Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Timor Leste, Timor Timur, Loro Sae adalah nama yang sering disebut untuk negara yang baru hadir dalam politik internasional sebagai negara berdaulat. Kehadirannya tidak secara tiba-tiba, tapi lewat perjuangan yang panjang dari dua rezim yang menguasainya. Hubungan Australia dan Timor Leste bukan juga baru terbentuk sejak Timor lepas dan Indonesia, tapi telah berlangsung lama sebelum Timor Leste menjadi negara. Namun hubungan itu bukan dalam bentuk `state', karena ada rezim yang menguasainya. Hubungan Australia dan Timor Leste semakin intens sejak Indonesia mengalami krisis. Perjuangan rakyat Timor Timur untuk merdeka diperkuat dengan bantuan Australia sampai menuju kemerdekaan. Australia bagai juru selamat Timor Leste.Namun belakangan hubungan kedua negara menjadi buruk, karena hubungan kedua negara ditentukan oleh dua kepentingan yang sama yaltu 'kedaulatan territorial/perbatasan dan sumber daya alam yang diperebutkan. Kedua hal ini bukan persoalan baru tapi merupakan kisah lama yang berlanjut dan rumit karena berakar dari progres hukum internasional yang berubah.Australia merasa claim atas teritorialnya 'legitimate' dengan konvensi Genewa tentang hukum laut 1958, begitupun Timor Leste merasa lebih berhak dengan konvensi PBB mengenai hukum laut 1982. karena di dalam daerah yang disengketakan itu terdapat potensi ekonomi yang sangat signifikan bagi kedua negara, maka logika sehatnya memang mengharuskan mereka bertengkar.Pertengkaran itu bisa saja diselesaikan bila para pihak ingin selesai. Lembaga Hukum Internasional tersedia bila para pihak menghendakinya. Namun hukum internasional tak memiliki kekuatan memaksa seperti lembaga nasional. Menyusul pengumuman Australia keluar dan Mahkamah lnternasional maka pilihan penyelesaian tinggal pada kreatifitas bilateral. Dari sini diplomasi-negosiasi mengambil tempat untuk penyelesaian persoalan.Untuk satu masalah sumber daya yang berupa minyak dan gas, walaupun lewat ancaman-ancaman mereka berhasil mencapai kesepakatan 'Joint Development Area' yang mereka namakan `Timor Sea Treaty' dengan porsi 90:10, tapi persoalan perbatasan terus bertanjut.Hubungan kedua negara masih berlangsung walau dalam pertengkaran. Usaha diplomasi-negosiasi terus mereka usahakan dan sampai pada suatu pertemuan Australia mengajukan proposal penyelesaian perbatasan dalam waktu 20 tahun lagi. Hal ini semakin membuat Timor Leste marah dan menyebut Australia sebagai 'Kriminal'.Dalam tesis ini akan menelusuri dinamika pergerakan perundingan tawar menawar kedua belah pihak dalam apa yang dinamakan Diplomasi' sebagai `the Art Of The Compromise'. Meneliti kepentingan yang harus dipertahankan oleh Australia dalam hal perbatasan yang dapat dikatakan bahwa Australia menginginkan suatu penyelesaian untuk tidak selesai kecuali `minyak dan gas'. Hal itu dapat dilihat dari Cara Australia memainkan `pace' perundingan dan menolak menentukan ?Time Table' perundingan perbatasan, terus mengulur waktu dalam kondisi Timor Leste yang `desperado'."

"Perubahan-perubahan kebijakan dalam politik luar negeri Amerika Serikat seringkali terjadi bahkan secara mendadak, antara lain karena disebabkan oleh munculnya prioritas-prioritas kepentingan yang dipandang urgen atau mendesak. Dalam suatu policy-making process, Amerika Serikat senantiasa memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi balk pada tingkat nasionai maupun internasional. Pada tingkat domestik, di satu pihak kecenderungan apa yang terjadi di masyarakatnya terakomodasikan melalul saluran-saluran yang sesuai, balk di pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Di lain pihak, perkembangan-perkembangan di dunia internasional juga mempengaruhi formulasi kebijakan Iuar negeri Amerika Serikat. Deegan munculnya paradigma baru dalam tata hubungan internasional pasta Perang Dingin, hubungan-hubungan intemasional telah pula dipengaruhi oleh isu-isu baru yang menonjol seperti demokrafisasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia (low politics/non-conventional)Tidaklah mengherankan kalau kebijakan luar negeripun seringkali mengalami penyesuaian-penyesuaian (adaptive) karena dipengaruhi oleh isu-isu tersebut dalam politik luar negerinya, khususnya hak asasi manusia. Tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji apakah dalam kasus Timor Timur, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya bersifat akomodatif. Metode yang digunakan adalah studi komparatif melalui pendekatan teori perubahan kebijakan. Hasil analisis mengambarkan bahwa seiring dengan munculnya paradigma baru dalam tata hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengenai: masalah Timor Timur berangsur-angsur mengalami perubahan. Pengaruh dari politik domestik dan politik internasional telah mempengaruhi pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang mengarah pada kecenderungan tersebut. Melalui kebijakan HAM, Amerika mulai menilai kembali kebijakannya terhadap Indonesia mengenai masalah Timor Timur, terutama setelah semakin gencar terjadinya pelanggaran HAM di Timor Timur. "

"Skripsi ini menjelaskan mengenai peranan ODA (Official Development Assistance) Jepang di Indonesia pasca krisis Asia, dalam memperkuat hubunganekonomi yang asimetris dengan Indonesia, yang bahkan telah ada sebelum krisis Asia. Hubungan-ekonomi asimetris yang dimaksud ialah hubungan yang tidak setara?secara ekonomi antara Jepang dengan Indonesia. Usaha untuk menciptakan kondisi tersebut dianalisis dengan cara melihat kinerja ODA yang ada di Indonesia pasca krisis Asia.Selain itu pula dalam skripsi ini akan dibahas mengenai sejarah lahirnya ODA dan perkembangan awalnya di Indonesia, serta bagaimana proses formulasi kebijakan ODA Jepang, dari tahap awal hingga pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis.Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa ODA Jepang memiliki peranan dalam memperkuat hubungan-ekonomi yang asimetris dengan Indonesia, yakni dengan cara memperkuat posisi Jepang dan memperlemah posisi Indonesia secara ekonomi dalam hubungan tersebut.

---

This thesis explains about the role of Japan's foreign aid or usually called ODA (Official Development Assistance) in strengthening asymmetric economicrelationship with Indonesia, that have been existed before the Asian Crisis . The terminology of asymmetric economic-relationship here refered to unequall relationship?in economic terms?between Japan and Indonesia. The effort to strenghthen that condition can be explained by observing the implementaion of Japan?s ODA to Indonesia.Besides that, this thesis also explained about the emergence of Japan?s ODA at the first time, the history about the flow of Japan's ODA to Indonesia from Old Order Era up to now, and also about the policy formulation of Japan's ODA, from the beginning until the implementation phase. This research used qualitative method with analytical-descriptive explanation.The result of this research showed that ODA has role in strenghthening asymmetric economic-relationship between Japan and Indonesia, by strengthening Japan's position and weakening Indonesia?s economic position on that relationship."

"Skripsi ini membahas interaksi antara Perancis dan Komisi Eropa dalam pelaksanaan prosedur merger antara GDF dan Suez. Permasalahan muncul ketika KE menyatakan penolakannya terhadap merger, dikarenakan potensi merger menghalangi kompetisi pada pasar-pasar UE. Interaksi tersebut dilakukan di dalam tiga tahap yang pada akhirnya menghasilkan keputusan KE mengizinkan dilanjutkannya proses merger.Dilatarbelakangi oleh analisa atas berbagai pendekatan integrasi internasional yang menunjukkan peran dominan negara, penelitian ini pada akhirnya memberikan suatu studi kasus yang mengetengahkan supranasionalisme institusi internasional terhadap negara. Temuan penelitian ini dipandang menghadirkan karakteristik baru hubungan antara negara dengan institusi internasional yang secara khusus tercermin di dalam studi kasus interaksi antara Perancis dan Komisi Eropa. Dengan landasan tiga peraturan UE, yakni Competition Regulation, Merger Regulation, dan Gas Directives, ditunjukkan bahwa pemerintah Perancis merupakan suatu aktor subordinat tehadap Komisi Eropa. Sehingga, dalam upayanya mencapai kepentingan nasional, Perancis harus melakukan berbagai penyesuaian sebagai bentuk compliance terhadap otoritas KE.

---

This thesis elaborates the interaction between France and the European Commission during the implementation of merger procedure for Gaz de France and Suez. Conflict emerged when the European Commission objected the merger and concluded that it raises serious doubts as to its compatibility with the common market. The interaction happened in three stages and ended by EC?s permission for the continuation of the merger.

Against the conventional approaches on international integration as its theoretical backdrop, this thesis provides an elaboration of a case study where international institution plays a supranational role in its relations with state. Therefore, this thesis is considered to offer a new characteristic of relations between international institution and member state, especially in the case of EC and France. With Competition Regulation, Merger Regulation, and Gas Directives constrained its behavior, France is positioned as a subordinate actor vis à vis EC. Therefore, in order to achieve its national security, France is obliged to comply with authority exerted by EC."

"Skripsi ini mencari hubungan antara tingkat penerapan bantuan pendidikan Decentralizing Basic Education (DBE) sebagai bentuk kekuasaan produktif Amerika Serikat (AS) dengan tingkat pemahaman budaya demokrasi yang terdiri dari dimensi habitus, ketiadaan etos lama, dan prinsip deliberatif pada siswa-siswi sekolah dasar kelas 5 di Kota Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif untuk membuktikan ketidakmampuan program yang dilandasi oleh Teori Modernisasi dalam mendukung demokratisasi melalui pendidikan.Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan tidak terdapat karena keberadaan etos lama yang masih mengakar dalam implementasi bantuan dari pemerintahan Bush yang neokonservatif, alih-alih penampakan bentuk kuasa dalam sebuah struktur ideasional yang tercermin dalam bantuan pendidikan ini.

---

This undergraduate thesis seeks relation between the level of US Education Aid DBE implementation as a manifest of US Productive Power with the level of student understanding of democratic culture consisted of habits, the erosion of old ethos, and principle of deliberative in 5th grade elementary school students in Bogor City. This research is quantitative with explanative design to prove program? inability founded of Modernization Theory in supporting democratization through education.

The results find that no relation exists due to persistency of old ethos in the implementation of Neoconservative-Bush Administration Aid, instead of the manifestation of power form in an ideational structure reflected from this education aid."

"ABSTRAKTesis ini berbicara mengenai kebijaksanaan Inggris terhadap Uni Ekonomi dan Moneter, dengan fokus kebijaksanaan Inggris terhadap mata uang tunggal Eropa atau yang lebih dikenal sebagai Euro. Pembentukan mata uang tunggal Eropa sebagai tahap akhir uni ekonomi dan moneter merupakan salah satu fenomena terakhir dalam integrasi kawasan. Integrasi kawasan Eropa Barat yang dimulai semenjak paska PD II, kini telah mencapai tahap integrasi antar negara yang paling mendalam di dunia, dengan dibentuknya mata uang tunggal Eropa/Euro, sebagai tahap akhir dan uni moneter dan ekonomi Eropa. Uni moneter diharapkan akan membuka jalan bagi langkah -langkah lebih maju ke arah uni politik.Namun dalam atmosfir integrasi yang sudah cukup dalam ini, tetap terdapat beberapa hambatan di antara negara anggota Uni Eropa untuk memberikan komitmen yang kuat ke arah integrasi menyeluruh. Hal ini tampak saat Inggris, Swedia dan Denmark memutuskan untuk menunda bergabung dalam euro. Penulis memilih untuk membahas lebih lanjut berbagai faktor yang melatar belakangi keputusan Inggris tersebut. Mengingat keberadaan Inggris sebagai salah satu negara besar di Eropa, maka setiap tindakannya akan memberikan dampak pada langkah-langkah integrasi Eropa selanjutnya. Besarnya peran, pentingnya peran dan komitmen pemerintah nasional dalam suatu proses integrasi juga menjadi bagian dari kajian Robert Keohane dan Stanley Hoffman, Keohane dan Hoffman berargumentasi bahwa fokus awal yang tepat bagi analisa adalah tawar-menawar yang terjadi pada tingkat antar pemerintahan (intergovermental).Di balik berbagai teori yang berupaya menjelaskan fenomena kerjasama antar negara di Eropa Barat, satu hal yang pasti adalah kenyataan bahwa selama ini terdapat berbagai kekuatan yang menyatukan maupun memecah belah Eropa (unifying and dividing forces). Kekuatan-kekuatan ini bermunculan pada tingkat regional dan nasional, serta mempengaruhi prospek masa depan integrasi Eropa. Dalam kasus Inggris, proses pengambilan kebijaksanaan terhadap EMU dipengaruhi oleh Kekuatan Negara (Statism) dan Kekuatan Pasar (Market Forces). Di satu sisi kekuatan pasar cenderung menciptakan dan mendorong interdependensi serta tidak menghiraukan kedaulatan. Di sisi lain, walaupun Inggris secara kelembagaan telah menjadi anggota EC, namun kehidupan bernegara masyarakat Inggris belum terintegrasi dalam komunitas Eropa.Dua variabel yang dianggap melatarbelakangi keputusan Inggris untuk menunda keanggotaannya dalam mata uang tunggal Eropa, yaitu Sentimen Nasionalisme di kalangan masyarakat Inggris dan berbagai pertimbangan dampak uni moneter terhadap perekonomian Inggris. Variabel yang pertama berkenaan perdebatan mengenai apakah uni moneter memang dapat mendorong ke arah integrasi politik, sementara uni moneter tidak dapat sukses tanpa dukungan dan komitmen politik masyarakat negara anggota Eropa. Bergabung dengan mata uang tunggal Eropa memiliki konsekuensi hilangnya Poundsterling dan otoritas kebijaksanaan moneter nasional. Kelompok yang bersifat skeptis, memiliki kekhawatiran euro akan menjadi titik awal perlucutan kebijaksanaan nasional di bidang lainnya, sehingga makin merongrong kedaulatan nasional suatu bangsa. Dampak uni moneter terhadap perekonomian Inggris, juga menjadi pertimbangan mendasar mengenai kebijaksanaan terhadap mata uang tunggal. Singkatnya negara Uni Eropa, terutama Inggris belum memenuhi tingkat integrasi yang diperlukan untuk mencapai suatu uni moneter yang sukses. Sebaliknya dengan kondisi yang ada sekarang dikhawatirkan sistem uni moneter menjadi tidak efisien, dan dalam sejarah telah terbukti bahwa suatu sistem perekonomian yang tidak efisien usianya tidak akan bertahan lama.Kombinasi dari pertimbangan politis dan ekonomis mengenai berbagai dampak yang timbul sebagai konsekuensi keanggotaan dalam mata uang tunggal Eropa menjadi dasar keputusan Inggris untuk menunda keikutsertaannya. Namun keputusan ini tidak menutup peluang Inggris untuk menjadi anggota, bila suatu saat nanti keanggotaan dalam euro dianggap penting untuk mencapai kepentingan nasional Inggris."

"Masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat adalah dua diantara sekian banyak masyarakat negara yang bercorak plural atau majemuk. Tetapi kendatipun demikian corak oluralisme atau kemajemukan dari dua masyarakat tersebut tidaklah sama

---

."

"ABSTRAKKebangkitan Cina menjadikan dunia tidak lagi bersifat unipolar dan bipolar, namun semakin multipolar. Negara tirai bambu tersebut menjadi cerminan bagi negara berkembang diAsia dalam memajukan pembangunan nasional. Cina sebagai kekuatan ekonomi barusemakin menunjukkan kapabilitasnya dalam industrialisasi dan aliran investasi asing.Kemampuan SDM yang kompetitif dan teknologi yang mumpuni, membuat Cina semakinmenunjukkan eksistensinya dalam urusan ekonomi politik internasional dengan menginisiasipembentukan jalur sutra Belt and Road Initiave (BRI) di tahun 2013. Kebijakan inidiimplementasikan pertama kali oleh Presiden Deng Xiao-Ping, yang kemudian dilanjutkanoleh Presiden Xi Jinping. Sejak dibukanya jalur kerja sama ekonomi lintas kawasan BRI,kemitraan Indonesia dan Cina semakin erat. Peningkatan perekonomian kedua negaramenjadi magnet bagi warga kedua negara, baik untuk kepentingan perdagangan, investasi,pariwisata, pendidikan maupun budaya. Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintasbarang dan orang dari kedua negara, diperlukan pengelolaan dan kerja sama yang baikantara kedua belah pihak. Realitanya, kerja sama yang terjalin antara Indonesia danCina dalam BRI dengan melibatkan lebih dari 65 negara, tidak terlepas dari kepentinganekonomi-politik di antara keduanya dan berimplikasi positif dan negatif terutama bagiIndonesia. "

"ABSTRAKTesis ini membahas konflik India-Pakistan dengan memfokuskan pada sengketa wilayah Kashmir tahun 1972-1998. Periode tersebut dipilih karena konflik Kashmir memasuki babak baru setelah ditandatangani Perjanjian Simla pada tahun 1972 dan tahun 1998 kedua negara melakukan uji coba nuklir sehingga membuat konflik Kashmir menjadi Iebih kompleks. Pada awalnya konflik tersebut muncul ketika Inggris memutuskan untuk meninggalkan subkontinen pada tahun 1947, sekaligus membagi subkontinen tersebut menjadi dua negara yaitu India dan Pakistan sehingga kedua negara tersebut merdeka. Faktor utama penyebab dari konflik tersebut adalah faktor primordial yaitu faktor agama yang rekomendasikan oleh Inggris dalam pembagian subkontinen. Yang kemudian diperburuk dengan keterlibatan aktor internasional. Sengketa ,,,tersebut telah menyebabkan kedua negara terlibat dua kali peperangan pada tahun 1947 dan 1955. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah apa yang memicu kedua negara tersebut bersengketa dalam masalah Kashmir ?. Kedua, mengapa konflik tersebut cenderung terus berlarut ?. Ketiga, apa peranan aktor internasional dalam hal ini AS, Rusia dan China dalam konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konflik Kashmir dan meneliti mengapa masalah Kashmir sulit untuk diselesaikan meskipun kedua negara telah terlibat dua kali peperangan. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menelaah konflik ini adalah pemikiran yang diberikan oleh Clifford Geertz mengenai primordial, dan pemikiran K.J. Holsti dan Werner Levi yang berkaitan dengan konflik. Metode penelitian tesis ini bersifat deskriptif analistis dengan menggunakah metode penelitian kepustakaan. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan namun sangat sulit mencari penyelesaian konflik karena begitu kompleksnya permasalahan. Faktor primordial menyebabkan masing-masing pihak cendrung bersikap irasional, apalagi konflik tersebut diperburuk dengan campur tangan negara-negara besar seperti AS, China dan Rusia yang kepentingannya bertolak belakang bagi penyelesaian konflik tersebut. Meskipun demikian, beberapa proporsal yang bersifat kompromistis yang mungkin. -dapat dipakai dalam penyelesaian konflik tersebut antara lain referendum, partisi, kemerdekaan, kondominium, trusteeship, dan statusquo. Yang paling realitis dan pragmatis diantaranya adalah kondominium karena melibatkan semua pihak yang bertikai. Namun demikian yang terpenting dalam konflik tersebut adalah adanya political will dari masing-masing pihak dengan mengenyampingkan sikap kebencian dan permusuhan."