Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKoperasi sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi mempunyai potensi dan peranan yang strategis dalam pembangunan. Dalam mengembangkan usahanya, koperasi pada umumnya menghadapi diantaranya dalam bidang permodalan.
Untuk mengembangkan permodalan koperasi, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan (rules), antara lain Paket Januari 1990, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan peraturan lainnya.
Pokok Permasalahan yang mendasar dalam kaitannya dengan pemberian jaminan kredit adalah sampai sejauhmana kebijaksanaan yang mengatur pemberian jaminan kredit telah memberikan insentif bagi Perum PKK, Koperasi, dan Bank Penyalur.
Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah yang telah dikeluarkan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan kebijaksanaan pada tingkat mana yang masih perlu disempurnakan.
Untuk pembahasan permasalahan ini, digunakan teori-teori yang berlandaskan pada hierarkhi kebijaksanaan (Bromley, 1989), teori hubungan prinsipal dan agen (Williamson, 1990), model 7'S Mc Kinsey, metode analisis SWOT, teori koperasi, jaminan kredit, dan corporate lifecycle (Adizes, 1988).
Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah eksploratif, sumber datanya diperoleh dari Perum PKK dan 39 KUD serta teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.
Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa selama 13 tahun (1982 s.d. 1994), rata-rata per tahun ada sebanyak 2.200 unit koperasi/KUD telah menerima kredit sebesar Rp 213.043.160.000 yang dijamin Perum PKK (83 %) dan dalam operasionalnya Perum PKK masih mengalami berbagai masalah intern dan ekstern.
Dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan kebijaksanaan (rules) dalam mendukung bekerjanya sistem jaminan kredit yang memberikan insentif bagi koperasi dan Perum PKK.
Untuk itu pemerintah perlu merekayasa kebijaksanaan yang dapat memberikan insentif dan memperkokoh kelembagaan Perum PKK yang memiliki keunggulan."

"ABSTRAKPasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui merupakan suatu pasal yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberi kemudahan kepada kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi.Dengan adanya pasal tersebut maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminan debitur tanpa harus ada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Adapun grosse akta yang dapat dieksekusi secara langusung ditentukan secara limitatif oleh pembentuk undang-undang yaitu hanya grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotik saja.Pada tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor :213/229/85/II/Um.Tu/Pdt. tertanggal 16 April 1985 telah memberi suatu fatwa grosse akta, yang menyebutkan bahwa dalam suatu grosse akta hanya berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu saja. Dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.Inti persoalan yang timbul mengenai grosse akta ialah :1. apakah untuk suatu grosse akta dapat ditambah dengan syarat lain selain kewajiban untuk membayar sejumlah uang tetentu;2. Apakah untuk jumlah hutang yang pasti dapat dikaitkan dengan jumlah hutang yang tertera dalam rekening koran bank.Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai saat ini tetap pada pendiriannya yaitu pengertian grosse akta tidak perlu diperluas demi untuk melindungi kepentingan debitur, jika ada debitur yang nakal penyelesaian hutangnya dapat melalui Badan Urusan Piutang Negara.Sedangkan mengenai eksekusi grosse akta hipotik tidak terdapat masalah yang besar karena telah mempunyai peraturan yang lengkap, asal saja dokumen-dokumennya telah dibuat secara lengkap."

"Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kebutuhan manusia akan uang pun meningkat. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkan uang tambahan. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan pinjaman baik mengajukan pinjaman pada bank umum maupun pada koperasi simpan pinjam. Skripsi ini membahas perbandigan pemberian kredit melalui bank umum dan koperasi simpan pinjam. Bank umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan koperasi simpan pinjam yang digunakan adalah koperasi Kodanua. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia dan koperasi Kodanua dan dilihat apakah pelaksanaan pemberian kredit tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada atau tidak dan perbandingan antara bank umum dan koperasi simpan pinjam tersebut. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu pula pemberian kredit pada koperasi Kodanua. Perbandingan pemberian kredit melalui Bank Rakyat Indonesia dan koperasi Kodanua terlihat jelas dalam hal penerima kredit, banyaknya kredit yang dapat diberikan, dan penyelesaian kredit bermasalah.

---

Human’s need for money increases as times and technology develops. Numerous ways are done to get extra money, amongst which is to propose credits either to public bank or saving and loan cooperative. This thesis would discuss the comparison of credit approval at public banks and saving and loan cooperative. Bank Rakyat Indonesia is used as the object of research, while Kodanua Cooperative represents the saving and loan cooperative. This research would talk about how credit approval within Bank Rakyat Indonesia and Kodanua Cooperative is conducted, whether the methods of approving credits have met the existing regulation, as well as the comparison between public bank and the saving and loan cooperative. The research is conducted through the normative legal method research. The result of this research is that the credit approval implementation at Bank Rakyat Indonesia meets the existing regulations, as well as the method of approving credits at Kodanua Cooperative. The comparison of how credits are approved at Bank Rakyat Indonesia and Kodanua Cooperative could be clearly seen from the credit recipient, the amount of credit that is given, as well as the settlement in loans dispute."