Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada hakekatnya pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sampai sejauh mana pelaksanaan kebijaksanaan yang mengatur penyisihan laba BUMN 1-5% untuk pembinaan PK dan Kop dapat memberikan insentif bagi BUMN, Pengusaha Kecil dan Koperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kebijaksanaan, pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya Teori yang melandasi pembahasan pokok permasalahan di atas, antara lain: biaya transaksi (Williamson, 1990: 165), hubungan principals-agents (Williamson, 1985: 14), kategori kepentingan (Hardjosoekarto, 1994: 23), separation of ownership and control (Fama & Jensen, 1985: 118), bentuk-bentuk kepemilikan usaha (Eggertsson, 1990: 178-188), corporate recycle (Adizes, 1988: 11-79) teori pengusaha kecil dan koperasi. Kebijaksanaan yang melandasi pelaksanaan pembinaan PK dan Kop melalui BUMN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, SK Menteri Keuangan Nomor 12321MK.01311989 dan Nomor 3161MK.0161 1994. Dikeluarkannya kebijaksanaan ini, diharapkan dapat memberikan insentif, tcrciptanya pemerataan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi PK dan Kop, di lain pihak diharapkan dapat mendorong berkembangnya usaha yang memiliki keunggulan yang didasarkan kemitraan usaha atas dasar saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara pengusaha kecil, koperasi, pengusaha menengah dan pengusaha besar. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif. Sumber datanya diperoleh dari 3 unit BUMN dan teknik pengumpulan datanya dilakukan melaiui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan. bahwa selama 4 tahun (1990-1994) telah disalurkan dana sebesar Rp. 366.006 juta untuk 39.993 unit PK dan 18.791 unit Koperasi ternyata pelaksanaan penyisihan laba BUMN bagi PK dan Kop belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan dalam operasionalisasinya belum didukung dengan data dasar (data base) posisi usaha. Kesimpulannya bahwa kebijaksanaan pembinaan PK dan Kop melalui penyisihan laba BUMN 1-5 % belum sepenuhnya memberikan insentif bagi BUMN, PK dan Kop dan teknis operasionalnya belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan Iaba BUMN, maka perlu didukung dengan data dasar(database), matching plan,dan kebijaksanaan yang ada perlu dikaji untuk mendukung bekerjanya pembinaan PK dan Kop."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui proses pendidikan dan pelatihan pegawai Perum Percetakan Uang RI (Perum Peruri) dan sejauh mana kontribusinya pada efektivitas pelaksanaan tugas, dengan tujuan untuk memberikan masukan sebagai bahan peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai di masa mendatang.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data menggunakan metode survei, dengan wawancana dan observasi.Perum Percetakan Uang RI (Perum Peruri), adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang percetakan uang dan benda-benda cetakan sekuriti. Menyadari pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi bisnis, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia selalu dilakukan, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan.Proses pendidikan dan pelatihan di Perum Peruri meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan didasarkan pada analisis organisasi, analisis pekerjaan dan analisis individu, dan penyusunan program. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan cara magang, intern, ekstern dan intern-ekstern. Tahap evaluasi, khususnya evaluasi paska pendidikan dan pelatihan belum dilaksanakan secara konsisten, sehingga belum terdapat data empiris sejauh mana kontribusi pendidikan dan pelatihan pada efektivitas pelaksanaan tugas perusahaan.Dengan mendasarkan pada teori-teori tentang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, dan efektivitas, selanjutnya diasimilasikan dengan kondisi di lapangan, dengan penelitian ini disampaikan saran-saran guna peningkatan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai Perum Peruri."

"Dalam kerangka pemikiran pasar bebas (WTO), negara sebagai anggota masyarakat dunia tidak sepenuhnya independent terhadap pengaruh dunia luar, khususnya dalam bidang ekonomi. Hal ini akan berdampak pada industri dalam negeri, baik barang maupun jasa. Para pelaku industri dalam negeri tidak bisa lagi berlindung pada proteksi/monopoli yang diberikan oleh negara. Sesuai kesepakatan dalam lingkup negara-negara ASEAN yang tertuang dalam ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), liberalisasi ekonomi di regional ASEAN akan dimulai pada tahun 2003. Pada dasarnya kesepakatan tersebut adalah mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam General Agreement on Trade and Services (GATS).Seiring dengan perubahan lingkungan makro, maka semua perusahaan, termasuk perusahaan asuransi yang selama ini mendapat fasilitas monopoli, perlu mengkaji ulang dan menyesuaikan strategi bisnisnya agar dapat tetap bertahan dan berkembang pada era persaingan pasar babas seperti dimaksud di atas. Untuk mengetahui sejauhmana kesiapan PT Jasa Raharja selaku BUMN yang bisnisnya mendapat fasilitas monopoli dalam mengantisipasi pengaruh globalisasi, perlu dianalisis mengenai strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini akan digunakan metode kualitatif deskriptif , dengan mengambil 11 orang responden yang terdiri dari para pejabat senior yang terlibat dalam penyusunan strategi bisnis, dan 2 (dua) orang konsultan yang pernah membantu menyusun rencana jangka panjang perusahaan tersebut untuk menguji validitas pendapat responden dari dalam.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi dasar yang cukup memadai, yaitu stable growth dan related diversification. Namun dalam aplikasinya masih kurang konsisten. Dari pengamatan ini juga dapat disimpulkan adanya beberapa kekuatan yang dimiliki, seperti jaringan distribusi dan pelayanan yang makin membaik. Kelemahan yang paling menonjol adalah rendahnya kualitas pendidikan SDM, yang kurang lebih 60% dari total jumlah pegawai hanya berpendidikan SLTA, dan masih kurangnya tenaga yang bergelar profesi asuransi. Untuk dapat bertahan pada era globalisasi, disarankan agar perusahaan lebih konsisten dalam menerapkan strategi bisnisnya. Sedangkan di bidang SDM, kiranya perlu meningkatkan pendidikan keahlian dan mengubah pola penerimaan SDM."

"Alat angkutan penumpang umum massal seperti Kereta Api sangat diperlukan dalam masyarakat. Masyarakat pengguna alat angkutan penumpang umum khususnya Kereta Api, tidak dapat menolak kemungkinan terjadi kecelakaan sebagai risiko yang setiap saat ada. Kondisi yang kurang memadai dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat akan alat angkutan penumpang umum itu sendiri sebagai salah satu penyebab kecelakaan. Keikutsertaan pemerintah diperlukan untuk membantu masyarakat jika mengalami kecelakaan dalam menggunakan alat angkutan penumpang umum seperti Kereta Api melalui pemberian santunan. Dengan maksud dan tujuan pemberian santunan, pada tahun 1964 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut, dibentuk PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung yang khusus menyelenggarakan program asuransi sosial atau asuransi wajib kecelakaan alat angkutan penumpang umum. PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan menetapkan prosedur dan proses yang harus dilakukan oleh korban atau ahli warisnya, berupa pengisian Dokumen Dasar Pengajuan Santunan dan melengkapinya dengan berkas terkait, yang dalam prosedur dan proses tersebut juga terdapat kelemahan. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 lebih lanjut yakni memberikan santunan kepada korban atau ahli waris kecelakaan Kereta Api, PT. Jasa Raharja (Persero) mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Kereta Api (Persero) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.(DIR)."