Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya tulis ini menguraikan pengaruh struktur hubungan kerja pada pola hubungan kerja di antara para pelaku kegiatan modelling di Jakarta. Struktur hubungan kerja kegiatan runway modelling (peragawati) mencakup pola-pola hubungan kerja di antara kelompok para peragawati, kelompok pelaksana kerja (yang terdiri atas perancang busana, koreografer, koordinator dan para assisten) serta dengan para penyandang dana (seperti yayasan, pengusaha hiburan). Struktur hubungan kerja yang ada terlihat mempengaruhi terwujudnya pola hubungan kerja yang berlaku, yang berdasarkan ketergantungan, dan juga berdasarkan prinsip pertukaran (social exchange) yang bersifat asimetris dan simetris.Struktur hubungan kerja dalam kegiatan runway modelling ini terdiri atas struktur yang bersifat formal, informal dan gabungan keduanya, karena dalam kenyataannya kedua struktur sebelumnya dapat saling tumpang tindih satu sama lain dalam konteks sosial tertentu.Berdasarkan kenyataan-kenyataan inilah yang seringkali menyebabkan Para peragawati perlu memiliki dan menerapkan strategi-strategi kerja tertentu, agar keuntungan yang diperoleh cukup besar dan agar kerugian yang diderita dapat ditekan seminimal mungkin.Strategi kerja yang dilakukan antara lain adalah membina hubungan sosial yang baik dan melakukan pengelompokkanpengelompokkan sesama rekan kerja."

"Kinerja adalah suatu prestasi yang dicapai seseorang/organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar atas kriteria yang ditetapkan untuk pencapaian pelaksanaan tugas-tugas itu. Dan Pembiayaan Pendidikan Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Propinsi DKI Jakarta, merupakan salah satu sumber pembiayaan pendidikan dasar sebagai salah satu masukan, yang sangat berperan bagi pembentukan keluaran dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun di Propinsi DKI Jakarta.Perencanaan anggaran tidak terlepas dari penentuan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas, program dan kegiatan yang hendak dicapai serta menggunakan indikator Efisiensi dan Efektivitas sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja program/kegiatan. Dan Efisiensi merupakan penilaian tingkat keberhasilan proses transformasi dari masukan menjadi keluaran, sedangkan efektivitas merupakan perwujudan kinerja, yang merupakan proses transformasi keluaran menjadi hasil yang sesuai dengan sasaran dan tujuan suatu program/kegiatan.Dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Mengulang Kelas (AMK), Angka Transmisi (AT), dan Nilai EBTANAS Murni (NEM), sebagai indikator keberhasilan, efisiensi serta efektivitasnya.Terlihat dalam trend perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap tahunnya diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sudah mencapai tingkat keberhasilan pada target yang diharapkan secara nasional. Tetapi walaupun demikian, dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun itu Pemda Propinsi DKI Jakarta belum dapat dikatakan efisien dan efektif. Walaupun terdapat kecenderungan yang menurun, terdapatnya Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Mengulang Kelas (AMK) membuat penilaian terhadap pelaksanaan program itu dikatakan kurang efisien dan efektif.Dari kecenderungan menurun perolehan rata-rata Nilai EBTANAS Murni (NEM) setiap tahunnya menandakan bahwa mutu pendidikan dasar tingkat sekolah dasar masih rendah. Kesemua perolehan angka itu menunjukan bahwa Pemda Propinsi DKI Jakarta masih belum melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara efisien dan efektif. Dan berarti Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Program itu masih belum sesuai target.Dalam hubungan dengan pembiayaan pendidikan dasar, dan analisa studi ini diperoleh informasi bahwa besaran dana pendidikan yang dikeluarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta berpengaruh kuat terhadap pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun . Segala upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya itu akan sulit dilaksanakan tanpa adanya dana. Hal ini yang menjadi alasan bahwa hasil analisa studi ini menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh kuat terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta."

"Peningkatan mutu manajemen sumberdaya manusia di rumah sakit antara lain dititikberatkan pada peningkatan kinerja karyawan rumah sakit. Dalam hal ini menjadi penting untuk meningkatkan kinerja perawat, karena jumlah perawat mencapai 50 - 60% dari seluruh sumber daya manusia di Rumah sakit, dan berhubungan langsung dengan pasien secara terus-menerus sepanjang hari. Oleh karena itu pelayanan keperawatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan jelas mempunyai kontribusi yang sangat menentukan mutu pelayanan rumah sakit. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji hubungan antara iklim organisasi dan kinerja perawat di rumah sakit Islam Jakarta Timur.Penelitian dirancang dengan memakai metode survei dengan pendekatan korelasional dan data yang diperoleh dianalisis dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur dengan memakai sampel sebanyak 60 orang perawat. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner berskala (Skala Likert) yang dikalibrasi dengan memakai uji validitas butir dan perhitungan koefisien reliabilitas. Validitas butir dihitung dengan memakai koefisien korelasi butir dari Pearson dan reliabilitas dihitung dengan memakai rumus dari Alpha Cronbach. Sedangkan persyaratan analisis data diuji dengan normalitas populasi (uji Kolmogorov-srnirnov) dan pengujian homogenitas varians populasi (statistik Levene).Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:Pertama, penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara iklim Organisasi dan Kinerja Perawat yang bermakna bahwa makin baik iklim organisasi di rumah sakit, makin baik kinerja perawatnya. Hubungan ini dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi Y = 39,88 + 0,485 X. Artinya setiap kenaikan 1 skor iklim organisasi akan dapat meningkatkan kinerja perawat sebesar 0,485. Kedua, koefisien korelasi sederhana antara kedua variabel tersebut ry = 0,67 dan koefisien determinasi r2 = 0,45, arlinyn variasi kinerja perawat yang dapat dijelaskan oleh iklim organisasi sebesar 45 %. Implikasi hasil penelitian tersebut adalah kinerja perawat dapat ditingkatkan melalui upaya memanfaatkan iklim organisasi.

---

The increasing of quality of the hospital human resources management emphasize to the increasing of hospital staff performance. In this case, its important increasing the nurse performance, as well as the large number of nurse, about 50-60 % of the entirely of human resources of the hospital, and they have a direct contact with the patient whole day. Nursing service as the part of the integral health service has a certain contribution to the hospital quality service.

The purpose of this study is to investigate the relationship of organizational climate and job performance among nurses in Jakarta Timur Islamic Hospital (JTIH). The study is designed to be conducted using survey method with co relational approach and the obtained data are analyzed by means of descriptive and inferential statistics. It is based at Jakarta Timur Islamic Hospital, including a sample of 60 nurses. The study data to be collected are obtained by scaled questionnaire (using the Likert scale), which has been calibrated in product moment correlation by Pearson and reliability is assessed by Alpha Cronbach. The conditions for analysis are assessed by population normality test (Kolmogorov-Smirnov test) and homogeneity of population variance test (Levene statistics).

The results are as follow: First, a positive relationships is found between organizational climate (X) and job performance (Y), to be expressed in regression equation of Y = 39,88 + 0,485 X. Second, simple coefficient correlation of ry = 0,67. and coefficient determination of r2 = 0,45 all of them are statistically significant. These result give a suggestion that nurse's job performance can be increased by utilizing organizational climate."

"ABSTRAKPelayanan publik merupakan suatu proses kegiatan yang diemban oleh suatu pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Proses kegiatannya melibatkan dua pihak yaitu penerima dan pemberi layanan. Keduanya saling berinteraksi secara dinamis dan kompleks. Para pakar mengakui adanya perbedaan nilai diantara keduanya, baik yang menyangkut kualitas maupun kinerja pelayanan. Disatu sisi tuntutan masyarakat seringkali berlebihan, sementara pada sisi lain pemerintah mempunyai kemampuan yang terbatas. Untuk meminimalkan perbedaan tersebut diperlukan suatu pengukuran kinerja yang baik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.Pengukuran kinerja pelayanan publik yang selama ini banyak dilakukan di Indonesia misalnya model LAKIP melalui Inpres 7/1999 dan IPM dari UNDP masih berorientasi pada paradigms government bersifat internal dan parsial. Sementara itu pengukuran kinerja yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan menggunakan paradigma good governance masih langka. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah model pengukuran kinerja pelayanan publik dengan pendekatan systems thinking dan system dynamics. Dengan demikian judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah "Model Kinerja Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Systems Thinking Dan System Dynamic (Studi Kasus Pelayanan Pendidikan Di Kota Bandung)".Penelitian ini menggunakan disain studi kasus. Data diungkap dengan teknik pengukuran secara komprehensif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Kelebihan pendekatan systems thinking dan system dynamics adalah (1) model yang dihasilkan dapat menampung secara rinci semua variabel penting baik dari perseptif pemerintah maupun masyarakat, dan dapat digunakan untuk mengatasi persoalan detail complexity. (2) dapat menjelaskan keterkaitan antar variabel penting tersebut secara dinamis, untuk mengatasi persoalan dynamic complexity. (3) Variabel yang dihasilkan dapat menggambarkan kegiatan yang diamati melalui variabel lunak, variabel nyata, maupun variabel dari hasil suatu perhitungan ke dalam suatu model secara bersamaan.Model yang dihasilkan merupakan model pengukuran kinerja yang komprehensif, dengan aplikasi systems thinking dan system dynamics dalam penelitian pelayanan publik. Pendekatan ini selalu mempertimbangkan hubungan kausalitas dan proses balikan secara dinamis antar variabel dalam bentuk simpal balikan. Proses balikan secara dinamis dalam pelayanan, seperti juga fenomena masyarakat yang lain, terjadi dalam tiga kemungkinan perilaku (systems building blocks), yaitu (1) perilaku saling memperkuat (reinforcing), (2) perilaku penyeimbang (balancing), dan (3) perilaku yang menggambarkan adanya ketertundaan (delay). Perilaku seperti tersebut dapat diamati secara dinamis sepanjang waktu.Pendekatan system dynamics selain digunakan untuk menguji keterkaitan antar variabel dalam systems thinking secara kompleks dan dinamis, juga digunakan untuk melakukan simulasi terhadap suatu kebijakan sebelum dilaksanakan, dengan bantuan perangkat lunak yaitu powersim dan vensim. Pendekatan ini dapat meminimalkan kesalahan suatu kebijakan.Penelitan ini menghasilkan empat temuan penting. Pertama, kinerja layanan pendidikan di kota Bandung periode tahun 1996-2002 yang dilakukan dengan menggunakan model IPM, menurut klasifikasi UNDP berhasil mencapai kategori tinggi, dan berada pada peringkat pertama di antara daerah lainnya di Jawa Barat. Temuan kedua adalah hasil pengukuran kinerja berdasarkan LAKIP, menunjukkan kinerja dengan kategori baik. Namun masih belum optimal untuk dapat mencapai 100%. Kedua pengukuran ini tidak menggambarkan adanya keterkaitan dan mekanisme pengukuran yang seimbang. Ketiga, dengan pendekatan systems thinking, proses ini menghasilkan keterkaitan antar variabel yang dikelompokkan ke dalam dua strategi, yaitu internal dan eksternal serta dibagi ke dalam empat dimensi, meliputi masyarakat, proses internal dan keuangan, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Strategi dan dimensi yang dihasilkan digambarkan dalam hubungan kausalitas berikut proses balikan dinamisnya, melalui kajian teoritik dan praktik, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Secara konseptual kinerja pelayanan pendidikan di Kota Bandung dapat dikonstruksikan dalam dua pola perilaku generik yaitu pola batas pertumbuhan (limit to growth) serta pola pertumbuhan dan kekurangan modal (growth and underinvestment). Pola pertama mempunyai pembatas utama yaitu dana untuk membiayai dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pola kedua, ditandai oleh kecenderungan peningkatan kualitas pendidikan dengan dana dad pemerintah yang terbatas. Pola ini mempunyai kecenderungan terus menerus terjadi dari waktu ke waktu, sehingga sangat penting untuk diketahui pengungkit yang mempunyai karakter pengaruh yang paling besar dalam menanggulangi keterbatasan tersebut. Keempat, berdasarkan temuan ketiga, disusun tiga skenario untuk mengatasi keterbatasan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Skenario pertama adalah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pertumbuhan biaya pendidikan di Bandung, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendanai kegiatan operasional pendidikan. Skenario kedua adalah peran pemerintah diarahkan untuk membangun kualitas pelayanan secara terus menerus dan menetapkan standar pelayanan. Skenario ketiga, diperkirakan bahwa meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan mempunyai efek adanya daya tarik untuk bersekolah, maka skenario pertama dan kedua akan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan yang berkualitas.Berdasarkan hasil penelitian di atas disarankan, pertama agar menggunakan pendekatan systems thinking untuk pengukuran kinerja pelayanan publik pada umumnya, dan pelayanan pendidikan pada khususnya. Konsekuensinya penggunaan model IPM dan LAKIP perlu disesuaikan, terutama dalam keterkaitan antar variabel yang dibangun. Kadua, pengukuran kinerja tidak dapat diamati hanya pada suatu saat dan berdiri sendiri, maka system dynamics dapat menjadi solusi yang teramati secara terus menerus secara dinamis. Ketiga, pengukuran dapat dikatakan obyektif dan dapat diterima oleh pemberi dan penerima layanan, maka perlu mengikut sertakan masyarakat dengan mekanisme yang transparan. Keempat, keterbatasan pertumbuhan kinerja pelayanan pendidikan yang diuji melalui simulasi, maka dibuat tiga skenario untuk mengambil kebijakan. Pertama, untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pertumbuhan biaya pendidikan, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat guna mendanai kegiatan operasional pendidikan. Kedua, pemerintah propinsi memprioritaskan pembangunan pendidikan kabupaten/kota disekitar Kota Bandung sehingga memiliki kualitas yang sama. Dengan demikian, Kota Bandung tidak menjadi satu-satunya tujuan sekolah di sekitar Kota Bandung. Ketiga, menggabungkan skenario petama dan kedua yaitu meningkatnya kualitas pendidikan akan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan. Dalam rangka mencapai Indeks Pembangunan Manusia dengan score 80 pada tahun 2010, Dinas Pendidikan Kota dan Pemerintah Kota Bandung perlu terus meningkatkan mutu pelayanan karena pendidikan merupakan pengungkit terkuat bagi pembangunan manusia.Implikasi akademik dalam penelitian ini adalah menghadapi perkembangan manajemen modern yang semakin kompleks dan adanya keterbatasan rasionalitas, maka pendekatan systems thinking dan system dynamics menjadi alternatif yang paling baik. Pendekatan ini dapat digunakan dalam proses manajemen sejak proses perencanaan hingga evaluasi hasil suatu kegiatan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas tenaga penggerak lapangan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas tenaga penggerak lapangan dalam program Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera (PMMS) di Desa Ujung Bawang dan Desa Rantau Gedang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksanaan program Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten melalui mekanisme pembiayaan bersama, dimana program ini merupakan upaya dalam mengatasi dampak dari konflik bersenjata yang menyebabkan masyarakat Aceh terpuruk dalam kehancuran dan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat agar hidup mulia dan sejahtera melalui pendekatan agama islam dan adat istiadat Aceh. Sesuai dengan tujuan program masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat miskin yang terkena dampak konflik seperti kaum duafa, anak-anak yatim dan para janda.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling terhadap aparat pemerintah daerah, camat, tenaga penggerak lapangan, kepala desa, tokoh masyarakat dan kelompok sasaran dengan jumlah 16 orang. Hasil penelitian dianalisa dengan mengkaitkan kebijakan program dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, partisipasi, pengembangan masyarakat dan community worker serta faktor penghambat pelaksanaan tugas community worker.Dalam pelaksanaan program PMMS di Desa Ujung Bawang dan Desa Rantau Gedang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, tenaga penggerak lapangan terlibat membantu masyarakat mulai dan tahap sosialisasi, pembentukan kelompok, pembinaan kelompok sasaran, pemanfaatan dana bantuan dan penyusunan pelaporan kegiatan.Tahap sosialisasi, panitia program memberikan penjelasan program kepada peserta dengan jelas dan peserta diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dimengerti. Di awal sosialisasi tenaga penggerak lapangan dalam hal ini menggunakan pendekatan direktif serta mendampingi Kepala Desa dan tokoh masyarakat masing-masing desa dan membantu memberi pemahaman tentang program PMMS. terutama hal-hal yang kurang dimengerti, dafam hal ini TPL berperan sebagai pendidik educator. Selain sosialisasi secara formal, peserta sosialisasi dari Desa Rantau Gedang ikut berparlisipasi untuk mensosialisasikan program pada saat di kedai kopi dan pasta di desa mereka. Sosialisasi program PMMS di Desa Ujung Bawang ditakukan hanya secara formal.Tahap pembentukan kelompok, Dalam pembentukan kelompok mengalami hambatan dikarenakan jumlah anggota kelompok hanya 15 orang sementara keinginan warga masyarakat sangat besar untuk tergabung ke dalam kelompok sasaran. Namun keadaan tersebut dapat diatasi oleh masing-masing tenaga penggerak lapangan yaitu sebagai educator dan enabler sehingga pembentukan kelompok dapat berjalan dengan baik. Penentuan ketua dan bendahara sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing kelompok. Tahap pembinaan, dalam kegiatan pembinaan kelompok, anggota kelompok mendapat pengetahuan tentang pemanfaatan dana bantuan, pemilihan kegiatan dan administrasi dari tenaga penggerak lapangan dalam tahap ini berperan sebagai expert, dan enabler.Pada tahap penyusunan laporan kegiatan kelompok masing-masing tenaga penggerak lapangan berperan sebagai edocafar yaitu mengajak anggota kelompok secara bersama-sama untuk membuat laporan. Tahap pelaksanaan program, Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera terdapat faktor penghambat dari luar dan dalam diri tenaga penggerak lapangan. Faktor penghambat dan luar diri tenaga penggerak lapangan adalah rendahnya tingkat pendidikan serta tidak terbiasa dengan urusan surat-menyurat dari masingmasing kelompok, rasa tidak percaya diri, keamanan dan ketergantungan. Faktor penghambat dan dalam diri tenaga penggerak lapangan adalah tidak dapat mengawasi kelompok setiap dua minggu sekali seperti yang terdapat dalam kebijakan program PMMS. Berdasarkan berbagai temuan lapangan dapat disimpulkan secara umum pelaksanaan tugas dan tenaga penggerak lapangan dapat berjalan dengan baik. Dan merujuk kepada faktor penghambat diatas disarankan agar pemerintah daerah sebaiknya memilih tenaga penggerak lapangan yang dapat meluangkan waktu sepenuhnya untuk membina kelompok. Dan kepada tenaga penggerak lapangan agar memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang tugas-tugas di tempat tugasnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji ada tidaknya hubungan diantara variabel - variabel penelitian serta mengukur seberapa besar pengaruh atau kontribusi kepemimpinan dan iklim organisasi sebagai independent variabel terhadap kinerja penyusunan anggaran.Penelitian ini melibatkan 40 responden yang dipilih dari Bagian Anggaran pada Biro Keuangan dan Perlengkapan DEPERINDAG. Persepsi ke-40 responden tentang pengaruh kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja penyusunan anggaran merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data via kuesioner sebanyak 10 pertanyaan/pernyataan yang telah dikembangkan dengan skala pengukuran sesuai skala Liken.Data primer diolah secara komputerisasi dengan menggunakan SPSS I0,0 for Windows, dengan teknik analisis korelasi untuk mengetahui dan menguji ada tidaknya hubungan ( r) antara variabel independent dengan variabel dependent dan antar variabel independent. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui dan menguji seberapa besar kontribusi determinasi ( r : ) atau pengaruh variabel independent (kepemimpinan dan iklim organisasi ) terhadap variabel dependent (kinerja penyusunan anggaran).Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya korelasi yang positif dan signifikan antara variabel kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap variabel kinerja penyusunan anggaran baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Hal ini ditunjukan dengan angka koefisien korelasi ( r hit ) > signifikasi ( r) tabel dengan p = 0,005 dan n = 40. . Sedangkan besarnya tingkat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent ditunjukan dengan besarnya perolehan koefisien determinasi ( r 2) x 100% . Secara bersama-sama variabel kepemimpinan dan iklim organisasi memberikan kontribusi sebesar 34,4%.Kesimpulan, melalui analisis regresi sederhana maupun ganda, dapat disimpulkan bahwa setiap adanya peningkatan atau penurunan variabel kepemimpinan (X1) dan iklim organisasi (X2) maka akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan terhadap variabel kinerja penyusunan anggaran (Y). Hal ini dapat diartikan bahwa setiap adanya upaya peningkatan kualitas kepemimpinan dan peningkatan kualitas iklim organisasi haruslah disupport karena pada gilirannya akan diikuti dengan peningkatan kinerja secara signifikan."

"ABSTRAKBank merupakan usaha jasa keuangan disamping bergantung pada kepercayaan masyarakat atau nasabah juga tergantung pada kemampuan dari manajemen dalam mengelola bisnisnya. Keduanya saling mempengaruhi terhadap perkembangan usaha perbankan.Manajemen Bank harus mampu mengambil kebijaksanaan yang tepat dalam upaya pengembangan bisnis dan sekaligus menjaga kepercayaan dari nasabah. Bank yang dikelola oleh manajemen yang profesional akan lebih meningkatkan kepercayaan para nasabahnya.Terlebih pada era globalisasi dewasa ini, nasabah akan menuntut para manajemen bank untuk dapat mengambil dan melaksanakan kebijaksanaan yang tepat dan cepat namun penuh dengan kehati-hatian (prudent).Dalam mengambil kebijakan, manajemen bank harus mempertimbangkan banyak aspek, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat menghasilkan seperti apa yang diharapkan. Untuk itu diperlukan informasi yang cepat dan tepat serta akurat khususnya mengenai kondisi keuangan bank yang dikelolanya, agar manajemen dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan perusahaan untuk dipakai sebagai dasar dalam penetapan kebijakan untuk pengembangan dan memperbaiki kinerja bank.Informasi yang diperlukan mengenai kondisi keuangan bank akan tercermin pada laporan keuangan yang pada umumnya disajikan secara konsolidasi. Laporan konsolidasi tersebut diperlukan baik oleh manajemen, nasabah bank (balk nasabah deposan maupun nasabah pemberi pinjaman) maupun pihak institusi. Namun untuk keperluan manajemen bank, informasi dari laporan keuangan konsolidasi saja tidak cukup karena tidak terinci menurut pelaku pasar yang ada, sehingga tidak dapat teridentifikasi secara jelas kegiatan masing-masing segmen pasar. Sementara itu setiap segmen pasar mempunyai karakteristik yang berbeda dan diperlukan kebijakan yang berbeda pula. Agar manajemen dapat memperoleh gambaran secara jelas mengenai kinerja masing-masing segmen maka disamping laporan keuangan konsolidasi, juga diperlukan laporan keuangan yang terpisah menurut unit bisnis, sehingga informasi yang diperoleh lebih rinci dan tepat.Dengan disusunnya laporan keuangan menurut unit bisnis, manajemen dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dengan berbagai rasio keuangan yang ada, sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam pengendalian likuiditas, pengendalian biaya bunga, biaya overhead dan sebagainya. Dengan kebijakan yang tepat, bank dapat meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi persaingan pasar global yang semakin tajam."

"Pengukuran kinerja koperasi saat ini hanyalah diukur berdasarkan aspek keuangan saja. Penilaian kinerja secara formal dilakukan oleh akuntan publik umum atau akuntan yang bergabung dalam Koperasi Jasa Audit Nasional (K3AN).Dalam upaya memperkenalkan dan memberikan dasar pengukuran kinerja yang memadai, penulis menggunakan pendekatan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja Koperasi Pegawai Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (KPDKP) pendekatan ini mengukur koperasi tidak hanya dari aspek keuangan saja, melainkan dari aspek non keuangan. Aspek non keuangan ini terdiri dari 3 (tiga) aspek yakni : aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal dan aspek pelanggan.Penelitian mengenai pengukuran kinerja KPDKP dilakukan secara diskriptif analistis untuk mendiskripsikan bagaimana mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan KPDKP untuk memperbaiki kinerjanya dimasa yang akan datang.Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kesehatan KPDKP berada dalam kondisi hampir baik dengan total skor 67, dengan perincian : kinerja pertumbuhan dan pembelajaran KPDKP saat ini dalam kondisi hampir baik dengan total 35, kinerja proses bisnis internal dalam kondisi hampir baik dengan total skor 10, kinerja pelanggan juga berada dalam kondisi hampir baik dengan total skor 10, sedangkan kinerja keuangan KPDKP berada dalam kondisi baik dengan total skor 12.Agar KPDKP mampu meningkatkan kinerjanya, dimasa yang akan datang harus bekerja keras khususnya aspek tingkat kepuasan pegawai, peningkatan sistem informasi KPDKP pembelajaran dalam KPDKP, pelayanan purna jual, dan kualitas layanan KPDKP khususnya waktu proses pengerjaan order dan secara rutin melakukan evaluasi untuk mengukur kinerjanya pada setiap aspek."

"Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan suatu organisasi adalah dalam rangka mewujudkan suatu tujuan. Tujuan organisasi akan dapat cepat diwujudkan apabila semua komponen dan sumber daya yang dimiliki dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien.Kinerja sebagai salah satu output dari sumber daya manusia yang berada dalam organisasi merupakan hal terpenting yang selalu harus diupayakan untuk ditingkatkan guna mencapai kinerja organisasi. Banyak faktor dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Di antaranya adalah kepemimpinan dan motivasi.Pemimpin dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya mempunyai peranan yang sangat penting dalam memimpin, mengarahkan, membimbing, dan memberi teladan bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan optimal sesuai harapan pimpinan khususnya dan organisasi umumnya. Motivasi yang merupakan kekuatan yang mendorong para pegawai untuk bekerja dengan baik, karena di balik dorongan tersebut terdapat hal-hal yang dianggap dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pegawai.Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan dan motivasi dengan kinerja pegawai di lingkungan Setjen DPR RI khususnya pada Biro Persidangan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.Untuk mengukur kepemimpinan, Motivasi dan kinerja digunakan pendapat dari Bernad Bass, dkk , Frederick Herzberg dan Thomas S. Bateman. Kinerja pegawai dinilai melalui persepsi atasan langsung terhadap hasil kerja mereka dengan kriteria-kriteria yang dianggap relevan dengan kondisi dan lingkungan kerja. Kepemimpinan seorang atasan dinilai melalui persepsi bawahan mereka. Sedangkan motivasi pegawai dinilai melalui persepsi mereka terhadap pemenuhan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka di lingkungan pekerjaannya.Populasi penelitian ini adalah pegawai Setjen DPR RI yang ditempatkan di lingkungan biro persidangan sebanyak 149 orang, dengan pengambilan data dilakukan atas dasar sampel 50 orang dengan teknik berstrata, proporsional dan random.Data diambil dengan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan dengan didukung wawancara langsung dengan responden. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas data dengan korelasi split half method dan rumusSpearman Brown kemudian dilakukan analisis dengan teknik analisis korelasi product moment Pearson, korelasi berganda dan tabel Anova dari analisa regresi linear dengan last square method.Dari kuestioner yang disebarkan kepada 65 responden, diambil 50 responden sesuai dengan jumlah pengambilan sampel yang ditetapkan yang mewakili populasi sejumlah 149 orang.Dari data penelitian yang telah valid dan reliabel dilakukan analisis dengan hasil, bahwa :1. Ada hubungan positif dan signifikan antara variabel kepemimpinan dengan kinerja, dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar : 0.9502. Ada hubungan positif dan signifikan antara variabel motivasi dengan kinerja, dengan nilai koefisien korelasi (r ) sebesar : 0.8593. Ada hubungan positif dan signifikasi antara variabel kepemimpinan dan motivasi dengan kinerja, dengan nilai koefisien korelasi ( R2 ) sebesar : 0.948Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel-variabel yang diteliti adalah sangat erat.Adapun saran-saran yang disampaikan berhubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, antara lain :(1) menekankan pentingnya faktor kepemimpinan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada sebuah instansi pemerintah, seperti Sekretariat Jenderal DPR RI. (2) dalam usaha peningkatan kinerja pegawai pada Sekretariat Jenderal DPR RI, maka perlu pula dipertimbangkan dan diperhatikan faktor-faktor yang akan membangkitkan motivasi kerja pegawai, seperti : (a) diadakannya sistim reward and punishment (b) kesempatan bagi para pegawai untuk terus meningkatkan kemampuan, ketrampilan maupun pengetahuannya (c) sistim pengembangan karir yang berpedoman pada sistim penilaian kinerja yang efektif pada intern organisasi (d) penciptaan linkungan kerja yang kondusif dan sehat dengan membina rasa saling percaya dan transparansi (e) dilakukannya pengawasan langsung yang bersifat membina dan mengarahkan bukan menghakimi.xvii + 126 halaman + 16 tabel + 3 gambar + 33 lampiranDaftar pustaka : 34 + 1 artikel+ 6 Peraturan Perundang-undangan (Tahun 1979-2OO2).

---

the Bureau of Meeting) It is clear that an organization exists to achieve a goal. The objectives of an organization could be accomplished quickly on the condition that all components and the possessed resources are utilized effectively and efficiently.

Performance as an output of the resources possessed by an organization constitutes a significant aspect that should be upgrade aiming at achieving the performance of organization. Amount of factors may affect the works performed by the employees in carrying out their jobs. They are, among others, leadership and motivation.

A leader in executing his function of leadership plays a very important role necessarily to take the lead, to give directions, to guide and to pioneer the staffs in going through with their works, so that they can optimally their performance in conformity with the wishes of the leader, particularly, and ones of the organization, generally. Motivation constitutes a strength which motivates the staffs to have good performance, because there, behind the motivation, it exists many things believed to be able to realize the wishes and to fulfill the needs of the staffs.

The research intends to achieve a goal aiming at comprehending the correlation between leadership and motivation with performance achieved by the staffs of the House of Representatives particularly ones who are at the Bureau of meeting. The research method utilized by the research is quantitative descriptive research.

In measuring leadership, motivation and performance, the research applied the theories and opinions of DR Bernard Bass and his colleagues, Frederick Hersberg and Thomas S. Bateman and his colleagues. The performance achieved by a staff is appraised by the means of perception expressed by his direct supervisor to his achievement in accordance with the criteria?s relevant to the situation and the working environment. Leadership of a supervisor is appraised by the means of perception expressed by his staffs. While motivation of the employees was appraised by the means of their perceptions to the fulfillment of what they need in the working site.

Population of the research was 149 House's staffs employed at the Bureau of session, and compiling the data was done by taking sample of 50 respondents and by applying the methods of random, proportional and layered technique.

The data was handled with care by using a research instrument of questionnaire Which was supported by direct interviews to the respondents. After having examined the validity and reliability of the data by application the split half method correlation and the formula of Spearman Brown, an analyze to the data was accomplished by using the correlation analysis technique of product moment Pearson, multiple correlation and Anova table derived from analyze of linear regression and last square method.

Based on the questionnaires disseminated to 65 respondents, 50 were taken in accordance with the due sampling representing the population of 149 staffs.

From the reliable and valid data, an analyze was carried out, and the results were as follows:

1. There was a significant and positive correlation between leadership with performance, with correlation coefficient value (r) : 0.950

2. There was a significant and positive correlation between motivation with performance, with correlation coefficient value (r) : 0.859

3. There was a significant and positive correlation between leadership and motivation with performance, with correlation coefficient value (R2) : 0.948

It is assumed that there are tight correlations between the variables analyzed in the research.

Some suggestions are proposed relating to the results reflected in the research, among others:

(1) to emphasize on the leadership as a significant factor in enhancing the capacity of the human resources possessed by governmental institutions, such as Secretariat General of the House. (2) in order to enhance the works performed by the House's employees, consideration and attention should be paid to several factors which can generate the motivation of staffs, such as below: (a) reward and punishment system should be implemented (b) any possible chance to improve their capacity, skills and knowledge should be provided (c) career development should be based on the appraisal to the effectiveness of performance at the intern of organization (d) a healthy and conducive working environment should be created by the means of transparency and confidence building (e) direct supervision should be applied aiming at to give guidance and direction, not to judge.

xvii + 126 pages + 16 tables + 3 pictures + 33 annexes

Bibliography: 34 + 1 article + 6 laws and regulations of 1979 - 2002"

"Seiring trend swastanisasi, penyelenggaraan dan pembinaan haji di wilayah DKI Jakarta yang selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah, dikeluarkan kebijakan kepada masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan perhajian berbentuk dalam Kelompok Bimbingan lbadah Haji (KBIH). Namun, keberadaan KBIH ini dirasakan masih belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya jamaah calon haji yang tidak bisa diberangkatkan, adanya jamaah colon haji yang masuk asrama tanpa SPMA, dan keterlibatan lembaga yang terlalu jauh dalam membimbing jamaah calon haji sehingga terkesan arogan, dsb. Ini sangat tidak mendukung keinginan untuk memandirikan jamaah. Untuk itu, pemerintah membatasi peran KBIH sebatas sebagai "pembantu". Studi ini dimaksudkan untuk melihat kinerja KBIH, berikut factor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah mendeskripsikan kinerja KBIH, dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, serta menganalisis tingkat hubungan di antaranya. Diharapkan dengan tercapainya tujuan ini maka akan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan peran serta KBIH dalam penyelenggaraan dan pembinaan haji. Analisis dilakukan secara deskriptif dan juga menyertakan analisis hubungan dengan menggunakan teknik statistik Kai Kuadrat untuk mengetahui tingkat hubungan, serta teknik analisis Kontingensi untuk mengukur intensitas/signifikansinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara univariate didapati Kondisi Kelembagaan umumnya dianggap "mendukung" penyelenggaraan perhajian, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah cukup "positif", dan Tingkat Kinerja KBIH umumnya "sedang". Namun, melalui analisis hubungan diperoleh hasil bahwa perubahan pada Kondisi Kelembagaan tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Demikian juga, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Rekomendasi dari penulis adalah perlu penggunaan indikator lain dalam menggunakan kedua variabel bebas. Disamping itu, secara substansial perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan KBIH dalam penyelenggaraan haji, sehingga lembaga KBIH ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk melayani para jamaah calon haji."