Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai peranan DPRD dalam proses pemilihan Gubernur/Kepala daerah TK. I secara umum bermaksud mengetahui sejauhmana DPRD telah memainkan peran utama dalam proses pemilihan Gubernur, dengan mengambil kasus pemilihan Gubernur/Kepala daerah TK. I Sulsel Tahun 1992/1993. sebagai diketahui dalam proses politik. khususnya dalam proses pengambilan keputusan. DPRD dinilai kurang memainkan peran. Sekalipun peran yang seharusnya dimainkan merupakan salah satu dari fungsi utamanya. Hal ini tidak terkecuali dalam kasus pelaksanaan pemilihan gubernur yang menjadi tugas DPRD.Pengkajian terhadap permasalahan ini menggunakan pendekatan komunikasi politik, dengan harapan keseluruhan proses pemilihan Gubernur dapat terdeteksi. Tidak saja bagaimana DPR berkomunikasi antar sesame anggota/Fraksi, antar Fraksi maupun dengan kalangan Pemerintah terutama di tingkat pusat, tetapi juga yang terpenting bagaimana DPRD sebagai lembaga perwakilan proses pemilihan Gubernur cukup besar dan menentukan. Setidaknya dalam proses penetapan bakal Calon Gubernur dan proses konsultali dengan Pemerintah Pusat. Peranan tersebut dimaksudkan bahwa peranan atau campur tangan Pemerintah atau kalangan elite politik baik di Daerah maupun di pusat dapat dikatakan sangat kecil. Sementara aspirasi dan kepentingan masyarak:at yang diungkapkan lebih banyak mendapat perhatian DPRD.Pelaksanaan peran tersebut bukannya tanda kendala. pengelompokan anggota berdasarkan Fraksi dan keterikatannya kepada kebijakan induk organisasinya, menyebabkan anggot tidak dapat sepenuhnya menggunakan hak-hak politiknya. hal ini terlihat dalam proses pemungutan suara untuk memilih calon gubernur. Disisi lain dukungan dan partisipasi masyarakat, pemahaman anggota DPRD terhadap tugas-tugasnya yang cukup baik serta adanya sistem nilai budaya untuk mendukung proses interaksi merupakan faktor-faktor yang memotivasi DPRD dalam melaksanakan peranannya.Meskipun hasil penelitian ini tidak bisa digunakan untuk menarik suatu generalisasi mengenai peran DPRD dalam proses pemilihan gubernur di indonesia. namun setidaknya penelitian ini memberi asumsi bahwa peran DPRD lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan orientasi para anggotanya."

"Studi ini mencoba melihat komunikasi politik incumbent dalam konstelasi Pemilihan Presiden 2009, dengan studi kasus komunikasi politik JK. Penelitian ini menekankan pada bagaimana strategi komunikasi politik, faktor pendukung dan penghambat serta pemanfaatan media massa dalam pencitraan politik, menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan, dalam melakukan komunikasi politik, terdapat tiga karakter yang melekat kuat pada diri JK, yaitu: realistis dan pragmatis, tanggap dalam merespon perubahan konstelasi politik dan berkehendak kuat untuk menang. Adapun strategi komunikasi politik JK, yang kemudian memperkuat posisi tawarnya dalam panggung politik nasional adalah, meraih kursi kepemimpinan Golkar, membentuk jaringan saudagar nusantara dan menjadi aktor perdamaian. Dalam melakukan komunikasi politik, JK didukung oleh beberapa faktor, diantaranya, posisinya sebagai Wakil Presiden, Ketua Umum Golkar, latar belakang saudagar dan representasi politik kawasan Indonesia Timur serta Islam moderat. Sementara yang menjadi faktor penghambat adalah, komunikasi JK yang Low Context, polarisasi Jawa-Luar Jawa, Iemahnya soliditas Golkar, citra korup Golkar, dan banyaknya kader Golkar yang hengkang dan mendirikan partai baru. Untuk pemanfaatan media massa dalam pencitraan politik JK, dilakukan pada semua jenis media mulai dari media cetak, media TV, media radio, media on line dan media luar ruang, dengan target image (citra yang diinginkan) adalah JK berprestasi, bekerja lebih cepat dan berani mengambil keputusan. Sejumlah saran yang dihasilkan penelitian ini adalah, (1). Dalam melakukan komunikasi politik, JK harus mampu memahami budaya masyarakat yang menjadi komunikannya. Karena tanpa pemahaman budaya, bisa mengakibatkan miss communication yang pada akhirnya membuat tingkat penerimaan komunikan terhadap JK sebagai komunikator, tidak sesuai dengan yang diharapkan. (2), Sebagai incumbent Wakil Presiden yang bertarung memperebutkan kursi presiden dengan-salah satunya-incumbent Presiden, JK tidak boleh gamang, bahkan harus berani mengambil distansi dari SBY, agar keberhasilan pemerintah tidak hanya dituai oleh SBY. Untuk itu, dibutuhkan pola politik pencitraan yang lebih tepat, agar keberhasilan pemerintah yang dipersepsikan oleh masyarakat, bukan hanya hasil kerja kerja SBY. (3), Konsolidasi ulang partai Golkar, penting dilakukan JK dalam rangka menyolidkan dukungan partai dan elit partai yang terbelah, utamanya elit Golkar dalam menyokong pencapresannya. (4), JK harus intesif melakukan kontak langsung dengan vote getter yang ada di Jawa, untuk mendongkrak perolehan suaranya, karena tingginya prosentase pemilih yang ada di wilayah tersebut. Untuk implikasi teoritis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan konsep dalam menyusun/memperbaiki strategi komunikasi dan pencitraan politik JK menghadapi Pilpres 2009, atau bagi incumbent wakil Presiden dimasa mendatang yang maju bersaing dengan incumbent Presiden.

---

This study attempts to notice the incumbent political communication in the constelation of presidential election 2009, through case studies of Jusuf Kalla’s political communication. The study emphasizes political communication strategies, supporting factors and inhibiting factor as well as mass media used to create a political image with qualitative approaches. Data are obtained through in-depth interview, document and literature study.

The study result indicates that to carry out his political communication, JK has three innate characters, i.e., realistic and pragmatic, responsive to any changes of political constellation or having a high sense of politics, and having a strong motivation to win the presidential election. Similarly, his political communication strategies which strengthen his political bargaining position on national politics include the fact that he is now a chairperson of Golkar party, that he established a network of national traders/businessmen and still involves in it, and once became a peace-keeping actor.

In doing his political communication, JK is supported by significant aspects several of which are his current position as vice president, chairperson of Golkar party, his background as a businessman, a representation of political actions in East Indonesia and a moderate moslem. Meanwhile, the aspects that hold off his political communication are his Low Context communication, non-Java and Java dichotomy/polarization, a weak tie among Golkar party members, an image of Golkar party as a corrupt party, and many Golkar party members who leave it and subsequentlly establish a new political party.

To create a good political image of JK, a number of political communication strategies are done through media, ranging from printed media to electronic media such as TV, radio, and on line websites. These all are done to achieve the main goal: an image of JK who has achivements, work faster and is couragous in making decisions. There are some recommendations resulted from the study. First, in doing political communication, JK should be able to understand the culture of people he is communicating with. Without this, there will be miss communication that in turn leads to different messages delivery from what is actually expected. Second, as the incumbent vice president that tights against other presidential candidates one of whom is the incumbent president - SBY -, JK should not be afraid and indecisive; instead, he should have courage to claim that the success of the running governance performance is achieved not only by SBY but also by him. Thus, a more appropriate image branding of JK is required to inform people that JK contributes much to the good performance of the running governance. Third, re-consolidation within Golkar party is a necessity in order to unify all members of the party, so that they all are in line with JK’s nomination for the presidential election from Golkar party. Fourth, JK should intensify his approach with voters in the areas outside of Java Island in an attempt to increase the number of vote on account of the high percentage of vote in these areas. For theoretical implication, this study may be used as a reference for mapping political communication strategies and creating an image of JK to face Presidential Election 2009. Moreover, this study may be useful for incumbent vice president to complete with the incumbent president in the next presidential election."

"Demokrasi sebagai sistem politik dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan dari komunikasi. Pemerintah sebagai institui eksekutif memiliki peranan dalam menciptakan proses demokrasi agar berjalan sesuai tatanannya. Namun, dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah yang demokratis terdapat indikasi ketidakharmonisan. Wujud ketidakharmonisan terlihat dari adanya polemik bahkan penolakan politik terjadap kebijakan publik pemerintaj pusat di tingkat daerah. Selain itu dalam menyusun regulaso kedserahan serijg sekali tidak memiliki konsiderasi atau merujuk pada regulasi di tingkat pusat sehingga menciptakan kerancuan kebijakan publik. Implementasi kebijakan pusat di daerah juga todal terintegrasi dalam program lerja daerah tetapi diperlakukan sebagai salah satu bentuk perlakuan proyel tahunan terhad stakeholder yang parsial. Oleh karena itu tulisan ini mendiskuikan temuan-temuan yang diharapkan mampu menginisoaso model komunikasi politik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunalan konsep komunikasi politik deliberatif, mediatisasi politik, komunikasi multikultur, komunikasi konsensus, dan komunikasi organisasi unggu, studi ini mengeksplorasi berbagai model dalam pendekatan kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam di tiga daerah terpilih. Hasil koneptual studi ini memperlihatkan pentingnya aparatur pemerintah pusat dan daerah terlibat dapam suatu kegiatan bersama yang menggunakan model komunikasi deliberatif, mediatif, multikultural, konsensu, dan unggul.Sehingga pada saat proses hingga pengaplikasian dari kelima model ini, aparatur pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi politisi, profesional dan relawan. Kemudian baik pemerintah pusat dan daerah dapat menempatkan aparatusnya sebagai political communication liasion officer yang mampu menjembatani kepentingan masing-masing.

---

Democracy as politic system in its practice was unseparable of communication. Government as executive institution had important role in creating of democracy process so that running streamlined appropriate the order. However in relation context central and local government were democracy which obtained disharmony indication. Being disharmony viewed from existence of polemi even declination of politic toward central government public policy in local level. Furthermore, in arranging regional regulation had not often considerarion or refer to regulation in central level so that creating confusion of public policy. Implementation of central policy in local also unintegrated in local working program but treated one of annual treatment project to stakeholder was parcial. Therefore, this paper discussed findings expected which capable initiated political communication model between central and local government. By using concept of political communication were deliberative, political mediation, multiculture communication, consensus communication, and supreme orgamization communication, this study explored kind of model in qualitative method through groupmdiscussion that focused and in-depth intervewed in three selected area. Result of this study conceptual described importance apparatus of central and local governement involved in joint activity that used political communication modelmof deliberative, mediative, multicultural, consensus, and supreme. That in the processing until applicarion of five model, apparatus of central and regional government could be politicians, professional, and volunteers. Then both central and regional governement could give position its apparatus as political communicatiom liasion officer which capable related each of consideration."

"UU No. 32 Tahun 2002 mengamanatkan pentingnya pemanfaatan frekuensi spektrum elektromagnetik yang digunakan untuk kepetingan publik. Menjelang pesta demokrasi Indonesia, muncul fenomena pemanfaatan frekuensi dan optimalisasi konten televisi untuk kepentingan pemenangan pemilu 2014 oleh beberapa tokoh dan partai politik. Padahal televisi perlu menjaga netralitas dan independensi dalam penyampaian konten, terutama berita. Untuk itu penelitian ini berusaha melakukan monitoring terhadap berita politik di televisi. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan pelanggaran kampanye di tayangan program berita televisi sebelum masa kampanye yangbtelah ditentukannoleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan menggunakan metode analiais isis yang populer dilakukan untuk memantau konten televisi, maka dipilihlah tentang siaran sebagai populasi dari tanggal 16 November 2013-15 Desember 2013 pada empat stasiun telwvisi (DAAI TV, Indosiar, TVOne dan TVRI). Hasilnya, dari 602 item siaran berita televisi dalam sampel tujuh hari dan empat stasiun televisi, terdapat indikasi masuknya kampanye politik (4,7%). Walaupun persentase terlihat kecil , namun hal ink memperlihatkan adanya muatan kampanye dalam siaran berita yang memiliki unsur politik di luar dari masa kampanye yang telah ditentukan oleh KPU. Pemantauan ini juga memperlihatkan keberadaan berita politik yanh mengandung kampanye politik cenderung muncul pada stasiun televisi yang diduga berafiliasi dengan partai politik.

---

The Statute Number 32 Year 2013 mandated the important of spectrum electromagnetic utilization frequency used television to public consideration. Get on Indonesia democration party, appeared utilization frequency phenomenon and content television utilization to winnings election interest 2014 by some actors and politik party. Meanwhile television needed to preserve content, especially the news. Therefore, this paper attempted to commit monitoring to the politic news in television. This thing conducted to show the campaign violation in the screen program television news before campaign time has been assigned by Commision of Election. By using content analysis method was popular conducted for monitoring television content, if selected broadcast range as population in November 16, 2013 - December 15, 2013 on four television station (DAAI TV, Indosiar, TVOne, and TVRI). The result is from 602 items of television news with sampling seven days and four television station, obtained indication politic campaign (4,7%). Although the presentation was low, but this thing showed politic element outside of campaign time has been assigned by Comission of Election. The monitoring also showed existence of politic news which contained politic campaign tend appeared television station that suspected affiliation with politic party."

"Tumbangnya Orde Baru dan munculnya Era Reformasi menyebabkan banyakperubahan di berbagai bidang Di bidang pers (media massa) perubahan ilu iditandaidengan munculnya media rnassa cetak baru dalam jumlah yang bcs-ar. Perubahan lain dadkemerdekaan pers adalah mzmculnya media massa yang menjadi corong kelompok ataupartai politik tertentu, antara lain: Tabloid Demokrat (Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan --PDE), Tabloid Siaga (Partai Golkar), Dura Maqamkat (Partai KebangkitanBangsa --PKB), Tabloid Amana! (Partai Amanat Nasional --PAN), dan Tabloid Abadi(Partai Bulan Bintang --PBB). Di sisi lain. muncul pula kecendenmgan dari beberapamedia massa alan Surat kabar non-partisan yang pola pembelitaannya secara iransparanmenonjolkan kelompok atau parpol tertentu.Dalam penelitian ini akan dilihat ideologi sebagai salah sam faktor yangmempengaruhi pola pemberituan surat kabar (Harian Korrgpas dan Harlan Republika).Untuk itn, yang hams adalah dikaji bagaimana pola-pola pemberitaan surai kabar (HarianKongpas dan Haxian Republika) tentang panai-partai politik, kcmudian menentukanideologi politik yang mempengaruhi pola-pola pemberitaan kedua Surat kabar tersebut.Teori-teori yang dominan dipakai dalam Studi ini sebagian besar diambi! dariteori-teori Sosiologi Media, tenxtama tenlzmg pola.-pola isi media dan tentang pengaruhideologi politik terhadap pola pembedtaan sum! kabar. Selain im, dikemulcakan juga pola- pola pemberilaan Hnrinn Korrgpas dan Harian Republika dari beberapa studi yang telahdilalcukan sebelumnya. Kajian-kajian tentang poiitik aliran dan pertentangan ideologipolitik pada pemilu 1955 dan pemilu 1999 juga digunakan unhlk mempcrkuat studi ini,terutama tenlang hubungan anuun Surat knbar, partai politik, dan ideologi politikSedangcan untuk metodologi penelitjan, dikemukakan bahwa jenis penelitian iniadalah penelitian yang mengglmakan metode kualitatif yang didukung data-data kuantitatifyang diperoleh dari analisis isi pola-pola pemberitaan Surat kabar tentang partai-partaipolitik (PDI-P, Partai Gall-rar, PPP, PKB, dan PAN) aelama knmpanye pemilu 1999, yaituttmggal 7 - 19 Juni 1999. Untuk rancangan analisis basil penelitian ini l'!1¢I\g§.lIl&k8I'l polaanalisis sosio-kultural (kontekstnal), yaitu dengan menginterpretasiknn pola-pola teksberita yang telah dllcetahui yang kemudian dikaitkan dengan kontelcs sosial dan poliiikketika berita tersebut dibuahSebagai temuan hasil peneliti ini adalah pertama, tentang pola-pola pemberitaansumi kabar, diketahui pola pemberitaan Harian Kongpas cenderung lebih memihak danmendulcung Paz-tai Demokrasi Indonesia Penjuangan (PDI-P), sedangkan pola pemberitaanHarlan Republika ccnderung lebih memihak dan mendukamg Partai Persaiuan Pembangunan(PPP). Kedua, tenlang pengaruh ideologi politik lerhadap pola pemberitaan sum! kabar,diketahui bahwa pola pemberitnan Harian Kompas yang cenderung memihak danmendukung PDI-P dipenyruhi oleh ideologi politik ?Nasionalis?, sedangkan polapemberitnan Harian Republika yang cenderung memihak dan menduknng PPP dipengaruhioleh ideologi politik "Islami?"

"Kebijakan Free School Meal dijalankan oleh pemerintah Inggris sejak tahun 1870-an. Memasuki masa pandemi Covid-19 tahun 2020, kebijakan ini kembali diandalkan sebagian masyarakat. Namun, pemerintah memutuskan untuk mengakhirinya pada pertengahan masa pandemi. Hal ini menjadi kontroversi yang menimbulkan protes dari masyarakat. Dari berbagai pihak yang melakukan protes, hanya satu yang memperoleh respons pemerintah, yakni kampanye yang dilakukan oleh pemain sepak bola Marcus Rashford. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggunakan teori komunikasi politik oleh Brian McNair dilengkapi dengan konsep elemen pesan, komunikator, dan sarana oleh Dan Nimmo untuk menjelaskan bagaimana ketiga elemen tersebut memiliki muatan politik yang mendorong keberhasilan kampanye media sosial yang dilakukan Rashford dalam meyakinkan pemerintah Inggris untuk mengubah kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa pesan Rashford mampu menyajikan data empiris dan bersifat solutif. Penelitian ini juga menemukan bahwa Rashford memiliki status, kredibilitas, dan daya tarik sebagai komunikator politik. Ia mampu memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat Inggris sehingga mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Rashford secara tepat memilih Twitter dan situs petisi online parlemen Inggris karena kedua sarana tersebut memiliki banyak pengguna, dapat dipercaya, dan sesuai dengan pesan yang disampaikan. Meskipun bukan merupakan satu-satunya alasan, kampanye media sosial yang dilakukan Rashford memiliki peranan yang penting dalam meyakinkan pemerintah Inggris untuk mengubah kebijakannya.

---

The Free School Meal policy has been implemented in the UK since the 1870s. During the 2020 Covid-19 pandemic, this policy is again relied on by some members of the public. But in the midst of the pandemic, the government decided to end the policy. This became a controversy and triggered protests from the public. Of the various parties who protested, only one received a meaningful government response, namely the protest and campaign carried out by football player Marcus Rashford. By using a qualitative approach, this research will use political communication theory by Brian McNair complemented by the concepts of message, communicator, and means by Dan Nimmo to explain how these three elements influence the success of Rashford’s social media campaign in convincing the English government to change its policy. This study found that Rashford's message had empirical data and was solution oriented. This study also found that Rashford has status, credibility, and appeal as a political communicator. His early life struggles enabled him to position himself as a commoner in general, thus further endearing himself to the masses. He also chose Twitter and the British Parliament’s online petition site as the means for his campaign because they are used by many people, believable, and compatible with his messages. Although it is not the only reason, Rashford's social media campaign played an important role in convincing the government to change its policy."

"The proses of democratization in Indonesia has being more than ten years,within time,there have been 320 local elections,when was first startet on June 2005....."

"Skripsi ini membahas tentang gerakan sosial yang terjadi di Bolivia khususnya yang berkembang dan membesar dari tahun 1985 sampai dengan 2006. Gerakan sosial yang terjadi semakin membesar seiring kebijakan pemerintah sebagai bentuk dari perubahan politik yang terjadi di Bolivia yang dianggap membawa dampak buruk bagi rakyat Bolivia. Pembasmian ladang koka dan kebijakan ekonomi baru melalui privatisasi (air dan hidrokarbon) menjadi faktor yang membuat perlawanan rakyat Bolivia tumbuh dan membesar. Bentuk perlawanan rakyat Bolivia menjadi unik ketika gerakan sosial dapat dikatakan berhasil menjatuhkan kekuasaan yang telah mapan (dalam skripsi mengacu pada neoliberalisme). Proses keberhasilan gerakan sosial akan menjadi tujuan akhir penulis untuk memaparkan sekaligus menjelaskan fenomena yang terjadi di Bolivia. Indikator akhir keberhasilan gerakan sosial tidak terlepas dari peran MAS dan Morales, yang mengambil perubahan politik bergeser ke "kiri" dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci.

---

This thesis discusses about social movements in Bolivia especially that developed and expand from 1985 to 2006. The social movement that more expand along government policy that perform of political change in Bolivia that assumed bringing a negative impact for the Bolivian. Eradication coca and new economic policy with privatization (water and Hydrocarbon) became a factor that make the struggle of the Bolivian rise and expand. The struggle of people be unique when social movement can be said successfully makes the government power is fallen (in this thesis is focused to neoliberalism). The success of the social movements will be the objectives of the writers to flatten and explain the phenomenon in Bolivia. The success of the social movements indicators can not quit from MAS and Morales, they took political change to the left ideology and Gramscian?s Hegemony theory."