Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada muktamar XXX NU tahun 1999, NU mengeluarkan keputusan tentang Islam dan kesetaraan jender, di mana di dalamnya dibahas masalah kepemimpinan politik perempuan. NU secara institusi dapat menerima kepemimpinan politik perempuan. Hal ini merupakan langkah maju bagi NU, ketika beberapa kaiangan menolak keberadaan pemimpin politik perempuan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan sumber data dokumentasi. Adapun teori yang dipakai adalah teori demokrasi, kepemimpinan dan budaya patriarkhi. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan maksud untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat tentang faktafakta yang akan diteliti.Hasil penelitian menunjukkan, landasan berpikir yang digunakan oleh NU dalam menerima pemimpin politik perempuan adalah; penggunaan legitimasi agama untuk menolak pemimpin politik perempuan bertentangan dengan semangat kesetaraan jender dan keadilan politik. Penafsiran keagamaan yang melahirkan sikap bias jender seharusnya ditafsirkan ulang yang disesuaikan dengan realitas sosial. Model kepemimpinan dalam masyarakat modern adalah kepemimpinan yang terlembaga.Dalam perdebatan tentang kepemimpinan politik perempuan terdapat dua kelompok yang saling berseberangan. Kelompok pertama berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin politik, karena setiap individu mempunyai hak politik yang sama. Penolakan terhadap pemimpin perempuan merupakan diskriminasi hak politik perempuan dan bertentangan dengan nilai-nilai persamaan (equality) dalam demokrasi. Agama Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin politik.Sedangkan kelompok yang menolak pemimpin politik perempuan berpendapat, dalam agama Islam perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik, karena kepemimpinan merupakan hak mutlak laki-laki. Dalam Islam tidak boleh memberikan wilayah (kekuasaan) kepada perempuan. Perempuan diperboiehkan berperan aktif dalam politik, namun bukan untuk jabatan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Inti dari perdebatan ini adalah perbedaan interpretasi dasar keagamaan dan dominasi budaya patriarkhi di antara masing-masing kelompok.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keluamya keputusan Islam dan kesetaraan jender adalah munculnya kelompok yang menginginkan perubahan wacana dalam NU. Tekanan dari lembaga perempuan NU. Dinamika politik Indonesia pada kurun waktu 1996-1999, yaitu munculnya isu presiden perempuan.

---

In muktamar XXX 1999, NU issued a decision about Islam and gender equality, which in it discussed women politics leadership matter. NU institutionally able to accept women politics leadership. it is one step a head for NU, while sum of other factions reject the women politic leader existence.

This observation uses qualitative method which is using data collecting technique through interviews and data documentation source. The theory which was used is democracy theory, leadership and patriarchy cultural. This study uses descriptive analytic approach in order to make visualization systematically, factual, accurate in the facts which will be observed.

The observation's result shows, the main idea which is used by NU in accepting women politics leader is; using religion's legitimacy to reject women politics leadership which is contrary to the gender equality spirit and political justice. Religious interpretation which produced a bias gender form should be reinterpreted which is fitted in the social reality. The leadership model in modem society is the institutionalized leadership.

In the women politics leadership debate there were two groups which were contrary. The first group thought that women may became politics leader, as every individual has the same rights in politics. Rejection to the women leader was a women politics rights discrimination and contradictory to the equality value in democracy. Islam does not forbid women of being politics leader.

While the group which rejected women politics leader thought in Islam, women can not be political leaders, as the leadership is the men absolute rights. In Islam can not give territory (power) to women. Women are allowed to do active in politics, but not for the profession as the head of state and governmental. The quintessence in this debate is the differences in basic religious interpretation and patriarchy cultural domination between each groups.

The factors which influence the issues of Islam decision and gender equality is the appearance of groups which wanted changes in discourse of NU. The Indonesian politics dynamic in the last 1996-1999, that is women president issue appears. "

"RINGKASANTesis ini mengupas pola kepemimpinan Presiden Reagan yang berorientasi konservatif. Ide-ide konservatif mendasarkan pada tradisi dasar Amerika yang bersifat anti komunis, kebebasan berusaha, pasar bebas (Free Market), dan membatasi peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Reagan juga dikenal sebagai Presiden Amerika yang sangat optimistis, bahwa Amerika harus kembali pada tradisi kebesarannya, kekuatan militernya, kekuatan ekonominya, kekuatan pengaruh politiknya atas dunia. Perilaku budaya politik republik sangat erat dengan kelompok elit bisnis Amerika, golongan kelas menengah/atas dan kurang menaruh perhatian kepada kelompok kelas bawah yang identik dengan setiap perjuangan politik Demokrat. Dalam Bab I, secara umum, tesis ini menggambarkan isi kerangka tesis atau sebagai bab pendahuluan. Disusul dengan Bab II yang memuat ide-ide kepemimpinan Reagan dengan konsep "Supply-Side", ekonominya dalam "Reaganomics". Reagan sedikit mensitir di dalam Reaganomics tersebut bahwa, "kemunduruan ekonomi Amerika bukan disebabkan/diciptakan oleh rakyat Amerika, tetapi oleh Pemerintah". Di sini jelas bahwa Pemerintah dengan segala konsekuensinya harus merubah struktur ekonomi Amerika Serikat. Masih di dalam Bab II ini, ia (Reagan) menunjuk kesalahan-kesalahan penanganan ekonomi Amerika semasa periode pendahulunya. Kelesuan ekonomi di awal 1970-an sampai dengan 1980-an menjadi tema utama untuk menyerang Pemerintahan Demokrat dalam kesempatan kampanye kepresidenan. Bab III mengupas masalah kebijaksanaan Federal setelah berhasil memasuki Gedung Putih. Langkah utama di tahun 1981, Ia (Reagan) mencoba menerapkan "Supply-Side" ekonomi yang berhasil dikombinasikan antara konsep tradisi konservatif dengan kelompok ekonom muda (konservatif). Kebijaksanaan Supply-Side sendiri mencoba membongkar hambatan-hambatan ekonomi. Konsep ini mempercayai bahwa sistem insentif harus diberikan untuk pekerjaan, investasi, dan produksi. Supply-Side juga menekankan bahwa pemotongan pajak dan deregulasi perlu diterapkan sebagai bentuk insentif tadi, dan pemotongan juga dimaksudkan untuk menmperoleh lebih banyak output tanpa harus menambah inflasi. Kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya yang juga dikupas di dalam bab ini adalah kebijaksanaan anggaran, kesejahteraan, pertahanan, deregulasi, energi, perdagangan, dan pasar. Bab IV memuat analisa masalah-masalah pokok seperti kepemimpinan, konsep ekonominya, persepsi dalam melihat militer Amerika. Konsep pasar babas yang menjadi idola mekanisme pasar selama ini menempati prioritas dalam era Reagan. Pada bab kesimpulan, dibuktikan bahwa selama Pemerintahan Reagan, apa yang menjadi desain awal kebijaksanaannya jauh menyimpang dengan praktek pelaksanaannya. Kemudian masalah ini banyak ditemukan dalam data-data ekonomi, bahwa indikator kegagalan konsep Reaganomics semakin meyakinkan di mana Reagan sampai pada akhir pemerintahannya gagal membangun kebobrokan ekonomi Amerika. Semua ini dapat ditemukan di dalam analisis Bab IV dan kesimpulan yang berhasil dibuat di dalam tesis ini. Sisa keberhasilan Reagan terletak pada kepemimpinannya di luar jalur ekonomi, seperti politik luar negeri Amerika Serikat. Kemampuannya meyakinkan dunia dan rakyat Amerika bahwa konsep pembangunan militer mampu digunakan sebagai deterence (pencegahan) perang termo nuklir yang berhasil dicapai dengan Uni Soviet. "

"Perubahan lingkungan bisnis yang dinamis mendorong perusahaan untuk mampu beradaptasi mengikuti perkembangan yang ada dengan tetap memenuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini membuat PT. PGN Persero Tbk bertransformasi menjadi perusahaan holding untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan dan mewujudkan visinya. Sebagai perusahaan holding yang memiliki beberapa entitas bisnis dan anak usaha, menjadikan pengambilan keputusan yang tepat akan sangat mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Tesis ini mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional dari individu dan dimensi modal sosial yang dimiliki terhadap pengambilan keputusan dalam rangka mendukung kinerja organisasi dengan studi kasus di PT. Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode survey dan interview terbatas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional dan kebersamaan kognitif memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Sementara gaya kepemimpinan, keterikatan struktural dan keterbukaan hubungan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja organisasi.

---

Changes in dynamic business environment prompting the company to be able to adapt with dynamic trends while still follow the rule and regulations, this makes PT. PGN Persero Tbk. transformed into a holding company to achieve long term corporate objective in order to realize its vision. As a holding company which has several business entities and subsidiaries, making the right decisions will give more affect to the performance of company. This thesis examines the influence of leadership style, emotional intelligence and social capital dimension to decision making in order to support organizational performance with a case study of PT. PGN Persero Tbk. This is a qualitative study which using a survey methods and limited interview. The study concluded that emotional intelligence and cognitive togatherness have a significant relationship with the organizational performance. While the leadership style, structural embededness and disclosure of relationships do not have a significant relationship with organizational performance."

"ABSTRAKNU merupakan organisasi yang dalam perjalannnya selalu dirundung konflik. Muktamar, sebagai forum permusyawaratan tertinggi, menjadi arena konflik dan pertarungan kepentingan para elite NU. Dalam konteks ini Muktamar ke-32 NU di Makassar juga menjadi ajang pergulatan berbagai kepentingan, baik kepentingan elite NU, maupun kepentingan partai politik, politisi dan penguasa. Penelitian ini memfokuskan pada 3 (tiga) pertanyaan penelitian: (1) Dinamika dan konfigurasi politik di arena Muktamar; (2) faktor-faktor konflik dan kontestasi politik pada Muktamar; dan (3) implikasi konflik politik yang terjadi pada Muktamar Makassar.Penelitian ini dilakukan dengan model kualitatif. Dalam penelitian ini data-data primer berupa data lapangan digali menggunakan metode observasi. Sedangkan data penuturan pelaku dan kesaksian pengamat dikumpulkan melalui wawancara. Adapun sumber data berupa dokumen dilakukan riset dokumentasi. Untuk data-data sekunder dilakukan library research terhadap buku literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis melalui tahapan: penyederhanaan, penyajian, dan verifikasi data. Sebagai pisau analisis, digunakan beberapa teori, yaitu teori patron-klien, teori elite, teori konflik politik, teori fragmentasi, dan teori rational choice.Melalui analisis tersebut penelitian ini sampai pada beberapa temuan penting. Pertama, Muktamar Makassar diwarnai dengan dinamika perilaku elite NU dan pergeseran nilai yang serius dalam bentuk: (1) terjadi perebutan jabatan Rais Aam PBNU; (2) kontestasi memperebutkan jabatan Ketua Umum PBNU terjadi sangat terbuka; dan (3) adanya praktik money politis. Muktamar Makassar juga mencatat kontestasi kepentingan politik yang cukup keras. Hal ini dapat dilihat dari adanya polarisasi kepentingan elite NU yang kompleks ke dalam berbagai faksi di mana semua faksi mengusung khittah namun sekaligus menjadi tunggangan politik. Di samping itu intervensi penguasa juga membuat eskalasi konflik semakin keras.Kedua, fenomena pergulatan politik yang terjadi dalam Muktamar Makassar terjadi karena beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari perbedaan nilai, persaingan kepentingan, dan pemaknaan kepentingan umum, yaitu tafsir terhadap Khittah NU. Sementara itu faktor eksternal adalah adanya kepentingan partai politik, kepentingan para elite politik persolan, dan kepentingan penguasa. Ketiga, konflik elite dan pergulatan kepentingan politik pada Muktamar berdampak pada terjadinya: (1) konflik kepengurusan PBNU masa khidmat 2010-2015; (2) fragmentasi elite NU pasca-Muktamar; dan (3) disorientasi gerakan NU.[]

---

ABSTRACTNU is an organization that has always dogged by conflict. Congress, as the highest deliberative forums, become an conflict arena and interests fight of the elite in NU. In this context, the 32nd NU?s Congress in Makassar also be a melee range of interests, both NU elite interests, or the interests of political parties, politicians and regim of goverment. This study focuses on three (3) research questions: (1) dynamics and the political configuration in the arena of Congress, (2) the factors of conflict and political contestation in Congress, and (3) the implications of the political conflict that occurred in Makassar Congress.This research was conducted by qualitative model. In this research, the primary data in the form of field data extracted using by the observation method. While, the data of doer perpetrator and observer witness collected through interviews. Related on the data sources in form of documents obtained by documentation research. For secondary data conducted library research of the relevant book literature. The data obtained than analyzed critically through phases: simplification, presentation, and data verification. As the ?tool?of analysis, used to some theories such as patron-client theory, elite theory, political conflict theory, fragmentation theory, and of rational choice theory.Through the analysis of this study up on some important result. First, Makassar Congress stained by dynamics of NU elite behavior and serious shift in the value of the form: (1) the struggle for Rais Aam PBNU position, (2) the contestation of the candidate of General Chairman of the PBNU happen very open, and (3) the practice of money politic. Makassar Congress also noted that political contestation hard enough. It can be seen from the complex polarization of NU elite interests into various factions In addition, the intervention of the regim of goverment also makes the conflict escalation harder.Second, the phenomenon of the political struggles that occur in Makassar Congress occurs due to several factors, both internal and external. Internal factors consist of differences in values, competing interests, and the meaning of public interest, namely the interpretation of Khittah NU. Meanwhile, the external factor is the presence of political party interests, the interests of the political personal elite, and the interests of the goverment. Third, elite conflicts and political struggles in Congress have an impact on the occurrence of: (1) conflict on formation of personel board of PBNU period 2010-2015, (2) NU elite fragmentation of post-Congress, and (3) disorientation of NU movement.[]"

"Penelitian ini mendeskripsikan Gerakan Sosial Kelompok Nahdlatul Ulama (NU Progresif) yang dilakukan oleh para aktivis NU. Hasil analisis ditemukan bahwa kelompok NU yang progresif melakukan perubahan dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok transformis, kelompok radikal dan kelompok moderat. Kelompok transformis mencoba menekankan pada perubahan secara intemal dalam organisasi NU dengan memberikan pencerahan dan pemberdayaan di tingkat komunitas. Kelompok radikal memberikan prioritas pada perubahan sistem kenegaraan dengan membangun pemikiran kritis dan mengembangkan ideologi egaliter. Dan yang terakhir kelompok moclerat memfokuslcan gerakannya dengan mengembangkan perubahan sosial yang tidak didasari dengan basis ideologi.

---

This study describes social movements conducted by some individuals in NU known as the ?progressive group". Further analysis shows the existence of three types of progressive groups: the transformists, the radicals, and the moderates. The transformists try to emphasize internal change through enlightenment and empowerment of the community. The radicalists prioritize to change the state system by developing critical and egalitarian ideology. Finally, the moderates consists of social changes conducted by social groups with no ideological basis."

"The purpose of this paper is to describe how self-concept of teacher-leaders can influence an achievement. Teacher-leaders are people with special skils. These are manifested by their ability to build trust and rapport, to diagnose, to deal with process, to use resources, to manage the work, and to encourage the development of skills and confidence in others (Lieberman et al, in jossey-Bass Reader, 2000). In reforming the schools, teacher-leaders must have moral leadership and self-concept. Teacher-leaders deal with serious thinking, sense of deeply feeling and actions that reflect moral leadership. it is important that the teacher-leaders promote the self-development in others. At the same time, they must create their beliefs in others, so that the others follow their belief. Then, teacher-leaders, like other educational leaders, have to build a good feeling about a school system."