Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 116069 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bambang Nuroso
"RINGKASAN
Tesis ini mengupas pola kepemimpinan Presiden Reagan yang berorientasi konservatif. Ide-ide konservatif mendasarkan pada tradisi dasar Amerika yang bersifat anti komunis, kebebasan berusaha, pasar bebas (Free Market), dan membatasi peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Reagan juga dikenal sebagai Presiden Amerika yang sangat optimistis, bahwa Amerika harus kembali pada tradisi kebesarannya, kekuatan militernya, kekuatan ekonominya, kekuatan pengaruh politiknya atas dunia. Perilaku budaya politik republik sangat erat dengan kelompok elit bisnis Amerika, golongan kelas menengah/atas dan kurang menaruh perhatian kepada kelompok kelas bawah yang identik dengan setiap perjuangan politik Demokrat.
Dalam Bab I, secara umum, tesis ini menggambarkan isi kerangka tesis atau sebagai bab pendahuluan. Disusul dengan Bab II yang memuat ide-ide kepemimpinan Reagan dengan konsep "Supply-Side", ekonominya dalam "Reaganomics". Reagan sedikit mensitir di dalam Reaganomics tersebut bahwa, "kemunduruan ekonomi Amerika bukan disebabkan/diciptakan oleh rakyat Amerika, tetapi oleh Pemerintah". Di sini jelas bahwa Pemerintah dengan segala konsekuensinya harus merubah struktur ekonomi Amerika Serikat. Masih di dalam Bab II ini, ia (Reagan) menunjuk kesalahan-kesalahan penanganan ekonomi Amerika semasa periode pendahulunya. Kelesuan ekonomi di awal 1970-an sampai dengan 1980-an menjadi tema utama untuk menyerang Pemerintahan Demokrat dalam kesempatan kampanye kepresidenan.
Bab III mengupas masalah kebijaksanaan Federal setelah berhasil memasuki Gedung Putih. Langkah utama di tahun 1981, Ia (Reagan) mencoba menerapkan "Supply-Side" ekonomi yang berhasil dikombinasikan antara konsep tradisi konservatif dengan kelompok ekonom muda (konservatif). Kebijaksanaan Supply-Side sendiri mencoba membongkar hambatan-hambatan ekonomi. Konsep ini mempercayai bahwa sistem insentif harus diberikan untuk pekerjaan, investasi, dan produksi. Supply-Side juga menekankan bahwa pemotongan pajak dan deregulasi perlu diterapkan sebagai bentuk insentif tadi, dan pemotongan juga dimaksudkan untuk menmperoleh lebih banyak output tanpa harus menambah inflasi. Kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya yang juga dikupas di dalam bab ini adalah kebijaksanaan anggaran, kesejahteraan, pertahanan, deregulasi, energi, perdagangan, dan pasar.
Bab IV memuat analisa masalah-masalah pokok seperti kepemimpinan, konsep ekonominya, persepsi dalam melihat militer Amerika. Konsep pasar babas yang menjadi idola mekanisme pasar selama ini menempati prioritas dalam era Reagan.
Pada bab kesimpulan, dibuktikan bahwa selama Pemerintahan Reagan, apa yang menjadi desain awal kebijaksanaannya jauh menyimpang dengan praktek pelaksanaannya. Kemudian masalah ini banyak ditemukan dalam data-data ekonomi, bahwa indikator kegagalan konsep Reaganomics semakin meyakinkan di mana Reagan sampai pada akhir pemerintahannya gagal membangun kebobrokan ekonomi Amerika. Semua ini dapat ditemukan di dalam analisis Bab IV dan kesimpulan yang berhasil dibuat di dalam tesis ini.
Sisa keberhasilan Reagan terletak pada kepemimpinannya di luar jalur ekonomi, seperti politik luar negeri Amerika Serikat. Kemampuannya meyakinkan dunia dan rakyat Amerika bahwa konsep pembangunan militer mampu digunakan sebagai deterence (pencegahan) perang termo nuklir yang berhasil dicapai dengan Uni Soviet.
"
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Busyro Karim
"Pada muktamar XXX NU tahun 1999, NU mengeluarkan keputusan tentang Islam dan kesetaraan jender, di mana di dalamnya dibahas masalah kepemimpinan politik perempuan. NU secara institusi dapat menerima kepemimpinan politik perempuan. Hal ini merupakan langkah maju bagi NU, ketika beberapa kaiangan menolak keberadaan pemimpin politik perempuan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan sumber data dokumentasi. Adapun teori yang dipakai adalah teori demokrasi, kepemimpinan dan budaya patriarkhi. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan maksud untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat tentang faktafakta yang akan diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan, landasan berpikir yang digunakan oleh NU dalam menerima pemimpin politik perempuan adalah; penggunaan legitimasi agama untuk menolak pemimpin politik perempuan bertentangan dengan semangat kesetaraan jender dan keadilan politik. Penafsiran keagamaan yang melahirkan sikap bias jender seharusnya ditafsirkan ulang yang disesuaikan dengan realitas sosial. Model kepemimpinan dalam masyarakat modern adalah kepemimpinan yang terlembaga.
Dalam perdebatan tentang kepemimpinan politik perempuan terdapat dua kelompok yang saling berseberangan. Kelompok pertama berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin politik, karena setiap individu mempunyai hak politik yang sama. Penolakan terhadap pemimpin perempuan merupakan diskriminasi hak politik perempuan dan bertentangan dengan nilai-nilai persamaan (equality) dalam demokrasi. Agama Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin politik.
Sedangkan kelompok yang menolak pemimpin politik perempuan berpendapat, dalam agama Islam perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik, karena kepemimpinan merupakan hak mutlak laki-laki. Dalam Islam tidak boleh memberikan wilayah (kekuasaan) kepada perempuan. Perempuan diperboiehkan berperan aktif dalam politik, namun bukan untuk jabatan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Inti dari perdebatan ini adalah perbedaan interpretasi dasar keagamaan dan dominasi budaya patriarkhi di antara masing-masing kelompok.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keluamya keputusan Islam dan kesetaraan jender adalah munculnya kelompok yang menginginkan perubahan wacana dalam NU. Tekanan dari lembaga perempuan NU. Dinamika politik Indonesia pada kurun waktu 1996-1999, yaitu munculnya isu presiden perempuan.

In muktamar XXX 1999, NU issued a decision about Islam and gender equality, which in it discussed women politics leadership matter. NU institutionally able to accept women politics leadership. it is one step a head for NU, while sum of other factions reject the women politic leader existence.
This observation uses qualitative method which is using data collecting technique through interviews and data documentation source. The theory which was used is democracy theory, leadership and patriarchy cultural. This study uses descriptive analytic approach in order to make visualization systematically, factual, accurate in the facts which will be observed.
The observation's result shows, the main idea which is used by NU in accepting women politics leader is; using religion's legitimacy to reject women politics leadership which is contrary to the gender equality spirit and political justice. Religious interpretation which produced a bias gender form should be reinterpreted which is fitted in the social reality. The leadership model in modem society is the institutionalized leadership.
In the women politics leadership debate there were two groups which were contrary. The first group thought that women may became politics leader, as every individual has the same rights in politics. Rejection to the women leader was a women politics rights discrimination and contradictory to the equality value in democracy. Islam does not forbid women of being politics leader.
While the group which rejected women politics leader thought in Islam, women can not be political leaders, as the leadership is the men absolute rights. In Islam can not give territory (power) to women. Women are allowed to do active in politics, but not for the profession as the head of state and governmental. The quintessence in this debate is the differences in basic religious interpretation and patriarchy cultural domination between each groups.
The factors which influence the issues of Islam decision and gender equality is the appearance of groups which wanted changes in discourse of NU. The Indonesian politics dynamic in the last 1996-1999, that is women president issue appears.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14358
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sophan Sophian
"Perubahan lingkungan bisnis yang dinamis mendorong perusahaan untuk mampu beradaptasi mengikuti perkembangan yang ada dengan tetap memenuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, hal ini membuat PT. PGN Persero Tbk bertransformasi menjadi perusahaan holding untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan dan mewujudkan visinya. Sebagai perusahaan holding yang memiliki beberapa entitas bisnis dan anak usaha, menjadikan pengambilan keputusan yang tepat akan sangat mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Tesis ini mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan, kecerdasan emosional dari individu dan dimensi modal sosial yang dimiliki terhadap pengambilan keputusan dalam rangka mendukung kinerja organisasi dengan studi kasus di PT. Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode survey dan interview terbatas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional dan kebersamaan kognitif memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Sementara gaya kepemimpinan, keterikatan struktural dan keterbukaan hubungan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja organisasi.

Changes in dynamic business environment prompting the company to be able to adapt with dynamic trends while still follow the rule and regulations, this makes PT. PGN Persero Tbk. transformed into a holding company to achieve long term corporate objective in order to realize its vision. As a holding company which has several business entities and subsidiaries, making the right decisions will give more affect to the performance of company. This thesis examines the influence of leadership style, emotional intelligence and social capital dimension to decision making in order to support organizational performance with a case study of PT. PGN Persero Tbk. This is a qualitative study which using a survey methods and limited interview. The study concluded that emotional intelligence and cognitive togatherness have a significant relationship with the organizational performance. While the leadership style, structural embededness and disclosure of relationships do not have a significant relationship with organizational performance."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T46925
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"The purpose of this paper is to describe how self-concept of teacher-leaders can influence an achievement. Teacher-leaders are people with special skils. These are manifested by their ability to build trust and rapport, to diagnose, to deal with process, to use resources, to manage the work, and to encourage the development of skills and confidence in others (Lieberman et al, in jossey-Bass Reader, 2000). In reforming the schools, teacher-leaders must have moral leadership and self-concept. Teacher-leaders deal with serious thinking, sense of deeply feeling and actions that reflect moral leadership. it is important that the teacher-leaders promote the self-development in others. At the same time, they must create their beliefs in others, so that the others follow their belief. Then, teacher-leaders, like other educational leaders, have to build a good feeling about a school system."
JHHP 4:1 (2006)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rachma Fitriati
Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Universitas Indonesia, 2020
MK-Pdf
UI - Publikasi  Universitas Indonesia Library
cover
George, Bill
San Fransisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc, 2011
158.4 GEO t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Boston: Harvard Business School Press, 2004
659.409 2 HAR
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Clark, Carolyn Chambers
New York: Springer Publishing Company, 1977
658.314 CLA n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Linggua Sanjaya Usop
"ABSTRAK
Latar belakang sejarah sosial politik, pendidikan dan ekonomi, serta sosial budaya pasca self-determination era berdampak pada berubahnya pendekatan kebijakan pemerintah federal terhadap Indian Amerika. Di era Pemerintahan Ronald Reagan pendekatan kebijakannya mengacu pada penentuan nasib sendiri orang Indian dengan jalan memberdayakan pemerintahan sendiri dan memberikan kekuatan atau perangkat hukum atas hak-hak Indian dalam bidang ekonomi agar dapat membanguan perekonomian orang Indian yang kondisi dan situasinya tidak dapat mensejahterahan warga masyarakat Indian di daerah-daerah reservasi yang tersebar di Amerika Serikat.
Sejak tunduknya Indian oleh koloni Amerika di abad ke-19 dan setelah berserikatnya koloni-koloni ke dalam suatu negara federal Amerika Serikat, maka munculah masalah-masalah status hukum, politik, ekonomi, dan sosial berkenaan dengan bangsa Indian yang terdiri atas kurang lebih dua ratus suku. Periode ini ditandai dengan berbagai gerakan sipil (politik) dan upaya pemerintah yang akhirnya berwujud pada kebijakan reservasi Indian yang tersebar di berbagai wilayah Amerika Serikat. Sejak itu berbagai presiden melakukan upaya pemberdayaan di berbagai bidang (poleksosbud) secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi kondisi periode¬periodenya.
Pada masa Pemerintahan Reagan-lah di tengah-tengah situasi kondisi resesi dicetuskan suatu tindakan berserta program-programnya berdasarkan berbagai undang-undang yang ada. Kebijakan dan strategi pemberdayaan di era Reagan inilah yang terus membangkitkan masyarakat Indian di berbagai reservasi sehingga mengalami kebangkitan sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang strategis dan signifikan.
Keberhasilan tersebut terutama sekali nampak di bidang ekonomi di mana terjadi investasi yang berpola kerja sama (joint venture) dan fasilitas-fasilitas lain sehingga kemandirian (self-supporting) Indian berwujud dan berdampak pada bidang sosial politik dan sosial budaya.
Dengan demikian orang Indian, sebagai salah satu bangsa di tengah bangsa Amerika Serikat yang multinasional beserta negara-negara bagian dalam bingkai negara federal Amerika Serikat, merasa lebih setara menuju terwujudnya impian Indian (Indian dream) dalam bentuk bangsa Indian yang memiliki pemerintahan sendiri dan kedaulatan sendiri Berta eksistensi bangsa Indian di tengah-tengah bangsa-bangsa lain sesuai dengan kesepakatan yang unik dengan pemerintah federal Amerika Serikat.

ABSTRACT
The background of the socio-political, educational, economic, and socio-cultural history after the Indian self-determination era had the impact of change of approach of the Federal Government policy on Indians.
The policy of the Reagan administration refers to Indian self-determination by empowering the administration and strengthening the legal umbrella protecting the Indian rights in the economic field so that they can develop the unhealthy economic conditions in the reservations.
Since the conquest of the Indians by the British colony in the 19 century and after all the colonies united them self in the Federal form of United States of America, the political, economic, social, and legal problems of more then 200 tribes of Indians arose to the surface in a the period marked by various political and civil movements and resulted in the American government action to introduce the policy of Indian reservations spreading in several areas of the United States. Since then the American Presidents programs launched various political, economic, social and cultural empowerment programs gradually realized according to objective conditions of their respective periods of administration.
Under the condition recession of the Reagan administration introduced government's policy programs and actions based on the existing laws. The empowerment policy in the Reagan era had the power to continuously reawaken spirit living in reservations to sustainable develop themselves.
The success of Reagan administration fundamentally seen in the economic field especially in creating joint venture investment and other facilities arousing the Indian spirit of self-supporting with its following political and socio cultural impacts.
So that, the Indian nation as one among already developed of multinational nations of the United of States had the sense of equality in realizing the Indian dream of autonomy and self-determination under charter of agreement of the Federal Government of the United States of American.
"
2007
T20734
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Michael Mamentu
"Penulisan tesis ini ditujukan untuk mendapatkan jawaban tentang peran dan pengaruh Lobi Bisnis terhadap Lembaga Legislatif Amerika Serikat ( Kongres ) pada masa Ronald Reagan menjadi kepala negara ( 1981-1988 ). Dasar pemikiran yang mendorong penelitian ini adalah adanya keinginan dari penulis untuk membuktikan bahwa budaya kebebasan, kesetaraan dan individualisme yang dianut oleh bangsa Amerika telah menyebabkan kelompok-kelompok masyarakat yang menonjol didalam sektor pembangunan ekonomi nasional, menjadi memiliki pengaruh yang amat kuat terhadap proses politik negara ini. Khususnya dalam proses pembuatan keputusan atau perumusan suatu kebijaksanaan yang berlangsung didalam Kongres.
Untuk tujuan ini, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, penulisan tesis ini diarahkan pada pembahasan terhadap salah satu kelompok Lobi Bisnis yang ada di Amerika, yaitu Lobi kelompok industri Tekstil dan Pakaian jadi.
Tesis ini akan terdiri dari. 4 bab pembahasan dan 1 bab kesimpulan. Bagian pertama ( BAB I ) membahas tentang hakekat Lobi, nilai-nilai budaya yang mendasari adanya Lobi dalam politik Amerika, kemudian tentang pentingnya kehadiran Lobi bagi kelompok-kelompok kepentingan yang berada didalam masyarakat Amerika, serta juga tentang bagaimana unsur Lobi menjadi penting didalam setiap proses perumusan kebijaksanaan Amerika Serikat. Pada bagian ini, juga akan dijelaskan secara teoritik tentang bagaimana budaya demokrasi Amerika, memherikan kesempatan kepada individu atau swasta untuk dapat menjadi pelaku-pelaku utama didalam sistem dan pembangunan ekonomi mereka. Selanjutnya bagian ini juga memuat tentang teori-teori yang akan dipakai untuk menganalisis permasalahan. Untuk mendapatkan hasil analisa yang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka teori-teori yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah ; teori kebudayaan, teori kelompok, politik ekonomi, teori organisasi dan teori kebijakan publik.
Pada bagian kedua ( BAB II ), akan dibahas secara khusus tentang Lobi. Secara keseluruhan mulai dari masa awal pertumbuhan kegiatan Lobi didalam proses politik di Amerika Serikat, kemudian tentang peraturan yang mengatur kegiatan melobi ( lobbying ) serta kategorikategori yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang adalah pelobi, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pelobi profesional. Bagian ini secara lebih terperinci akan menjelaskan tentang pentingnya keberadaan Lobi bagi seluruh individu dan lembaga yang berkepentingan dengan suatu kebijaksanaan yang akan ditetapkan oleh Kongres. Selanjutnya sebagai kaitan yang amat penting dengan peran Lobi dalam Kongres, maka pada bab II ini akan terjadi dalam pola hubungan kekuasaan antara Kongres dan Presiden, serta perubahan-perubahan struktural yang berlangsung didalam Kongres sendiri. Hal ini perlu dibahas, oleh karena perubahan-perubahan ini tentunya juga berpengaruh besar terhadap peran dan akses pengaruh Lobi terhadap Kongres.
Pada bagian ketiga ( BAB III ), akan dibahas secara lebih spesifik tentang permasalahan yang dihadapi oleh kalangan industri tekstil dan pakaian jadi Amerika Serikat, pada era kepresidenan Ronald Reagan. Didalam bab ini, akan diperlihatkan angka-angka kerugian yang dialami oleh kalangan industri domestik tekstil Amerika ini, akibat derasnya arus produk-produk impor sejenis, yang kemudian menguasai pasar domestik Amerika Serikat.
Selanjutnya pada bagian keempat ( BAB IV ), akan dibahas mengenai upaya-upaya lobbying yang dilakukan oleh pelobi kalangan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap Kongres. Pembahasan masalah ini akan difokuskan pada upaya lobi tekstil yang dimulai dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988. Kemudian akan dilihat sikap dan tanggapan dari Kongres terhadap upaya lobbying yang dilakukan oleh Lobi tekstil dan pakaian jadi ini. Pada bagian akhir dari bab ini, akan dibahas tentang bentuk-bentuk kebijaksanaan perdagangan yang dikeluarkan oleh Kongres pada masa itu, sehingga dapat diperoleh kejelasan tentang berhasil atau tidaknya upaya Lobi mereka ( Tekstil dan Pakaian jadi ) untuk mempengaruhi Kongres.
Bagian kelima ( BAB V ) atau bagian terakhir dari tulisan ini, akan memuat tentang analisa dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh pembahasan. Sehingga, berdasarkan seluruh hasil pembahasan tesis ini, maka akan dapat dilihat tentang terbukti atau tidaknya hipotesis yang diajukan."
1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>