Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan program penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, dari pemerintah kepada P3A, pada awalnya didorong keinginan pemerintah untuk melaksanakan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 1999 dan PP No 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi. Keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung kepada kesiapan P3A untuk mampu dan siap menerima penyerahan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi. Tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi kepada organisasi P3A.Pelaksanaan kebijakan ini telah mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dalam pengelolaan irigasi. Proses pelaksaaan program PPI telah melalui berbagai tahapan kegiatan, namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, karena dalam pelaksanaannya masih berorientasi kepada target ketimbang proses pelaksanaan. Hal ini memperlihatkan belum adanya perubahan paradigma pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan.Berbagai tahapan kegiatan telah dilakukan di tingkat lokasi diawali kegiatan Profil Sosio Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK), kegiatan ini didasarkan bahwa, pembangunan yang dalam setiap kawasan ekologi, membutuhkan solusi khusus berdasarkan data kultural dan data ekologi setempat. Karena itu, pembangunan berwawasan ekologi dilaksanakan berdasarkan kriteria pembangunan yang dihubungkan dengan setiap kasus tertentu, dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Untuk memperkuat organisasi P3A, telah ditugaskan Tenaga Pendamping Petani (TPP) yang direkruit dari kalangan LSM dan perguruan tinggi.Walaupun bentuk organisasi instansi pemerintah telah mengalami perubahan, baik struktur, tanggung jawab maupun kewenangannya, tetapi belum diimbangi dengan adanya perubahan paradigrna, hal ini ditujukan dengan lemahnya komitmen dalam upaya mendorong penguatan posisi dan peran masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi. Adanya program PPI menimbulkan rasa ketakutan dari petugas, karena merasa akan kehilangan perannya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Kondisi tersebut menimbulkan langkah-langkah kontradiktif dengan upaya penguatan organisasi P3A, padahal komitmen aparat pemerintah sangat berpengaruh terhadap motivasi pengurus P3A dan angggotanya dalam mengembangkan organisasinya.Sedangkan proses perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat dapat dilihat dari fungsi adaptasi sosial masyarakat dalam bentuk organisasi P3A dan kepengurusan yang mampu untuk mengorganisir sumberdaya yang ada dalam daerah itu, seperti pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Fungsi integrasi, mengatur pola hubungan antara unit organisasi P3A, gabungan P3A, sehingga dapat membangun solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. Pemeliharaan pola yang tersembunyi, dalam bentuk pemeliharaan sistem, yaitu melakukan sosialisasi tentang pengurus dan aturan main organisasi (AD/ART) untuk mendorong pengurus dan anggota P3A mau melaksanakan fungsi dan tugasnya.Atas dasar perubahan yang terjadi, secara prinsip Organisasi P3A siap menerima penyerahan pengelolaan jaringan irigasi dari pemerintah, kesiapan tersebut ditunjukan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petani seperti; perubahan struktur organisasi P3A yang sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan pelayanan kepada anggotanya. Bentuk struktur organisasi P3A di daerah irigasi Cihea terdiri dari; unit P3A, Gabungan P3A dan Induk P3A, sedangkan di daerah irigasi Susukan Gede hanya unit P3A dan gabungan P3A. Kesiapan lain yaitu, organisasi P3A legalitas formal telah diakui, karena di kedua daerai irigasi organisasi P3Anya telah mempunyai AD/ART P3A yang telah disahkan oleh Bupati. Perbedaan bentuk struktur tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik jaringan irigasi.Kemampuan teknis operasi dan perneliharaan jaringan irigasi oleh P3A, telah mampu dilakukan terutama untuk kegiatan pembabatan rumput, pengangkatan sedimentasi dan penutupan saluran bor. Sedangkan untuk pengaturan air baik di Cihea maupun di Susukan Gede telah mempunyai jadwal pergiliran air sesuai hasil musyawarah. Tetapi untuk pengooperasian pintu bendung di kedua lokasi ini sementara ini masih tetap dilakukan oleh petugas pemerintah, karena apabila salah operasi akan sangat beresiko. Sedangkan sumber pembiayaan untuk pengelolaan irigasi berasal dari iuran anggota, sebesar 50 kg/ha/ musim. Tetapi hasilnya belum mampu untuk membiayai pelaksanaan operasi dan pengelolaan jaringan irigasi. Untuk itu, sumber pembiayaan dari pemerintah menjadi sangat penting untuk tetap menjaga keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.Untuk memperkuat pelaksanaan implementasi PPI, dalam pelaksanaannya dibentuk kelompok kerja irigasi. Unsur keanggotaanya masih didominasi oleh aparat birokrasi pemerintah yang mewakili berbagai dinas instansi pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Sementara unsur diluar pemerintah hanya diwakili oleh beberapa orang pengurus P3A dari kedua daerah irigasi. Keberadaannya didasarkan bahwa, pengelolaan irigasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga perlu melibatkan stakeholders lain yang punya kepedulian terhadap nasib petani, karena irigasi tidak hanya dilihat dari perspektif telmis saja, melainkan juga perlu dilihat dari perspektif sosial."

"Keberhasilan pembangunan irigasi yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah telah memberikan andil yang besar kepada pencapaian swasemda beras pada tahun 1984. Keberhasilan tersebut tidak bisa dipertahankan dengan baik karena pengelolaan yang tidak rnemadai sehingga mengakibatkan penurunan fungsi jaringan irigasi sebesar 40% dari fungsi optimalnya. Penurunan fungsi ini telah mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional, dimana saat ini Indonesia menjadi negara pengimpor beras. Untuk itu, pemerintah melakukan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan irigasi dengan dikeluarkannya Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI). Implikasi yang menonjol dari kebijakan ini adalah adanya peran dan wewenang perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) yang besar dengan menempatkannya sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Diharapkan dengan kebijakan ini pengelolaan irigasi dapat berjalan secara optimal sehingga fungsi jaringan dapat lebih meningkat. Pada kenyataannya keberadaan organisasi P3A/GP3A/IP3A menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan kegiatannya untuk mengelola irigasi secara optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan modal yang dipunyai organisasi P3A/GP3A/IP3A, yaitu modal sosial, modal fisik, modal manusia dan modal alam.Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Daerah Irigasi Cihea, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang :"ada dan menjelaskan berkerjanya modal sosial, modal fisik, modal manusia dan modal alam dalam pengelolaan irigasi. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini dipilih karena pendekatan ini lebih efektif digunakan dalam menemukan dimensi-dimensi penting dari struktur tindakan kolektif yang berhubungan dengan pengelolaan irigasi. Sumber data utama penelitian ini adalah data primer yang digali dari beberapa sumber yag terkait dengan pengelolaan irigasi, baik dari kalangan pemerintah maupun petani yang tergabung dalam P3A/GP3A/IP3A. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan terpilih dan pengamatan langsung (observasi}. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menyeleksi dan menyederhanakan data dan menghubungkannya kembali dengan konsep dan perrnasalahan serta tujuan penelitian. Analisis ini merupakan teknik yang bersifat interaktif dengan tiga bagian proses penting, yaitu reduksi data, penyajian dan verifkasi/penarikan kesimpulan. Sedangkan data sekunder yang ada dianalisis dengan menggunakan teknik kajian dokumen.Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun dari konsep bekerjanya modal yang ada dalam pengelolaan irigasi, yaitu modal sosial, modal fisik, modal manusia dan modal alam. Masing-masing modal tersebut tidak bisa bekerja sendirisendiri, tetapi saling bersinergi antara satu dengan lainnya dalam pengelolaan irigasi. Dari sinergi antar modal tersebut, terlihat peran yang cukup dominan dart modal sosial dalam. mensinergikan modal lainnya untuk menciptakan pengelolaan irigasi yang optimal.Beberapa temuan penting di lapangan adalah : 1 } Keberadaan jaringan irigasi mempengaruhi struktur dan aktifitas organisasi kelembagaan perkumpulan petani pemakai air, yang ditunjukkan dengan struktur yang semakin besar maka aktifitas dan interaksi sosial dalam pengelolaan irigasi semakin lemah. 2) Dalam pengelolaan irigasi memerlukan modal manusia secara individual tetapi juga memerlukan modal manusia secara berkelompok, yang merupakan modal sosial. 3) Adanya krisis kepercayaan dan krisis kepemimpinan didalam organisasi P3A/GP3A/IP3A, yang menyebabkan melemahnya modal sosial dalam organisasi. 4) Modal sosial akan muncul dengan kuat pada saat terjadi keterbatasan air di musim kemarau, yang terlihat dalam pembagian air yang adil dan merata di kalangan anggota P3A. 5). Keterbatasan modal alam terwujud dalam kepemilikan lahan yang sempit oleh para anggota P3A.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu terdapat adanya sinergi modal sosial, modal fisik, modal manusia dan modal alam dalam pengelolaan irigasi, dan pada dasarnya dalarn pengelolaan irigasi harus terjadi sinergi antar modal tersebut untuk rnenghasiika,i kinerja jaringan yang semakin meningkat. Sinergi yang paling kuat terjadi adalah antara modal sosial dengan modal alam, sedangkan sinergi yang paling lemah adalah liner antara modal sosial dengan modal manusia. Untuk itu sinergi yang paling penting adalah sinergi yang paling lemah karena sinergi inilah yang merupakan prioritas untuk diperkuat guna mewujudkan pengelolaan irigasi yang optimal, dengan tidak meninggalkan perkuatan sinergi antar modal lainnya.Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, diusulkan saran-saran yaitu : perlu adanya bimbingan, pelatihan dan pendampingan dalarn berorganisasi dan peningkatan kemampuan teknis baik untuk pengurus maupun anggota, guna memperkuat sinergi modal sosial dengan modal manusia. Juga perlu dilakukan penguatan status manajemen organisasi P3A/GP3A/IP3A untuk memperkuat sinergi yang terjadi antara modal sosial dengan modal fisik. Selain itu diusulkan para anggota P3A membentuk koperasi untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga mendukung kegiatan pengelolaan irigasi. Saran-saran yang diusulkan telah dituangkan dalam bentuk proposal kegiatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mendukung program pennyerahan kewenangan pengelolaan irigasi (turn over program)."

"Since the issuance and effective application of decentralization policy, the irrigation management authority, which is previously handled by the central government is handed over to local governments and community, in accordance with the Presidential Instruction Number 3 of 1999 concerning Irrigation Management Policy Reform (IMPR). IMPR is substantially aimed at community empowerment and participatory in irrigation management to achieve the objectives, task and responsibility redefinition of the farmers in irrigation management, as well as Water User Association and Federation (WUA/WUAF) is substantially required. Action program of IMPR consists of WUA empowerment facilitation and counterpart service. Concrete action of the program is mobilization of a number of farmer counterparts (TPPI Facilitators) to correspond members of WUA/WUAF for institutional independence and self-sufficiency in irrigation management Short-term objective of the program is to ensure farmers' independency and self-determination in irrigation management, no more dependence to government, starting out from planning, activity implementation, maintenance and operational funding, to utilization of irrigation benefits. This study is aimed at analyzing performance of program implementation and influencing factors. Research is conducted in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, one of national rice production centers. There have been 53 Water Users Association Federation (WUAF) spreading over Sleman, Bantul, Kulon Progo and Gunung Kidul Districts which are considered analysis units.According to field research, performance of program implementation for four years (2001 to 2004) is satisfactory, but not optimal, showing that: (a) water-using farmers registered as members in the WUA and WUAF are not self-sufficient in irrigation management, from financing to scheme maintenance; (b) management of water users' contribution fee (WUCF) which should become a potential source of fund is not completely applied; and (c) many tertiary schemes are not functional for being damaged or plugged. Program activities conducted just include establishment of WUA organization, member registration, and merging WUAs to several WUAFs, while some of them have prepared organization statutes (AD/ART). In brief, WUA empowerment facilitation and counterpart service Di. Yogyakarta Province covering 35 irrigation areas with 20,450 hectares width, has not provided significant impact on farmers' income-generating.There are two variables significantly influence the implementation performance, namely: (1) insufficiency of human resources, especially field facilitators; and (2) insufficiency of financial support, especially for facilitators to cover all activities as they are just provided with limited fund to settle transportation cost. Fund limitation influences time for counterpart. Field counterpart service is just provided for 2 to 3 months. Responsive actions to be taken to improve implementation performance in the future consists of, among others: (1) allocation of proportional facilitators by taking work volume and target accessibility into account; (2) adequate budget allocation by considering money value to goods and services required for field implementation; and (3) communication consistency and intensity should be significantly improved to ensure that policy and action program is completely informed to target groups."

"Penelitian ini ingin memperoleh gambaran mengenai peman£aatan organisasi tradional dan aturan-aturannya dalam pembangunan kelembagaan irigasi sawah. Studi ini merupakan studi kasus pada kelompok tani sawah di kecamatan Wamena. Dan melihat mengapa jaringan irigasi yang dibangum dengan sangat baik oleh pemerintah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan apakah organisasi lokal dan aturan-aturannya dapat bermanfaat dalam pembangunan irigasi serta apakah dapat terjadi perpaduan antara pranata lama dan pranata baru.Dengan melihat bagaimana petani dapat memanfaatkan organisasi lokal dan aturan-aturan yang ada di dalamnya untuk membentuk suatu kelompok tarsi sawah, dan bagaimana mereka dapat memadukan pranata mereka yang lama dengan pranata yang baru sehingga dapat membentuk kelembagaan irigasi sawah sebagai suatu pranata yang baru. Untuk menganalisa masalah ini penulis menggunakan konsep Institution, yang dikembangkan oleh Ostrom (1992). Dengan konsep ini penulis menganalisa mengapa beberapa institusi atau pranata yang ditentukan untuk penyediaan dan penggunaan air irigasi tidak berjalan sehingga pembangunan proyek irigasi tidak sustainable. Dan melalui konsep ini penulis juga akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam pranata "pengelolaan air" komunitas suku Dani. Disini Ostrom mengemukakan bahwa pembangunan irigasi dapat suistainable apabila terjadi crafting institution Melalui crafting institution penulis juga melihat apakah ada perubahan pranata dalam hal ini terjadi rekayasa atau perpaduan antara pranata lokai dan pranata irigasi sawah.Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, disini data yang dikumpulkan bersifat umum dan dijadikan dasar serta pendukung bagi wawancara mendalam. wawancara mendalam disini mencakup pengetahuan komunitas lokal mengenai pengelolaan sumberdaya air, lebih difokuskan pada pengelolaan air dalam kebun ubi jalar dan sawah (aturanaturan yang digunakan, organisasi kelompok tani dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan) serta rekayasa (ketrampilan) kelompok tani dalam pengembangan kelompoknya.Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa, pembangunan irigasi di lembah Balim belum dapat dimanfnatkan dengan baik oleh komunitas suku Dani karena belum terjadi crafting institution. Dimaksudkan di sini dengan pembangunan irigasi tidak dimanfaatkan dengan baik karena belum terjadi crafting adalah, proses ini dapat terjadi apabila ada keterbukaan diantara kedua belah pihak (masyarakat dan pernerintah) namun yang terjadi pemerintah menyediakan fasilitas irigasi dan memberikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan. Masyarakat berusaha sendiri dengan memanfaatkan pranata lokal terutama pranata pengelolaan air dalam kebun ubi jalar yang sangat berbeda dengan pengelolaan air dalam irigasi mengairi sawah. Pemerintah belum menciptakan semacam kondisi yang membuat ada keterpaduan pranata antara aturan aturan lokal yang dimiliki masyarakat dan aturan formal yang ada dan jika hal ini terjadi maka pembangunan irigasi dapat dimanfaatkan dengan baik."

"Melihat realita yang berlangsung sekarang ini di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, baik di lingkungan internal organisasi birokrasi, maupun di lingkungan eksternal -lingkungan sosial, politik, dan budaya masyarakat- belum terlihat adanya tanda-tanda kesiapan ke arah perubahan sejalan dengan semangat dan jiwa UU Nomor 22/99.Secara nasional, pemikiran, sikap, tindakan, dan bahkan "jargon-jargon" rerlormasi total terus beriangsung di lingkungan ekstemal birokrasi, namun di lingkungan internal belum ada tanda-tanda dimulainya perubahan dan belum terdorong untuk bergegas mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan sekaligus sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Isyarat terpenting untuk diwujudkan dalam mengaktualisasikan dan mengartikulasikan perubahan secara nasional, demokratis, transparan, efisien, mandiri, berdaya, adil, serta berkemampuan dan bertanggung jawab, juga belum menampakkan gejala ke arah pergeseran nilai dan implementasinya di kedua lingkungan birokrasi tersebut.Tantangan utama yang menghadang Pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam melaksanakan UU Nomor 22/99 adalah tuntutan penyesuaian (daya adaptasi) yang tinggi sesuai dengan kebutuhan nyata birokrasi dan masyarakat berdasarkan kondisi saat ini dan di masa yang akan datang. Kebutuhan-kebutuhan mendesak yang menuntut pemecahan di masa datang tersebut adalah: perubahan penampilan dan penerapan kekuasaan, kewenangan yang rasional dan obyektif termasuk pemantapan dan penentuan sejumlah kewenangan, penetapan besaran organisasi, penyederhanaan sistem dan prosedur, pergeseran kultur birokrasi, kemampuan dan integritas birokrat, sumber-sumber keuanganfpendapatan, dukungan sarana dan prasarana, peluang keikutsertaan seluruh komponen lokal, dan lain-lain. Pokok permasalahan dalam menghadapi penerapan UU Nomor 22/99 adalah perwujudan perubahan yang menuntut daya penyesuaian sejalan dengan jiwa dan kehendak sistem birokrasi yang bare sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai.Apa yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan selama ini adalah penerapan kekuasaan dan pengelolaan kewenangan yang sentralistis: kendali . pelaksanaan sejumlah urusan organisasi birokrasi dilakukan secara seragam, sistem dan prosedur interaksi yang rumit (complicated) antar-instansi/unit organisasi atau dengan masyarakat sehingga berakibat pada tidak efektifnya organisasi dan tidak efisiennya penyelenggaraan pemerintahan, dan pada gilirannya, organisasi pemerintahan tidak mampu mencapai tujuannya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik. dengan metode ini, penulis ingin membuat satu deskripsi analisis, yaitu membuat gambaran yang sistematis berdasarkan fakta, sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi pada sistem birokrasi yang dijalankan selama ini."

"Pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan untuk menyerahkan jaringan irigasi kecil dibawah 500 ha kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A). Pelaksanaan kegiatan penyerahan irigasi kecil selain dimaksudkan untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada P3A dalam mengelola jaringan irigasi juga untuk mengurangi beban biaya pemerintah pada sub sektor irigasi. Tulisan ini mengkaji sampai sejauh mana keberhasilan pengelolaan irigasi kecil yang dilaksanakan oleh P3A pasca penyerahan. Jaringan irigasi sampel yang dilakukan di DI Cinangka II dan DI Cipanumbangan, Jawa Barat. Sejumlah analisis yang dilakukan adalah : (i) Kemampuan teknis dan finansial P3A dalam pengelolaan O&P menghasilkan kinerja efisien, efektif dan memuaskan anggotanya. (ii) Analisis NPW, IRR dan B/C bila pelaksanaan O&P dilakukan oleh pemerintah dan P3A menghasilkan nilai NPW Rp 7.160.813, IRR 41,93% .sId 42,64% dan B/C 3,92-3,99 sehingga kegiatan tersebut layak diberi prioritas utama. Bilamana pola tanam diganti dengan yang mempunyai penghasilan yang lebih baik (bawang putih) maka menghasilkan IRR 73,33% s/d 151,07% dan BIC 8,91 s/d 29,87. (iii) Analisis konstruksi dan O&P dilakukan oleh investor hasilnya P3A dapat mengembalikan dana pinjaman. (iv) Analisis regresi dengan memasukkan faktor infasi (4 model) hasilnya 1. LY = 1,824 + LX2, 2. LY = 0,881 + LXI, 3. LY = 0,786 + LXI, 4. LY = 0,498 + LXI, dan analisis regresi dengan memasukkan faktor rate US $ hasilnya LY 1,824 + LX2. Dimana X1 adalah faktor konstruksi dan X2 faktor O&P. Seluruh model menghasilkan Y (benefit) yang positif.

---

The Government has implemented the policy of handing over of small irrigation schemes (below 500 ha) to Water User Associations (WUAs or P3As). Implementation of handing over activities in addition to giving more authority to WUAs/P3As in water management of schemes also helping reducing the Government burden of funding for irrigation sub-sector.

This paper analyses howfar the success of WUAsIP3As succeeded in the irrigation management following the hand over. The schemes that have been taken up for sample analysis are DI Cinangka II and DI Cipanumbangan in West Java. The following analysis have been carried out: (i) The technical and financial abilities of WUAs/P3As in carrying out operation and maintenance (O& M/ O&P) in efficient and effective manner to satisfy the board members. (ii) Economic and financial analysis such as NPW, IRR and BIC in the case of operation and maintenance of the scheme carried out by the Government and WUAs/P3As resulted in NPW of Rp. 7,160,813. IRR of 41.93% upto 42.64% and BIC of 3.92 upto 3.99. Thus the activity of operation and maintenance by WUAs/P3As can be given forst priority. If the paddy is replaeed by crop which has more income than paddy say garlic resueted in an IRR of 73.33% upto 151.07% and BIC of 8.91 upto 29.87. (iii) Loan repayment capability of WUAs/P3A based on the investor point of view on construction, operation and maintenance, proved to be feasible. (iv) Regression analysis using inflation factor (4 models) resulted in 1. LY =1.824 + LX2, 2. LY = 0.881 + LX1, 3. LY = 0.786 + LXI 4. LY = 0.498 + LXI, and the regression analysis by considering the effect of exchange rate factor of USA resulted in LY = 1.824 + LX2.

Where XI is construction factor and X2 in O&M factor. All the above 4 (four) methods have shown profitable and positive results."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persiapan dan pelaksanaan daerah, khususnya Kabupaten Cianjur mengenai pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan penlesaan perkotaan yang semula dipungut olch pemerintah pusat namun sekarang dipungut oleh pemerintah daerah Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kuantitatif dengan cara pengumpulan data secara wawancara dan pengkajian hteratur. Dengan metoda penelitian tersebut data yang diperoleh dari penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif sehingga didapat pemahaman mengenai gejala sosial yang ada dibidang perpajakan. Hasil penclitian ini menggambarkan bahwa persiapan yang dilakukan secara garis besar adalah dari segi sumber daya manusia dan teknis pelaksanaan, hal yang telah dipersiapkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara pelatihan, sosialisasi, penerbitan modul. Untuk persiapan teknis yang sudah dilakukan adalah dibuatnya rancangan alur peran masing-masing pihak yang terkait dengan administrasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan ini. Walaupun adanya kendala berupa belum adanya peraturan pelaksana dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah Kabupaten Cianjur telah merancang perkiraan peraturan yang akan diperlukan. Hal ini dilakukan agar target Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat terlaksana di tahun 2012.

---

The aims of this research are to find out the local government preparation and also the implementation (especially in Cianjur) about the property tax collecting transition from the central government to the local government. This research using quantitative methods, the data collected by doing interviews and observe the literature. The data which has been collected through this method are analyzing and finally serve in the descriptive way to get the understanding about the social impulse in tax science. Trough this research, the data shows the information that two thing should be prepared by the local government conduct to the property tax collecting transition, they are human resources and the technical implementation. The things which had been done to improving the human resource are training, socializing, and also launched the property tax module For the technical implementation, the things prepared are make an administration procedure which the personel engage. Even though no implementation rule excise from the central government, the Cianjur local government has prepared the design of the implementation rule. This action do by the Cianjur local government to sctile the aims of local property tax implementation in 2012."