Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era reformasi dan transisi demokrasi di Indonesia saat ini, salah satu agenda penting adalah masalah komitmen dari implementasi program otonomi daerah. Salah satu peristiwa politik yang menarik untuk diteliti di era otonomi daerah saat ini adalah fenomena konflik dalam pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung periode 2003-2008. Dimana, dari hasil voting DPRD Provinsi Lampung berhasil memilih Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu; Alzier Thabrani dan Ansori Yunus. Namun pemerintah pusat tidak mau mengesahkan hasil pemilihan karena menilai tidak sesuai prosedur UU dan status hukum Alzier sebagai tersangka. DPRD Lampung tidak menerima alasan pusat yang dinilai tidak relevan. Akibatnya terjadi konflik yang berkepanjangan antara elit politik di pusat dan daerah. Hal inilah yang menjadi pokok masalah yang membuat penulis tertarik meneliti dan menulis tesis yang berjudul "Konflik Elit Politik Pusat dan Daerah" (Studi Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2003-2008). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori-teori konflik politik elit, konsep politik lokal dan relasi antara pusat dan daerah. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis, yang memberikan gambaran bagaimana fenomena terjadinya konflik antara pusat dan daerah.Dari hasil temuan penelitian diketahui faktor utama penyebab konflik politik ini terjadi, adalah karena sejak awal Megawati sebagai Presiden dan Ketua Umum DPP PDIP memang tidak menyukai terpilihnya kader PDIP sendiri, Alzier dan lebih memilih kader Golkar, Oemarsono sebagai Gubernur- Lampung. Selain karena alasan klasik Oemarsono berpengalaman sebagai Gubernur dan diharapkan bisa menaikkan suara PDIP pada pemilu 2004, juga sebenarnya terjadi politik uang dan perempuan yang diterima elit pimpinan DPP PDIP dari pendukung Oemarsono. Selain itu, terjadi konflik internal di PDIP, dimana elit DPP tidak mengakomodir aspirasi lokal (DPC dan DPD Lampung) yang melalui keputusan rapat kerja daerah telah memilih Alzier sebagai calon Gubernur dari PDIP. Implikasi teoritis yang dipakai dalam penelitian ini, telah mengaplikasikan teori konflik elit politik dan konsep politik lokal yang masih relevan. Tetapi, perlu dimodifikasi konsep relasi pusat dan daerah versi barat ke dalam perspektif negara kesatuan seperti Indonesia. Sampai sekarang, konflik ini masih berproses dan menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung atas gugatan yang diajukan Alzier kepada pemerintah pusat.Jumlah halaman : v + 167 halaman + 7 Label, diagram dan gambarDaftar Pustaka : 47 buku dan artikel/jurnal, 9 produk UU/Peraturan Pemerintah/Keputusan Menteri, 1 disertasi dan 1 tesis, 5 media massa, 3 situs dotcom, 8 nara sumber; 8 lampiran.

---

Conflict of Central and Regional Elite Politicians (Case Study of Governor and Vice Governor Election in Lampung Province for the Period of 2003-2008)Nowadays, in the reform era in Indonesia, one of the important issues is concerning the commitment to implement the regional autonomy. One of the interesting political events to be researched is the conflict on the election of Governor and Deputy Governor of Lampung of 2003-2008. The voting result of Lampung parliament (DPRD) has appointed Alzier Thabrani and Ansori Yunus to become the Governor and Deputy, respectively. However, the Central Government is in position not to legalize the election result on the ground that the election was conducted in comply with the Law and due to Alzier's status as the suspect. In this regard, DPRD Lampung did not accept the central government's decision for somewhat irrelevant. As the result, there is a sustainable conflict within the political elite in the central government and local government as well_ The issue has become increasingly attractive the author to carry out some research and to - write the thesis titling "Conflict of Central and Regional Elite Politicians (Case Study of Governor and Vice Governor Election in Lampung Province for the Period of 2003-2008)". The theory used in the research is the theory of elite political conflict, local political concept and the relation between central and local government. Method used in the research is analytical descriptive approach, which shows the description on how the conflict between the central and local government has taken place.

The research shows that the main factor causing the political conflict, is ever since Megawati as the president and "PDIP" leader dislikes the elected person who came from PDIP, i.e. Alzier. And therefore, she prefers the Golkar Party candidate, i.e. Oemarsono elected as the Governor of Lampung. Providing the classic argument that Oemarsono has experience as a Governor and he was highly expected to increase the PDIP votes on the 2004 election. The money politics and scandal involving woman politics which was provided by Oemarsono supporters to the PDIP central chairman also happened. Apart from this, an internal conflict at the PDIP has happened when the central chairman elite (DPP) failed to accommodate local (DPC & DPD) of Lampung aspiration. For the DPC and the DPD has appointed Alzier to become the governor candidate from the PDIP_ Theoritical implication used in the research is the relevant political elite conflict and local political concept. Hovewer, it is necessary to modify the western concept of local and central relation into the perspective of unitarian nation like Indonesia. Up to now, this conflict is ongoing and still waiting for the Supreme Court decision on the Alzier's appeal to the central government.

Number of pages : v + 167 pages + 7 tables, diagrams and pictures;

References: 47 books and papers 1 journals, 9 products of Laws/Government Regulations 1 Ministerial Decrees, 1 dissertation and 1 thesis, 5 mass medias, 3 sites of dotcom, 8 sources; 8 attachments."

"Disertasi ini merupakan studi tentang konflik politik yang mengiringi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2013. Studi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang: (1) Sebab konflik internal PDI-P dalam pemilihan gubernur Bali (2) Strategi yang digunakan Made Mangku Pastika maupun Anak Agung Ngurah Puspayoga sebagai mantan pasangan petahana Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008-2013 untuk saling berkompetisi di dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode tahun 2013 (3) Implikasi dampak kemenangan Made Mangku Pastika pada dinamika politik di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam (in depth-interview) terkait konflik pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2013. Penelitian ini menggunakan teori konflik dari Rauf, Dahrendof dan Coser, teori politik dari Parson, teori elite dari Mosca dan Keller, teori politik lokal dari Smith dan Stewart, teori oligarki dari Winter, teori perilaku pemilih dari Firmanzah dan teori strategi dari Schroder. Adapun teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik Rauf dan teori-teori lain yang digunakan sebagai teori pendukung. Temuan utama yang diperoleh dari penelitian ini adalah kekalahan telak PDI-P di kandang Banteng PDI-P Bali yang merupakan basis PDI-P terbesar di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.Temuan menarik lainnya adalah tumbangnya dominasi kalangan puri/ bangsawan sebagai gubernur Bali. Sejak dulu, posisi gubernur Bali selalu diisi oleh orang-orang dari kalangan puri sebagai bentuk tradisi mempertahankan keturunan raja-raja. Namun, dalam dua periode ini pemimpin Bali terpilih berasal dari kalangan non-puri (non bangsawan), yakni Jabawangsa dari wangsa/soroh Pasek sebagai hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. Temuan lainnya adalah kekalahan PDI-P yang mengusung ideologi "wong cilik" dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018, dikarenakan calon yang diusung justru tidak menunjukkan keberpihakannya pada ideologi tersebut. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperkuat teori konflik dari Dahrendof dan Rauf bahwa konflik yang semula bersifat individu dan meluas menjadi konflik kekuasaan bilamana masing-masing pihak yang berkonflik memiliki posisi dan kewenangan yang cukup untuk mengendalikan pendukungnya di dalam struktur pemerintahan.

---

Centered around the gubernatorial elections in Bali (2009-2013 Period), this dissertation is a study on the political conflicts that transpired during the elections. It aims to answer a series of questions regarding several matters. Firstly, the cause of PDI-P's internal conflict in the gubernatorial elections. Secondly, the strategies implemented by Made Mangu Pastika and Anak Agung Ngurah Pruspayoga, the former governor and vice-governor pair of the 2008-2013 period, as they compete against one another in the gubernatorial elections of the 2013 period. Lastly, the political implications of Made Mangku Pastika's victory on the political dynamics in Bali.

This research uses the qualitative and in-depth interview method in studying the conflicts in the 2013 gubernatorial elections in Bali. This research uses several theories: (1) The conflict theory by Rauf, Dahrendof, and Coser, (2) the political theory by Parson, (3) the elite theory by Mosca and Keller, (4) the local politics theory by Smith and Stewart, (5) the oligarchy theory by Winter, (6) the voter's behavior theory by Firmanzah, and (7) the strategy theory by Schroder. The main theory will be Rauf's conflict theory while the remaining theories are used as supporting theories.

The principal finding of this research is PDIP-P's loss in Bali, which is the central base of PDI-P in Indonesia's central and eastern regions. This research also shows the collapse of the aristocrats power as the governor of Bali. Once, the position of the governor was filled with Balinese aristocrats, an act that demonstrates the preservation of the royal lineage. However, the last two periods shows a collapse in this preservation act. The Governor's office was taken by Jaba Wangsa from Pasek, a man from the lowest of the four Hindu caste, the Sudra. Another finding was that the loss of PDI-P, a party which upholds the common people ideology, in the Bali gubernatorial elections of the 2013-2018 period is resulted by the candidate's failure to project the ideology.

The theoretical implication of this research upholds Dahrendof's and Rauf's conflict theory which states that a personal conflict may become a struggle of power if the two sides have the position and authority to control its supporters in the government."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berdampak pada proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015. Penelitian ini menjawab penyebab terjadinya konflik internal PPP dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015, serta proses terjadinya dualisme dukungan dan dampaknya bagi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Rauf, Coser, Conn dan Dahrendorf. Serta teori Faksionalisasi yang dikemukakan oleh Belloni dan Paul G. Lewis. Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik internal PPP dalam proses pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 adalah karena adanya faksionalisasi di tingkat pusat serta adanya pertarungan elit baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Sedangkan terjadinya dualisme dukungan yang diberikan oleh PPP terjadi karena adanya pengalihan dukungan yang dilakukan oleh DPP PPP kepengurusan Djan Faridz yang semula mendukung Ujang Iskandar menjadi Sugianto-Habib Said Ismail. Dualisme dukungan tersebut berdampak pada aspek politik dan aspek sosial yang berakibat pada dianulirnya pasangan Ujang-Jawawi dan ditundanya Pilkada Kalimantan Tengah hingga Januari 2016. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah mengkonfirmasi teori konflik yang dikemukakan oleh Rauf, Conn, Coser, dan Dahrendorf yang menyatakan konflik yang terjadi karena adanya perebutan kekuasaan. Sementara itu, faksionalisasi yang terjadi bersifat sementara memperkuat teori faksionalisasi Paul G. Lewis. Penelitian ini juga memperkuat teori faksionalisasi yang diungkapkan oleh Belloni yang menyebutkan bahwa Faksionalisasi didasarkan pada adanya persamaan isu, adanya ikatan patron klien dan bersifat formal.

---

ABSTRACTThis research discusses about the internal conflicts of PPP that have an impact on local elections process of Central Kalimantan in 2015. Research questions in this research are why there is internal conflict of PPP in the process of nomination of governor and vice governor of Central Kalimantan Province in 2015, and how the process of dualism support of PPP in the nomination and what is the impact of dualism support of governor and vice governor of Central Kalimantan Province in 2015. This research use conflict theory by Rauf, Conn, Coser, and Dahrendorf. And factionalization theory by Belloni and Lewis. The results of the research show that the background of internal conflicts of PPP in the nomination process in the governor and vice governor election of Central Kalimantan Province in 2015 is due to the factionalization and the elite battle at the central and local level. While the dualism of support provided by the PPP began when PPP Djan Faridz's Faction initially support Ujang Iskandar, but on the last day of the registration process of the pair of candidates, PPP Faction of Djan Faridz divert their support to the Sugianto-Habib Said Ismail. Dualism support has an impact on the political aspect which resulted in the annulment of the Ujang-Jawawi and postponement of the Central Kalimantan local election in January 2016. The theoretical implication of this research aims to supports Rauf, Coser, Conn and Dahrendorf's conflict theory. That PPP internal conflict in the process of nomination governor and vice governor of Central Kalimantan Province 2015 tend to compete for the sake of power. Other theoretical implication of this study aims to support of Belloni and Lewis Factionalization theory, that factionalization at internal conflict of PPP at local election of Central Kalimantan is temporarily and based on the existence of equality of issues, the existence of patron-client and formal bonds."

"Penelitian ini mendeskripsikan model komunikasi politik yang dilakukan oleh humas politik pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Model komunikasi politik sebagai satu panduan utama dalam setiap langkah komunikasi politik pasangan calon, melahirkan turunan bagan sebagai strategi komunikasi politik maupun penyusunan komunikasi strategis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif serta desain deskriptif ini, memberikan sebuah hasil penelitian yang menunjukan proses perumusan sebuah model komunikasi politik yang melahirkan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Anies-Sandi dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Meski terjadi simplifikasi dalam kajian strategi komunikasi politik yang hanya berfokus pada optimalisasi dan evaluasi penggunaan media sebagai pintu informasi dengan muatan komunikasi politik, dalam pelaksanaannya tim pemenangan melalui Media Center Anies-Sandi memberikan pandangan bahwa landasan strategi komunikasi politik berangkat dari sebuah rancangan dalam merumuskan sebuah Grand Design atau paradigma sebagai penentu alur komunikasi politik yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta melahirkan tujuan komunikasi yang sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian hanya berfokus pada pemaparan mengenai perumusan model komunikasi politik dan strategi komunikasi politik pada masa pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

---

This study describes the political communication model wich conducted by the political public relations of  Anies Baswedan-Sandiaga Uno in the 2017 DKI Jakarta Regional Election. Political communication model as a main guide in each step of political communication of the candidate, defining the strategy of politics and strategic communication. This research with a qualitative approach and descriptive design give the result that shows the process of formulating a political communication model  bring forth political communication strategy conducted by Anies-Sandis political PR in the 2017 DKI Jakarta regional election and contestation. Despite has a simplification in the study of political communication strategies which only focuses on optimizing and evaluating the use of media as an information with political communication content, in the implementing the winning team through Media Center Anies-Sandi gives the view that the foundation of political communication strategy departs from a design in formulating a Grand Design or paradigm as a determinant of political communication effective, efficient and right on target made up the goals that are in accordance with what has been previously designed. The research only focuses on the presentation of the formulation of the political communication model and political communication strategy in the 2017 DKI Jakarta regional election."

"Disertasi ini menjelaskan tentang konflik elit lokal formal Gubernur Maluku Utara versus elit lokal tradisional Sultan Tidore dan Walikota Tidore Kepulauan pasca penetapan wilayah Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara dengan mengambil periode studi 2010-2016. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana faktor wilayah, politik/kekuasaan, ekonomi, pembangunan kota dan wilayah politik baru sebagai sumber konflik elit lokal itu dan relasi kekuasaan tradisional kesultanan dan kekuasaan formal dalam sistem desentralisasi di Indonesia.Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah (1) teori konflik Ted Robert Gurr dan konsensus Maswadi Rauf; (2) teori desentralisasi B.C Smith dan pemerintahan lokal John Stewart; (3) teori kekuasaan Robert Dahl, Charles F. Andrain dan Max Weber; dan (4) teori negara lama dan negara baru Richard Dagger dan Walter Scheidel serta teori negara modern Christopher W. Morris. Penelitian ini menggunakan metode berupa pendekatan kualitatif dengan mengambil desain studi kasus. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam (indepth interview) kepada narasumber dan informan kunci, data sekunder dari kajian pustaka dan dokumen.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konflik elit lokal pada proses desentralisasi di Sofifi didorong oleh beberapa faktor sebagai sumber konflik, yaitu ; faktor wilayah, faktor kepentingan ekonomi, faktor pembangunan, faktor wilayah politik baru, dan faktor kekuasaan tradisional Sultan dalam negara. Adapun relasi kuasa pada negara lama dan negara baru, negara baru telah memarjinalkan penguasa tradisional negara lama yang merupakan simbol budaya dan penjaga eksistensi kebudayaan lokal. Sedangkan pada implementasi desentralisasi di Sofifi, proses itu masih mendapat tantangan dari kekuasaan tradisional kesultananImplikasi teoritis dalam studi ini adalah ; (1) teori konflik dari Ted Robert Gurr dan konsensus dari Maswadi Rauf terbukti; (2) teori desentralisasi dari B.C. Smith dan pemerintahan lokal dari John Stewart terbukti, (3) teori negara lama (monarki) dan negara baru (republik) dari Richard Dagger dan Walter Scheidel serta teori negara modern dari Christopher W. Morris terbukti; dan (4) Konsep pemekaran daerah dari Minako Sakai dan Adi Suryanto didorong oleh faktor-faktor sejarah, ekonomi, etnik dan politik mendapat tambahan faktor elit lokal (tradisional). Adapun kontribusi studi ini terhadap ilmu politik adalah untuk memperkuat negara yang dibangun berdasarkan pluralisme diperlukan eksistensi negara lama di bidang kebudayaan.

---

This dissertation describes the conflict of the formal local elite of North Maluku Governor versus the traditional local elites of Sultan Tidore and the Major of Tidore Kepulauan after the assignment of Sofifi as the capital of North Maluku Province during the period of study of 2010-2016. This study answers the questions of how territorial, political, and economic factors as well as the town development and new political domain have resulted in the conflict of traditional local and formal local elites in Indonesia’s decentralized system.

This study employs such theories as (1) Ted Robert Gurr’s conflict theory and Maswadi Rauf’s consensus; (2) B.C Smith’s decentralization theory and John Stewart’s local government; (3) Robert Dahl, Charles F. Andrain and Max Weber’s theory of power; and (4) Richard Dagger and Walter Scheidel’s theory of old state and new state and Christopher W. Morris’s modern state theory. The study uses qualitative approach with case-study design. The primary data was collected from in-depth interview to a number of resource persons and key informants while the secondary data was collected from literature and document review.

Results of the study concludes that the local elite conflict in the process of decentralization in Sofifi originated from a number of such conflict sources as territory, economic interest, development, new political domain, and traditional power of Sultan in the state. With regard to the power relation, the new state has marginalized the ruler of the old state being the cultural symbol that reserve local culture. In the implementation of decentralization in Sofifi, the process has been challenged by the Sultanate traditional power.

The study reveals a number of theoretical implications. First, Ted Robert Gurr’s theory of conflict and Maswadi Rauf’s consensus were supported. Second, B.C. Smith’s theory of decentralization and John Stewart’s local government theory were equally supported. Third, Richard Dagger and Walter Scheidel’s theory of old state (monarch) and new state (republic) as well as Christopher W. Morris’ modern state were accordingly supported. Fourth, Minako Sakai and Adi Suryanto’s concept of local split is driven by such historical, economic, ethnic, political, and traditional local elite factors. In the sphere of political science, this study contributes to the strengthening of the heterogeneous and pluralistic state through the existence of cultural existence of the old state."

"ABSTRAKTulisan ini mendiskusikan tentang perilaku partai politik dan kandidat wakil gubernur terpilih pada Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan pilihan rasional (rational choice). Keputusan DPRD Provinsi Kepri terkait keterpilihan Isdianto sebagai wakil gubernur cenderung kontroversial, karena terkait dengan persaingan dua koalisi yang berpartisipasi pada Pemilihan Gubernur 2015. Studi ini berargumen bahwa motif kekuasaan dalam hubungan antar partai di tingkat lokal, khususnya yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, cenderung mempengaruhi keputusan DPRD tersebut. Upaya penguatan partai politik di tingkat lokal melalui perubahan mekanisme pemilihan lebih diwarnai oleh pragmatisme partai politik. Partai yang kalah pada Pilgub 2015 justru mengambil keuntungan pada Pilwagub 2017. Temuan dari studi ini adalah adanya transaksi politik antara wakil gubernur terpilih dengan PDIP. Implikasinya, pendekatan rasional cenderung lebih dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk transaksi politik pada Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 2017. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui data-data hasil wawancara mendalam, tinjauan pustaka, dan dokumentasi.

---

ABSTRACTThis paper discusses behaviour of political party and elected vice governor candidate in the election of the Vice Governatorial (Pilwagub) of the Riau Archipelago Province (Kepri) in 2017 from rational choice approach. Plenary decision of Riau Archipelago's parliament (DPRD Provinsi Kepri) have chosen Isdianto as elected vice governor, requires controversy over domination of one coalition over the other in the 2015 Governatorial Election. This study argues that the motive for power in inter-party relations at the local level, especially those who have member in parliament (DPRD Kepri) tends to influence parliament's decision. Effort of political parties at the local level through electoral changes are characterized by the pragmatism of political parties. The party that lost in the 2015 Governatorial Election actually took advantadge in the 2017 Deputy Governatorial Election. The findings of this study are political transaction between the candidate of Deputy Governor and political party non-coalition (PDIP) pointed us to the lack of regulation (Pasal 176 UU No.10/2016) in process of Pilwagub Kepri 2017. Although the data shows tendency towards commitment and loyalty to coalition both of them (Isdianto and PDIP) during the 2017 Deputy Governatorial Election indicates the applicability of rational choice approach. This study employed qualitative analysis on interview and documentation."

"Proses perebutan kekuasaan di tingkat lokal sering kali membentuk rivalitas antar elite yang bersaing. Namun, elite tidaklah selalu menjadi rival. Adakalanya para elite yang sebelumnya merupakan rival kini bekerjasama demi meraih tujuannya masing-masing. Hal ini tergambar dari penelitian ini yang melihat rivalitas dan kerjasama antara Khofifah Indar Parawansa dengan Soekarwo pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2008, 2013 dan 2018. Dengan menggunakan metode kualitatif serta teori Higley & Burton (2006), penelitian ini memperlihatkan perubahan dari elite. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori dari Best (2010) dan Higley (1991) untuk menjelaskan faktor-faktor mengapa elite dapat berkonsensus

---

The power struggle at the local level often creates rivalries between competing elites. However, the elite are not always rivals. Sometimes the elites who were previously rivals now work together to achieve their respective goals. This is illustrated by this research which looks at the rivalry and cooperation between Khofifah Indar Parawansa and Soekarwo in the Election of Governor and Vice Governor of East Java Province in 2008, 2013 and 2018. Using qualitative methods and the theory of Higley & Burton (2006), this study shows changes from the elite. In addition, this study also uses the theory of Best (2010) and Higley (1991) to explain the factors why elites can be a consensus."

"Pemilihan gubemur secara langsung yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung adalah wujud dari menjadikan Lampung sebagai model demokrasi, untuk itu calon gubemur bersalng untuk mendapatkan sebanyak mungkin pemilihnya dalam bentuk kampanye dan membentuk pencitlaan positif mengenai bagaimana sosok pemimpin yang diinginkan rakyat melalui gaya kepemimpinan yang dimiliki masing-masing calon sehingga mampu mempengaruhi keputusan memilih masyarakat, untuk memilih pemimpin terbaik bagi Provinsi Lampung. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk menjawab apakah ada pengaruh kampanye politik dan gaya kepemimpinan terhadap keputusan memilih, apakah j uga ada pengaruh kampanye politik terhadap keputusan memilih dan apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap keputusan memilih masyarakat pada pernilihan Gubernur Lampung 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh pengaruh kesernuanya itu dengan keputusan memilih masyarakat. Steinberg (1981, h.12-20) merumuskan bahwa kampanye politik adalah sebuah usaha public relarions yang bertujuan untuk membujuk dan merangsang perhatian pemilih terdaftar, termasuk foating voters serta pendukung lawan, untuk memilih calon atau pasangan calon tertentu. Ada empat teknik kampanye, yakni door-to-door (pintu-ke-pintu), group discussion (kelompok diskusi), indirecl mass campaign (kampanye massa yang tidak langsung), dan direct mass campaign (kampanye massa yang langsung). Gaya kepemimpinan adalah suatu pola yang-konsisten yang kita tunjukkan dan diketahui oleh pihak lain ketika kita berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain (Thoha, 2004, h.76). Penulis menggunakan tiga dimensi kepemimpinan William J Reddin yang menambahkan efektivitas dalarn modelnya yaitu ada gaya kepemimpinan yang efektif dan tidak efektii Gaya kepemimpinan yang efektif yaitu : Bureucrat, Developer, Benevolent Autocrat, dan Executive. Sedangkan gaya kepemimpinan yang tidak efektif yaitu:Deserter; Misionary, Autocrat, dan Compromiser. Penelitian ini memakai metode yang sifat explanatory reseafch,dengan pendekatan kuantitatit; menggunakan teknik statistik regresi linier- berganda (Mulnple Linear Regression) dari hasil uji F dan uji t ternyata acfa pengaruh secara bersamaan antara variabel kampanye politik (Xl) dan gaya kepernimpinan (X2) terhadap variabel keputusan rnemilih. (Y), ada pengaruh antara variabel kampanye politik (Xl) terhadap variabel keputiisan memilih (Y) dan terakhir ada pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan (X2) terhadap variabel keputusan memilih (Y).

---

Direct election of govenor which had been conducted in Lampung Province was a form of' making Lampung as a democracy model. For that reason, govenor candidates had to compete to get as many as potential electors in campaign and formed positive image about the leader wanted by society through their leadership style. The candidates hoped they could influence society voting decision to choose the best leader for Lampung Province. This research tries to answer whether there are influence of political campaign and leadership style simultaneously to society voting decision, influence of political campaign partially to society voting decision, and influence of leadership style partially to society voting decision, in 2008 Lampung Governor Election. Steinberg (1981, h.12-20) formulated political campaign as a public relation effort to persuade and stimulate attention of listed elector, including floating voters and also opponent supporter, to choose a certain candidate couple or a certain candidate. There are four campaign techniques, namely door-to-door, discussion group, indirect mass campaign, and direct mass campaign. Leadership style is a consistent pattern, which we exposed and known by other people, when we try to influence others activities (Thoha, 2004, h.76). Researcher uses three leadership dimensions by William J. Reddin. Reddin enhances effectiveness in its model by categorizing leadership style to effective leadership style and ineffective leadership style. Including in effective leadership style are Bureaucrat, Developer, Benevolent Autocrat, and Officer. While ineffective leadership style contains: Deserter, Missionary, Autocrat, and Compromiser. This research uses explanatory research with quantitative approach, using statistical technique of Multiple Linear Regression. The result of F test and t test shows that there are influence of political campaign (Xl) and leadership style (X2) simultaneously to society voting decision (Y), influence of political campaign (Xl) partially to society voting decision (Y), and influence of leadership style (X2) partially to society voting decision (Y), in 2008 Lampung Govemor Election."

"Tesis ini bertujuan menjelaskan kecenderungan isi debat dan fungsional debat kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 putaran pertama. Putaran pertama ini terdiri dari 3 seri debat yang dilakukan masing-masing pada tanggal 13 Januari untuk seri yang pertama, kemudian seri kedua 27 Januari dan terakhir pada tanggal 10 Februari 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif-deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsional dalam wacana kampanye politik Functional Theory of Political Campaign Discourse yang dikembangkan oleh seorang professor ilmu kmunikasi dari Amerika, William L. Benoit. Hasil penelitian ini akan menunjukkan kecenderungan masing-masing kandidat apakah lebih fokus dalam fungsi acclaim, attack atau malah defense. Teori ini juga akan menunjukkan kecenderungan topik yang digunakan oleh masing-masing kandidat apakah lebih mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan policy atau berkaitan dengan karakter character .Kata Kunci: Analisis Isi; Komunikasi Politik; debat; functional theory; Benoit

---

This thesis aims to explain the tendency of functional and debate content on DKI Gubernatorial Election 2017. There are 3 series of debate on the first round. The first debate was on January 13th, the second on 27th and last was on February 10th 2017. This is quantitative descriptive research. The theory used in this research is the functional theory of political campaign discourse developed by a professor of communication science from America, William l. Benoit. The results of this study will show the tendency of each candidate whether more focused in the function acclaim, attack or even defense. This theory will also indicate the tendency of the topics used by each candidate whether to prioritize matters relating to the policy or related to the character.Keywords Content Analysis Political Communication Debate Functional Theory Benoit"

"Pasca runtuhnya Orde Baru, isu pemekaran wilayah di Indonesia ramai muncul ke permukaan. Maluku Utara muncul sebagai salah satu wilayah yang menuntut otonomi daerah dan terlepas dari provinsi induknya, Maluku. Gagasan ini muncul setelah upaya pengajuan pembentukan Provinsi Maluku Utara pada tahun 1958 tidak mendapat tanggapan dan gagasan ini tenggelam pada masa Orde Baru. Pada masa Presiden Habibie, pemerintah pusat dan daerah sama-sama setuju mengenai pembentukan Provinsi Maluku Utara. Tantangan kemudian muncul antara pemerintah pusat dengan masyartakat dan elite lokal Maluku Utara, di mana pemerintah pusat dinilai lambat dan tidak serius oleh masyarakat dan elite lokal Maluku Utara dalam memroses pengesahan Undang-Undang. Sedangkan pemerintah pusat menilai tindakan masyarakat dan elite lokal Maluku Utara yang melakukan demo sepanjang awal tahun 1999 terlalu berlebihan. Persaingan elite lokal antar dua kesultanan kembali mengemuka yang terwujud dalam perdebatan dalam penentuan ibukota provinsi, serta konflik sosial dan konflik politik yang terjadi setelah Maluku Utara dibentuk. Kehidupan awal Maluku Utara sebagai provinsi baru diwarnai konflik sosial hingga diberlakukannya darurat sipil. Selain itu, pemilihan gubernur pertama menjadi bukti kebangkitan demokrasi lokal yang mengarah pada primordialisme. Pembentukan Provinsi Maluku Utara ini membawa dampak bagi berkembangnya kesejahteraan rakyat di Maluku Utara dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah kontemporer yang menggunakan metode wawancara dan penelusuran arsip sezaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara serta sejarah politik lokal di Indonesia.

---

After the fall of New Order, issues of formation of new provinces in Indonesia emerged. North Maluku appeared as one of regions which claimed for a regional autonomy to be separated from its main province, Maluku. These ideas emerged after efforts in requesting the establishment of the new province on 1958 had not been responded by the central government and so these ideas were concealed in New Order era. In the era of President Habibie 39 s leadership, central and local governments had come to an agreement to establish North Maluku Province. Thus many challenges rose between central government and local society along with its elites who perceived that the central government had been too slow and had not taken the matter seriously in order to legalise the laws of new province establishment. On the other hand, the central goverment perceived the measures taken by the local society and elites by doing demonstrations during first half 1999 to be an exaggeration. Local elite rivalries between the two sultanates reappeared as manifested in the debates in the determination of the provincial capital, as well as the social conflicts and political conflicts that occurred after the North Moluccas were formed. After establishing a new province, the early establishment of North Maluku was marked with social conflicts and this led to civilian emergencies. In addition to that, the first election of governor became a proof of rising local democratization, which directed to primordialism. The establishment of North Maluku brought about impacts in an increase in the society welfare, due to the growth of the province economy. This is a contemporary historical research, which uses methods by interviews and taking notes of historical archives. This research is done in hopes of contributing for historical studies of the establishment of North Maluku Province and the history of local politics in Indonesia."