibu balita atau keluarga yang terhbat langsung dalam perawatan balita terutama di wllayah Luar Jawa-Bali.

---

Acute Respiratory Infection (ARI) issue in Indonesia has caused of around 36 % of baby mortality and 13 % of children ( SKRT 1992). It is reviewed through medical service utilization , just around 64.5% of ARI in children being utilized a medical service facility, and the rest going to shaman, self treated and ignored (SDKI, 1991), in the year of 1994 such proportion has decreased of 62.8 % (SDKT,1994).

This research design shall mean a cross sectional study through analysis of case control of secondary data of IOBS 1994. The purpose of this research is to observe the relation on exposure of communication media for mother of children through medical service utilization for ARI and the factors there to which may affect such relation. In order to acknowledge how far such relation may be taken into consideration of Odds Ratio through analysis of multivariat unconditional logistic regression.

This research result shows that the exposure of communication media is related to the medical service utilization, OR = 1.28 (95 % CI = 0.931 - 1.701), age of mother is not related to medical service utilization OR = 1.06 ( age of 25 - 36 years), and OR 0.84 for age > 36 years, mother education ? SLIP , OR=2.02 (95 % CI; 1.58-2.58), mother's routine work status OR = 0.76 (95 % C1;0.61-0.93), and also amount of children < 3 person OR = 0.71, middle economic social status OR = 0.79, while high economic status , OR = 1.76 (95% CI; 1.49 - 2.09), pursuant to factor of children being observed, age of children 2 - 12 months OR = 1.16 (95 % CI; 1.96 - 1.40), age > 12 months, OR =1.05 and disease suffered , OR = 1, sex of male OR = 1.30 (95 % CI; 1.05 - 1.30) and amount of sick days OR = L65 (95 % CI; 1.33 - 2.05). Type of urban area OR = 1.84 (95 % CI; 1.41 - 2.39), Java Bale region , OR = 1.45 (95 % CI; 1.09 - 1.92), and husband education ? SLTP OR = 1.87 (95 % CI; 1.49 - 2.36).

Conclusion, relation on exposure of communication media for mother of children under five through medical services utilization for ARI in children under five through analysis of multivariate 5nds OR adjust value = 1.2798 (95 % CI; 0.931 - 1.701), statistically being borderline (almost meaning), and then it is found that variable of mother education, amount of sick days, sex of children and mother social economy may affect to relation on exposure of communication media through medical service utilization.

In this agreement, it is suggested that the improvement effort of communication, information and education concerning medical service utility for ARI in children in the framework of decreasing baby mortality, through media which is easy to understand are required (local language) and may be reached out by public, and also by providing information fare to face particularly with mother of children under five or family being directly involved in taking care of children particularly outside of Java- Bali."

"Pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tanggung jawab Pemerintah yang tidak boleh dihilangkan yaitu kewajiban menyediakan biaya program pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.Di Kota Bogor pada akhir tahun 2002 masih terdapat 20.958 KK Miskin yang jumlahnya masih lebih tinggi dari sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997.Dana yang diberikan Pemerintah melalui JPSBK untuk pendanaan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin akan berakhir tahun 2003, sehingga sebagai antisipasinya diperlukan negosiasi kepada Pemda dimana pada era desentralisasi ini Pemda berhak untuk memutuskan penggunaan sumberdaya yang dimiliki.Sebagai langkah awal dilakukan analisis biaya di puskesmas Kedung Badak Kota Bogor yang diharapkan dapat diperoleh gambaran besarnya biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut.Pelayanan kesehatan yang dihitung adalah pelayanan pengobatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pengobatan gigi dan penanggulangan penyakit menular. Sedangkan biaya yang dihitung dibagi kedalam 5 (lima) skenario dengan memperhitungkan yaitu pertama biaya investasi, gaji, honor dan operasional, kedua biaya tanpa investasi, ketiga biaya tanpa gaji dan honor, keempat biaya tanpa gaji dan kelima hanya berdasarkan biaya operasional.Selanjutnya dilakukan estimasi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin berdasarkan sasaran yang telah dihitung selama tahun 2002.Penelitian ini merupakan Operasional Riset dengan rancangan "Cross Sectional". Pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder tahun 2002 sedangkan analisis biaya menggunakan metode "Double Distribution".Hasil penelitian menunjukkan bahwa dan hasil perhitungan ternyata didapatkan Total Cost pelayanan kesehatan di Puskesmas Kedung Badak sebesar Rp 387.009.912,-dengan cost tertinggi pada biaya obat sebesar Rp 189.581.945,- (49,0%) diikuti dengan biaya gaji dan honor sebesar Rp 147.050.297,- (38,0%).Diantara 5 (lima) jenis pelayanan yang dihitung maka didapatkan pelayanan Pengobatan merupakan pelayanan dengan total cost tertinggi sebesar Rp 157.109.423,﷓dimana komponen biaya obat memberikan kontribusi terbesar.Unit cost dengan memperhitungkan seluruh komponen investasi, gaji, honor dan operasional maka didapatkan unit cost Pengobatan sebesar Rp 5.436,-; KIA Rp 9.834,-; KB Rp 37.208,-; Pengobatan Gigi Rp 16.270; dan P2M Rp 5.721,-.Sedangkan unit cost dengan memperhitungkan hanya komponen biaya operasional saja maka didapatkan unit cost Pengobatan sebesar Rp 4.362,-; KIA Rp 3.366,-; KB Rp 13.141,-; Pengobatan Gigi Rp 7.658,- dan P2M Rp 3.709,-.Berdasarkan jumlah anggota gakin yang berkunjung ke Puskesmas Kedung Badak Tahun 2002 maka diperoleh estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan adalah berkisar antara Rp 16.410.716; sampai dengan Rp 32.942.791,- .Estimasi yang telah dihitung ternyata masih jauh diatas alokasi dana JPSBK yang ditetapkan Pemda Kota Bogor Tabun 2002 sebesar Rp 6.852.000,00.Dengan basil tersebut disarankan kepada Puskesmas untuk mengusulkan biaya pelayanan kesehatan bagi gakin berdasarkan perhitungan komponen biaya operasional saja sebesar Rp 16.410.716,-dan kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor disarankan agar melakukan perhitungan di beberapa Puskesmas sebagai pembanding dengan menambahkan biaya pelayanan luar gedung sebelum digeneralisasil diberlakukan ke seluruh Puskesmas.Daftar bacaan : 26 ( 1986 - 2002 )

---

Health development is responsibility of all components of nation; responsibility of government that cannot be omitted is the obligation in providing program fund for health service designated to poor family.

In the City of Bogor as of end 2002 there was about 20,958 poor households, which is the total number still higher than prior to economic crisis in 1997.

Fund provided by government through social safety net in health sector to cover health service for poor families will be finish at the end of 2003, so as an anticipation it is need to negotiate to local government whereas in the era of decentralization, local government has right to decide its own resources.

As the first step, a cost analysis of health center of Kedung Badak at Bogor City has been undertaken; which is expected to provide total amount of fund at this health center.

Health services that have been computed are medical service, maternal and child health, family planning, dental care, and communicable disease control. Meanwhile the cost computation is divided into 5 scenarios which taken into consideration at first one is investment cost, wages, honorarium, and operational, the second one is cost without investment, the third one is cost without wages and honorarium, the forth one is cost without wages, and the fifth one is based on operational cost.

Furthermore, estimation of need of health service for poor family was undertaken based on target that computed during 2002.

This research is an operational research using cross sectional design. Data collection was using secondary data as of 2002, while cost analysis is using double distribution method.

The result of research shows that the total cost of health service at Health Center Kedung Badak is Rp 387.009.912,-. Cost of medicine provides the biggest share for total cost such as Rp 189.581,945 (49.0%) and followed by wages and honorarium cost for about Rp 147.050.297 (38%).

Among 5 types of services that have been computed shows that cost for medicine is the highest total cost about Rp 157.1 09,423 whereas medicine cost component provide the biggest contribution.

Unit cost which including component of investment, wages, honorarium, and operational cost is as follow: medical service Rp 5.436, MCH Rp 9.834, family planning Rp 37.028, dental care Rp 16.270 and CDC Rp 5.721.

Meanwhile, unit cost computation that is based on operational cost shows that cost for medical service Rp 4,362, MCH Rp 3,366, family planning Rp 13.141, dental care Rp 7.658, and CDC Rp 2.709

Based on total number of poor family who are visiting health center Kedung Badak as of 2002 has resulted an estimation cost needed for health services such are from Rp 16.410.716 up to Rp 32.942.791.

This total estimation cost is higher than allocation of social safety net Fund for health sector determined by government Bogor City in 2002 at Rp 6.852,000,

Based on that result, it suggested to health center to propose budget for health service for poor family based on computation of operational cost at Rp 16.4 1 0.716 and to District Health Office of Bogor it is suggested to make computation in several health center as a comparison with adding outside building service cost before generalized/implemented to all health center."