Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 172446 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Penduduk Kota Jakarta yang terus bertambah memaksa terjadinya
perubahan penggunaan tanah. Penggunaan tanah alami diuruk dan dibangun
menjadi penggunaan tanah buatan yang sebagian besar berbahan material
aspal, besi, kaca, dan beton. Perubahan tersebut memberikan efek signifikan
terhadap iklim dan cuaca lokal di kota, salah satunya adalah peningkatan
suhu udara lebih tinggi daripada suhu udara sekitarnya (urban heat island).
Distribusi suhu kota diasosiasikan dengan penggunaan tanah dan morfologi.
Suhu udara meningkat secara progresif pada daerah yang mendekati pusat
kegiatan atau pusat kota, dengan kepadatan bangunan yang berbeda di tiap
wilayah. Dalam kaitannya dengan peningkatan suhu, perkembangan daerah
Jakarta Selatan dari pusat kota (koridor H. R. Rasuna Said) hingga ke arah
pinggiran kota (koridor Lenteng Agung) membentuk karakter tersendiri pada
tiap wilayahnya yang dicirikan dengan perbedaan morfologi bangunan serta
kepadatan bangunan yang memberikan kontribusi berbeda terhadap
peningkatan suhu udara di permukaan kota.
Data suhu udara diperoleh dengan melakukan sampling pengukuran
langsung di lapangan. Lokasi pengamatan dipilih dengan metode non
probabilitas-purposif sebanyak 12 lokasi pengamatan. Suhu udara yang
diteliti difokuskan pada urban canopy layer dengan waktu pengamatan
selama tiga hari dengan empat periode waktu pengukuran (pukul 06.00?
18.00 WIB). Variabel yang digunakan adalah suhu udara permukaan dengan
parameter penggunaan tanah, insolasi dan waktu sibuk (peak hour) Kota
Jakarta.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variasi suhu udara
permukaan menunjukkan kecenderungan suhu semakin meningkat pada
setiap jenis penggunaan tanah yang berada di koridor yang mendekati pusat
kota dengan karakteristik daerah perkotaan yang kuat dengan bangunan
tingkat tinggi yang padat. Variasi suhu udara permukaan juga terjadi pada
setiap periode pengamatan. Pada penggunaan tanah terbangun, suhu
maksimum terjadi pada saat radiasi matahari paling kuat (Periode ketiga,
Pukul 12.00-14.00 WIB), sedangkan pada penggunaan tanah ruang terbuka
hijau suhu maksimum terjadi pada saat radiasi matahari mulai menguat
(Periode kedua, Pukul 09.00-11.00 WIB). Suhu terendah pada setiap periode
pengukuran terjadi pada lokasi dengan penggunaan tanah ruang terbuka
hijau berupa hutan kota. Pada periode yang sama, selain dipengaruhi oleh
jenis penggunaan tanah, suhu udara permukaan juga dipengaruhi oleh
kepadatan bangunan.
Kata Kunci : Urban Heat Island, Suhu Udara Permukaan, Penggunaan Tanah,
Kepadatan Bangunan
ix + 77 halaman; 15 gambar; 5 tabel; 5 peta; 13 Foto; 1 Lampiran;
Bibliografi : 25 (1978 ? 2006)"
Universitas Indonesia, 2007
S33887
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Guruh Heriansyah
"Penggusuran yang terjadi dimanapun jarang sekali yang memihak pada kepentingan masyarakat. Pelibatan polisi dalam penggusuran memang sering terjadi. Penelitian ini membahas tentang faktor faktor yang mempengaruhi aparat brimob melakukan penggusuran kios kios pedagang di Stasiun Lenteng Agung. Teori yang digunakan untuk membantu menjelaskan kasus tersebut adalah teori komponen sistem hukum oleh Lawrence M Friedman. Metode penelitian adalah kualitatif dengan analisis deskriptif-eksplanatif. Teknik penggumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan. Kesimpulan dari penelitian ini memperlihatkan bagaimana faktor faktor yang mempengaruhi keterlibatan polisi dalam penggusuran kios kios pedagang di stasiun Lenteng Agung dipengaruhi oleh Faktor Internal (Stuktural, Kultural dan Substantif) dan Eksternal

When the eviction is happening wherever the siding is rarely on the interests of the community. Police involvement in the eviction does occur. This study discusses the factors that affect the involvement of Brimob in the eviction kiosk at the station kiosks Lenteng Agung. The theory is used to help explain the case is the theory component of the legal system by Lawrence M. Friedman. The research method was qualitative descriptive analysis with-explanative. The data collected through in-depth interviews with informants. The conclusions of this study shows what factors affect police involvement in the eviction at the station kiosks kiosk Lenteng Agung was influenced by internal factors (Cultural, structural, and substantive) and external."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S54571
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Dicky Ramadhan
"Pemerintah Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional sedang melakukan perecepatan pembangunan guna menangani kemacetan di Kota Bekasi akibat mobilitas tinggi penduduk yang bekerja di Jakarta. Fokus penelitian pada ruas jalan tol antara Gerbang Tol Marga Jaya dan Jakasampurna, wilayah administrasi Kota Bekasi. Penelitian ini mendesak dengan menyediakan landasan pengetahuan kuat untuk pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan perencanaan wilayah adaptif. Metode analisis spasial-temporal menggunakan data seri waktu citra satelit Worldview 2 (2013) dan Maxar (2023) dengan overlay GIS, serta analisis regresi linier sederhana terkait variabel jarak terhadap ruas jalan tol dan gerbang tol. Hasil menunjukkan perubahan distribusi penggunaan lahan signifikan pada 2013 dan 2023, terutama konversi lahan non terbangun menjadi terbangun di pusat kota, pinggiran kota, dan sekeliling CBD. Pembangunan jalan tol memengaruhi konversi lahan di pinggiran kota dengan variabel jarak terhadap ruas jalan tol dan gerbang tol. Penelitian ini memberikan dasar untuk kebijakan dan perencanaan wilayah berkelanjutan di masa depan, menyoroti dampak signifikan Pembangunan Jalan Tol Becakayu terhadap perubahan penggunaan lahan.

The Indonesian government, through the National Strategic Project, is accelerating development to address congestion in Bekasi City due to the high mobility of residents working in Jakarta. The research focuses on the toll road section between Marga Jaya Toll Gate and Jakasampurna, within the administrative region of Bekasi. This study is urgent in providing a strong knowledge foundation for sustainable development policy and adaptive spatial planning. The spatial-temporal analysis method utilizes time-series data from Worldview 2 (2013) and Maxar (2023) satellite images with GIS overlay, along with simple linear regression analysis related to variables such as distance to the toll road and toll gate. The results indicate significant changes in land use distribution in 2013 and 2023, particularly the conversion of non-built-up areas into developed ones in the city center, suburbs, and around the CBD. The construction of the toll road influences land conversion in the suburbs based on the distance variables to the toll road and toll gate. This research forms the basis for future sustainable development policies and spatial planning, highlighting the significant impact of the Becakayu Toll Road Development on land use changes."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febrian Kartono
"[Tanah bagi bangsa Indonesia adalah sumber kehidupan, Oleh karena itu Sumber Daya Alam ini harus di jaga, dipelihara dengan sebaiknya karena tanah selain tidak bisa diperbaharui, dari waktu kewaktu kepentingan dan kebutuhan akan tanah selalu meningkat, hal ini dikarenakan Tanah saat ini memiliki beberapa dimensi, selain untuk pertanian, dan tempat tinggal, tanah juga berdimensi politik, pertahanan keamanan, investasi dan bahkan sering menimbulkan konflik baik secara horizontal maupun vertical. Untuk mengatisipasi hal itu, Negara diberikan kewenangan untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan nya dan pendistribusiannya agar selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam menjalankan pembangunan yang terus berkembang dan berkelanjutan. Berdasarkan pada tanah harus di distribusikan secara adil tanah juga memiliki fungsi sosial, oleh karena itu apabila tanah diperuntukan untuk kepentingan umum, maka seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah harus
dengan rela melepaskan hak atas tanahnya melalui prosedur yang telah ditentukan dengan sistem pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan mencabut hak atas tanah tersebut dan memberikan ganti rugi seseuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu hak atas tanah adalah Hak Pakai yang diperoleh langsung dari tanah Negara yang memiliki karakteristik bersipat jangka waktu tertentu, sehingga
begitu jangka waktu Hak Pakai habis dengan serta merta hak dan kewajiban di Atas Hak Pakai tersebut kembali kepada Negara, artinya yang berakhir adalah Status dari Hak atas tanah tersebut, sementara obyek hak atas tanah tetap melekat seperti semula yaitu menjadi tanah Negara, dalam arti tanah yang melekat sesuai dengan peruntukannya.;Land for the Indonesian nation is the source of life, therefore Natural Resources should be on guard, because the land should be maintained in addition can not be renewed, from time to time interest and demand for land is increasing, this is because the Land currently has several dimensions, in addition to agriculture, and
housing, land is also a political dimension, defense and security, investment and often lead to conflict both horizontally and vertically. To anticipate this, the State has the authority to regulate the use, its use and distribution in order to align with the ideals of the Indonesian nation in running the evolving development and sustainable. Based on the land should be distributed in a fair ground also has a social function, therefore if the land intended for public interest, the person or legal entity has the right to land should willingly relinquish their land rights through the procedures that have been determined by the land acquisition system in the public interest, by revoking land rights and provide redress seseuai with applicable regulations. One of the rights is the right to use land obtained directly from the ground state that has the characteristics of having the character of a certain period, so that a period of right to use immediately discharged with rights and obligations in the Upper Right to Use the back to the State, it means the end is the Status of The land rights, while the object of land rights remain attached as before, namely into the ground state, in the sense of inherent soil as intended., Land for the Indonesian nation is the source of life, therefore Natural Resources
should be on guard, because the land should be maintained in addition can not be
renewed, from time to time interest and demand for land is increasing, this is
because the Land currently has several dimensions, in addition to agriculture, and
housing, land is also a political dimension, defense and security, investment and
often lead to conflict both horizontally and vertically. To anticipate this, the State
has the authority to regulate the use, its use and distribution in order to align with
the ideals of the Indonesian nation in running the evolving development and
sustainable. Based on the land should be distributed in a fair ground also has a
social function, therefore if the land intended for public interest, the person or
legal entity has the right to land should willingly relinquish their land rights
through the procedures that have been determined by the land acquisition system
in the public interest, by revoking land rights and provide redress seseuai with
applicable regulations. One of the rights is the right to use land obtained directly
from the ground state that has the characteristics of having the character of a
certain period, so that a period of right to use immediately discharged with rights
and obligations in the Upper Right to Use the back to the State, it means the end is
the Status of The land rights, while the object of land rights remain attached as
before, namely into the ground state, in the sense of inherent soil as intended.
Kata kunci: Status Hak, Tanah Negara, Fungsi Sosial atas tanah]"
Universitas Indonesia, 2015
T43707
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elmo Widi Nugraha
"ABSTRAK
Kawasan Geopark Ciletuh saat ini mulai berkembang menjadi kawasan pariwisata karena dianggap memiliki Geomorfologi amphitheater yang tergolong unik, Jenis batuan yang unik, dan memiliki beberapa jalur patahan. Penelitian ini ingin mengetahui apakah pola penggunaan tanah yang ada di Geopark Ciletuh juga memiliki keunikan tersendiri. Pola penggunaan tanah yang akan dihasilkan merupakan hasil dari analisis overlay penggunaan tanah dengan faktor-faktor yang berpengaruh lalu dikaji secara spasial deskriptif. Pola penggunaan tanah di sekitar Geopark Ciletuh berdasarkan struktur geologinya memiliki tiga jenis pola berdasarkan ketinggian jalur patahan. Berdasarkan litologinya terdapat pola yang cenderung menyebar dan cenderung mengelompok berdasarkan jenis litologi dan jumlah litologi di suatu wilayah.

ABSTRACT
"Ciletuh Geopark region nowdays began to develop into a tourism area because it has"
"an unique Geomorphology feature that shaped like an amphitheater , unique rock type, and has some fault lines. This study investigates whether the existing land use patterns in the Geopark Ciletuh also has its own uniqueness. Land use patterns to be generated is a result of land use that being overlay with factors that influence land use and then analyzed with spatial descriptive. Land use patterns around Geopark Ciletuh based geological structure has three types of patterns based on height of fault lines. Based litologinya there are any patterns that tend to spread out and tend to cluster on the basis of lithology and lithology in a number of"
"regions.""
2016
S64779
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alam Patria Rikmansyah Primaputra
"Skripsi ini membahas tentang perubahan penggunaan lahan dan perubahan fungsi bangunan di sekitar ruas Cigombong–Cibadak akibat pembangunan tol Bocimi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei lapangan ke lokasi dengan melakukan observasi, foto udara, wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan pada daerah penelitian. Dapat disimpulkan adanya perubahan penggunaan lahan dalam area radius 500 hingga 3000 meter dari pintu tol, dan terdapat perubahan fungsi bangunan di sekitar jalan arteri yang dekat dengan pintu tol. Namun, juga terdapat pengaruh di luar dari pembangunan jalan tol, yaitu juga dapat dipengaruhi dari kenampakan wilayah yang sudah ada seperti industri.

The focus of this study is land use changes and building function change in around the Cigombong-Cibadak section due to the construction of the Bocimi toll road. This study uses a field survey research method to the location by conducting observations, aerial photographs, interviews and literature review. The results of field research indicate changes in land use in the study area. It can be concluded that there is a change in land use within a radius of 500 to 3000 meters from the toll gate, and there is a change in the function of buildings around arterial roads close to the toll gate. However, there are also influences outside of toll road development, which can also be influenced by the appearance of existing areas such as industry."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Armia Utami Putri
"

Jembatan penyeberangan pejalan kaki sebagai infrastruktur yang ditinggikan akan secara otomatis menciptakan ruang di bawah strukturnya (lahan residu). Layaknya sebuah bayangan, keberadaan lahan residu tidak dapat dihindari dan memiliki peluang untuk pemanfaatannya. Skripsi ini akan membahas secara spesifik mengenai penggunaan lahan residu di bawah jembatan penyeberangan pejalan kaki pada beberapa titik transit yang ramai di Jakarta. Untuk memahami penggunaan lahan residu ini, pengamatan dilakukan dengan observasi terhadap jembatan penyeberangan pejalan kaki sebagai objek pembentuk lahan residu serta melihat bagaimana publik mengokupasinya. Untuk masa mendatang, saya berharap kajian ini dapat bermanfaat baik bagi pengelolaan jembatan penyeberangan pejalan kaki dan lahan residu itu sendiri.

 


Pedestrian bridges as elevated infrastructures will automatically create some spaces below the structure (residual space). The existence of residual space is unavoidable; it was left as an opportunity, an outlet for engagements. This study discuses specifically on the utilization of residual spaces below pedestrian bridges in several crowded transit spots in Jakarta. To understand the utilization of these residual spaces, this research is done by observation towards pedestrian bridges as the object that creates residual spaces and understand the act of occupancy within the spaces. In the future, I hope this study can be beneficial for both the management of pedestrian bridges and residual spaces itself.

 

"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Safira Ayudiatri
"Penguasaan fisik bidang tanah yang dilakukan berdasarkan surat penitipan dibawah tangan dan surat keterangan penguasaan tanah dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam penguasaan tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum penguasaan fisik suatu bidang tanah tanpa alas hak berdasarkan surat penguasaan tanah ditinjau dari hukum positif di Indonesia; dan keabsahan penerbitan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah atas tanah objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas permohonan fiktif-positif keputusan Tata Usaha Negara guna kepentingan permohonan pendaftaran tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 636 K/Ag/2020. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif secara problem identification kemudian ditelusuri dengan jalan preksriptif-eksplanatoris. Hasil dari penelitian adalah kenyataan penguasaan fisik atas tanah tidak bersertipikat yang dilakukan lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebagai salah satu bukti yang digunakan dalam pendaftaran tanah dalam hal tidak tersedianya alat bukti adalah tidak serta merta tepat dijadikan dasar pembuktian. Penelitian ini juga menemukan bahwa permohonan gugatan fiktif-positif atas sikap diam pejabat pemerintahan yang berwenang terkait penerbitan surat keterangan penguasaan fisik atas tanah guna kepentingan pembuktian pendaftaran tanah adalah sah akan tetapi dapat menjadi celah adanya penyelundupan hukum bagi para pihak lain yang tidak berhak untuk menuntut dikeluarkannya surat keterangan penguasaan fisik atas tanah. Saran dari penelitian ini adalah bagi para pihak yang ingin mendaftarkan tanah tanpa adanya alas hak yang dirasa telah dikuasai dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung sah lainnya dapat mengajukan permohonan hak atas tanah ke Negara. Selain itu, perlu diatur bahwa pemberian persetujuan atas dikabulkannya permohonan fiktif-positif Keputusan TUN yang mengubah keadaan sifatnya terbatas, yaitu tanpa adanya pihak yang dirugikan.

Physical possessions of land carried out based on a letter of land tenure and letter of statement of claim for de facto physical possession of land can lead to a conflict of interest in land control. The problems raised in this study are regarding the legal position of physical control of a plot of land without any rights based on a land tenure letter in terms of positive law in Indonesia; and the validity of the issuance of a certificate of physical possession over the object of dispute based on the Decision of the State Administrative Court on the fictitious-positive application of the State Administration decision for the purpose of the application for land registration in the Supreme Court Decision Number 636 K/Ag/2020. To answer these problems, a normative legal research method with problem identification is used followed by a prescriptive-explanatory method of investigation. The result of the research is the fact that physical control over uncertified land which is carried out for more than 20 (twenty) years as one of the evidence used in first land registration in the event that evidence is not available is not an obligatory norm. This study also determined that the petition for a fictitious-positive lawsuit for the silence of the competent government officials related to the issuance of a certificate of physical control over land for the purpose of proving land registration is legal but can be a loophole for for other parties who are not entitled to the land to demand the issuance of such certificate of physical possession over the land. This research suggests that parties who want to register land without any rights that are felt to have been controlled accompanied by other legal supporting evidence can apply for land rights to the State. In addition, it is necessary to stipulate that the granting of approval for the granting of a fictitious-positive application for a State Administration Decree that modifies the situation is limited in nature, ie without any injured party."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agripina Tanto
"Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan sengketa tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dengan sertifikat hak pengelolaan di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Banyak ditemukan masyarakat Desa Kuta yang menguasai tanah dengan berlandaskan SPPFBT karena belum melaksanakan pendaftaran tanah pertamakali. Dengan demikian, BPN Kab. Lombok Tengah wajib berhati-hati dalam mengumpulkan data fisik dan yuridis tanah dalam hal pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertamakali agar kelak terhindar dari adanya konflik pertanahan. Adapun masalah yang timbul dimana BPN Kab. Lombok Tengah lengah dalam menerbitkan Sertifikat HPL No. 73/Kuta, terdapat beberapa prosedur yang terlewati sehingga sebagian bidang tanah dalam Sertifikat HPL No. 73/Kuta dengan tanah SPPFBT No. 05/SKT/I/2000 seluas 20.845 M2 tumpang tindih secara keseluruhan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisis amar putusan dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Putusan PTUN Mataram No: 55/G/2016/PTUN.MTR, juncto Putusan PTTUN Surabaya No: 112/B/2017/PT.TUN.SBY, juncto Putusan MA No: 37/K/TUN/2018, serta kedudukan dan perlindungan hukum bagi pemegang SPPFBT Nomor: 05/SKT/I/2000. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta analisis data secara eksplanatoris, sehingga terjawab bahwa, dalam mempertimbangkan suatu perkara, Majelis Hakim seyogianya menimbang dalam aspek kewenangan, prosedur serta kebenaran substansi dari suatu Sertifikat. Dibatalkannya Putusan PTUN Mataram No: 55/G/2016/PTUN.MTR oleh PTTUN Surabaya No: 112/B/2017/PT.TUN.SBY, maka pemegang SPPFBT No. 05/SKT/I/2000 kehilangan tanah yang telah dikuasainya selama lebih dari 16 tahun tanpa diberikan ganti kerugian. Di lain sisi, PP No. 24/1997 memandang SPPFBT sebagai alat pembuktian kepemilikan hak-hak lama dalam rangka pendaftaran tanah, sehingga pemegang SPPFBT wajiblah diberi perlindungan hukum terkait haknya.

This research focuses on discussions related to the overlapping land tenure rights based on the letter of land physical ownership (SPPFBT) with right to use certificate in Kuta Village, Central Lombok District. Kuta Village Citizens are commonly found having SPPFBT as their land tenure evidence. This happens because they have never registered their land to BPN. BPN Central Lombok District needs to be more careful in collecting physical and juridical data on land in terms of carrying out land registration activities for the first time so that in the future there will be less land conflicts. The problems that arise are where BPN Central Lombok District was negligent in issuing HPL Certificate No. 73/Kuta in which several procedures were missed so that some of the land parcels in the HPL Certificate No. 73/Kuta with SPPFBT No. 05/SKT/I/2000 land, which covers an area of ​​20,845 M2, are completely overlapping. The problems raised in this research are related to the analysis of the decisions and legal considerations of the judges in deciding the Mataram Administrative Court Decision Number: 55/G/2016/PTUN.MTR, in conjunction with the Surabaya Administrative High Court Decision Number: 112/B/2017/PT.TUN.SBY and legal status and protection for the holder of SPPFBT Number: 05/SKT/I/2000, in conjunction with the Supreme Court Verdict Number: 37/K/TUN/2018. In answering these problems, normative legal research methods are used. In addition, data analysis carried out in an explanatory approach. This research resulted in an answer which the Judges should consider all the aspects of competency, procedural and substance of a certificate. The cancellation of the Mataram Administrative Court Decision No: 55/G/2016/PTUN.MTR by PTTUN Surabaya No: 112/B/2017/PT.TUN.SBY, the holder of SPPFBT No. 05/SKT/I/2000 lost his land which he had utilized for more than 16 years without being given any compensation. On the other hand, PP No. 24/1997 views SPPFBT as an evidence of old rights land ownership in the context of land registration, so that SPPFBT holders must be given legal protection regarding their rights."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saras Tiara Dayanti
"Perubahan penggunaan tanah pada wilayah Daerah Aliran Sungai dapat mempengaruhi sistem ekologi, sistem hidrologi dan kualitas air. Oleh karena itu, studi perubahan penggunaan tanah diperlukan terutama di DAS Komering yang diindikasi penggunaan tanahnya berubah dalam periode tahun 2010-2016. Penggunaan tanah merupakan faktor utama yang menentukan tingkat kekrtitsan tanah, sehingga perubahan penggunaan tanah harus sesuai dengan kemampuan tanah sehingga kerusakan tanah dapat dikendalikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan penggunaan tanah tahun 2000-2016 dan menggeneralisasi kriteria tanah kritis berdasarkan faktor-faktor fisik dan sosial di DAS Komering seperti; perubahan penggunaan tanah, kedalaman efektif tanah, lereng, singkapan, dan produktivitas lahan.
Penelitian ini menggunakan klasifikasi terbimbing supervised dengan algoritma dengan software ENVI 5.1 untuk mendeteksi perubahan penggunaan tanah di DAS Komering, Provinsi Sumatera Selatan, yang menggunakan data satelit multispektral yang diperoleh dari Landsat 7 dan Landsat 8 untuk tahun 2000 dan 2016. Penentuan tingkat kekritisan tanah dan kondisi penggunaan tanah melalui pendekatan spasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis GIS dan analisis statistik.
Hasil penelitian menunjukan telah terjadi perubahan penggunaan tanah dari tahun 2000 sampai dengan 2016 di DAS Komering yaitu dengan bergesernaya pola penggunaan tanah dari skema D pada tahun 2000 ke skema G pada tahun 2016. Berdasarkan hasil analisa statisik terdapat tiga kelas kekritisan tanah yaitu; tidak kritis, potensial kritis, dan kritis dengan varibel yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kekritisan tanah seperti; produktivitas lahan 20, singkapan 60, kedalaman efektif tanah 17, dan kemiringan lereng 3. Secara spasial wilayah tanah kritis mendominasi dibagian hulu DAS Komering dengan ketinggian 250-1000 mdpl, kemiringan lereng 8-40, kedalaman efektif tanah 40. Berdasarkan jenis penggunaan tanah, tanah kritis berada pada jenis penggunaan tanah pertanian terutama pertanian lahan kering.

Land use changes in a watershed can affect the ecological system, hydrological system and water quality. Therefore, studies of land use change is needed especially in Komering Watershed which indicated changed in the period 2010 2016. Land use is the main factor that determine level of critical land, so the land use changes should correspond with the capability through which degraded land can be controlled. This study aimed to calculate land use land cover changes from 2000 to 2016 and generalize critical land criterions using the physical and social factors that influence the degree of criticality land in watershed such as land use changes, solum, slopes, outcrop, and land productivity.
This study applied supervised classification maximum likelihood algorithm in ENVI 5.1 imagine to detect land use changes observed in Komering watershed, South Sumatera province, using multispectral satellite data obtained from Landsat 7 and Landsat 8 for the years 2000 to 2016 respectively. Determination of the level of critical land and land use conditions are executed through a spatial approach by utilizing Geographic Information Systems GIS and statistical analysis.
The results showed there had been a land use changed from 2000 to 2016 in DAS Komering because of changing land use patterns of the scheme D in 2000 to scheme G in 2016. Based on statistical analysis, there are 3 classes of land criticality not critical, critical potential, and critical with variable that contributes the most to the land criticality such as land productivity 20, outcrop 60, effective depth of the soil 17, and slope 3. Distribution of critical land areas dominated watershed upstream Ogan which is at an altitude of 250 1000 meters above sea level, slope 8 40, effective soil depth 40. Based on the type of land use, land use types that are in the critical agricultural land mainly dryland farming.
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2017
T47157
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>