Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang Dasar 1945 mengisyaratkan hak setiap warga negara atas penghidupan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Suatu pekerjaan, baru akan memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan, apabila keselamatan dan kesehatan tenaga kerja terjamin.Kematian, cacat, cedera, penyakit dan lain-lain sebagai akibat kecelakaan dalam melakukan pekerjaan bertentangan dengan dasar kemanusiaan. Hal itu ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi; Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara pada bagian pola umum Pelita ke IV, digariskan bahwa kebijaksanaan perlindungan tenaga kerja antara lain diarahkan kepada perbaikan keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang merupakan salah satu faktor untuk mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan terpenuhinya kesehatan dan keselamatan kerja, maka hal itu akan merupakan jaminan tercapainya ketenangan dan ketentraman kerja yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kemajuan perusahaan, karena dengan sendirinya akan meningkatkan produktivitas.Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di semua sektor kegiatan usaha, dapat mengakibatkan semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi perusahaan tersebut. Risiko yang tinggi sebaliknya lebih dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja sehingga perlu diadakan upaya perlindungan tenaga kerja. Pembangunan di sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia, merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan, yang diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan kepada diri sendiri.Dengan demikian perluasan kesempatan kerja dengan pemerataan, serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Selanjutnya kebijaksanaan di bidang perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada perbaikan upah, syarat kerja, kondisi dan hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial lainnya di dalam perbaikan jaminan dan perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh.Sebagai konsekuensi dari semakin luasnya kesempatan bagi masyarakat atau dan/atau angkatan kerja, maka sudah barang tentu risiko keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja akan semakin tinggi."

"Ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial seharusnya menjadi tanggung jawab hukum dari pemberi kerja. Hal ini disebabkan adanya kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Permasalahan dalam tulisan tesis ini yaitu 1) Bagaimana bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; 2) Bagaimanakah tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; dan 3) Bagaimanakah pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian berdasarkan sifatnya yaitu deskriptif sehingga bentuk hasil penelitian nantinya berupa deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), dan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI); 2) Tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhannya berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan jenis ketidakpatuhan atau pelanggarannya; dan 3) Pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terkendala dalam penerapan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) yang dikenai oleh pemerintah. Sebagai saran agar pemerintah baik pusat maupun daerah agar mendukung upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam penegakan hukum.

---

Non-compliance in the implementation of the social security program should be the legal responsibility of the employer. This is due to the employer's obligations as regulated in Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. The problems in this thesis are 1) What is the form of employer disobedience in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; 2) What is the legal responsibility of the employer for non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; and 3) How is the supervision and examination of employer non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan? This research method uses a normative juridical form with a research typology based on its descriptive nature so that the form of the research results will be descriptive-analytical. The data used in this research are secondary data sourced by collecting data through document studies or library materials. From the results of the study, it can be concluded that: 1) The forms of non-compliance by employers in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan are Companies that are Mandatory Not yet Registered (PWBD), Companies that are Partially Registered (PDS), and Companies in Arrears of Contributions (PMI); 2) Employer's legal responsibility for non-compliance is in the form of imposition of administrative sanctions and/or criminal sanctions according to the type of non-compliance or violation; and 3) Supervision and examination of employer non-compliance carried out by BPJS Ketenagakerjaan is constrained in the application of administrative sanctions for not receiving certain public services (TMP2T) imposed by the government. As a suggestion to the government, both central and regional, to support the efforts of BPJS Ketenagakerjaan in the implementation of the employment social security program, especially in law enforcement."

"ABSTRAKPenelitian ini akan mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang tahun 2015. Kebijakan ini dilihat oleh banyak pihak sebagai kebijakan yang kontroversial. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas berubahnya situasi keamanan regional Jepang serta adanya ancaman yang nyata dari Korea Utara dan Cina dalam perspektif Jepang. Pada proses formulasinya, terjadi perdebatan yang cukup keras dalam Diet Jepang antara dua kelompok, yaitu partai pendukung dan partai yang menolak Rancangan Undang-Undang Keamanan tahun 2015 tersebut. Pada akhirnya, kebijakan tersebut berhasil diloloskan melalui mekanisme pengambilan suara pada kedua majelis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang tahun 2015 ini berhasil disahkan karena mayoritas partai pendukung memenangkan peroleh suara di kedua majelis, hal ini tidak lepas dari partai penguasa pemerintah LDP yang berhasil melakukan upaya social lobbying kepada partai pendukung lainnya. Faktor lainnya, terletak pada inkonsistensi partai oposisi sehingga membuat mereka kalah dalam pengesahan RUU Keamanan Baru tersebut. Penelitian ini menggunakan group theory dalam pembuatan kebijakan publik dan konsep pasifisme.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss the factors leading to the passage of Japan`s defense security policy change in 2015. This change was seen by many sides as controversial. It was passed as a reaction to Japan`s regional security change of situation and the existence of real threats posed by China and North Korea in Japan`s point of view. On its formulation, there were many intense debates inside the Diet between two groups: the government and opposition parties. In the end, the bill was passed through voting mechanism in both legislative houses. This thesis showed that the changes to defense and security policy were closely linked to the ruling party (LDP) which succeeded in its social lobbying efforts toward the other political parties in its coalition. The other factor was the inconsistency of the opposition parties, which put them on the loss regarding the passage of the defense and security bill. This thesis was researched by utilizing group theory in public policy formulation and concept of pacifism."

"ABSTRAKSebagai salah satu tujuan negara dalam memberikan perlindungan atas risiko sosial, penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia belum berjalan beriringan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Tesis ini membahas sekaligus merumuskan implikasi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia terhadap keberlanjutan pengelolaan keuangan negara. Rumusan masalah yang akan diangkat yaitu akibat pelaksanaan jaminan sosial terhadap keuangan negara, tindakan dan upaya yang dilakukan pemerintah terhadap akibat tersebut, serta konsep penyelenggaraan jaminan sosial yang sejalan dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu berbentuk yuridis-normatif dan jenis data yang diambil adalah data sekunder. Alat pengumpulan data meliputi studi dokumen, wawancara terhadap informan, dan pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang akan melakukan penilaian bersifat evaluatif terhadap rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat pelaksanaan jaminan sosial terhadap keuangan negara adalah terbatasnya ruang fiskal pemerintah yang disebabkan oleh defisit dana jaminan sosial kesehatan, unfunded past service liability program tabungan hari tua pegawai negeri sipil, dan duplikasi penganggaran program jaminan sosial. Selanjutnya, tindakan dan upaya yang dilakukan Pemerintah terhadap akibat tersebut yaitu menerapkan kebijakan khusus guna menjamin kelangsungan program jaminan sosial. Konsep penyelenggaraan jaminan sosial yang sejalan dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara yaitu yang dilakukan dengan penanggulangan fraud jaminan kesehatan, menggalakkan upaya promotif dan preventif, dan penataan regulasi. Untuk itu, disarankan meningkatkan kepesertaan aktif, menyelesaikan permasalahan UPSL, dan membentuk road map transformasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Pemerintah harus menunjukkan political will dengan mendorong kemandirian BPJS, seluruh pihak harus lebih menggalakkan program promotif dan preventif, dan melakukan penataan regulasi antar penyelenggara jaminan sosial.

---

ABSTRACT As one of the objectives of the state to provide social risk protection, the implementation of social security in Indonesia has not been aligned with the management of state finances. This thesis aims to discusses and also simulates the implementation of social security in Indonesia implies the sustainability of state financial management. The formulation of the issues to be discussed are the impact of the implementation of social security to state finances, actions and efforts undertaken by the government against the consequences, and the concepts of social security management which is in accordance to the principles of state financial management. This study used juridical normative as research method and collect data based on secondary source. Data collection tools include literature studies, interviews, and observations. This study performs qualitative methods as data analysis techniques to evaluate of the problems. The study shows that the implementation of social security to the state finance has limited the government 39 s fiscal space caused by the social health insurance fund deficit, the unfunded past service liability of old age savings for Civil Servants programs, and the duplication of social security program budget. Furthermore, the actions and efforts made by the government to deal with those impacts is by implementing special policies for ensuring social security programs sustainability. The concepts of managing social security that is in accordance with the state financial management are those which can resolve fraud in health insurance, elevate promotive and preventive efforts, and regulation reformation. Therefore, this study suggests to BPJS to increase active membership, solve UPSL problems, and set up a transformation roadmap for manpower participation. Furthermore, the Government should show its political will by encouraging the BPJS independence, and also all parties should elevate promotive and preventive programs, and make regulatory reformation for social security providers."

"Penelitian ini membahas tentang peran dan strategi dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) sebagai kelompok penekan yang berasal dari masyarakat sipil dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) pada Tahun 2010-2011. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berusaha menggambarkan peran dan strategi Komite Aksi Jaminan Sosial untuk mempengaruhi proses pembuatan RUU BPJS. Hasil Analisis memperlihatkan bahwa KAJS yang berperan sebagai pendukung Jaminan Sosial di Indonesia, berhasil mempengaruhi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tiga strategi KAJS yaitu "Konsep, Lobi, Aksi". Studi ini berkesimpulan bahwa dengan tiga strategi, KAJS, sebuah kelompok masyarakat dapat masuk menjadi bagian dari perumusan sebuah kebijakan di DPR dan mempengaruhinya dengan bekerja sama dengan anggota DPR.

---

This study discusses the role and strategy of the Social Security Committee Action or KAJS as a pressure group from civil society in the formulation of Social Security Agency Law (BPJS Bill) in the year 2010-2011. Using qualitative method, this study seeks to describe the role and strategy of the KAJS in influencing the making of BPJS bill. Analysis of the results find that KAJS influenced the Indonesian Parliament through three strategies: "Concept, Lobby, Action". This study concludes that through KAJS?s strategy, a group of citizen can be involved and colaborate with parliament members in establishing Indonesia's social security system."

"ABSTRAKTesis ini bermakaud meneliti penyuluhan hukum dengan metode cerarnah yang dilakaanakan oleh Pusat Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Bekasi. PeneJitian ini bertujuan ingin menemukan apa saja efektivitas penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif kualitatif yaitu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya tentang hasil penelitian, dengan menyusun langkah-langkah: wawancara mendalam dengan informan yang telah mengikuti penyuluhan hukum dengan metode ceramah. Hasil penelitian menunjukan efektivitas penyuluhan hukum dapat dikatakan efektif sampai peda pengetahuan, pemahaman dan perubahan perilaku dari peserta penyuluhan. Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar penyuluhan bukum ke depan lebih baik lagi yaitu materi penyuluhannya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, penyuluhnya agar lebih professional, waktu pelakaanaan, dan tempat penyuluhan agar lebih memadai (aula).

---

AbstractThis thesis has a purpose to study guidance of law conducted by Pusat Penyuluhan Hukum (Central of Law Guidance) to the society (especially by discourse method). This research has the purpose to meet any effectiveness of law guidance and the factors which influence the effectiveness. The method used in this research is qualitative descriptive method, that is the method directed to solve the problems by the way of discussing or to draw in according to the fact about the result of the research, by preparing the steps of field observation and in depth interview with the informants which have followed the program of law guidance. The result of the research shows that the activity of law guidance it can be said effectiveness up to the knowledge, understanding and change of behavior of the guidance participants. Nevertheless, there are still some things that ought to be considered in order that guidance be fitted with the utility of the society, the counselors have to be more professional, the time of conducting and the venue of the guidance has to be more appropriate(auditorium). "