Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan utama penelitian ini adalah untuk mencari penjelasan atas kelambanan organisasi Unair dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi perguruan tinggi. Untuk itu dirasa perlu mendeskripsikan budaya organisasi Universitas Airlangga, karena selain merupakan pattern of behavior, budaya organisasi juga merupakan pattern for behavior. Sehingga dapat digunakan untuk memahami bagaimana peran budaya organisasi tersebut dalam proses implementasi kebijakan otonomi perguruan tinggi negeri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan ditemukannya faktor lain yang dapat ikut menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian ini. Untuk itu sesuai dengan karakteristik permasalahannya digunakan metodologi penelitian kualitatif. Unit analisis penelitian ini bersifat multi level. Sedang informan dipilih secara selektif, bersifat purposif dengan menggunakan pola snowball yang didasarkan atas mereka yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap, serta mengetahui permasalahannya secara mendalam. Proses pengumpulan data bersifat dinamis, karena dibarengi dengan proses analisis interpretatif dan inferensi yang berkesinambungan, serta proses refleksi. Pengumpulan data ini menggunakan berbagai macam metoda antara lain, wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan tak terlibat, studi dokumen, serta penelusuran kliping koran dan majalah. Di samping karena menyesuaikan dengan karakteristik data, berbagai macam teknik pengumpulan data itu digunakan dengan maksud agar data yang diperoleh teruji validitasnya. Validasi data juga dilakukan dengan berbagai prosedur triangulasi. Dan sebagaimana lazimnya proses analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan tahap-tahap data reduction, data display, dan conclusion drawing. Dari analisis data temuan penelitian terungkap bahwa, pada tingkat analisis organisasi universitas ciri-ciri budaya organisasi Universitas Airlangga bersifat birokratik (bureaucratic culture). Ciri ini ditandai dengan antara lain sentralisasi yang berlebihan, formalisme yang tinggi, cenderung mempertahankan status quo, menyukai kegiatan﷓ kegiatan yang bersifat seremonial. Budaya yang demikian ini terutama terbentuk karena pengaruh budaya birokratik yang tumbuh subur pada birokrasi pemerintahan serta pola perilaku kepemimpinan di Unair sendiri yang cenderung bersifat birokratik pula. Dilihat dari tahap perkembangan evolusi organisasi, Unair sudah sampai pada organizational maturity yang ditandai dengan meningkatnya stabilitas internal, kurangnya motivasi untuk adanya perubahan, serta kesukaan para pimpinannya pada cerita-cerita kebesaran di masa lalu sebagai sumber nilai rasa berpuas diri. Dalam kondisi yang demikian ciri-ciri budaya organisasi yang seperti sudah diuraikan di atas bersifat disfungsional terhadap perkembangan Unair sendiri. Dengan demikian dapat dipahami kalau sampai saat ini di tingkat universitas, meskipun sudah disadari maksud dari kebijakan otonomi perguruan tinggi, namun Unair belum memiliki rencana konkrit dalam menanggapi kebijakan tersebut. Pada tingkat analisis organisasi fakultas, Unair bersifat multicultures. Karakter bidang studi (terutama dalam kategori marketable dan unmarketable), kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, kultur akademik, serta gaya manajemen pimpinan yang semuanya satu sama lain berbeda, dalam perjalanan waktu telah menumbuhkan sub-kultur yang berbeda-beda pula. Sehingga tanggapan terhadap kebijakan otonomi perguruan tinggi pada tingkat ini juga berbeda-beda. Selain faktor budaya birokratik, budaya organisasi, dan pola perilaku kepemimpinan, kelambanan organisasi Unair dalam menanggapi dan mengimplementasikan kebijakan otonomi PTN juga dapat dipahami dari munculnya gejala organizational inertia dalam tubuh Unair. Kesimpulan ini muncul dari analisis yang menggunakan konsep dynamics conservatism dengan memandang organisasi Unair sebagai sebuah sistem sosial. Catatan teoretik yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dalam tubuh organisasi perguruan tinggi negeri terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan publik. Dalan kasus penelitian ini faktor-faktor tersebut meliputi: budaya birokratik akibat dominannya pengaruh budaya yang sama dalam birokrasi pemerintahan, budaya organisasi yang berakar pada sejarah organisasi serta faktor-faktor internal lainnya, dan gejala inertia yang melanda organisasi PTN sebagai organisasi publik yang berukuran besar. Idealnya, harus dilakukan reengineering terhadap organisasi perguruan tinggi negeri. Namun karena status dan kedudukannya sebagai organisasi publik yang terkungkung birokrasi pemerintahan, maka kemungkinan optimalnya adalah melakukan reorientasi mulai dari pimpinan sampai seluruh anggota organisasi menjadi process oriented. Para pembuat kebijakan di bidang pendidikan tinggi hendaknya juga memahami bahwa selain kebijakan otonomi perguruan tinggi itu sendiri mengandung permasalahan yang inheren di dalamnya, namun masih ada masalah besar mengenai budaya organisasi perguruan tinggi negeri yang sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Mungkin diperlukan reengineering organisasi perguruan tinggi secara nasional."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan desentralisasi pemerintahan untuk mewujudkan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah ini diharapkan masyarakat mendapatkan Iayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan. Salah satu bidang pemerintahan yang didesentralisasikan adalah bidang pendidikan.Pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah baik bersifat koliseptual maupun masalah faktual. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani maka dikhawatirkan bahwa desentralisasi pengelolaan pendidikan akan membawa dampak negatif yang lebih kompleks seperti masalah disintearasi bangsa. Itulah sebabnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasiunal (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dukungan yang tegas dan jelas dalam penyelenggaraan otonorni daerah bidang pendidikan dengan tetap berpegang pada satu sistem pendidikan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam tentang "implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di kabupaten/kota". Cakupan penelitlan ini meliputi faktor Translation ability para pelaku kebijakan, termasuk kapasitas sumberdaya manusia dan pemahamannya terhadap kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan, manajemen dan organisasi, pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, yang diadopsi dari Teori Gerston (2002). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji prospek implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan wilayah penelitian ini adalah kabupaten Kendai dan kota Surakarta, Sawa Tengah.Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif/naturalistik karena peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah. Dengan mengguilakan metode kualitatif maka informasi yang didapat lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya. Dengan metode kualitatif, dapat pula ditemukan informasi yang bersifat perasaan, norma, nilai, keyakinan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang dianut dari seseorang maupun kelompok orang.Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pe.rtama, dilihat dari perspektif policy initiation, proses pengambilan keputusan tidak ditentukan secara obyektif oleh analisis kebutuhan (need analysis) dalam pemecahan masalah publik tetapi lebih ditentukan oleh itemst para aktor penentu kebijakan daerah yang jangkauannya lebih berjangka pendek. Proses pengambilan keputusan yang berlaku sampai saat ini cenderung berakibat pada kurang relevannya kebijakan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktik, aktor utama Bupati/Walikota dan Komisi E DPRD, jauh lebih dominan dan saling mempengaruhi dalam penetapan kebijakan, dibanding aktor pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan. Dalam penetapan dan implementasi kebijakan, publik belum dilibatkan dan diberdayakan, serta belum dimobilisasi secara signifikan.Kedua, Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dipandang dari konsep "translation ability' belum cukup efektif dalam pengelolaan pelayanan pendidikan di daerah masing-masing. Para pegawai Dinas Pendidikan memiliki rata-rata latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dan latar belakang pekerjaan yang cukup relevan namun posisi tawar (bargaining position) dari Dinas Pendidikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan aktor lainnya, yaitu Bupati/Walikota dan DPRD. Sebaliknya, aktor utama (Bupati/Walikota dan DPRD) yang memiliki posisi tawar lebih tinggi cenderung memiliki latar belakang pendidikan yang lebih rendah dan latar belakang pekerjaan yang kurang relevan. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang tidak seimbang ini mengakibatkan adanya imbalance structure dalam proses interaksi antar-aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan. Akibatnya, keputusan yang diambil dalam penentuan maupun dalam implementasi kebijakan cenderung kurang berkualitas, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat sebagai pengguna kebijakan di bidang pendidikan.Ketiga, Organisasi dan manajemen sebagai support system belum dapat memberikan fasilitas terhadap berjalannya implementasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat. Aparatur Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan cenderung lebih berfungsi sebagai sub-ordinasi dari aktor-aktor penentu kebijakan daripada sebagai mitra sejajar yang tugasnya melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan pendidikan agar semakin berkualitas. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara kebijakan publik, aparatur pendidikan cenderung kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (demand driven) tetapi lebih berorientasi secara politis pada kepentingan kepala pemerintahan. Perbedaan nomenklatur nama Dinas dan struktur organisasi menimbulkan kesulitan dalam koordinasi antar kabupaten/kota, dengan pemerintah propinsi, serta pemerintah pusat, terutama dalam pelaksanaan program pengembangan kapasitas institusi.Keempat, Penyediaan anggaran untuk implementasi kebijakan pendidikan dan jenis-jenis programnya bervariasi antara kedua daerah otonom tersebut. Pemerintah Kendal mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar dibanding anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Surakarta. Jika dilihat pemanfaatannya, masih cenderung mengalokasikan anggaran pendidikan untuk program-program fisik. Temuan sejalan dengan temuan Paqueo dan Lammert yang mengkaji pengalaman beberapa negara dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Kajian Paqueo dan Lammert menemukan indikator yang menunjukkan adanya kecenderungan para politisi lokal (penentu kebijakan) menggunakan dana untuk membiayai kegiatan - kegiatan fisik, dan program yang cepat dapat dilihat hasilnya dalam jangka pendek.Kelima, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi implementasi kebijakan pendidikan baik di kabupaten Kendal maupun kota Surakarta secara minimal terpenuhi tetapi tidak didukung dengan biaya perawatan yang memadai. Penelitian ini juga mengindikasikan adanya kecenderungan yang konsisten dan menarik di kedua daerah tersebut, bahwa pengajuan anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru lebih murah daripada pengajuan anggaran untuk perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yarg sudah ada.Keenam, Indonesia sebagai negara yang memiliki cakupan wilayah yang luas, menerapkan kebijakan otonomi daerah. Salah satu pertimbangan mendasar adalah bahwa tidak mungkin pemerintah mengurus pemerintahan sendiri tanpa membagi kewenangan, dan sekaligus tanggung jawab dengan pemerintah daerah, juga dengan masyarakat sebagai pengguna kebijakan.Hasil penelitian juga memberikan beberapa saran cebagai berikut:Bagi Pemerintah; Pertama untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah; Kedua, untuk mengurangi "beban" pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan otonomi daerah bidang pendidikan, perlu dilakukan peninjauan kembali kewenangan dan tanggung jawab bidang pendidikan yang diberikan kepada kabupaten/ kota, sesuai dengan translation ability dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satu kewenangan kabupaten/kota yang perlu dipertimbangkan kembali adalah kewenangan yang terkait dengan rekrutmen guru.Bagi Pemerintah kabupaten/kota. Pertama agar implementasi kebijakan otonomi daerah lebih efektif, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih banyak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; Kedua, agar implementasi kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dengan bidang pendidikan, dalam pengangkatan atau pengisian jabatan masing-masing aktor kebijakan di daerah; Ketiga, untuk mempercepat implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan pemerintah daerah perlu memiliki program-program aksi, antara lain: peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan translation ability, penataan struktur organisasi dan manajemen, dan peningkatan anggaran pendidikan.Bagi peneliti. Peneliti perlu melakukan kajian dan uji cobs lebih lanjut dengan menggunakan alternatif pendekatan implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diusulkan untuk memperhatikan beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi implementasi otonomi daerah bidang pendidikan di kabupaten/kota, yaitu: (1) politik, (2) translation ability, (3) Komitmen, (4) Kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia, (5) organisasi dan manajemen, (6) dana penunjang, (7) sarana dan prasarana, (8) Budaya dan karakterstik masyarakat, dan (9) kepastian hukum dan undang-undang yang menjadi dasar implementasi. Temuan penelitian ini mendukung pendapat Gerston mengenai faktor - faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik. Namun, ada beberapa faktor potensial lainnya yang direkomendasikan penelitian ini untuk dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan.

---

ABSTRACT

The Indonesian Government has adopted the decentralization and local autonomy policy to provide community with better, prompt, and accountable services in public sectors, including education. The implementation of the local autonomy policy in Indonesia still faces a number of conceptual and factual problems. If the problems are not resolved promptly, it may possibly lead to negative impacts such as disintegration of the nation. Therefore, the government, through the Law No. 20/2003 about the National Education System, dearly and explicitly supports the policy of local autonomy in education subject to the relevance to the system of national education within the framework of the Indonesian Government.

This research dims at investigating thoroughly the implementation of autonomy policy in education at the district/city. It encompasses the translation ability of the policy actors that includes the capacity of human resources and their understanding towards local autonomy policy in education, management and organization, financial support for education, and educational access and facilities, as adopted and modified from Gerston's theory (2002). This research is also aimed at investigating the future prospect of the implementation of the local autonomy policy in education at the district/city level. At this point, the district of Kendal and the city of Surakarta, Central Java, were selected to be places for eliciting the data of this research.

According to the characteristics of the research purposes, this research applied the qualitative/naturalistic approach as the researcher focused on the intended phenomena and events that occurred naturally. Using this qualitative approach, the data elicited are more sufficient, detail, and reliable. In addition, using this approach enabled the researcher to obtain required information dealing with the feelings, norms, values, beliefs, habits, mental attitudes, and culture of an individual as well as a group of certain community.

This research results a number of points. First, from the point of view of policy implementation, the process of decision making to resolve public - related problems was not carried out objectively based on the need analysis, but decided based more on the political interest of the policy actors with short - term considerations. Such a decision making process resulted irrelevant educational policy with the actual needs of the public. Moreover, such a decision making process tended to create problem during the implementation. In the decision making process, public as the policy targets or users, have not been empowered and mobilised significantly.

Second, from the translation ability point of view, the capacity of the local government officials at the district/city in managing education services has not been effective. Despite the fact that most officials of the District Office of Education have highly sufficient formal education background and relevant previous working experience, their bargaining position was lower compared to the one possessed by the other policy actors i.e., Bupati/Walikota and Commission in charge of education (Komisi E) of the Local House of Representative. On the other hand, Bupati/Walikota, the main actor that has higher political bargaining position tended to have lower formal education background and irrelevant previous working experience. This condition leads to an imbalanced structure of interaction among the policy actors in the implementation of education policy. Consequently, the decisions taken and the implementation results of the decisions were likely to be unqualified. In such a condition, public as the policy target/users would have not be able to take any advantage from the policy that have been decided.

Third, the organization and management has not been able to provide facilities that support the implementation of the education policy. The officials of the District Office of Education (Dinas pendidikan) as the policy implementers tended to function as sub-ordinates of the other policy makers rather than to put into an equal position as the companion of the other policy actors in carrying out necessary innovation and improving the quality of education services. In doing their function as the policy implementers, the officials of the District Office of Education were likely not to focus on the public needs (demand driven) but to the political interest of the Bupati/Walikota. The nomenclature and organizational structure differences caused some difficulties in handling coordination among districts/cities, between local government and provincial government, and between local government and the central government, especially in the development of the institutional capacity.

Fourth, the allocations of funding to support the education policy implementation and the types or educational programs are varied from the district of Kendal to the city of Surakarta. The district government of Kendal allocated more: ending than the city government of Surakarta. Seeing from the utilization, both local governments utilized the allocated funding ter supporting physical programs. This in line with the results of the research conducted by Paqueo and Lammert who investigated the experience of several countries in implementing the local autonomy policy.

Fifth, the availability of the educational access and facilities in both in Kendal and Surakarta may be said to be minimally sufficient, but no financial support provided fog maintenance. The results of the research also indicated that proposing financial budget for providing/buying new access and facilities was easier than proposing budget for the maintenance of the existing facilities.

Sixth, Indonesia as a big country needs to implement the local autonomy policy. One of most prominent reasons is that it is impossible for the central government to manage all governance matters without sharing/delegating authority and responsibility with the local governments and community.

This research also recommends a number of things as follows:

For the central government First, to avoid of being interpreted incorrectly, the Laws and Regulations related to the decentralization and local autonomy policy should be periodically revised and improved. Second, to reduce the "burden" of the local government in implementing the local autonomy policy in education, the central government needs to revise and reconsider the authority and responsibility dealing with education delegated to the local government based on the translation ability and capacity of the local government. One of the local government authorities that need to be reconsidered is teacher recruitment.

For Local Government. First, to make the implementation of the local autonomy policy more effective, the local government needs to empower and provide an opportunity to the public to take part in the decision making process. Second, to make the implementation of the focal autonomy policy more efficient, the local government needs to consider the education background and previous working experience in recruiting and promoting the policy actors/makers. Third, to accelerate the implementation of the local autonomy policy in education, the local government needs to design action programs, such as improving human resource capacity, improving the translation ability of the policy makers, reforming the organizational structure and management, and improving budget allocated for education.

For researchers, Researchers and those whose work related to the implementation of the local autonomy policy in education need to carry out further research and try - out on the implementation of the local autonomy in education using alternative approaches appropriate to the local characteristics and condition. This research recommends a dumber factors that may potentially influence the implementation of the local autonomy policy in education, i.e., (1) politics, (2) translation ability, (3) commitment, (4) competency and capacity of human resources, (5) organization and management, (6) supporting budget, (7) access and facilities, (8) culture and characteristics of the community, and (9) reliable Laws and Regulations used as a basis of the implementation. The results of this research support Gerston's theory of factors in the public policy implementation. However, this research also recommends some factors which are not exist in Gerston's theory to be taken into consideration."

"One of nowadays paradigm shift in business is to realize that community surrounding is one of the prominent factors that may affect the sustainability of the business organization. So, community development program as corporate social responsibility became so important in international scale business organizations. But, what is actually the advantages of the company if the company concerns to the community surrounding ?This research is qualitative research with the field observation as primary data and supported by previous research as secondary data. And to answer the question, researcher took PT. RAPP at Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau province as the research case. The depth interview and field observation based on the several concepts such as corporate social responsibility, community development, and the corporate sustainability. The field observation implemented by doing some inspection about the real condition of research object and indepth interview to several villagers surrounding the company, the staffs on the forestry sector areas, and the management of CD department located on three of ten PT. RAPP's concession areas, namely Pelalawan, Langgam, and Ukui.PT. RAPP CD program already reached about 14.000 people from about 200 villages surrounding the company. The impact to the community is the shift of resource income, the improvement of education, health, and social infrastructure of community surrounding the company. But still, the dependencies of the community to the program's support will become another problem in the future if it didn't anticipate immediately. Beside obstructed the self-reliance progress of the community, the dependencies will allocate the support of the program to certain location which might interrupt the improvement of program coverage.However, the changes of community condition brought the advantages to the company as well. Decreasing interruption to the resource input process and cooperative attitude of the community in solving their problem with the company are the impacts of PT. RAPP CD program implementation. The other impact of the CD program is the international recognitions such as ISO 14001 in 2000 and 2001 that might affect the company image in international market.From the coverage point of view, this research might need improvement in the future. But the social concerns of business organization should paid attention by the' government. Then, from what researcher discovered, the implementation of CD concept by PT. RAPP could be an alternative model for other multinational corporation in creating and maintaining the good relation between the company and the community surrounding."

"Sektor pertanian khususnya tanaman pangan mempunyai peranan yang sangat panting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Peranan tersebut antara lain sebagai penyedia kebutuhan pangan nasional, penyumbang PDS yang dominan dalam perekonomian Indonesia, penyediaan lapangan kerja terhadap hampir 50 persen penduduk Indonesia, penyedia bahan Baku industri, sumber pendapatan ekspor (devisa) serta pendorong & penarik bagi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya. Walaupun demikian perhatian pemerintah pada sektor pertanian masih dirasa kurang, sektor pertanian termajinalkan dan masih menempatkan sebagian besar kemiskinan di Indonesia, dengan demikian pembangunan sektor pertanian khususnya tanaman pangan, perlu diperhatikan dan mendapat prioritas guna mengentaskan kemiskinan, mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi dalam rangka menunjang ketahanan daerah.Tesis ini berjudul "Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Dalam Rangka Menunjang Ketahanan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Klaten)". Penelitian Tesis ini dilakukan di daerah kabupaten Klaten, provinsi Jawa Tengah, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dal= pembangunan pertanian guna menentukan strategi yang tepat dalam pembangunan pertanian tanaman pangan serta mengetahui kontribusinya dalam mewujudkan Ketahanan Daerah. Peneiitian menggunakan metode diskriptif analitis kualitatif, dengan analisis data menggunakan metode SWOT. Untuk menentukan variabel ekstemal dan internal yang mempengaruhi pembangunan pertanian dilakukan dengan cara Consensus Decission Making Group (CDMG)Analisis SWOT menunjukkan bahwa terdapat peluang untuk mengembangkan pertanian tanaman pangan di kabupaten Klaten, namun disisi lain terdapat kelemahan yang dimilikinya, sehingga strategi yang tepat dalam pembangunan pertanian tanaman pangan di kabupaten Klaten adalah strategi Weakness Opportunities (WO) atau strategi konsolidasi dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengaiasi kelemahan, sehingga perlu merumuskan strategi baru dengan memperhatikan peluang dan ancaman serta mempertimbangkan berbagai kondisi nyata di daerah. Dalam implementasinya, grand strategy tersebut dijabarkan dalam strategi operasional dan program-program pembangunan pertanian.Dengan strategi barn yang tepat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani, sehingga mampu mendongkrak produksi tanaman pangan dan perekonomian daerah Kemampuan produksi pangan yang tinggi akan mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi, sehingga dengan ketahanan pangan dan perekonomian yang kuat akan menunjang terwujudnya Ketahanan Daerah yang secara berjenjang akan menunjang teiwujudnya Ketahanan Nasional.

---

Agricultural sector, primarily food plants, constitutes one of the most vital factors of Indonesia's welfare in its roles as the nation's primary food resources, significant contributor to the country's GDP, the provider of job opportunity to nearly 50% of the country's citizens, vital resources for industrial raw materials, as well as foreign currency generating-commodity through its exportable crops, and one of the most vital driving sectors which dynamite the nation's economy. However, despite its obvious importance, the national government apparently still has very little concern over the sector, which in turn, instigate diminuting effects which eventually marginalize the nation's agricultural sector along with its entire poverty-ridden work force altogether. Therefore, the development of the agricultural sector -mainly food plants- is still a great task to be prioritized, in order to eradicate poverty, and achieving a nation-wide food and economic resilience, to reach the goal of upholding the Regional Resilience.

To address the issue, this thesis is purposely titled as "Food Plants Agricultural Development Strategy to Achieve Regional Economic and Food Resilience (Study Case in Klaten Regency)". The research of this thesis was conducted in the Regency of Klaten, Central Java Province, under two primary aims both to formulate the most ideal strategy in developing food plants agricultural sector, as well as to determine the degree of its contribution to the Regional Resilience. This thesis is being arranged in the qualitative, descriptive-analytic method, with SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) analytic tools, and CDMG (Consensus Decision Making Group) method as the determining tool to detect both the internal and external factors which affect the agricultural development in the particular area.

The SWOT analysis indicated that in spite of the opportunity in agricultural sector development in the Klaten Regency, there were also weaknesses found, which suggest that the most ideal strategy for agricultural development in the area would be the Weakness-Opportunities (WO) strategy, which also be known as the Consolidation Strategy, which. stresses in exploiting any existing opportunities to overcome the weaknesses. Therefore, it is imperative to formulate a strategy which duly notes any existing opportunities and threats, as well as incorporates all local realities, with the intention that it may generate a realistic implementation which can be applied both in the operational strategy as well as in the technical level.

It is expected that the new strategy would enhance the productivity and prosperity of the local peasants, which in turn would boost the productivity of food plants agriculture and local economy in the particular area. In turn, it is definite that such Iocal resilience in both food plants agriculture and in macro-economic levels would contribute positively not only to the local Regional Resilience, but also to the National Resilience itself."

"Peran perusahaan kecil menengah dalam pengokohan ekonomi Indonesia, khususnya dalam peningkatan lapangan kerja, sangal besar. Namun kalau dilihat kontribusinya atas PDB, tingkat produktifitas UKM masih sangat kecil, daya saingnya juga masih rendah. Semua itu bermuara pada kinerja yang juga masih rendah. Padahal potensi sumber daya dan peluang pasar UKM sangat besar. Faktor apa yang mempengaruhi kinerja UKM di Indonesia menjadi pertanyaan dalam penelitian ini.Kinerja usaha dipengaruhioleh segitiga interaksi antara faktor internal perusahaan, lingkungan industri dan kebijakan publik ( Day, et.aI, 1997) . Kinerja usaha merupakan suatu proses di mana faktor internal ( Sumber daya, kapabilitas, Orientasi kewirausahaan) dan lingkungan industri menjadi input untuk pembuatan strategi organisasi Proses ini akan berjalan dengan baik apabila didukung kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi faktor internal dan faktor ekternal.Berdasar hal tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh faktor internal (sumber daya, kapabilitas, orientasi kewirausahaan) , strategi serta lingkungan industri terhadap kinerja usaha; menguji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap faktor internal, strategi dan Iingkungan industri ; menganalisis perbedaan model pengembangan kinerja UKM berdasarkan Iokasi usaha, orientasi pasar dan usia perusahaan ; menganalisis berbagai kebijakan dan kelembagaan pemerintah yang terkait dengan pengembangan UKM.Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik dengan melibatkan 152 UKM industri komponen otornotif di jabodetabek, Sukabumi, Bandung dan Tegal. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik stratifikasi sampling. Data diperoleh dengan menggunakan metode survey dengan menggunakan daftar pertanyaan. Untuk pendalaman dilakukan wawancara dengan para informan terpilih yang mewakili berbagai kelompok. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik model persamaan struktural (Struktural Equation Model-SEM), dengan menggunakan software LISREL, selain itu digunakan pula uji perbedaan rata-rata serta dilengkapi pula dengan analisis kualitalif untuk memperdalam analisis kebijakan dan kelembagaan pemerintah serta studi perbandingan beberapa negara. Penelitian dilakukan pada Desernber 2006 sampai Juli 2007.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel sumber daya yang dimediasi oleh strategi memberi pengaruh yang signifikan terbesar terhadap kinerja, (2) variabel kapabilitas yang dimediasi oleh strategi memberi pengaruh yang signifikan terhadap kinerja, (3) variabel orientasi kewirausahaan yang dimediasi oleh stratagi membari pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja, (4) variabel Hngkungan eksternal yang dimadiasi olah strategi memberi pengaruh yang signifikan terkecil terhadap kinerja, (5) Kebijakan pernerintah memberi pengaruh yang signifikan terbesar ternadap kapabihtas, disusul dengan sumber daya dan lingkungan industri , sadangkan kebijakan pemerintah memberikan pengaruh signifikan terkecil tarhadap orientasi kewirausahaan (6) Kebijakan pemerintah memberi pengaruh yang tidak sugnifikan terhadap strategi perusahaan.Ditemukan pula bahwa tidak terdapat perbedaan berdasarkan lokasi usaha dan orientasi pasar UKM, namun terdapat perbedaan yang nyata berdasarkan usia perusahaan. Pola perbedaannya terjadi antara perusahaan yang berusia di bawah 10 tahun dengan perusahaan yang berusia di atasnya. Perusahaan yang berusia di atas 10 tahun cenderung stagnan dan kurang berkambang, hal ini berbeda dengan konsep siklus industri yang mengatakan bahwa perusahaan akan terus tumbuh sampai fase kematangan sebelum kemudian cenderung mangalami panurunanjika tidak ada inovasi baru.Ditemukan bahwa meskipun kebijakan pemerintah mempunyai peran yang besar dalam menlngkatkan sumber daya dan kapabltas UKM. Namun perangkat kebijakan dan perangkat kelembagaan masih belum mampu mendorong inovasi dan imitasi teknologi UKM. Masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak koheren serta kelembagaan yang kurang terkoordinasi dan tidak terintegrasi.Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa UKM yang berada dilokasi penelitian memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi perusahaan yang mampu menciptakan kinerja yang unggul. Pengembangan UKM membutuhkan komitmen yang kuat, kegiatan yang terencana, kabijakan yang mendukung dan kelembagaan yang terintegrasi. Melalui perlindungan, pembelajaran dan pemacuan industri. Perlindungan dilakukan dangan adanya kebijakan parsyaratan kandungan lokal, tarif bea masuk yang tinggi bagi komponen impor, dan peraturan subcontarcting. Pembelajaran dilakukan dengan melakukan investasi dalam sumber daya manusia, kemitraan dengan lembaga lain yang menghasilkan dan memasok teknologi. Pertumbuhan dipacu oleh kebijakan industri, perdagangan dan invastasi yang kondusif dan konsisten, reformasi kelembagaan , dukungan Iembaga keuangan dan jaringan perusahaan muItinasional. Pengembangan UKM akan sangat berarti jika dilakukan pemerintah dalam bentuk Sistem lnovasi Nasional yang menekankan adanya kebujakan dan kelembagaan yang terintegrasi.The role of small medium enterprises (SME) in strengthening Indonesian economy has been significant, particularly in creating more work employments. However, in terms of its contribution to PDB, the level of productivity of SME is insignificant, and so forth is its level of competitiveness. Overall, this is because of the lack of performance among SME, even though the potency of resources and market opportunities have existed. This study will attempt to elaborate what factors which mainly affect the performance of SME in Indonesia.

Business performance is affected by a triangle interaction of company internal factor, industrial environment and public policy (Day, et al, 1997). It is a process which internal factor (resources, capabilities, entrepreneurship orientation) and industrial environment become input for strategical organization. This process will smoothly run if it is supported by government policy which affect to internal and external factors.

Above all, the aim of this study is to attest the effects of internal factor (resources, capabilities, entrepreneurship orientation), strategy and industrial environment toward business performance; to attest the effects of government policy toward internal factor, strategy and industrial environment; to analyze the different model of SME performance development based on location, market orientation and age of company; to analyze various government policies and government institution which involved in developing SME.

This study emphasizes the use of positivist approach which involves 152 SME automotive component across Jabodetabek, Sukabumi and Tegal. The stratification sampling is applied. Data are collected by survey method and list of questioner ln more depth. a series selected interviews are completed amid various groups. Furthermore, data are elaborated and analyzed by Structural Equation Model (SEM) with LISREL software. ln addition it is analyzed by Analysis of Variance completed with qualitative analysis to deepen observed its policy analysis and government institution also to comparative studies of few countries. The study was conducted from December 2006 until July 2007.

The study shows that (1) variable of resources which mediated by strategy affect to performance significantly, (2) variable of capabilities which mediated by strategy affect to performance significantly, (3) variable of entrepreneurship orientation which mediated by strategy affect the less significant to performance, (4) variable of external environment which mediated by strategy affect the least significant to performance. (5) government policy affect the most significant toward capabilities, next to resources and industrial environment, whilst government policy affect the least significant to entrepreneurship orientation, (6) government policy affect insignificantly to company strategy.

It is found that there is no difference in terms of business location, and market orientation of SME, but there is significant difference in terms of company's age. The difference model happens to company which their ages are under 10 years compared to the older. Companies over 10 years of age tend to stagnant and steady, in which contrary to concept of industrial cycle that concludes company will grow up until reaches its mature before it lead to decrease if absence of new innovation.

The study found that even though government policy plays significant role in developing resources and capabilities of SME, however it does not correlate positively in terms of boasting innovation and technology imitation amid SME. Enormous of government policies are not coherent, uncoordinated and disintegral with related institutions.

This study concludes that SME which located have been observed have significant potency to be developed into the best performance companies. Therefore, development of SME will chiefly contribute by creating National innovation System which emphasizing the existence of integrated policies and institutions."

"Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK merupakan unit eselon I di Kementerian Keuangan Kemenkeu yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan diklat dan sertifikasi di bidang Keuangan Negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPPK telah menggunakan sistem informasi/teknologi informasi SI/TI untuk kegiatan pembelajaran dan administrasi. Namun, selama periode 2012-2016, kemampuan rata-rata BPPK menyelenggarakan diklat terhadap total pegawai Kemenkeu sebesar 58. Hal ini berarti pengunaan SI/TI belum mampu menangkap peluang bisnis berupa pegawai yang tidak mengikuti diklat sebesar 42. Hasil observasi terkait SI/TI menemukan sebanyak 51 aplikasi tidak terintegrasi dengan beragam platform, database, dan tools yang disebabkan oleh pengembangan SI bersifat parsial dan tidak terencana. Oleh karena itu, BPPK membutuhkan Perencanaan Strategis Sistem Informasi PSSI. Dalam penelitian ini, pembuatan PSSI menggunakan metodologi Ward dan Peppard dengan menambahkan Business Model Canvas BMC untuk menganalisis model bisnis organisasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah BMC, value chain, balance scorecard, critical success factors, PEST politic, economic, social, and technology , tren TI dan McFarlan strategic grid. Penelitian ini menghasilkan strategi SI/TI strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI dan roadmap implementasi SI/TI berdasarkan strategi bisnis BPPK. Strategi SI mengusulkan, pertama BPPK fokus pada pengembangan core system kediklatan dan pembelajaran. Kedua, pegembangan SI dilakukan secara terpusat dan memperhatikan interoperabilitas dengan sistem lain agar tidak terjadi SILO sistem dan efisiensi sumber daya. Strategi TI mengusulkan, pertama pengadaan bandwidth dan jaringan dilakukan secara terpusat dengan spesifikasi perangkat manangeable. Kedua, pengintegrasian SI menggunakan single sign on dan enterprise service bus Kemenkeu. Strategi manajemen SI/TI mengusulkan, pertama menambahkan steering committee dan chief information officer untuk menciptakan keselarasan strategi bisnis dengan SI/TI dan meningkatkan peran TI. Kedua, penambahan dan pengembangan kompetensi pengelola SI/TI di bidang project management, data integration, big data analytic, analisis media sosial, dan mobile application. Penelitian ini juga menghasilkan kebutuhan SI mendatang sebanyak 32 aplikasi dengan portofolio 26 aplikasi support, 2 aplikasi key operational, 1 aplikasi strategic, dan 3 aplikasi high potential.

---

The Finance Education and Training Agency FETA is the organization on the Ministry of Finance MoF which is responsible for organizing education and training and certification of State Finance. In performing its duties, FETA has used information system information technology IS IT for learning and administration activities. However, during the period 2012 2016, the average capacity of FETA organized training to total MoF employees by 58. This means that the use of IS IT has not been able to achieve business opportunities in the form of employees who do not the training by 42. Observation results related to IS IT found 51 applications not integrated with various platforms, databases, and tools caused by IS development are partial and unplanned. Therefore, FETA requires Strategic Planning of Information Systems SPIS. In this research, making SPIS using Ward and Peppard methodology by adding Business Model Canvas BMC to analyze the organization 39 s business model. The analysis techniques used in this research are BMC, value chain, balance scorecard, critical success factors, PEST politic, economic, social, and technology , IT trends and McFarlan strategic grid. The results of this study IS IT strategy IS strategy, IT strategy, and IS IT management strategy and roadmap of implementation of IS IT based on business strategy of FETA. The SI strategy proposes that the first, FETA focuses on the core systems development are traning admistration and learning technology. Second, the IS development are centralized and must to interoperability systems should not to happen SILO systems and resources efficiency. The IT strategy proposes, first, the procurement of bandwidth and networking is centralized with device specifications manangeable. Second, the integration of IS using the single sign on and enterprise service bus. The IS IT management strategy proposes, first to add steering committee and chief information officer to alignment business strategy and IS strategy and enhance IT role. Second, the addition human resources and development of IS IT competencies in project management, data integration, big data analytic, social media analysis, and mobile application. The research also result of the IS to be requirements of 32 applications with a portfolio of 26 application of support, 2 applications of key operational, 1 application of strategic, and 3 applications of high potential."

"Kesenjangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia pada umumnya dan di Propinsi Kalimantan Timur pada khususnya merupakan salah satu permasalahan yang terjadi sampai saat ini. Kesenjangan yang terjadi tersebut disamping merupakan warisan sejarah, juga diakibatkan oleh sistim pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini yang lebih bersifat sektoral, sentralistik dan kurang memperhatikan wilayah. Kurangnya percepatan pembangunan diwilayah tersebut diidentifikasi karena kurangnya modal atau investasi sebagai akibat adanya kegagalan pasar dan sekaligus kegagalan pemerintah. Untuk mengatasinya, Pemerintah Pusat mengupayakan percepatan pembangunan melalui pendekatan kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat melalui percepatan dan maksimalisasi perturnbuhan ekonomi. Secara garis besar ada tiga hat yang ditawarkan dalam kebijakan KAPET, yakni : (a) keterpaduan perencanaan dan program antar sektor dan antara sektor pemerintah dan sektor swasta; (b) keterpaduan dalam pelayanan perijinan; dan (c) keterpaduan dalam pemberian insentif-insentif khusus kepada wilayah yang dikembangkan. Mengingat bahwa kebijakan KAPET SASAMBA telah berjalan Iebih dari dua tahun, tetapi belum menunjukkan kinerja yang baik, maka perlu dikaji kembali kebijakan KAPET tersebut, apakah masih cukup efektif dan relevan diterapkan untuk Propinsi Kalimantan Timur. Apalagi dengan telah disyahkannya UU Otonomi Daerah yang akan berlaku efektif tahun 2001, maka kajian tersebut sangat diperlukan. Analisis yang dilakukan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua hal, yaltu analisis perencanaan regional dan analisis kebijakan publik. Dari analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dipandang dari sisi perencanaan, konsep KAPET cukup baik bagi pengembangan suatu wilayah, walaupun dengan catatan-catatan. Apabila dipandang dari aplikabilitas kebijakan, konsep KAPET masih perlu deregulasi, agar kebijakan tersebut cukup efektif dilaksanakan, baik dari sudut keterpaduan insentif terhadap wilayah yang di kembangkan, maupun penyelenggaraannya itu sendirii. Deregulasi juga sangat diperlukan berkaitan dengan terjadinya konflik kebijakan antara konsep KAPET dan UU Otonomi Daerah. Selanjutnya, studi ini juga mengusulkan agar konsep KAPET tetap dapat dilaksanakan dengan "kesepakatan baru" dan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diusulkan. "

"[ABSTRAKDalam menjalan fungsi pemerintahan (bestuurs functie), pemerintah melakukan tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat dimana kedua tindakan hukum ini akan dapat bertentangan kepentingan masyarakat atau perorangan, sehingga dapat dikatakan tindakan Pemerintah rentan akan tuntutan hukum. Dikaitkan dengan keuangan negara putusan yang telah inkracht atas tuntuan hukum tersebut dapat menimbulkan risiko fiskal kepada Pemerintah berupa kewajiban kontinjensi pihak ketiga. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah: pertama bagaimana pengaturan risiko fiskal akibat tuntutan hukum dalam pelaksanaan kewajiban kontijensi dalam APBN? kedua dalam hal terjadi potensi kerugian Negara dalam risiko fiskal akibat tuntutan hukum, lembaga mana yang berwenang melakukan pemeriksaan?.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis pada kaedah-kaedah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan peraturan perundang-undangan terkaitKesimpulan yang Penulis peroleh dari penelitian in atas kontijensi pemerintah terkait tuntutan hukum ini BPK berwenang memeriksa sesuai konstitusi namun di lain sisi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ada pengawasan intern yang dilakukan oleh BPKP dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap seluruh proses kegiatan pemerintah yang terkait APBN. lembaga mana yang berwenang melakukan pemeriksaan

---

ABSTRACTIn running the government functions (bestuurs functie), the government made public legal action and private legal action in which both these legal actions will be able to contradict the interests of society or the individual, so that it can be said government action vulnerable to lawsuits. Associated with the financial state of a final verdict a claim that the law could pose a risk to the Government in the form of fiscal contingent liability of third parties. Which are at issue in this study are: first , how the setting of fiscal risks due to lawsuits in the implementation of contingent liabilities in the state budget ? both in the event of a potential loss of State in the fiscal risks due to lawsuits, which agency the authority to conduct inspections?.This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search on the the study of law based on rules or norms of law contained in the legislation , ie by performing a search of Law No. 17 of 2003 on State Finance, Law Number 1 of 2004 on State Treasury , Law Number 15 of 2004 on the Management Audit and responsibilities State finances, Law Number 15 of 2006 on the Board of Audit and related legislation.Authors conclusions obtained from this study on contingencies related to lawsuits government is authorized to examine the BPK according to the constitution , but on the other hand as the Government Regulation Number. 60 of 2008 on the Internal Control System The Government thereinternal controlconducted by BPKP and /or officers of the Government Internal Audit the whole process of government activities related to the state budget.;In running the government functions (bestuurs functie), the government made public legal action and private legal action in which both these legal actions will be able to contradict the interests of society or the individual, so that it can be said government action vulnerable to lawsuits. Associated with the financial state of a final verdict a claim that the law could pose a risk to the Government in the form of fiscal contingent liability of third parties. Which are at issue in this study are: first , how the setting of fiscal risks due to lawsuits in the implementation of contingent liabilities in the state budget ? both in the event of a potential loss of State in the fiscal risks due to lawsuits, which agency the authority to conduct inspections?.This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search on the the study of law based on rules or norms of law contained in the legislation , ie by performing a search of Law No. 17 of 2003 on State Finance, Law Number 1 of 2004 on State Treasury , Law Number 15 of 2004 on the Management Audit and responsibilities State finances, Law Number 15 of 2006 on the Board of Audit and related legislation.Authors conclusions obtained from this study on contingencies related to lawsuits government is authorized to examine the BPK according to the constitution , but on the other hand as the Government Regulation Number. 60 of 2008 on the Internal Control System The Government thereinternal controlconducted by BPKP and /or officers of the Government Internal Audit the whole process of government activities related to the state budget., In running the government functions (bestuurs functie), the government made public legal action and private legal action in which both these legal actions will be able to contradict the interests of society or the individual, so that it can be said government action vulnerable to lawsuits. Associated with the financial state of a final verdict a claim that the law could pose a risk to the Government in the form of fiscal contingent liability of third parties. Which are at issue in this study are: first , how the setting of fiscal risks due to lawsuits in the implementation of contingent liabilities in the state budget ? both in the event of a potential loss of State in the fiscal risks due to lawsuits, which agency the authority to conduct inspections?.This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search on the the study of law based on rules or norms of law contained in the legislation , ie by performing a search of Law No. 17 of 2003 on State Finance, Law Number 1 of 2004 on State Treasury , Law Number 15 of 2004 on the Management Audit and responsibilities State finances, Law Number 15 of 2006 on the Board of Audit and related legislation.Authors conclusions obtained from this study on contingencies related to lawsuits government is authorized to examine the BPK according to the constitution , but on the other hand as the Government Regulation Number. 60 of 2008 on the Internal Control System The Government thereinternal controlconducted by BPKP and /or officers of the Government Internal Audit the whole process of government activities related to the state budget.]"

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan secara khusus yang berbentuk perseroan diharapkan memberi pemasukan yang signifikan bagi negara dari sektor usaha serta sarana memenuhi hajat hidup warga negara. Namun, di sisi lain adanya disharmoni terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga BUMN Persero tidak dapat secara optimal melakukan aktivitas usahanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk memperolah data sekunder dari literatur dan data-data terkait. Dari metodologi penelitian tersebut akan dihasilkan bentuk laporan yang akan bersifat eksploratoris fact-findings, dimana akan menunjukkan bukti bahwa hukum positif di Indonesia menyebabkan BUMN Persero tidak dapat melaksanakan aktivitas bisnisnya secara maksimal.

---

State Owned Enterprise (SOE), specifically Limited Companies in form, are expected to give significant income for government from business sector and to fulfill people?s need. But, there is a disharmony on the regulation, so SOE cannot operate optimally. Research method used in this thesis is literature research to get secondary data from literatures and related data. From that research methodology, the result is exploratory fact-findings report, which will prove that regulation in Indonesia causes SOE cannot operate optimally."

"ABSTRAKPerkembangan industri franchise telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian di banyak negara. Sistim franchise telah terbukti memiliki banyak keunggulan dibanding model bisnis lainnya. Fenomena ini kini juga tengah terjadi di Indonesia. Namun demikian, penelitian-penelitian tentang industri franchise di Indonesia masih sangat langka. Padahal, banyak aspek menarik dan panting dalam industri ini, seperti: benarkah keberhasilan suatu pemsahaan franchise disebabkan oleh sumber daya berbasis pengetahuannya yang dikenal bagus? Jika benar demikian, mengapa banyak juga gerai perusahaan franchise yang berkinerja buruk (tidak berhasil)? Bagaimana dengan pengaruh orientasi kewirausahaan yang kuat pada suatu gerai terhadap kinerjanya? Apakah praktik governance structure dalam bisnis franchise berpengaruh langsung pada kinerja.Penelitian ini mencoba menjawab bagaimana faktor sumber days berbasis pengetahuan (knowledge-based resources), orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation) dan governance structure secara bersama akan mempengaruhi kinerja gerai suatu perusahaan franchise, khususnya di Indonesia. Dengan merigambil sampel sebanyak 141 gerai dari jaringan dua perusahaan franchise asing dan lokal yang beroperasi di Indonesia. Penelitian ini dianalisis meuggunakan metode analisis Struktural Equation Model (SEM), karena melibatkan beberap vaariabel yang berhubungan secara simultan."