Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara bertahap bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang semakin maju sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ternyata dapat menimbulkan permasalahan di sekitar lingkungan.Pembangunan yang bertujuan membawa peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan itu akan mempengaruhi hubungan timbal balik antara masyarakat dan tatanan lingkungan, apabila hubungan timbal balik ini diabaikan dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, maka dalam melaksanakan pembangunan perlu memperhatikan hubungan timbal balik ini.Agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan diperlukan pandangan yang lebih holistik dan interaktif, yakni kemampuan untuk melihat dengan jangkauan jauh melampaui dan menerobos batas kepentingannya sendiri (vision across, boundaries). Oleh karenanya kita perlu memperlengkapi diri dengan kemampuan melihat kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupan.Dalam hal ini pola pembangunan yang berkelanjutan patut jadi pedoman karena sumberdaya alam terbatas, keterbatasan sumberdaya alam ini berkaitan dengan perekanomian dan masalah lingkungan.Mengingat keterbatasan sumber daya alam maka Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sangat tepat untuk diterapkan karena antara lain mengandung pengertian perekenomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, salah satu bentuk perekonomian yang berasaskan kekeluargaan adalah koperasi.Asas koperasi adalah asas kekeluargaan dan gotong royong, sedangkan sendi-sendi dasar koperasi antara lain sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka, pencerminan demokrasi dan mengembangkan kesejahteraan anggota.Dengan demikian koperasi dapat memberikan sumbangan yang positif pada lingkungan karena adanya keterkaitan anggota dan pengurus, adanya nilai-nilai demokrasi dan kekeluargaan dapat lebih menanggapi bila kemungkinan ada kegiatan yang akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, dengan pendekatan kelembagaan koperasi diharapkan kelestarian lingkungan dapat lebih diperhatikan karena kepentingan anggota dan masyarakat lebih potensial dalam kepastian dan pengambilan keputusan.Sehubungan dengan peranan koperasi, maka kami bermaksud melihat salah satu dari koperasi yaitu KOPEL (Koperasi Pegawai BULOG), tujuan pendiriannya sebagaimana koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Salah satu unit kegiatan usahanya yaitu Rumah Pemotongan Ayam, diperkirakan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan dapat memberikan kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar, tetapi dapat pula mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh limbah yang dihasilkannya.Penelitian ini bersifat deskritif dengan analisis variabel tunggal, deskripsi dilakukan dengan membuat distribusi frekuensi dasar. Penelitian survai ini dengan maksud penjajagan (eksploratif). Bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai pengelolaan usaha koperasi yang memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam kegiatannya untuk merumuskan masalahmasalah secara terperinci dalam rangka mengembangkan hipotesis. Dalam keadaan seperti ini dari generalisasi penelitian dirumuskan konsep dan proposisi mengenai fenomena penelitian.Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan dengan metode (survai). Responden dalam penelitian ini adalah total sampel dari semua anggota populasi yang akan diteliti peranannya terdiri dari sejumlah 37 orang pengelola RPA-KOPEL, di samping itu untuk melengkapi data penelitian mengambil pula sampel lain yang terdiri dari pegawai KOPEL sejumlah 13 orang untuk melihat peranan mereka dalam mengelola RPA tersebut, anggota masyarakat ditetapkan sebanyak 50 orang responden. Pengambilan sampel masyarakat diambil secara acak sistematis (systematic random Sampling).Hasil penelitian dan pengamatan menunjukkan lebih 60% tenaga kerja adalah warga sekitar berarti adanya kegiatan koperasi ini berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha, masalah yang sedikit menimbulkan gangguan bila kebetulan merasakan bau dan bising.Secara garis besar RPA-KOPEL telah memberikan citra berwawasan lingkungan yaitu dari sisi lingkungan hidup sosial dan ekonomi koperasi merupakan wadah perkumpulan modal kecil untuk menjalankan suatu usaha dalam skala yang lebih besar, interaksi maupun komunikasi bersifat terbuka, dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, pemanfaatan limbah padat sedangkan pengelolaan limbah cair melalui bak-bak pengendapan sebelum dibuang ke saluran umum. Namun kesimpulan ini tidak dapat berlaku umum karena terbatasnya ruang lingkup penelitian.

---

Development activities have to proceed for the sake of the nation's welfare. Yet such activities are frequently impairing the environment. This has to be corrected with more holistic and interactive views, i.e. the capability to see with a long-range view, trespassing individual interest and beyond. Hence we have to equip ourselves with the capability to see the true facts found in our lives.

Sustainable development is worth to be considered as guideline in the midst of resources scarcity, in particular when related to the nation's economy and environmental problem. In the article 33 of our 1945 Constitution, it was stipulated that the economy of the nation is established as a collective of the article is very relevant to be applied in the social-economy life of the nation with regard to the natural resources scarcities and the interest of our future generations. One form of economy which is based on familial principle is cooperatives.

Cooperatives can provide positive contribution on the social environment as integral part of the living environment in a manner that close interactions between the management board and its members will render the investment planning design beneficial. The existence of cooperatives, bearing democratic values and familial approaches.

In order to become environmentally-oriented, cooperatives should meet three requirements, i.e. economy, socio-cultural and ecology. Those three factors are basically environmental factors necessary for supporting the sustainable development activities but at the same time also receiving negative impacts of the concerned activities.

With regard to the role of cooperatives, an observation was made on the Koperasi Pegawai Bulog (KOPEL), the Bulog's employees cooperatives, which has been established to promote their welfare. One of the cooperatives units of activity is the chicken slaughtery house (RPA), which was being thought as giving certain impact on the economic, ecological and sociocultural aspects.

The research is descriptive-explorative in character, using a single analysis. Description of the result of study were conducted through the distribution of frequencies. The aim of the study is to conduct in-depth observation on the cooperatives practices which take environment into consideration, in order to develop a hypothesis. In this condition, concepts and preposition on the research phenomena can be formulated from the research generalization.

Data collection techniques used in this research is literature study and fieldwork, using the method of survey. Respondents of the research covers total samples selected to represent the whole population, i.e. 37 managers of the KOPEL chicken slaughtery house (RPA) which was being studied in terms of their roles. To back up the data obtained, a number of the 13 KOPEL RPA employees have also been interviewed for their roles, plus 50 community members as complementary respondents. The latter were systematic and randomly taken.

From the research result and observation it was indicated that 80% of the employed laborers came from the neighborhood?s surroundings, which means that the existence of the cooperatives is beneficial to local employment opportunity. Environmental disturbances felt by the community are mainly foul odor and noise.

The research concluded that cooperatives system of economy constitutes a vehicle for small capital in-vestment yet succeeded to back up large scale economic undertaking; local laborers are prioritized, open interaction and communication, and taking environmental issues into consideration. The ROPEL RPA cooperatives studied is environmentally-oriented, and viewed from the social and economic aspects the cooperatives has succeeded in providing employment opportunity to the local people, providing welfare to its members, and treated its production waste before being discharge into the public sewerages."

"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kedudukan penelitian dan pengembangan sebagai unsur penunjang strategis yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan litbang berperan penting agar kebijakan daerah didasarkan pada kajian atau bukti. Namun, banyak daerah yang belum menata urusan litbang sebagaimana mestinya, salah satunya Pemerintah Kota Tangerang. Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016, Pemerintah Kota Tangerang terus menyelaraskan urusan litbang dengan urusan perencanaan, padahal urusan litbang harus menjadi badan tersendiri. Alasan tidak dibentuknya R&D sebagai organisasi tersendiri dan konsekuensi dari clustering ini kemudian menjadi pertanyaan penelitian. Christensen, Laegreid, Roness, dan Rovik (2007) menyatakan bahwa organisasi publik adalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting, untuk memenuhi tugas dan mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pimpinan tidak perlu R&D karena ada Bappeda yang bertindak sebagai pusat data, pengalaman kinerja Dinas Litbang kurang optimal, Pemerintah Kota Tangerang melakukan efisiensi, dan ada tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat. Konsekuensi positif dari clumping adalah lebih efisien dan anggaran litbang lebih terjamin, sedangkan konsekuensi negatifnya adalah litbang tidak fokus pada menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu kajian dan inovasi. sebagai kendala hierarkis dalam menjalankan tugasnya. Usulannya agar kepala daerah lebih berkomitmen pada urusan litbang di daerah.Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government affirms the position of research and development as a strategic supporting element needed to support the implementation of government affairs which fall under the authority of the Region. R & D affairs play an important role so that local policies are based on studies or evidence. However, many regions have not managed R & D affairs properly, one of which is the Tangerang City Government. In the Tangerang City Regional Regulation Number 8 of 2016, the Tangerang City Government continues to align R&D affairs with planning matters, even though R&D matters must be a separate body. The reasons for not forming R&D as a separate organization and the consequences of this clustering then become research questions. Christensen, Laegreid, Roness, and Rovik (2007) state that public organizations are tools or instruments to achieve certain goals that are considered important, to fulfill tasks and achieve desired results. This research uses a qualitative approach, and data collection through in-depth interviews. The results revealed that the leadership did not need R&D because there was a Bappeda acting as a data center, the experience of the performance of the Research and Development Agency was less than optimal, the Tangerang City Government carried out efficiency, and there were no binding legal consequences. The positive consequence of clumping is that it is more efficient and the budget for R&D is more secure, while the negative consequence is that R&D does not focus on carrying out its main tasks and functions, namely study and innovation. as a hierarchical constraint in carrying out its duties. The proposal is for regional heads to be more committed to R&D affairs in the regions."

"Skripsi ini membahas penerapan good corporate governance dengan prinsip-prinsip seperti: fairness, transparency, accountability serta responsiveness. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance memiliki peranan penting dalam memaksimumkan nilai perusahaan dengan membentuk sistem manajemen yang mendukung dan memajukan kreatifitas dan kewirausahaan yang berkualitas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di lingkungan internal Perum Bulog Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan penggunaan waktu, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian cross sectional. Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian murni. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu prinsip-prinsip good corporate governance telah diterapkan di lingkungan Perum Bulog namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

---

This paper discusses the implementation of good corporate governance principles such as fairness, transparency, accountability and responsiveness. Application of the principles of good corporate governance has an important role in maximizing corporate value by establishing a management system that promotes and supports creativity and the entrepreneurial quality. The study aims to determine how the application of the principles of good corporate governance in the internal environment Bulog Jakarta.

The research uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Based on the use of time, this study included the cross-sectional study. Based on its benefits, this study included pure research. Final results from this study form a picture of knowledge about the application of the principles of good corporate governance in terms of transparency, accountability, responsibility and fairness."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tata kelola koperasi dan kaitannya dengan kinerja koperasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kasus pada KPBS Pangalengan dan KPSBU Jabar. Tata kelola koperasi diukur oleh 14 indikator yang diturunkan ke dalam 50 sub indikator sedangkan kinerja koperasi diukur oleh 15 indikator. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola KPSBU Jabar lebih baik dari KPBS Pangalengan dalam hal pendidikan anggota, sistem keanggotaan, komunikasi, kontrol keuangan, hubungan antar koperasi, visi dan misi, transparansi, serta latar belakang pendidikan pengawas. Hal ini berkorelasi positif dengan kinerjanya, di mana KPSBU Jabar secara umum memiliki kinerja yang lebih baik dari KPBS Pangalengan.

---

ABSTRACTThis study explains cooperative governance and its correlation with cooperative performance in Indonesia. The methodogy used is case study of KPBS Pangalengan dan KPSBU Jabar. The result indicates that cooperative governance in KPSBU Jabar is better than KPBS Pangalengan in its cooperative education, membership system, cooperative communication, finanancial control system, vision and mission statement, transparency, and financial background of boards. Moreover, the result shows that KPSBU?s governance appears to be positively correlated with its performance since KPSBU also performs better performance than KPBS."

"ABSTRAKUpaya peningkatan kemampuan Badan Urusan Logistik (BULOG) pada Pembangunan Lima Tahun Ke-enam (Pelita VI) adalah mewujudkan kemampuan BULOG yang makin profesional, efektif dan efisien, serta mampu menjaga stabilitas harga dan pengelolaan persediaan bahan pangan pokok dan pakan. Berdasarkan pada tujuan pembangunan tersebut maka BULOG berusaha memanfaatkan secara optimal segala potensi yang dimiliki, termasuk dalam mendayagunakan aparatnya melalui Program Budaya Kerja. Namun demikian pengamalan budaya kerja di lingkungan BULOG dikhawatirkan dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pokok BULOG di masa yang akan datang, antara lain disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang berkembang dalam PJP II, BULOG menghadapi tantangan yang semakin besar dan kompleks untuk lebih mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu perlu diteliti agar diketahui apakah meningkatnya pengamalan budaya kerja dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas BULOG, serta faktor-faktor manakah yang dominan pengaruhnya terhadap peningkatan efektivitas tugas-tugas. Berdasarkan pada tujuan tersebut maka hipotesis yang menyatakan bahwa meningkatnya pengamalan budaya kerja yang meliputi : peranan kepemimpinan, kekeluargaan, kegotong royongan, kebersamaan, kedisiplinan, keterbukaan, kemufakatan, dan kemampuan profesional berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas-tugas BULOG akan diuji secara statistik dengan model "regresi linier berganda". Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9542 menunjukkan bahwa 95,42% efektivitas pelaksanaan tugas-tugas BULOG dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya kerja yang terdiri dari kepemimpinan, kekeluargaan, kegotong royongan, kebersamaan, kedisiplinan, keterbukaan, kemufakatan, dan kemampun profesional para pegawai BULOG. Dan setelah diuji ternyata hipotesis yang diajukan diterima dengan sangat nyata oleh karena F-hitung > F-tabel yaitu sebesar 284,186 > 2,660, artinya hipotesis alternatif yang diajukan dapat diterima dengan sangat nyata, yaitu meningkatnya pengamalan budaya kerja dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas BULOG. Sebagai rekomendasi, maka strategi utama peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas BULOG dapat dilakukan meiaiui upaya peningkatan pengamalan budaya kerja sebagai berikut : Peningkatan faktor kepemimpinan di lingkungan BULOG. Peningkatan faktor keterbukaan di lingkungan BULOG. Peningkatan faktor kemufakatan di lingkungan BULOG. Tetap memperhatikan faktor-faktor budaya kerja lainnya, seperti : - Faktor kekeluargaan - Faktor kegotong royongan - Faktor kebersamaan - Faktor kedisiplinan dan - Faktor kemampuan profesional pada pegawai. 101 halaman + 10 tabel + 7 Gambar + 11 lampiran Daftar Pustaka : 45 buku, 2 artikel, 7 lain-lain, (1972 - 1995). "