Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSuatu kenyataan yang hampir terdapat di semua negara berkembang yaitu dominasi birokrasi pemerintah pada semua tingkatan dalam proses administrasi pembangunan baik yang menyangkut perencanaan maupun pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Akibatnya masyarakat yang kedudukan sosial ekonominya lemah tidak memiliki akses untuk ambil bagian dalam proses pembangunan. Karena itu orang memberi perhatian dan sekaligus menaruh harapan pada organisasi-organisasi non pemerintah seperti LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang, per definisi, mampu menggerakkan partisipasi masyarakat bawah dalam pembangunan. Permasalahan utama yang dibahas dalam tesis ini melihat peranan dan posisi LPSM dalam proses administrasi pembangunan. Peranan itu dilihat sebagai hasil interaksi LPSM dengan kekuatan-kekuatan dalam lingkungannya. Peneliti juga memberi perhatian terhadap dinamika internal kelembagaan LPSM, karena asumsi yang digunakan adalah bahwa LPSM tidak hanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan eksternal tetapi juga secara aktif mengembangkan organisasinya. Karena perspektif utama yang digunakan dalam tesis ini adalah administrasi pembangunan, maka secara teoritis LPSM dilihat sebagai organisasi yang memiliki potensi untuk mengembangkan apa yang disebut "development administration as institution-building". Karena LPSM senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, maka konsep keterkaitan antar organisasi (interorganizational linkages) juga digunakan. Temuan pokok dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun LPSM dapat mengembangkan aspek kelembagaan administrasi pembangunan dalam menghadapi kelompok sasarannya, namun perkembangan organisasinya yang semakin besar dan mandiri sebagai tuntutan eksternal dan dinamika internal dapat menciptakan kendala-kendala yang mengurangi posisinya secara teoritis sebagai protagonis birokrasi pemerintah yang justru ingin diperbaikinya. Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menyarankan kepada LPSM untuk mulai menerapkan kebijakan desentralisasi dengan memberikan wewenang yang seluas-luasnya kepada unit-unit lapangannya yang berinteraksi secara langsung dengan kelompok sasarannya. Tujuannya adalah supaya LPSM tetap dekat dengan kelompok sasarannya sehingga dapat mengerakkan keswadayaan dan partipasi mereka dalam berbagai program pembangunan. Kepada pemerintah disarankan agar memberi kesempatan kepada LPSM untuk mewujudkan peranannya dalam mendukung administrasi pembangunan birokrasi formal. Menciptakan berbagai regulasi terhadap LPSM hanya akan membatasi ruang gerak LPSM dalam mewujudkan kontribusinya bagi pembangunan nasional. "

"Keterlibatan dalam praktik corporate greenwashing telah memicu munculnya tuduhan dari NGO lingkungan kepada perusahaan. Penelitian ini menggunakan studi kasus teknik netralisasi perusahaan X dalam menanggapi tuduhan melakukan corporate greenwashing. Objek utama dalam penelitian ini adalah reaksi NGO lingkungan. Data diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dengan tiga perwakilan NGO lingkungan di Indonesia dan dianalisis menggunakan teori interaksionisme simbolik. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ketiga informan terlibat dalam kegiatan yang sama, hal tersebut tidak menjamin reaksi serupa. NGO lingkungan melihat teknik netralisasi sebagai bentuk lain dari corporate greenwashing. Dari kesembilan teknik netralisasi perusahaan X, reaksi NGO lingkungan cenderung mencerminkan peran sebagai bad cop yang meliputi menentang, memberikan apresiasi dengan catatan tambahan, memberikan tekanan, dan menyerang kembali. Temuan ini menunjukkan bagaimana reaksi NGO lingkungan berkaitan erat dengan prinsip, ideologi, dan/atau peraturan tertulis masing-masing sehingga hanya mencerminkan NGO lingkungan sebagai satu organisasi dan tidak mewakili NGO lingkungan secara keseluruhan.

---

Involvement in corporate greenwashing practices has sparked accusations against companies from environmental NGOs. This research uses a case study of company X's neutralization technique in response to accusations of corporate greenwashing. The main object of this research is the reaction of environmental NGOs. Data was obtained from structured interviews with three representatives of environmental NGOs in Indonesia and analyzed using symbolic interactionism theory. The results show that even if all three informants are involved in the same activity, this does not guarantee similar reactions. Environmental NGOs see neutralization techniques as another form of corporate greenwashing. Out of all the nine neutralization techniques of Company X, NGOs reactions tend to reflect the role of bad cop which includes opposing, providing appreciation with additional notes, applying pressure, and attacking. These findings show how the reactions of environmental NGOs are closely related to their respective principles, ideologies and/or written rules so that they only reflect environmental NGOs as an organization and do not represent environmental NGOs as a whole."

"ABSTRAKSemakin banyaknya isu degradasi lingkungan hidup yang terjadi secara lintas batas dan tidak bisa diselesaikan negara seorang diri telah mendorong NGO untuk maju dan menawarkan solusi. Berbagai strategi dilakukan NGO untuk mengadvokasikan isu lingkungan hidup dan mengubah perilaku negara dan korporasi dalam tata kelola lingkungan hidup global. Kajian literatur ini bertujuan menganalisis bagaimana strategi NGO dalam tata kelola lingkungan hidup global dan seperti apa implikasi yang mereka hasilkan. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, kajian literatur ini memetakan literatur tentang mekanisme kerja, fungsi, dan implikasi dari strategi yang dijalankan NGO dalam menargetkan negara dan korporasi, dengan menggunakan metode taksonomi. Berdasarkan analisis, kajian literatur ini menemukan bahwa mekanisme kerja NGO bisa bersifat kolaboratif dan konfrontatif. Fungsi yang mereka jalankan beragam, dengan diseminasi informasi secara multiarah menjadi yang paling mendasar. Implikasi yang mereka timbulkan berupa kesuksesan mereka mengubah praktik negara dan korporasi, hingga kegagalan yang bisa berujung pada kriminalisasi dan hilangnya kredibilitas mereka. Kajian literatur ini menyimpulkan bahwa NGO menyusun strategi yang berbeda, menyesuaikan sifat dan modality dari korporasi dan negara yang mereka targetkan, serta seberapa strategis isu yang menjadi fokus advokasi mereka."

"ABSTRAKKenaikan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan diJakarta pada tahun 2014 menimbulkan protes dari masyarakat Jakarta. KenaikanNJOP yang rasional tidak diikuti adanya kenaikan NJOPTKP. Penelitian inimembahas mengenai dasar pemikiran, implikasi, dan faktor-faktor yang dapatdipertimbangkan dalam penetapan NJOPTKP PBB Perdesaan dan Perkotaan diDKI Jakarta. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis deskriptifdengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemikiran NJOPTKP dilakukandengan mengadopsi kebijakan sebelum dialihkan dari pemerintah pusat kepemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak ditemukan metode penetapan yangjelas. Implikasi penetapan NJOPTKP PBB Perdesaan dan Perkotaan di DKIJakarta tidak berpengaruh banyak bagi wajib pajak (WP) namun sebagaikeberpihakan pemerintah terhadap WP yang kemampuan bayarnya rendah. Perlumempertimbangkan faktor filosofis dalam penetapan NJOPTKP PBB P2.

---

ABSTRACTThe increase in NJOP Rural and Urban Land and Building Tax in Jakarta in 2014generated public protests. The increase in NJOP of a rational not followed theincrease in The Sale Value Of Non-Taxable Tax Objects. This research discussesconsideration, the implications, and the factors that can be considered in thedetermination Of The Sale Value Of Non-Taxable Tax Objects Rural and UrbanLand and Buliding Tax in Jakarta Province. This thesis used qualitative approach,descriptive type with literature review and field research as a data collectiontechniques. The result showed that the background determination The Sale ValueOf Non-Taxable Tax Objects is done by adopting previous policy beforetransferred by central government to the provincial government of Jakarta and notfound a clear determination method. Implications of the determination The SaleValue Of Non-Taxable Tax Objects Rural and Urban Land and Buliding Tax inJakarta do not affect much to tax payer but as a concern from the government topoor cash tax payer. Need to consider the philosophical factor in determinationThe Sale Value Of Non-Taxable Tax Objects Rural and Urban Land and BulidingTax"

"Tesis ini membahas mengenai upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh BNN terhadap LSM, dalam hal mensikronkan kegiatan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba, mengingat masalah P4GN bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah atau dalam hal ini BNN semata. Diperlukan peran serta masyarakat dan LSM untuk membantu upaya penanggulangannya. BNN memandang penting keberadaan atau peran dari LSM untuk turut memerangi bahaya penyalahgunaan Narkoba, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu strategi dalam upaya pencegahan pada revisi Stranas BNN 2010 ? 2014. Diharapkan bila ada sinkronisasi antara BNN dan LSM, maka akan diperoleh hasil yang lebih tepat guna atau efektif.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian yang di dapat menyarankan bahwa dalam hal BNN memberdayakan LSM, ada baiknya BNN dapat membuat suatu rumusan kebijakan atau pedoman yang mengatur mengenai hubungan dengan para LSM. Dalam kebijakan atau pedoman tersebut dapat diatur mengenai hubungan kerjasama, koordinasi, monitoring, status dari LSM serta jenis bantuan yang dapat diberikan bagi LSM. Diharapkan bila telah ada suatu kebijakan atau pedoman, maka koordinasi dan kerjasama LSM dengan BNN dapat berjalan secara kontinyu.Selain itu kelembagaan BNN juga perlu untuk lebih ditingkatkan menjadi setingkat kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Hingga saat ini status kelembagaan BNN hanyalah sebuah institusi koordinator dalam upaya P4GN, sehingga BNN pun tidak memiliki kewenangan vertikal dengan BNP dan BNK/Kota yang ada di propinsi maupun kabupaten / kota. Masalah kelembagaan ini tentu saja dapat menjadi kendala dalam hal hubungan koordinasi, mengingat permasalahan terhadap Narkoba membutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat dari berbagai unsur pemerintah, LSM, dan masyarakat.

---

The thesis discusses the empowerment by BNN on NGO?s in the synchronization of prevention activities against drug abuse. The drug problem in Indonesia is not merely a responsibility of the government cq. BNN, but the community and NGO?s as well. The participation of the community and NGO?s is urgently needed to overcome the drug problem in Indonesia. This policy is laid out as one of the strategies in BNN?s revised National Strategy 2010 ? 2014. Through the synchronization of BNN and NGO?s activities it is expected to gain more effective and efficient results in the fight against drug abuse.This is a qualitative study designed descriptively. The outcome of the study suggests that BNN formulates a policy or guidelines in regulating its relation with NGO?s by establishing cooperation, coordination as well as monitoring. The results of the study also shows the important role of BNN as a government institution in its function to coordinate efforts in dealing with drug abuse in Indonesia.Besides enhancing / improving NGO?s participation in the prevention efforts against drug abuse, it is also necessary for BNN to make internal as well as external improvements. Internal factors include support and assistance from the central government and regional / provincial administration, advocacy and cooperation among the related agencies."

"Alasan penelitian adalah sangat penyusunan dan evaluasi anggaran yang diperlukannya efektif oleh organisasi nirlaba. Tujuan penelitian untuk melihat sejauh mana teori dapat diaplikasikan pada keadaan yang sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengumpulan bahan dilakukan dengan wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang menunjang pembahasan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : penyusunan dan evaluasi anggaran pada organisasi nirlaba merupakan hal yang sangat penting karena dana dan aktifitas kegiatan yang dapat dilaksanakan sifatnya terbatas dan spesifik. Dalam menyusun anggaran dapat digunakan pendekatan bottom-up, top-down stau modifikasinya. Anggaran dapat disajikan menurut objek pengeluaran atau menurut aktivi tas kegiatan yang dilaksanakan. Cara penyusunan anggaran pada organisasi nirlaba pada prinsipnya tidaklah jauh berbeda dengan organisasi yang berorientasi pada laba, yang membedakannya adalah pada apa yang menjadi titik tolaknya. Kesimpulannya adalah bahwa penyusunan anggaran yang baik dimulai dari apa yang menjadi batasan (bottle - neck) bagi organisasi tersebut, untuk organisasi nirlaba adalah dana yang tersedia; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "X" sudah melaksanakannya. Disamping itu LSM atau organisasi nirlaba umumnya menganut dan menerapkan anggaran berimbang. Jika anggaran LSM dikaitkan dengan sumber dananya, rnaka anggaran dapat dibedakan atas restricted dan unrestricted. Sisa anggaran dalam rangka kerjasama dengan donor dengan sendirinya hangus atau menjadi uang muka jika kerjasama bersifat jangka panjang. Sarannya adalah agar "format yang digunakan dalam anggaran dan laporan realisasinya sarana, untuk memudahkan evaluasi. Untuk mempermudah penganggaran dan administrasinya, maka sebaiknya dibuat suatu bagan perkiraan (chart of accounts) yang lebih rinci dan baku."

"Isu LH adalah satu dari isu low level politics yang meningkat sejak berakhirnya Perang Dingin seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap degradasi dan perubahan ekosistem global. Hal ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya aktivitas manusia yang menggunakan SDA dan hal ini terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia.Degradasi dan perubahan ekosistem global yang akhirnya menuju pada kerusakan LH global menarik perhatian para aktivis LH untuk melakukan berbagai upaya penyelamatan dan pelestarian LH. GREENPEACE sebagai salah satu organisasi nonpemerintah yang peduli terhadap isu ini turut berpartisipasi dalam berbagai upaya tersebut sesuai dengan peran yang disandangnya.Melalui kombinasi studi kepustakaan dan wawancara, tulisan ini mengelaborasi kegagalan GREENPEACE dalam menghentikan kerusakan Hutan Hujan Tropis Amazon di Brazil berkaitan dengan peran yang dijalankannya. Kegagalan tersebut berkaitan dengan lIemahnya power yang dimiliki GREENPEACE terhadap power aktor-aktor lain, yaitu negara Brazil dan berbagai TNC/MNC untuk menghentikan aktivitas destruktif yang mereka lakukan di Amazon. Selain itu, juga terhadap masyarakat dunia dengan negara sebagai aktor utamanya, untuk turut menekan Brazil dan industri yang beroperasi di Amazon agar lebih peduli LH. Hal ini mengimplikasikan sulitnya pencapaian suatu kerja sama internasional yang nyata dan efektif melalui kepeloporan aktor nonnegara. Kegagalan GREENPEACE ini akan sejalan dengan garis besar hipotesis yang disusun, yaitu sifat power GREENPEACE yang moral-spiritual akan berhadapan dengan power aktor-aktor lain yang lebih nyata dan kuat, yaitu uang, otoritas, dan kedaulatan.The Role of Nongovernmental Organization (NGO) in International Relations: A Case Study of the GREENPEACE's Failure to Stop the Amazon Tropical Rainforest Destruction in Brazil The environment is a low-level politics issue that has risen up since the end of the Cold War along with rising concerns to the degradation and global ecosystem change. It is a consequence of rising human activities that use resources and associate to the efforts of providing basic needs. The degradation and global ecosystem change lead to global environment destruction that attracts environment activists attention for making their efforts to save the environment. GREENPEACE, as an environment NGO, takes part in the efforts based on his role as well.

This thesis combines the literature study and interview methods and elaborates the GREENPEACE's failure to stop the Amazon Tropical Rainforest destruction in Brazil. The failure relates to a less power of GREENPEACE against other actors? that are of Brazil and the TNCsIMNCs to stop their destructive activities in that area. Besides, the difficulties to take more international community attention with its prime actor of state to pressure Brazilian Government and forestry industries for environmental-oriented activities. This implicates to a difficulty for aiming an international cooperation effectively that has been pioneered by an NGO. The findings are based on hypotheses that are of weakness of moral-spiritual power which against more real and strong ones, for instance: power of money, authority, and sovereignty."

"Kehadiran Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) dimulai setelah berakhimya Perang Dunia I yang melanda Eropa dan Negara Utara lainnya, keberadaannya semakin menguat setelah Perang Dunia ke-2. Sesuai perang, bermunculan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang penyantunan korban perang, terutama di kawasan Eropa yang hancur berantakan, seperti yang dilakukan oleh Catholic Relief Service tahun 1943. Sementara itu perkembangan ORNOP di Indonesia mulai muncul pada awal dasawarsa tahun 1970-an sewaktu pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan rencana pembangunan lima tahun. Pada tahun 80-an, ORNOP mulai melakukan aktivitasnya yang membela korban pembangunan seperti penggusuran, dan korban pencemaran lingkungan.Salah satu ORNOP yang menonjol dalam pengangkatan isu-isu lingkungan hidup adalah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). WALHI selalu memunculkan berbagai isu mengenai lingkungan hidup. Dari beberapa isu tersebut penelitian ini memilih "Bagaimana strategi komunikasi WALHI dalam penangangan isu tailing PT Newmont Minahasa Raya dari tahun 1999 - 2002". Pengertian tailing adalah mineral ampas yang berukuran sangat halus sebagai sisa suatu proses pengolahan bijih. Pertimbangan mengambil tema tersebut dengan beberapa alasan secara internal, periode tersebut berada pada masa kepengurusan Emmy Hafid. Secara eksternal, periode tersebut adalah masa awal orde reformasi pada pemerintahan Indonesia yang ditandai dengan semakin berperannya legislatif dan semakin disorotnya eksekutif.Selain itu tesis ini juga akan memfokuskan penelitian pada studi kasus isu tailing perusahaan pertambangan yaitu PT Newmont Minahasa Raya yang menggunakan SISTEM PENEMPATAN TAILING DI DASAR LAUT DALAM (STPDL). Dalam mengangkat kasus tailing PT Newmont Minahasa Raya, WALHI mengambil berbagai isu untuk menarik perhatian stakeholdersnya. Isu tentang tailing yang diangkat adalah tailing berbahaya karena mengandung merkuri, tailing PT NMR tidak terlindung dengan baik karena ada proses up-welling, Tailing menyebabkan gatal-gatal, Tailing menyebabkan pendapatan nelayan menurun. Walaupun dari segi hasil akhir tidak membuahkan pelarangan pembuangan limbah tailing, akan tetapi bisa memaksa pemerintah untuk tidak memberikan izin ke perusahaan-perusahaan lainnya. lni dianggap keberhasilan WALHI secara tidak langsung.Untuk selanjutnya tentunya program-program komunikasi ORNOP hendaknya menggunakan para expert yang kredibel dan trustwartiness yang bisa diambil dari para akademisi dan para praktisi dalam bidang lingkungan hidup. Untuk institusi ORNOP lainnya, hendaknya mengikuti konsistensi WALHI dalam mengkomunikasikan isu-isunya dengan memanfaatkan media. Dalam melaksanakan kegiatan komunikasinya, ORNOP hendaknya memperhatikan pendapat McGuire agar komunikasi bisa efektif dan persuasif narasumber sebaiknya yang mempunyai kredibel dan expertise, menarik dan mempunyai otoritas dibidangnya."