Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana strategi penyelenggaraan pertahanan negara terhadap perubahan bentuk ancaman akibat kemajuan teknologi informal. Penekanan penelitian ini terhadap sistem komunikasi nasional yang digunakan oleh penyelenggara pertahanan dengan kemajuan teknologi informasi dilihat dari aspek Ketahanan Nasional. Temuan dalam penelitian ini adalah penyelenggara pertahanan sudah menggunakan teknologi informasi dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas dalam menjalankan strategi pertahanan negara di bidang Informasi.Dari sistem komunikasi yang digunakan menunjukan bahwa faktor-faktor SDM, kultur militer yang membatasi kewenangan menyampaikan informasi dan belum mempunyai grand strategi dalam bidang Informasi.Penelitian ini menggunakan deskriptis analitis dengan tujuan membuat gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang faktual serta hubungan antar fenomena. Untuk mendukung analisis digunakan metoda analisis SWOT.Temuan penelitian ini adalah agar dapat menyusun suatu strategi pertahanan negara terhadap informasi (Humas Dephan dan Puspen TNT) yang semula hanya sebagai pendukung menjadi suatu Task Force sehingga dapat menjadi Satuan Tugas Operasional.

---

This thesis is intended to describe how the national defense strategy protocol against the changes of any threat due to the development of information technology. The main focus of this research to the national communication system that used by the defense organization agency due to the development of information technology will be stress to the aspect of National Defense. The main findings from this research is the defense organization agency of information technology and the lack and shortage of human resources both quality and quantity to manage the national defense strategy on the information sector.

From the communication system that utilized are shown that the human resources factor, military culture that make limitation of authorities to address the information and has not have yet the grand strategy on the Information sector.

This research utilizes the analytical description with the purpose to create systematical description regarding factual facts with the correlation of each phenomenon. To support the analysis, the SWOT analysis method is used.

The findings from this research is intend for the development of the national defense strategy of the Information (Defense Department's Public Relations and Information Centre of TNI) which originally only as the supporting of the Task Force, and expected could become the Operational Section."

"Defense transformation as the next phase of military reformation has placed the military technology adoption factor as the main determinant to develop Indonesian defense forces. The process of military technology adoption is needed so that Indonesia is able to conduct military technology revolution in order to significantly enhance the components of national defense. TO be able to perform the leap toward the targeted military technology revolution, Indonesia should develop an independent defense industry by forming national aviation consortium and maritime and defense industry consortium."

"Tesis ini adalah hasil penelitian tentang kesadaran bela negara WNI keturunan Cina dengan masalah pokoknya "Apakah kesadaran bela negara WNI keturunan Cina tergolong rendah?. Penelitian ini mencoba mengungkapkan rasa, paham, dan semangat bela negara atau kesadaran bela negara WNI keturunan Cina dengan acuan cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, yakin akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi, dan rela berkorban untuk negara dan bangsa. Guna mengungkapkan kesadaran bela negara tersebut, telah dilakukan penelitian di Timor Barat dengan wilayah sampel Kabupaten Dati II TTS dan Kabupaten Dati II TTU. Sedangkan unit sampel sebesar 120 orang penduduk yang ditetapkan secara acak. Unit sampel ini dibagi dalam dua golongan, dan golongan WNI pribumi dijadikan pembanding. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan daftar tanyaan dengan berpedoman pada skala Likert. Di samping itu dilakukan studi kepustakaan dan pengamatan. Data dianalisis dengan metode deskriptif dan inferensial dengan menggunakan model regresi linear berganda yang selanjutnya diolah melalui komputer. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kesadaran bela negara WNI keturunan Cina tidaklah mengecewakan. Ini terlihat dari nilai koefisien regresi yang menunjukkan relatif sama, baik pada dimensi rasa, dimensi paham, dan dimensi semangat bela negara. Demikian pula dalam perbandingan menurut kelompok responden terlihat ada perbedaan yang sangat kecil yakni WNI pribumi mempunyai nilai yang positif signifikan untuk dimensi rasa dan dimensi semangat. Sedangkan WNI keturunan Cina mempunyai nilai yang positif signifikan untuk dimensi paham atau pengetahuan bela negara. Secara umum kesadaran bela negara WNI keturunan Cina maupun WNI pribumi adalah baik dan mempunyai korelasi positif dengan Ketahanan Nasional. Artinya, jika kesadaran bela negara dari warga negara ditingkatkan maka Ketahanan Nasional akan meningkat. Dalam kaitan ini, mengingat masih adanya pemahaman yang berbeda-beda tentang bela negara, dan untuk mensosialisasikan serta mengaktualkan cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, keyakinan akan kebenaran Pancasila, dan kerelaan berkorban untuk negara dan bangsa, maka konsep bela negara harus dibina-kembangkan secara terus menerus dalam setiap aspek kehidupan bangsa."

"Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan tradisional di Indonesia dalam catatan sejarah selalu menampakkan performance yang tidak konstan, namun selalu bcrdasar pada kaidah keagamaan (fighiyah). Periode pertama NU yang dibidani para ulama-pesantren lebih sebagai gerakan keagamaan Islam ala ahlussunah wal Jamaah (seperti penetapan dari Islam 1936, Resolusi Jihad, waliyyul amri ad-dlaruri bissyaukah pada Soekarno). Periode kedua NU mengalami diversifkasi gerakan yang didominasi para santri-politisi dengan melakukan gerakan politik praktis (structural oriented) dengan berubah sebagai partai politik. Seperti ditunjukkan dalam perjuangan Piagam Jakarta dan di Konstituante, sampai kemudian harmonisasi pada kasus dcmokrasi terpimpin, Nasakom dan Pancasila. Di periode ketiga ditandai dengan khittah sebagai rumusan harmonisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam konteks kebangsaan dan ke-Indonesiaan. Dan pasca khittah, terjadi depolitisasi formal yang telah membawa NU ke arah gerakan politik cultural (cultural oriented), yang diperankan oleh genre pembaharu yang di back-up oleh para ulama kharismatik, Implementasi khittah yang cenderung dimaknai "tafsir bebas", saat itu terderivasikan pada gerakan politik cultural, yang ternyata di kemudian hari menimbulkan problem konflik internal berujung pada polarisasi aspirasi politik NU dalam partai politik (PPP, Golkar dan PM). Saat itu NU mengalami marginalisasi, namun ternyata blessing in disguise dalam gerakan kultural NU untuk lebih concern pada internal organisasi, dakwah, keagamaan dan pendidikan. Di era reformasi yang disebut sebagai periode keempat, NU melakukan itihad politik dengan menampilkan kedua gerakan secara komplementer baik cultural oleh NU maupun struktural dengan pembentukan PKB, meskipun muncul tiga partai lain PKU, PNU, Partai SUNI sebagai counter hegemony dan tafsir bebas khittah atas Islam ahlussunah wal jamaah yang dilakukan elit NU saat itu. Pergeseran politik NU tersebut sebagai wujud reorientasi dan keputusan politik terhadap interaksi dan kepentingan-kepentingan yang dikompromikan (David E. Apter: 1992.232) sesuai yang dipahami dan dilakukan oleh para aktor yang mendominasinya (weberian theory).Sifat gerakan politik NU selama perjalanan sejarah seperti kasus Islam dan negara, Pancasila, demokrasi dan pluralisme tidak sendirinya hadir dalam konteks pragmatis an sick Akan tetapi melalui rumusan fiqhiyah seperti tasamuh (toleran), tawasuth (tengah), tawazun (seimbang) dan i'tidal (lurus), serta mekanisme organisasi yang baku seperti Muktamar, Konbes, Munas dan sebagainya. Hingga gerakan NU dan Poros Tengah yang mengantarkan Abdurrahman Wahid ke kursi presiden meski tidak sampai akhir periode, ternyata membawa ekses yang besar pada gerakan NU. Desakan mundur Abdurrahman Wahid ditanggapi warga NU dengan sikap radikal, keras, anti-demokrasi yang justru kontra produktif dan cenderung konflik horizontal. Maka pada konteks stabilitas politik dan ketahanan nasional legitimasi pada Abdurrahman Wahid dikemukakan, berdasar fihiyah mendukung presiden yang sah dan harus memerangi musuh yang makar (bughoot). Walaupun tidak menjadi kenyataan, namun hal itu merupakan wujud sifat, gerak dan wacana unik, ironis serta ambigu terhadap nilai-nilai yang di pegang NU selama ini seperti sifat gerakannya yang tasamuh, tawasuth, tawazun dan i'tidal. Pada nilai-nilai gerakan itu sifat NU lebih mengutamakan harmoni dengan kelompok dan kekuatan lainnya. Maka dalam konteks stabilitas politik, gerakan politik NU mempunyai signifikansi terhadap ketahanan politik yang mendukung ketahanan nasional. Karena sebenarnya NU adalah sebagai bagian kekuatan kebangsaan pula.NU as an Indonesia organization of traditional religious, in the historical record always appear the inconsistent performance, it always take the rule of religious as a principle (fighiyah). In the first period NU that be initiated by Moslem religious leader almost function as Islamic movement with take ahlussunah wal jama'ah as mind stream (with reference to dar Islam 1936, resolusi jihad, waliyyul amri ad-dlaruri bissyaukah to Soekarno). Second period, NU has experience for Moslem politician dominated movement diversification with carry out political practice and change into politic party. In the same manner as indicated in Jakarta Charter (Piagam Jakarta) building and strunggie in the constituent assembly (konstituante), and then the harmonization for political practice through mechanism of democracy be led by president (demokrasi terpimpin) till declare of Nasakom and Pancasila. Third period was signed with commitment to harmonize the value of Islamic tenet in conceptuality of nationality and the Indonesian minded, it's named by khittah. And after that there is happen formal depolitization have carried out NU become a cultural political movement that was initialed by reformer genre and was supported by moslem charismatic leader. Implementation of khittah was incline to interpreting with independent interpretation when it derivate at cultural politic movement. It could be cause of problem on internal conflict until happen the NU polarization of politic aspiration in the politic party (PPP, Golkar and PDI). NU was marginalized organization, nevertheless actually blessing undisguised onto NU cultural movement for all internal organization, missionary endeavor, religious and education. In the reformation era, or could be called by fourth period, NU have been doing the political interpretation and judgment (Ohad politic) through actuality the both of movement complementally. It's mean cultural movement through NU and structural movement through PKB, even though spring up three others party are PKU, PNU and SUNI party with their motive to counter the hegemony of PKB and as effort to interpreting with independent interpretation on ahlussunah wal jama'ah was committed by NU, leader at the time. The shifting of NU politic as manifestation of political reorientation and political decision on interaction and interest compromised (David E.Apter; 1992:232) similar with be understood and be committed by actor who dominated (weberian theory).

During its histories, for some example in the cases of Islam and State, Pancasila, Democracy and Pluralism, character of NU political movement is not formed automatically (an sick) in the pragmatic context. But it formed through accordance of fiqhiyah among other things are tasumuh (tolerant), tawasuth (m idle). tawazun (balance) and i'tidal (straight) and also standard mechanism of organization for example Muktamar (congress), Konbes (large conference), Munas (national deliberative council), etc. And until NU movement and central axis (poros rengah) promote Abdurrahman Wahid to be president, even though his predicate was not finished up to final period, it turned out caused impact at NU movement. Pressure to bring Abdurrahman Wahid back away was responded by NU civic with radical attitude, violence and anti democracy that just become contra productive into democracy and stimulates the horizontal conflict. Because of that on the context of political stability and national resilience, so legitimation for Abdurrahman Wahid."

"Isyu utama dalam penelitian ini adalah pengaruh perilaku penggunaan energi listrik terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga. Isyu ini diambil, karena harga jual listrik di Indonesia terus meningkat disebabkan pemerintah mengurangi subsidi listrik. Untuk menghindari pembayaran listrik yang tinggi, maka diperlukan perilaku penggunaan energi listrik yang hemat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan model AHP. Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual yang melukiskan gejala?gejala yang ada secara rinci. Model AHP digunakan untuk menentukan efisiensi penggunaan energi listrik (H1), faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan energi listrik (H2), subfaktor-subfaktor yang mempengaruhi penggunaan energi listrik (H3), dan alternatif perilaku penggunaan energi listrik agar efisien (H4). Hasil kuesioner yang dibuat berdasarkan metode model AHP, diolah dengan program Expert Choice Hipre 3+. Hasil akhir model AHP adalah : alternatif pertama penggunaan energi listrik untuk siang hari, alternatif ke-dua adalah penggunaan energi listrik untuk malam hari, alternatif ke-tiga adalah penggunaan energi listrik siang dan malam hari dan alternatif ke-empat adalah penggunaan energi listrik untuk kadang-kadang. Adanya penghematan penggunaan energi listrik rumah tangga akan mengurangi biaya kebutuhan hidup sehari hari. Hasil penghematan biaya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan lain atau ditabung. Dengan demikian, maka akan lebih meningkatkan kemandirian rumah tangga. Meningkatnya kemandirian akan meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga.

---

The main issue in this research is the effect of the behavior of electric energy usage on the home economic resilience. This issue has been taken up, because of the ever-increasing price of electricity in Indonesia caused by the ever-decreasing electricity subsidy by the government to avoid high electricity payments. The behavior of electricity energy usage is necessary in aiming at efficiency.

The method of this research is Analytical Hierarchy Process (AHP). This analysis method is aimed at the collection of detailed actual information on the existing behavior. The AHP model in this research is aimed at determination of the efficiency of electric energy usage (H1), the factors affecting the electric energy usage (H2), the sub factors affecting the electric energy usage (H3), and the behavior of electric usage's alternatives for efficiency (H4).

The questionnaire results based on the AHP model have been processed using the Expert Choice Hipre 3+ Program. The final result produces as the first alternative the use of electricity during daytime, the second alternative using electric energy during nighttime, the third alternative using electric energy during day and nighttime, and the fourth alternative using electric energy once in a while.

With the efficient use of electric energy the household will reduce its cost of daily necessities of life. This cost saving can be used to fulfill other necessities or saved. Hence the cost saving will more enhance the household?s self-sufficiency. This enhancement will raise the household economic resilience."

"PendahuluanUntuk membatasi pokok pembahasan dan untuk mendapatkan acuan yang jelas dalam pembahasan, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian ungkapan bahan-bahan strategis dari judul tesis. Bahan-bahan strategis adalah bagian dari sumber daya alam yang jumlah cadangannya terbatas, namun sangat dibutuhkan untuk kepentingan negara dan bangsa sebagai sarana pembangunan Nasional. Bahan-bahan strategis semakin menipis jumlah cadangannya karena diskeploitasi sehingga akhirnya akan menjadi bahan kritis bagi suatu negara. Setiap negara mempunyai bahan strategis yang berlainan, tergantung dari macam bahan yang diperlukan untuk pembangunan dan ada tidaknya serta jumlah cadangan bahan tersebut.Sumberdaya alam pada hakekatnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumberdaya.alam hayati seperti pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, mempunyai sifat dapat diperbaharui ("renewable"); dan sumberdaya alam non-hayati seperti air, energi non-air, mineral, yang mempunyai sifat tidak dapat diperbaharui ("non renewable") kecuali air. Sumberdaya alam non-hayati mempunyai peranan penting dalam pembangunan Nasional dan jumlah cadangannya terbatas karena "non renewable", maka sumberdaya alam tersebut merupakan bahan-banan strategis. Sumberdaya alam non-hayati menghasilkan bahan-bahan mineral dan bahan-bahan energi.Bahan-bahan mineral dan energi merupakan bahan dasar untuk kehidupan suatu masyarakat modern yang berpangkal pada pertumbuhan industri sebagai komponen penting dalam produksi masyarakat. Dalam proses industrialisasi bahan-bahan mineral dan energi mempunyai peranan sangat penting, khususnya bijih besi, batubara dan minyakbumi untuk pembuatan besi baja. Industri besi baja adalah industri hulu yang diharapkan mampu menyuplai bahan baku bagi industri mesin dan aneka industri sehingga untuk kebutuhan bahan baku besi baja tidak tergantung dari luar negeri. Karena itu bahan-bahan mineral dan energi yang sifatnya "non renewable" tersebut dipandang dari negara yang sedang membangun seperti Indonesia, merupakan bahan-bahan strategis.Bahan mineral adalah segala substansi atau benda mati yang terkandung dalam bumi dan yang dapat digali. Bahan mineral meliputi mineral logam ("metals"), mineral bukan logam, dan mineral energi. Mineral logam terdiri atas logam murni (yang ferrous seperti besi, mangan, nikel, kobalt dan yang non ferrous seperti emas, perak, platina), logam dasar sifatnya non ferrous (tembaga, timah, sang, timbal), dan logam ringan bersifat non ferrous (aluminium, magnesium, titanium). Mineral bukan logam disebut juga bahan galian industri ("industrial minerals") bermanfaat untuk bahan-bahan bangunan (batukapur, kaolin), dan untuk bahan baku industri."

"Ancaman merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang datang dari dalam maupun luar negeri serta dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Bentuk ancaman dapat berubah-ubah mulai dari ancaman militer dan nonmiliter hingga gabungan keduanya yang disebut dengan ancaman hibrida. Menghadapi kondisi tersebut, Indonesia perlu memiliki strategi kebijakan pertahanan yang adaptif guna menghadapi berbagai bentuk ancaman, salah satunya dengan penetapan Komponen Cadangan (Komcad) sebagai salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Tulisan ini membahas tentang perubahan ancaman dan implikasinya terhadap Komponen Cadangan pertahanan yang dimiliki Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif pada lingkup Komcad matra Darat. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa undang-undang, dokumen, artikel, jurnal, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Komcad. Hasil penelitian didapatkan bahwa spektrum ancaman mempengaruhi bentuk Komcad sehingga perlu dibangun postur Komcad yang adaptif seperti pembentukan Batalyon Komcad yang disertai dengan pembinaan yang optimal dibawah komando TNI serta perlu adanya keterlibatan Komcad pada tugas OMSP yang dilakukan oleh TNI AD.

---

Threats involve all efforts, actions, and activities that come from within the country and can harm the country's security, territorial protection, and security. The form of threats can change from military and non-military threats to a combination of both, called hybrid threats. With these conditions, Indonesia needs to have an adaptive defense policy strategy to deal with various threats, one of which is the establishment of the Reserve Component (Comcad) as one of the implementations of Law No. 23 of 2019 concerning the Management of National Resources for National Defense. This paper discusses threat changes and their implications for Indonesia's defense Reserve Component. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach to the scope of the Land Matra Komcad. Data were collected by conducting in-depth interviews and literature searches in laws, documents, articles, journals, and policies related to Komcad. The results of the study found that the threat spectrum affects the state of Komcad so that it is necessary to build an adaptive Komcad posture, such as the formation of a Komcad Battalion accompanied by optimal guidance under the TNI command and the need for Komcad involvement in OMSP tasks carried out by the Army."

"ABSTRACTKekuatan militer Indonesia saat ini masih di bawah kekuatan minimal yang seharusnya dimiliki. Untuk menjaga wilayah kedaulatannya, Indonesia membutuhkan kekuatan militer minimal (Minimum Essential Forces AIEF ). Dengan modernisasi militer Indonesia melalui program MEF diharapkan permasalahan pelanggaran kedaulatan oleh negara lain dapatdiminimalkan. Pelaksanaan MEF ini dilakukan dengan memperbaharui Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang terkait dengan penguasaan teknologi. Kewajiban menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman tidak dapat dibebankan hanya kepada TNI, melainkan kewajiban seluruh anak bangsa Indonesia. Hal ini berarti SDMpertahanan meliputi TNI, komponen cadangan, komponen pendukung, dan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Penataan komponen-komponen ini pada dasarnya merupakan deterrence effect dan upaya nyata bangsa Indonesia dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang memperhatikan hukum nasional dan internasional. Penataan sistem manajemen SDM dan kebijakan Zero Growth of Personnel (ZGP) dalam rangka pembangunan MEF diawali dengan perencanaan kebutuhan SDM rekrutmen, dan pembinaan."